Juknis dak bidang kelautan perikanan 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,258
On Slideshare
1,643
From Embeds
615
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
35
Comments
0
Likes
0

Embeds 615

http://aksarafirdaus.blogspot.com 612
http://translate.googleusercontent.com 3

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 Oleh : Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc Kepala Biro Perencanaan Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 Hotel Red Top Jakarta, 22 Nopember 2011 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA, 2011
  • 2. VISI : :Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan VISI Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015 Perikanan Terbesar 2015 MISI : :Mensejahterakan Masyarakat MISI Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Grand Strategy Grand Strategy1. Memperkuat 2. Mengelola 3. Meningkatkan 4. Memperluas Kelembagaan Sumber Daya Produktivitas Akses Pasar dan SDM secara Kelautan dan dan Daya Saing Domestik dan Terintegrasi Perikanan secara Berbasis Internasional Berkelanjutan Pengetahuan REVOLUSI BIRUPerubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk PENINGKATAN PRODUKSI kelautan dan perikanan melalui Program Nasional MINAPOLITAN yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas 2
  • 3. SINERGI KEBIJAKAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG RENJA KKP TAHUN 2012 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi 1.1. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan sarana Produktivitas dan Produktivitas dan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan: dan prasarana Daya Saing Daya Saing Produksi Perikanan: 14,86 ton 14,86 tonpenangkapan, budidaya, Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Berbasis Berbasispengolahan, peningkatan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya  Pengetahuan Pengetahuan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, Nilai Tukar Nelayan: Nilai Tukar Nelayan: Penyediaan Sarana dan Prasarana 2. Memperkuat 2. Memperkuat 110 110serta penyediaan sarana Penyuluhan Perikanan Kelembagaan dan Kelembagaan dan prasarana SDM secara SDM secara pemberdayaan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Terintegrasi Terintegrasi Nilai Ekspor : : Nilai Ekspor Perikanan masyarakat di wilayah USD 3,6 juta USD 3,6 juta pesisir dan pulau-pulau Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan 3. Memperluas 3. Memperluas Penyediaan konsumsi kecil terutama pada Prasarana Pengolahan, Peningkatan Akses Pasar Akses Pasar Penyediaan konsumsi ikan: ikan: daerah yang memiliki Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Domestik dan Domestik dan 32.7 kg/Kap/th 32.7 kg/Kap/th potensi kelautan dan Internasional Internasionalperikanan atau kawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Luas KKP: Luas KKP: minapolitan, yang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 15,2 juta ha 15,2 juta hadidukung dengan sarana Perikanan 4. Mengelola SDKP 4. Mengelola SDKP dan prasarana secara Pulau kecil/terluar Pulau kecil/terluar secara Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan yang dikelola : : yang dikelola penyuluhan perikanan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Berkelanjutan 60 pulau 60 pulau dan penguatan statistik Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau perikanan kecil Bebas illegal fishing: Bebas illegal fishing: 36% 36%
  • 4. PERKEMBANGAN PAGU DAN JUMLAH DAERAH PENERIMA DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2004-2011 Rata-Rata Alokasi Pagu DAK Kabupaten/Kota 2004-2012 (Rp. Juta) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Rata-Rata 1,554 1,070 1,921 2,535 2,535 2,663 2,731 2,983 2,988
  • 5. PENGGUNAAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANANSECARA NASIONAL TAHUN 2010-2011
  • 6. PERMASALAHAN UMUM DAK• Pemanfaatan belum optimal, antara lain belum didukung adanya biaya operasional dan kapasitas SDM pengelola yang memadai, kurang tepatnya lokasi, dll• Masih banyaknya revisi kegiatan dan perubahan lokasi sehingga memerlukan waktu• Beberapa kab/kota terlambat proses pencairan dananya• Monitoring dan evaluasi belum optimal• Pelaporan belum tertib
  • 7. ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2012 DALAM RKP TAHUN 20121. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2012, termasuk program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan2. Mendukung perencanaan DAK berbasis kinerja dan fokus pada outcome oriented3. Membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)4. Penekanan pada klaster IV (program-program pro rakyat)  Program Peningkatan Kehidupan Nelayan
  • 8. ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan)Sumber: RKP Tahun 2012 (Perpres No. 29 Tahun 2011)
  • 9. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012• Merupakan pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan• Tujuan : • Menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan administrasi • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas nasional • Meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat • Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi/dinas terkait, Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota dalam teknis penggunaan DAK dan monev pelaksanaan DAK10
  • 10. PENGGUNAANDAK KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang KP Provinsi sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk provinsi dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah provinsi11
  • 11. Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 1. Kapal > 30-60 GT beserta alat tangkap 2. Bahan yang digunakan adalah kayu atau fibreglass yang kemampuan dan biayanya disesuaikan dengan kondisi di provinsi dan kebiasaan nelayan setempat12
  • 12. PENGGUNAANDAK KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA• Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan Kab/Kota disusun sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah kabupaten/kota.• Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerah provinsi setempat melalui dinas provinsi.13
  • 13. 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap a. Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap : 1. Kapal perikanan berukuran 3 s.d. < 30 GT 2. Perahu/Kapal perikanan (untuk perairan umum daratan) berukuran < 3 GT 3. Alat penangkapan yang diijinkan & ramah lingkungan 4. Alat bantu penangkapan 5. Sarana penanganan ikan di atas kapal a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) : 1. Fasilitas Pokok 2. Fasilitas Fungsional 3. Fasilitas Penunjang14
  • 14. 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih, UPR dan/atau HSRT, dan Penyediaan Induk/calon induk unggul: 1. Pengembangan BBI/BBU lokal. 2. Penyediaan induk unggul. 3. Pengembangan kawasan perbenihan (Unit Pembenihan Rakyat/UPR dan Hatchery Skala Rumah Tangga/HSRT). a. Pengembangan Kawasan Budidaya : 1. Pengembangan kawasan budidaya laut. 2. Pengembangan kawasan budidaya air payau. 3. Pengembangan kawasan budidaya air tawar.15
  • 15. 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan a. Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran: 1. Rehabilitasi los pasar ikan tradisional, 2. Tempat pemasaran benih ikan, 3. Sarana pemasaran bergerak roda 2. a. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan: 1. Bangsal pengolahan. 2. Gedung pengolahan. 3. Alat pengolahan. 4. Unit pengolahan rumput laut. a. Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu: 1. Cold storage; 2. Chiling room; 3. Pabrik es; 4. Cool box; dan 5. Freezer.16
  • 16. 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil a. Penyediaan Sarana Pemberdayaan: 1. Sarana Air Bersih 2. Sarana Energi Surya 3. Jalan kampung / desa a. Penyediaan Prasarana Pemberdayaan: 1. Tambatan kapal/perahu 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 3. Pondok wisata a. Penyediaan Sarpras Kawasan Konservasi Perairan (KKP): 1. Gedung, bangunan, jembatan penghubung 2. Sarana peralatan dan mesin 3. Sarana pendukung17
  • 17. 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Perikanan a. Penyediaan Prasarana Pengawasan 1. Bangunan pos pengawas (termasuk di PUD) 2. Steiger speed boat a. Penyediaan Sarana Pengawasan 1. Speedboat pengawasan ukuran panjang 8 meter dan 12 meter. 2. Perahu motor untuk pengawasan 3. Alat komunikasi pengawasan18
  • 18. 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Penyuluhan Perikanan a. Penyediaan Prasarana Penyuluhan: • Bangunan Pos Penyuluhan a. Penyediaan Sarana Penyuluhan: 1. Kendaraan roda 2 penyuluh 2. Speedboat/perahu motor penyuluhan 3. Peralatan penyuluhan19
  • 19. 7. Pengembangan Sarana Statistik 7. Pengembangan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan a. Peralatan survei/ pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data, serta penayangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan b. Kendaraan roda 2 petugas statistik c. Perahu motor petugas statistik20
  • 20. BIRO PERENCANAANSekretariat JenderalKementerian Kelautan dan PerikananJl. Medan Merdeka Timur 16 JakartaTelp/Fax : 021-3520337e-mail : programkkp@yahoo.com