REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DESA      MENUJU DEMOKRASI      kurdimatin@yahoo.com           0813 8606 3358
DATA DESA/ KELURAHAN                     PROVINSI BANTENTAHUN        KECAMATAN   DESA             KELURAHAN       JUMLAH20...
PENGATURAN DESA                DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN     HINDIA BELANDA                       JEPANG     • 1854- C...
SPIRIT PENGATURAN DESA                 PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHANORDONANSI      ORDONANSI JEPANGHINDIA                 ...
POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA             TIAP PERIODE PRIODE KOLONIAL   Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai ...
PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah Ada Disorientasi Filosofis Ada Spirit Kompeti...
PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi  Pada Posisi Terba...
DEFINISI PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH  PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOM...
URUSAN DESA - KEWENANGAN URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI P...
REFORMASI TATA KELOLA PEMDESTATA KELEMBAGAAN PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD...
Lanjutan...TATA KELOLA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA   BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN   DAERAH Y...
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA (PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN  SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA ...
SUMBER PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI - DESA 10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI – DIATUR DENGAN  PERDA – DIBAGI...
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH  -   MEMBERI PEDOMAN NSPK  -   DIKLAT  -   PENGHARGAAN  -   PENETAPAN BANTUAN KEUANGA...
Lanjutan... KABUPATEN/KOTA  -   PENGATURAN OPERASIONAL  -   EVALUASI PERDES  -   PENGHARGAAN  -   FASILITASI KEBERAGAMAAN...
KESIMPULAN Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi  perekat NKRI Perubahan status desa dan kelurahan har...
LANJUTAN KESIMPULAN Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal :   •   Pendidikan   •   Usia   •   Reka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi sag

3,331 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi sag

  1. 1. REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DESA MENUJU DEMOKRASI kurdimatin@yahoo.com 0813 8606 3358
  2. 2. DATA DESA/ KELURAHAN PROVINSI BANTENTAHUN KECAMATAN DESA KELURAHAN JUMLAH2008 154 1242 262 15042010 154 1273 262 15352012 155 1273 278 1551 DESA/ KELURAHAN MENURUT KLASIFIKASI TAHUN SWADAYA SWAKARSA SWASEMBADA BELUM JUMLAH TERKLASI FIKASI 2008 1229 275 - - 1504 2010 1229 275 - 31 1535 KABUPATEN (4)  DATA TERAKHIR BELUM MASUK KOTA (4)
  3. 3. PENGATURAN DESA DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA JEPANG • 1854- Cikal Bakal Pengaturan • OSAME SERAI No. 71 Tahun Daerah/ Desa 1944 “ Diangkat Melalui “Otonomi pemilihan dan Pemilihan (4 Tahun) pengaturan sendiri” IGO-IGOB KEMERDEKAANORDE LAMA ORBA ORDE REFORMASI• 1945-1965 (pasal 18 UUD • UU No. 05 ORDE BARU / • UU No. 22/ 1999 1945) • UU No. 05 1979 Demokratisasi desa• UU No. 01/ 1945 /Keseragaman 1979 (BPD)• UU No.2 / 1948 Keseraga Desa • UU No. 32/ 2004 ( PP• UU No. 19/ 1965 Desa Praja man Desa 72/ 2005)• UU No. 06/ 1964 PERPU RUU-DESA
  4. 4. SPIRIT PENGATURAN DESA PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHANORDONANSI ORDONANSI JEPANGHINDIA ORDONANSI KEMERDEKAANBELANDA • Pemilihan diatur • Kemerdekaan, asas sangat ketat OTDES tetapDesa diikat dipertahankandalam sistem beragampengaturan • ORBA,untuk Sentralisik dankelanggengan • Kepala Desa di Keseragamankoloni fungsikan sebagai Desa pengawas rakyatnya • OREF, Reduksi aturan Desa dari UU menjadi PP.
  5. 5. POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA TIAP PERIODE PRIODE KOLONIAL  Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai Bahan Hukum Otonom Lebih Dari Kesatuan Komunal Masyarakat  Kedudukan Desa Sebagai Pemilik Harta Benda, Dan Menghargai Keragaman PRIODE JEPANG  Ada Struktur Perangkat Desa  Ada Batasan Priode (4 Tahun)  Otonomi Desa di Batasi PRIODE KEMERDEKAAN  ORLA, Peraturan Desa Selalu Terkait dengan Aturan Pemda  ORBA, Otonomi Desa Bias  OREF, Revitalisasi Konsep Desa, Disorientasi Sistem Pemerintahan Desa, Pola Pengaturan Sistem Dan Masa Tuga Kades (Ada Kecenderungan Merubah Otonomi Desa)
  6. 6. PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah Ada Disorientasi Filosofis Ada Spirit Kompetitif Mengikuti Pola Rekrutmen Politik Pada Tataran Administratif Ada “ Bendsmark” Pada Sistem Administrasi Negara Permasalahan Yang Stereotip Secara Nasional
  7. 7. PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi Pada Posisi Terbatas Terhadap Desa. Ada banyak aturan yang tidak sinkron terutama peran antar pemerintah pada desa. Paradigma pemikiran yang terlalu modern tentang fungsi desa, sehingga peran desa tercabut dari akar filosofisnya Aksesbilitas fiskal desa, belum memenuhi harapan aturan dan rakyat desa.
  8. 8. DEFINISI PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTU DENGAN PRINSIP NKRI KECAMATAN, ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DESA, ATAU DISEBUT NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR, MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ADAT ISTIADAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH SISTEM NKRI PEMDES, ADALAH PENYELENGGARA URPEM OLEH PEMDES DAN BPD DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM NKRI
  9. 9. URUSAN DESA - KEWENANGAN URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI PEMERINTAHAN URPEM LAIN, YANG MENURUT UNDANG-UNDANG DISERAHKAN PADA DESAURUSAN YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH –DISERTAI PENYERAHAN 3M)
  10. 10. REFORMASI TATA KELOLA PEMDESTATA KELEMBAGAAN PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIPILIH DARI MASYARAKAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESAMITRA, DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESATATA LAKSANA PERDES, ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT BPD BERSAMA KEPALA DESA PEMBINAAN, ADALAH PEMBERIAN PEDOMAN, STANDAR PELAKSANAAN, PERENCANAAN, LITBANG, DIKLAT, MONEV, KONSULTASI, PENGAW ASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMDES
  11. 11. Lanjutan...TATA KELOLA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA APB-DESA RENCANA TAHUNAN KEUANGAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BPD, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA SISTEM PELAPORAN - LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT - LKPJ KEPADA BPD - INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA
  12. 12. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA (PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA DENGAN UMR KAB/KOTA – DIATUR DENGAN PERDA DITETAPKAN DALAM APB-DESA MEMUAT : - RINCIAN JENIS PENGHASILAN - RINCIAN JENIS TUNJANGAN - PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN
  13. 13. SUMBER PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI - DESA 10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI – DIATUR DENGAN PERDA – DIBAGI BERDASARKAN PERKADA 10 % DARI DANA PERIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA – MASUK KAS DESA HIBAH TAK MENGIKAT  KADES, ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA  DAPAT DILIMPAHKAN PADA PERANGKAT DESA  HARUS ADA PERDES TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  PERKADA PENGELOLAAN KEUANGAN - DESA
  14. 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH - MEMBERI PEDOMAN NSPK - DIKLAT - PENGHARGAAN - PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN - AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA - MEMFASILITASI KEBERAGAMAN DESA PROVINSI - PEDOMAN TP – BANTUAN KEUANGAN - MEMFASILITASI KEBERAGAMAAN DESA - PENGHARGAAN - PELATIHAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN
  15. 15. Lanjutan... KABUPATEN/KOTA - PENGATURAN OPERASIONAL - EVALUASI PERDES - PENGHARGAAN - FASILITASI KEBERAGAMAAN - SANKSI PELANGGARAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN BINWAS CAMAT TIDAK MEMBUAT ATURAN, TETAPI MEMFASILITASI TATA KELOLA PEMDES
  16. 16. KESIMPULAN Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi perekat NKRI Perubahan status desa dan kelurahan harus seimbang Azas Keadilan Fiskal Desa Harus Diperhatikan Fasilitasi yang sistemik dalam penguatan Pemdes, melalui : • Penguatan Administrasi • Penguatan Kompetensi Aparat Desa • Penguatan Tata Hubungan Lembaga Desa
  17. 17. LANJUTAN KESIMPULAN Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal : • Pendidikan • Usia • Rekam Jejak • Bukan Partisan Produk Perundang-Undangan Desa, harus memenuhi 2 aspek pokok : • Pengejawantahan dari produk-produk hukum diatasnya • Perwujudan hasil musyawarah dan mufakat elemen desa yang diformalkan dan tidak berbenturan dengan kaidah kearifan lokal.

×