Your SlideShare is downloading. ×
0
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Reformasi tata pemerintahan desa  menuju demokrasi sag
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi sag

2,918

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,918
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DESA MENUJU DEMOKRASI kurdimatin@yahoo.com 0813 8606 3358
  • 2. DATA DESA/ KELURAHAN PROVINSI BANTENTAHUN KECAMATAN DESA KELURAHAN JUMLAH2008 154 1242 262 15042010 154 1273 262 15352012 155 1273 278 1551 DESA/ KELURAHAN MENURUT KLASIFIKASI TAHUN SWADAYA SWAKARSA SWASEMBADA BELUM JUMLAH TERKLASI FIKASI 2008 1229 275 - - 1504 2010 1229 275 - 31 1535 KABUPATEN (4)  DATA TERAKHIR BELUM MASUK KOTA (4)
  • 3. PENGATURAN DESA DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA JEPANG • 1854- Cikal Bakal Pengaturan • OSAME SERAI No. 71 Tahun Daerah/ Desa 1944 “ Diangkat Melalui “Otonomi pemilihan dan Pemilihan (4 Tahun) pengaturan sendiri” IGO-IGOB KEMERDEKAANORDE LAMA ORBA ORDE REFORMASI• 1945-1965 (pasal 18 UUD • UU No. 05 ORDE BARU / • UU No. 22/ 1999 1945) • UU No. 05 1979 Demokratisasi desa• UU No. 01/ 1945 /Keseragaman 1979 (BPD)• UU No.2 / 1948 Keseraga Desa • UU No. 32/ 2004 ( PP• UU No. 19/ 1965 Desa Praja man Desa 72/ 2005)• UU No. 06/ 1964 PERPU RUU-DESA
  • 4. SPIRIT PENGATURAN DESA PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHANORDONANSI ORDONANSI JEPANGHINDIA ORDONANSI KEMERDEKAANBELANDA • Pemilihan diatur • Kemerdekaan, asas sangat ketat OTDES tetapDesa diikat dipertahankandalam sistem beragampengaturan • ORBA,untuk Sentralisik dankelanggengan • Kepala Desa di Keseragamankoloni fungsikan sebagai Desa pengawas rakyatnya • OREF, Reduksi aturan Desa dari UU menjadi PP.
  • 5. POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA TIAP PERIODE PRIODE KOLONIAL  Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai Bahan Hukum Otonom Lebih Dari Kesatuan Komunal Masyarakat  Kedudukan Desa Sebagai Pemilik Harta Benda, Dan Menghargai Keragaman PRIODE JEPANG  Ada Struktur Perangkat Desa  Ada Batasan Priode (4 Tahun)  Otonomi Desa di Batasi PRIODE KEMERDEKAAN  ORLA, Peraturan Desa Selalu Terkait dengan Aturan Pemda  ORBA, Otonomi Desa Bias  OREF, Revitalisasi Konsep Desa, Disorientasi Sistem Pemerintahan Desa, Pola Pengaturan Sistem Dan Masa Tuga Kades (Ada Kecenderungan Merubah Otonomi Desa)
  • 6. PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah Ada Disorientasi Filosofis Ada Spirit Kompetitif Mengikuti Pola Rekrutmen Politik Pada Tataran Administratif Ada “ Bendsmark” Pada Sistem Administrasi Negara Permasalahan Yang Stereotip Secara Nasional
  • 7. PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi Pada Posisi Terbatas Terhadap Desa. Ada banyak aturan yang tidak sinkron terutama peran antar pemerintah pada desa. Paradigma pemikiran yang terlalu modern tentang fungsi desa, sehingga peran desa tercabut dari akar filosofisnya Aksesbilitas fiskal desa, belum memenuhi harapan aturan dan rakyat desa.
  • 8. DEFINISI PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTU DENGAN PRINSIP NKRI KECAMATAN, ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DESA, ATAU DISEBUT NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR, MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ADAT ISTIADAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH SISTEM NKRI PEMDES, ADALAH PENYELENGGARA URPEM OLEH PEMDES DAN BPD DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM NKRI
  • 9. URUSAN DESA - KEWENANGAN URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI PEMERINTAHAN URPEM LAIN, YANG MENURUT UNDANG-UNDANG DISERAHKAN PADA DESAURUSAN YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH –DISERTAI PENYERAHAN 3M)
  • 10. REFORMASI TATA KELOLA PEMDESTATA KELEMBAGAAN PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIPILIH DARI MASYARAKAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESAMITRA, DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESATATA LAKSANA PERDES, ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT BPD BERSAMA KEPALA DESA PEMBINAAN, ADALAH PEMBERIAN PEDOMAN, STANDAR PELAKSANAAN, PERENCANAAN, LITBANG, DIKLAT, MONEV, KONSULTASI, PENGAW ASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMDES
  • 11. Lanjutan...TATA KELOLA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA APB-DESA RENCANA TAHUNAN KEUANGAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BPD, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA SISTEM PELAPORAN - LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT - LKPJ KEPADA BPD - INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA
  • 12. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA (PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA DENGAN UMR KAB/KOTA – DIATUR DENGAN PERDA DITETAPKAN DALAM APB-DESA MEMUAT : - RINCIAN JENIS PENGHASILAN - RINCIAN JENIS TUNJANGAN - PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN
  • 13. SUMBER PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI - DESA 10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI – DIATUR DENGAN PERDA – DIBAGI BERDASARKAN PERKADA 10 % DARI DANA PERIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA – MASUK KAS DESA HIBAH TAK MENGIKAT  KADES, ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA  DAPAT DILIMPAHKAN PADA PERANGKAT DESA  HARUS ADA PERDES TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  PERKADA PENGELOLAAN KEUANGAN - DESA
  • 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH - MEMBERI PEDOMAN NSPK - DIKLAT - PENGHARGAAN - PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN - AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA - MEMFASILITASI KEBERAGAMAN DESA PROVINSI - PEDOMAN TP – BANTUAN KEUANGAN - MEMFASILITASI KEBERAGAMAAN DESA - PENGHARGAAN - PELATIHAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN
  • 15. Lanjutan... KABUPATEN/KOTA - PENGATURAN OPERASIONAL - EVALUASI PERDES - PENGHARGAAN - FASILITASI KEBERAGAMAAN - SANKSI PELANGGARAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN BINWAS CAMAT TIDAK MEMBUAT ATURAN, TETAPI MEMFASILITASI TATA KELOLA PEMDES
  • 16. KESIMPULAN Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi perekat NKRI Perubahan status desa dan kelurahan harus seimbang Azas Keadilan Fiskal Desa Harus Diperhatikan Fasilitasi yang sistemik dalam penguatan Pemdes, melalui : • Penguatan Administrasi • Penguatan Kompetensi Aparat Desa • Penguatan Tata Hubungan Lembaga Desa
  • 17. LANJUTAN KESIMPULAN Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal : • Pendidikan • Usia • Rekam Jejak • Bukan Partisan Produk Perundang-Undangan Desa, harus memenuhi 2 aspek pokok : • Pengejawantahan dari produk-produk hukum diatasnya • Perwujudan hasil musyawarah dan mufakat elemen desa yang diformalkan dan tidak berbenturan dengan kaidah kearifan lokal.

×