• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pemerintah yang transparan dan pemerintah tidak transparan
 

Pemerintah yang transparan dan pemerintah tidak transparan

on

  • 36,884 views

 

Statistics

Views

Total Views
36,884
Views on SlideShare
36,883
Embed Views
1

Actions

Likes
3
Downloads
159
Comments
1

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • thanks jazakallah
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pemerintah yang transparan dan pemerintah tidak transparan Pemerintah yang transparan dan pemerintah tidak transparan Document Transcript

    • Pemerintah yang Transparan dan Pemerintah Tidak Transparan1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governing).Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pemerintah berarti Lembaga atau orangyang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. SedangkanPemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur Negara denganrakyatnya. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yangmelaksanakan fungsi Negara. Dalam organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam artiluas maupun dalam arti sempit.Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembagakenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara meliputi badaneksukutif, legislative, dan yudikatifAdalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyaiwewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari Presiden, wwkilpresiden, dan para menteri (kabinet)2. Aktor dalam Kepemerintahan Dalam penyelenggaraan kepemerintahan disuatu Negara, terdapat 3 (tiga) omponenbesar yang harus diperhatikan, karena peran dan fungsinya yang sangat berpengaruhdalam menentukan maju mundurnya pengelolaan Negara, yaitu: a. Negara dan Kepemerintahan Yaitu merupakan keseluruha lembaga politik dan sector public. Peran dantanggungjawabnya adalah dibidang hukum, pelayanan public, desentralisasi, transparansiumum dan Pemberdayaan masyrakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangunlingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level local,nasional, maupun internasional. b. Sector swasta yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi system pasar, sperti: industri,perdagangan, perbankan, dan koperasi sector informal. Peranannya adalah meningkatkanproduktifitas, menyerapk tenaga kerja, mengembangkan sumber penerimaan Negara,investasi, pengembangan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional. c. Masyarakat Madani Kelompok masyrakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Dalamkonteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, danpelayan public yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Masyarakat harusdiberdayakan agar berperan aktif dalam medukung terwujudnya kepemerintahan yangbaik.3.Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) a. Pengertian Terminology “good” dalam istilah good governance mengandung dua pengertian.Pertama: nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilaiyang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional),
    • kemadirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan social.Kedua : aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalampelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.Berdasarkan pengertian tersebut, kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 (dua)hal, yaitu: • Orientasi Ideal NegaraYang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada demoratis denganelemen: legitimacy, accountability, otonomi dan devolusi (pendelegasian wewenang)kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme control oleh masyarakat • Pemerintahan yang Befungsi secara IdealYaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal initergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur dan mekanismepolitik serta administrative yang berfungsi secara efektif dan efisien.Berikut ini adalahbeberapa pendapat atau pandangan tentang wujud kepemerintahan yang baik ( goodgovernance), yaitu: • World Bank (2000)Good governance adalah suatu penyelenggaaan manajemen pemerintahan yang solid danbertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi korupsi, baik secara politikmaupun administrative, menjalankan disiplin anggaran penciptaan legal dan politicalframework bagi tumbuhnya aktifitas swasta. • UNDPMemberikan pengertian Good Governance sebagai suatu hubungan yang sinergis dankonstruktif di antara Negara, sector swasta dan masyarakat • Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan danmenerapkan prinsip-prinsip prifesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruhmasyrakat • Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000)Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara; oleh sebab itu,melaksanakan penyediaan Public goods dan services. Good Governance yang efektifmenuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme sertaetos kerja dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas danberhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat.Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Good Governance bersenyawadengan system administrative Negara, maka upaya untuk mewujudkan kepemerintahanyang baik merupakan upaya melakukan penyempurnaan system administrasi Negara yangberlaku pada suatu Negara secara menyeluruh. Dalam kaitan dengan ini Bagir Mananmenyatakan bahwa “sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yangbaik terutama ditujukan pada pembaruan administrasi Negara dan pembaruan penegakanhukum”
    • Hal ini dikemukakan karena dalam hubungan dengan pelayanan dan perlindungan rakyatada dua cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat, yaituadministrasi Negara dan penegak hukum.4.Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan Transparan (terbuka), apabiladalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalamberbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehinggadapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidaktransparan, cepat atau lambat cendrung akan menuju kepemerintahan yang korup,otoriter, atau diktatur.Dalam penyelenggaraan Negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadapkebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalampelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hinggaevaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka”akuntabilitas public”.Realitasnya kadang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal pelaksanaannya kurangbersikap ransparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakatterhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebagai contoh, setiap kenaikan hargaBBM selalu di ikuti oleh demonstrasi “penolakan” kenaikan tersebut. Pada hal pemerintahberasumsi kenaikan BBM dapat mensubsidi sector lain untuk rakyat kecil “miskin”,seperti pemberian fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan sector pendidikan, danpengadaan beras miskin (raskin). Akan tetapi karena kebijakan tersebut pengelolaannyatidka transparan bahkan sering menimbulkan kebocoran (korupsi), rakyat tidakmempercayai kebijakan serupa dikemudain hari. a. Factor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparanTerjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan disebabkan banyak haldisamping factor system politik yang bersifat tertutup, sehingga tidak memungkinkanpartisipasi warga Negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan public yang dibuatpemerintah, juga disebabkan karena sumber daya manusianya yang bersifat feudal,oportunitis, dan penerapan “aji mumpung” serta pendekatan “ingin dilayani” sebagaiaparat pemerintah.Dampak yang paling besasr terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidaktransparan adalah korupsi. Istilah “korupsi” dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatantidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalampraktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannnya denganjabatan tanpa ada catatan admnistratif. Menurut MTI (Masyarakat TransparansiInternasional), “korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawainegeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya
    • mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yangdipercayakan kepada mereka.”Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-negara yang menerapkan sistem politikyang cenderung tertutup, seperti absolut, diktatur, totaliter, dam otoriter. Hal ini sejalandengan pandangan Lord Acton, bahwa “the power tends to corrupt…” (kekuasaancenderung untuk menyimpang) dan “… absolute power corrupts absolutely” (semakinlama seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi).Di Indonesia, rezim pemerintahan yang paling korup adalah masa Orde Baru.Berdasarkan laporan Wold Economic Forum dalam “the global competitivennennssnreport 1999”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk diantara 59 negara yang diteliti.Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan “political and risk consultancy (PERC) atauLembaga Konsultasi Politik dan Risiko yang berkedudukan di Hongkong, Indonesia”berhasil mengukir prestasim sebagai negara yang paling korup di Asia.Tampaknya tdak salah lagi bahwa rezim Orde Baru yang berkuasa kurang lebih selama 32(tiga puluh dua) tahun telah membawa Indonesia kejurang kehancuran krisis ekonomiyang berkepanjangan. Ini semua merupakan akumulasi dari pemerintahan yang dikelolahdengan tidak transparan, sehingga masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telahmeracuni semua aspek kehidupan dan mencangkup hampir semua institusi formalmaupun nonformal. Mafia peradilan dan praktik politik uang merupakan contoh darisegudang bentuk praktik KKN.1) Sebab-sebab korupsiMengenai sebab-sebab terjadinya korupsi, hingga sekarang ini para ahli belum dapatmemberikan kepastian apa dan bagaimana korupsi itu terjadi. Tindakan korupsibukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada variabel lain yang ikut berperan.Penyebabnya dapat karena faktor internal si pelaku itu sendiri, maupun dari situasilingkungan yang “memungkinkan” bagi seseorang untuk untuk melakukannya.Berikut adalah pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakkorupsi.No Nama Tokoh Uraian / Keterangan1. Sarlito W. Sarwono • Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat,kehendak, dan lain-lain) • Rangsangan dari luar (seperti teman, adanya kesepakan, kurang kontrol, dan lain-lain)2. Andi Hamzah • Kekurangan gaji pegawai negeri dibandingakan dengan kebutuhan yangmakin meningkat • Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebabmeluasanya korupsi • Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yangmemberikan peluang orang untuk korupsi • Modernisasi pengembangbiakan korupsiDiposkan oleh Fitri Setiya Handayani di 00:01Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
    • Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibatyang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidaktransparan, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagaisuatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya denganjabatan tanpa adanya catatan administratif, perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawainegeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yangdekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagaibidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaanrakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan. Contoh krisis multidimensional diberbagai bidang:a. Bidang PolitikLembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Merekasangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. seringkalikebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusanyang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli.b. Bidang EkonomiSemua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uangpelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi engganberinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.c. Bidang Sosial, Budaya, dan AgamaDi bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkansemata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral danetika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi.d. Bidang Pertahanan dan KeamananDi bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidaksesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dinigejolak sosial dan gangguan keamanan.Jika penyelenggaraan pemerintahan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akanberdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimanatercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan Label: Indonesia
    • Faktor Penyebab Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak TransparanJune 6, 2012A. Keterbatasan kemampuan material , aspek mental spiritual.- Keterbatasan material : karena pemerintah kurang dalam pendapatan (penghasilan) sehinggamelakukan tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).Contoh :Polisi yang melakukan penilangan terhadap pengguna kendaraan bermotor, terutama yangmelanggar peraturan. Di saat seperti ini, polisi menggunakan kesempatan untuk menambahpenghasilan yang terbilang kurang mencukupi kebutuhan sehari- hari.- Keterbatasan spiritual : karena keimanannya yang kurangdiamalkan dalam kehidupan sehari – hari sehingga melakukan halyang tidak transparan tersebut.B. Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya bangsa.- Pemerintah memiliki akhlak yang kurang baik karena kurangnyakesadaran pemerintah untuk veriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sehingga pemerintah melakukan sesuatu kecurangan.- Budaya bangsa merupakan identitas/ kepribadian bangsa.Diantaranya : gotong – royong , musyawarah untuk mencapai mufakat ,demokrasi, kekeluargaan, religius.Dalam hal ini, pemerintah kurang memiliki sikap – sikap tersebut. Dan akhirnya pemerintahbersikap tidak terbuka.Contoh :Demokrasi tang dilakukan secara tidak utuh dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya.C. Keterbatasan dalam pengendalian diri, khususnya dlammenegakkan HAM.- Pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidakmementingkan rakyat. Pemerintah tidak trbuka dan tidak pedulidampak yang dirasakan oleh rakyat.Contoh :# Pemerintah kurang memperhatikan daerah yang terpencil/ tertinggalsehingga terjadilah kelaparan yang akhirnya membuat sengsara rakyat.# Warga Negara berkewajiban untuk membayar pajak. Namun padarealisasinya pajak telah disalah gunakan oleh pemerintah untukkepentingan pribadi.(Tindakan korupsi = sesuatu yang tidak transparan yangmenyengsarakan rakyat kecil.)