Your SlideShare is downloading. ×
Demokrasi dan Pemilu
Demokrasi dan Pemilu
Demokrasi dan Pemilu
Demokrasi dan Pemilu
Demokrasi dan Pemilu
Demokrasi dan Pemilu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Demokrasi dan Pemilu

26,361

Published on

2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
26,361
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
416
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Tugas Mata Kuliah Sistem Perwakilan Politik dan Pemilu “DEMOKRASI DAN PEMILU”Oleh: RiduwanNPM: 2009130011 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta 2010 1
  • 2. DEMOKRASI Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari filsuf Yunani.Sebelum abad ke-18, demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk aturan politik yang hanyadapat dipertahankan dalam wilayah-wilayah yang sangat kecil; bentuk monarki (kerajaan)telah dipandang tak terelakkan dalam unit-unit politik yang lebih besar. Akan tetapipemakaian konsep demokrasi dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalammasyarakat Barat akhir abad ke-18. Pada abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatanumum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkansumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani pemerintah, dan prosedur untukmembentuk pemerintahan. Dengan kata lain, pemilihan para pemimpin dilakukan secarakompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Tahun 1942, Joseph Schumpeter mengemukakankekurangan dari Teori klasik demokrasi yang mengandung unsur “kehendak rakyat” sebagaisumber dan “kebaikan bersama” sebagai tujuan. Setelah menyangkal pendekatansebelumnya, Schumpeter mengemukakan Metode demokratis, yaitu prosedur kelembagaanuntuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untukmembuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Pada abad ke-20, demokrasi sudah digunakan dalam sistem politik. Sistem itu dipilihmelalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calonsecara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhakmemberikan suara. Dengan demikian menurut definisi diatas, demokrasi mengandung duadimensi, kontes dan parisipasi. Yang menurut Robert Dahl merupakan hal yang palingmenentukan bagi demokrasi atau poliarki. Demokrasi juga mengimplikasikan adanyakebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkanbagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu. Apabila suatu negara menolak partisipasi suatu bagian masyarakatnya untukmemberikan suara, seperti sistem yang dilakukan Afrika Selatan terhadap 70% penduduknya,maka sistem ini tidaklah demokratis. Karena pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adiladalah esensi demokrasi. Begitu pula, suatu sistem tidaklah demokratis bila oposisi tidakdiperbolehkan di dalam pemilihan umum serta dihalang-halangi dalam mencapai apa yangdapat dilakukannya misal, koran-koran oposisi disensor atau dibredel, hasil pemungutansuara dalam pemilihan dimanipulasi. Bagi sebagian orang, “demokrasi sejati” berarti liberte, egalite, fraternite, kontrol yangefektif oleh warganegara terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah yangbertanggungjawab, kejujuran, dan keterbukaan dalam percaturan politik, musyawarah yangrasional, dan didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi, dan kekuasaan yang setara,dan berbagai kebijakan warganegara lainnya. Dalam negara demokrasi, para pembuatkeputusan yang terpilih tidak menjalankan seluruh kekuasaan. Mereka berbagi kekuasaandengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Tetapi jika para pembuat keputusanyang dipilih secara demokratis hanya menjadi kedok bagi kepentingan kelompok yang tidakdipih secara demokratis untuk menjalankan kekuasaan yang jauh lebih besar, maka sistem itutidak demokratis. Menurut Jeff Haynes (1997) ada 3 (tiga) macam sebutan demokrasi yaitu: Pertama;demokrasi formal (formal demoracy) dalam kehidupan demokrasi ini secara formal pemiludijalankan dengan teratur, bebas dan adil. Tidak terjadi pemaksaan oleh negara terhadap
  • 3. masyarakatnya. Ada kebebasan yang cukup untuk menjamin dalam pemilihan umum. Namundemokrasi formal tersebut belum menghasilkan sebagaimana yang diinginkan masyarakatyaitu; kesejahteraan masyarakat yang didukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik.Model demokrasi seperti ini kemungkinan bisa dianalogikan dengan situasi dan kondisi di erareformasi saat ini yang tengah berlangsung. Kedua; demokrasi permukaan (Façade Democracy); yaitu demokrasi seperti yangtampak dari luarnya memang demokrasi, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak memilikisubstansi demokrasi. Demokrasi model ini kemungkinan lebih tepat jika dianalogikan dengansituasi dan kondisi demokrasi pada masa Orde Baru. Ketiga; demokrasi substantif (Substantive Democracy), demokrasi model inimemberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, mungkin saja di luar mekanisme formal.Sehingga kebebasan yang dimiliki masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yangakurat dalam pengambilan keputusan penting oleh negara atau pemerintah. Jadi demokrasisubstantif tersebut memberikan keleluasaan yang lebih dinamis tidak hanya demokrasi politiksaja seperti selama ini dirasakan, tapi juga demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Model demokrasi substantif ini merupakan konsep yang menjamin terwujudnyaperbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jika demokrasi substantif bisa diwujudkan,barangkali dapat disebut sebagai demokrasi yang berkualitas. Karena implementasidemokrasi model ini mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yaitunilai kebebasan yang memberikan akses di bidang ekonomi dan sosial, sehingga peningkatantaraf hidup masyarakat mampu bisa diwujudkan. Adapun sudut pandang kegunaan dan keuntungan dengan menjalankan prinsipdemokrasi menjamin kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Seperti yang disampaikanoleh Robert A. Dahl (1999) bahwa; pertama; dengan demokrasi, pemerintahan dapatmencegah timbulnya otokrat yang kejam dan licik; kedua; menjamin tegaknya hak asasi bagisetiap warga negara; ketiga; memberikan jaminan terhadap kebebasan pribadi yang lebihluas; keempat; dengan demokrasi dapat membantu rakyat untuk melindungi kebutuhandasarnya, kelima; Demokrasi juga memberikan jaminan kebebasan terhadap setiap individuwarga negara untuk menentukan nasibnya sendiri; keenam; Demokrasi memberikankesempatan menjalankan tanggung jawab moral; ketujuh; Demokrasi juga memberikanjaminan untuk membantu setiap individu warga negara untuk berkembang sesuai denganpotensi yang dimiliki secara luas; kedelapan; Demokrasi juga menjunjung tinggi persamaanpolitik bagi setiap warga negara; kesembilan; Demokrasi juga mampu mencegah perangantara negara yang satu dengan yang lain; kesepuluh; Demokrasi juga mampu memberikanjaminan kemakmuran bagi masyarakatnya.KORELASI PEMILU DAN DEMOKRASI Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang mencari dan mengarahkan gerakanmasyarakat dalam mencapai konsep peradabannya. Dalam perspektif dan praktik demokrasi,dapat pula disebut sebagai pemerintahan oleh rakyat yang dijalankan oleh perwakilan yangmereka pilih sendiri melalui suatu pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara 3
  • 4. demokratis dan berkala. Menurut Henry B. Mayo, dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu nilaidemokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegangyang lama kepada pemegang yang baru secara damai. Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politikdemokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Lembaga Perwakilan Rakyat.Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupanketatanegaraan. Salah satu fungsi utama Pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah untukmenentukan Kepemimpinan Nasional secara konstitusional. Kepemimpinan Nasional yangdimaksud disini menyangkut juga kepemimpinan kolektif yang direfleksikan dalam diri paraWakil Rakyat. Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, Pemilumenduduki posisi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut. Dalamsistem Presidensiil yang murni, Pemilu diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pertama,untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di parlemen. Kedua, untuk menentukan Presiden(Kepala Pemerintahan) dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (free andfair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan negara manapun sering menjadikan pemilihan umumsebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Di negara-negara berkembangpemilihan umum sering kali tidak dapat dijadikan parameter yang akurat dalam mengukurdemokrasi atau tidaknya suatu sistem politik. Artinya, ada tidaknya pemilu di suatu negaratidak secara otomatis menggambarkan ada atau tidaknya kehidupan demokrasi politik dinegara tersebut. Hal ini disebabkan, pemilu di beberapa negara dunia k e t i g a seringkali tidakdijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatunegara, khususnya di negara-negara Dunia ketiga, yaitu: Pertama, melalui pemilumemungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua,melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, terdapat dua mekanisme untuk menciptakan pemilu yangbebas dan adil. Pertama, menciptakan seperangkat metode atau aturan untukmentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, atauyang disebut oleh banyak kalangan ilmuwan politik disebut dengan sistem pemilihan(electoral system). Kedua, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut dengan prosespemilihan (electoral process). Sebagaimana disebutkan oleh Sjamsudin Haris (2005:2), pertama, Pemilihanlangsung diperlukan untuk memutuskan mata rantai oligarki partai yang harus diakuicenderung mewarnai kehidupan partai-par-tai politik. Kepentingan partai-partai itulah danbahkan kepentingan elit politik seringkali dimanipulasi sebagai kepentingan kolektifmasyarakat. Dengan demikian pemilihan umum secara langsung bagi calon anggotalegislatif dari partai politik, diperlukan guna meminus mata rantai politisasi atas partisipasipublik dan aspirasi publik yang cenderung dilakukan oleh partai-partai politik dan parapolitisi partai bilamana dipilih oleh elit politik di parlemen.
  • 5. Pemilihan umum secara langsung bagi calon anggota legislatif dan partai politik,diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, para elit politik. Pemilihan umumsecara langsung calon anggota legislatif dan partai politik, diperlukan untuk, menciptakanstabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, baik pusat maupun lokal langsung. Pemilihan umum secara langsung calon anggota legislatif dan partai politik, akanmemperkuat dan meningkatkan seleksi calon anggota legislatif karena makin terbukanyapeluang bagi calon tersebut yang berasal dari bawah/daerah. Kecenderungan tidak sehatyang berlangsung selama ini adalah elit politik nasional hanya berasal dari dan beredar diJakarta saja hampir tidak ada peluang bagi para elit politik lokal untuk mengembangkankariernya menjadi eiit politik nasional, sehingga berkesan tidak mempunyai banyak pilihanketika memutuskan siapa yang pantas menjadi elit politik nasional padahal salah satutujuan otonomi daerah menurut Smith, adalah dalam kerangka pelatihan dankepemimpinan nasional. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, akan lebih meningkatkan kualitaspartisipasi rakyat di satu pihak dan keterwakilan elit di lain pihak, karena masyarakatdapat menentukan sendiri siapa yang di anggap pantas dan layak yang akan menjadi calonanggota legislatif dan partai politik untuk membawa aspirasi masyarakatnya, baik di pusatmaupun di lokal. Bagi Larry Diamond (2003: 103-107), Pemilihan Umum bebas dan adil yangdilakukan secara berkala, meskipun memenuhi aspek kompetisi dan partisipasi, hanyamenjanjikan demokrasi pemilihan yang secara katagoris berbeda dengan demokrasiliberal. Selanjutnya Diamond merumuskan bahwa, demokrasi pemilihan adalah suatusistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilihan umum multipartai yang kompetitifdan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif.Mengutip dari Caller dan Levitsky, Diamond mengidentifikasi sistem seperti itu sebagaidemokrasi prosedural yang diperluas. Darmawan (2008:85) menyatakan bahwa yangterpenting dalam pemilu adalah substansi demokrasi bukan klaim politis atas kedemokrasiannegara yang dibangun. Pemilihan dan pemilihan suatu sistem Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salahsatu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untukmenegakkan keberadaban dan keberkualitasan sistem politik. Karena sistem pemilihan umumakan menghasilkan logika-logika politik, atas laksana administrasi, berjalannya birokrasi,hingga tumbuh dan berkembangnya civil society di dalam sistem itu selanjutnya. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkandalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum danberkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebasdan sederajat dengan itu. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaanmerupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu. 5
  • 6. -------------------------Daftar Pustaka Larry Diamond, Marc F. Plattner. Nasionalisme, Konflik etnik, dan Demokrasi. 1998. Bandung: ITB dengan bantuan United States Information Service. William Ebenstein, Edwin Fogelman. Isme-Isme Dewasa Ini. 1994. Jakarta: Erlangga. Samuel P. Huntington. Gelombang Demokratisasi Ketiga. 1997. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Jeff Haynes. Democracy and Civil Society In the Third World Politics and New Political Movements, 1997. Robert A Dahl. An Democracy, 1999 Jakarta, 5 Desember 2008 Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 61 Harris, Syamsuddin. 2000. Pemilu 1999 dan Format Baru Politik Indonesia. Dalam “Memastikan Arah Baru Demokratisasi”. Bandung : Mizan. Seri Penerbitan Studi Politik.

×