Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7

on

  • 1,065 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,065
Views on SlideShare
1,065
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7 Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7 Document Transcript

  • M.RasyadTamzami 17-juni-2013 Pendidikankewarganegaraan SMP kelas 7 M.Rasyad Tamzami
  • Norma dalam kehidupan bersama 1. Norma menurut kamus besar B.indonesia, berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan di terima. Secara singkat berarti, kaidah atau pedoman ubtuk mewujudkan suatu nilai 2. Kebiasaan adalah perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama karena banyak orang menyukai dan menganggapinya penting. Kebisaan pada hakikatnya adalah perbuatan manusia secara sadar yang dikerjakan oleh banyak orang dan berulang2 3. Adat istiadat berarti berarti tata kelakuan yang bersifat kekal dan turun temurun. Adat istiadat di anggap penting bagi berfungsinya suatu masyarak dan kehidupan sosial. 4. Peraturan bararti tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur praturan perundang-undangan ialah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk di patuhi oleh seluruh warga negara  Cara (usage) adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan dan daya ikatnya lemah. Contoh : cara berpakaian, cara makan, cara menelpon, DLL  Kebiasaan (folkways) adalah perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Contoh : mengetuk pintu saat bertamu
  •  Tata kelakuan (mores) adalah perilaku yang di tetapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan di terima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota2 nya, Misalnya, seorang pembantu harus mengormati majikan nya dan menjaga nama baik majikannya  Adat istiadat (custom) pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan dan dijadikan sebagai hukum dan tertulis dengan sanksi yang berat. Misalnya, kita menganggap tabu perkawinan antara kerabat atau makan daging sesama manusia Setiap masyarakat atau negara diikat oleh norma-norma yang menjamin keamanan dan keberadaannya demi kelangsungan hidupnya, diantaranya : 1. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari tuhan yang disampaikan melalui utusan nya (rasul / nabi) yang berisi perintah, larangan, atau anjuran anjuran. 2. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan 3. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di salam masyarak dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari hari masyarakat itu 4. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga politik suatu masyarakat/bangsa Norma norma yang berlaku di masyarakat pada hakikatnya adalah semua peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga menjadi tertib, damai, teratur, dan rukun serta menghargai HAM Hakikat hukum bagi warga negara Hakikat hukum bagi warga negara adalah peraturan peraturan yang mencangkup unsur unsur sebagai berikut Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwenang
  • Peraturan itu bersifat memaksa Peraturan itu memuat sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Arti penting hukum bagi warga negara Ada tiga prinsip hukum yang di pegang teguh setiap warga negara, yakni : supermasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, terjaminnya hak hak manusia oleh undang- undang serta keputusan keputusan pengadilan. Menurut cara mempertahankannya hukum di bagi menjadi hukum material dan formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan, Contoh : hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang emngatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, Contoh : hukum acara pidana, hukum acara perdata Menurut isinya hukum di bagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan dan alat alat perlengkapan negara,Contoh : hukum pidana, hukum tata negara hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain, Contoh hukum perdata, hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum tata kekayaan, hukum waris, hukum dagang Arti penting hukum bagi warga negara : Memberikan kepastian hukum bagi warga nergara Melindungi hukum dan mengayomi hak - hak warga negara Memberikan rasa keadilan bagi warga negara Menciptakan ketertiban dan ketentraman Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum Penerapan norma agama Norma agama terdiri menjadi dua, yaitu Agama wahyu : ajaran allah yang diterima nabi/rasul yang berisi perintah dan larangan yang disampaikan kepada umat manusia Agama budaya : ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara komutatif
  • Norma agama merupakan tuntunan hidup manusia menuju ke arah yang lebih baik dan benar, dan juga mengatur kewajiban manusia kepada tuhan, diri sendiri, dan sesama Penerapan norma kesusilaan Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati manusia yang menentukan mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Norma ini bersifat pribadi, sanksi pelanggarannya adalah dari batin manusia itu sendiri berupa rasa penyesalan Penerapan norma kesopanan Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu, landasan norma kesopanan adalah kepatutan, kepantasan dan kebiasaan yang berlaku Penerapan norma hukum Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga / penguasaan negara, bersifat mengikat setiap orang dan memberlakukannya dapat di paksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga hukum itu dapat di pertahankan. Menurut J. Vant Kant, sifat yang khas dari peraturan hukum ialah memaksa menghendaki tinjauan yang mendalam
  • A. Hakikat proklamasi Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat,permakluman,pengumuman. Makna Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-lainnya. Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi. Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai beridirinya suatu negara baru. Kemerdekaan berasal dari kata “Merdeka” yang artinya “Bebas”. Kemerdekaan adalah suasana hidup bebas dan terlepas dari ikatan atau tekanan dari orang atau bangsa lain. Bila suatu negara memiliki kemerdekaan, maka negara tersebut memiliki kedaulatan. Kedaulatan suatu negara ada 2 macam antara lain : a. Kedaulatan Ke Dalam yaitu negara memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur
  • rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. b. Kedaulatan Ke Luar yaitu negara memiliki kekuasaan atau hak untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain sesuai dengan keinginannya. Syarat – syarat terbentuknya negara, antara lain : 1) Rakyat 2) Wilayah 3) Pemerintahan yang berdaulat 4) Pengakuan dari negara lain 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ketika kekuasaan dan kedudukan Jepang di Asia mulai terancam, Jepang menunjukkan simpatinya kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Jepang menjanjikan kepada Indonesia akan diberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, pada tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha – usaha Kemerdekaan. Selanjutnya badan ini disebut Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mempunyai 2 tugas pokok antara lain : a) Merencanakan organisasi pemerintahan nasional Indonesia yang akan menerima kemerdekaan Indonesia dari pihak Jepang. b) Membuat rancangan UUD untuk negara Indonesia Merdeka BPUPKI di ketuai oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat dan R. P. Soeroso sebagai wakil ketua. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. Pada tanggal 10 Juli ketua BPUPKI mengumumkan penambahan 6 orang anggota baru. BPUPKI melakukan 2 kali masa persidangan, yaitu : a. Masa Sidang I pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945
  • ? membicarakan masalah dasar negara persidangan hanya mendengarkan pandangan – pandangan umum tentang dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia Sembilan, dengan susunan : 1. Ir. Soekarno sebagai ketua 2. Drs. Moh. Hatta 3. Mr. A. A. Maramis 4. Abikusno Cokrosuyoso 5. Abdul Kadir Muzakir 6. H. Agus Salim 7. Mr. Achmad Soebardjo 8. K. H. A. Wachid Hasyim 9. Muh. Yamin Panitia ini menghasilkan “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” atas usulan Muh. Yamin. PIAGAM JAKARTA 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya 2. (Menurut) dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. (Dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. (Serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Masa Sidang II pada tanggal 10 Juli s.d 17 Juli 1945 membicarakan masalah rancangan UUD beserta Pembukaannya. Panitia perancang UUD di ketuai oleh Ir. Soekarno, dengan menghasilkan 3 konsep, yakni :
  • 1. Pernyataan Indonesia merdeka 2. Pembukaan UUD 3. UUD (batang tubuh) BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jendral Terauchi membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Manusia boleh berencana tetapi Tuhanlah yang menentukan. Begitupun juga dengan Sejarah bangsa Indonesia Setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan “ bom atom “ di Hirosima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945), Jepang pun lumpuh. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 agustus 1945. Sebelum sekutu datang untuk mengambil alih kekuasaan, bangsa Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan. Suatu kemerdekaan yang telah di idam – idamkan dan dinanti – nanti oleh bangsa Indonesia selama beratus – ratus tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dinyatakanlah “ Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ” oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta “ atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dipersiapkan di rumah “ Laksamana Maeda “ yang beralamat di jalan Diponegoro No. 1 Jakarta. 3. Makana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia a. Sebagai Jembatan Emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa. b. Titik Kulminasi ( Puncak ) Perjuangan Bangsa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang berabad – abad lamanya mencapai kemerdekaan.
  • B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama 1. Penerapan UUD 1945 ( UU Proklamasi ) sebagai Konstitusi Pertama Satu hari setelah Proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang dimulai pukul 11.30 s.d 16.12 WIB, dibuka pimpinan sidang Ir. Soekarno. Dengan menghasilkan 3 (tiga) keputusan, antara lain : a. Menetapkan UUD b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden c. Sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu sebuah Komite Nasional. Sistematika UUD 1945 adalah a. Pembukaan, terdiri dari dari 4 alinea b. Batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan c. Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. UUD 1945 telah mengalami 4 X Amandemen a. Amandemen ke I 19 Oktober 1999 b. Amandemen ke II 18 Agustus 2000 c. Amandemen ke III 9 November 2001 d. Amandemen ke IV 10 Agustus 2002 Dahulu UUD 1945 terdiri dari “ Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan “. Sekarang UUD 1945 hasil Amandemen hanya terdiri dari “ Pembukaan dan Batang Tubuh “ saja. Berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak
  • berdasarkan kekuasaan belaka. 2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) 3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara. 6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan mentri Negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR. Konsep dasar negara indonesia merdeka: 1) Peri kebangsaan 2) Peri kemanusiaan 3) Peri ketuhanan 4) Peri kerakyatan 5) Kesejahteraan rakyat Ir.Soekarno mengusul dasar negara indonesia merdeka,sebagai berikut : 1) Kebangsaan indonesia 2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3) Mufakat atau demokratis 4) Kesejahteraan sosial 5) Ketuhanan yang Maha Esa Pada sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 ditetapkan:
  • a. UUD 1945 1. Pembukaan,yang merupakan norma dasar negara, memuat empat alinea antara lain tentang kemerdekaan indonesia yang terperinci, asas politik dalam dan luar negri, tujuan negara kesatuan republik indonesia, dan dasar negara pancasila Adapun rumusan pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat : 1) Ketuhanan yang maha esa 2) kemanusiaan yang adil dan beradab 3) persatuan indonesia 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia 2. batang tubuh merupakan kunstitusi tertulis yang singkat dan sumpel b. memilih Ir.soekarno dan Drs. Muh Hatta sebagai presiden dan wakil presiden c. pekerjaan presiden sehari hari dibantu oleh komite nasional indonesia pusat
  • Hakikat HAM dan Pelaksanaannya di Daerah Manusia sebagai makhluk sosial dan individu yang diciptakan oleh Allah SWT secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati oleh setiap manusia. Karena hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan oranglain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Demikian pula John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). 1. Ciri Pokok Hakikat HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
  • b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003). 2. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia Dalam Perundang-Undangan Nasional Negara Indonesia juga memilik perkembangan pemikiran HAM. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu: 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat 3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945 Pemikiran HAM di Indonesia dapat kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan
  • pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. 3. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota- anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
  • Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan (promotion), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill) HAM. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.
  • 4. Pelaksanaan HAM di daerah Terkadang pemenuhan hak-hak asasi manusi belum bisa dilaksanakan secara merata mulai dari tingkat kenegaraan hingga daerah, seringkali kita melihat atau mendengar ada beberapa daerah yang masih kurang memahami upaya penegakan hak asasi, dikarenakan pemahaman tentang hak- hak asasi manusia masih memiliki benturan dengan kebiasaan atau tradisi setempat. Sebagai contoh pelanggaran yang ada di daerah seperti; Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang ada disetiap daerah. Dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki peranan untuk memberikan pemahaman dan pengayoman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah
  • pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Kita berharap sebagai masyarakat dan pemerintah agar selalu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia untuk lebih arif dan bijaksana, agar nilai-nilai kemanusiaan di daerah menjadi dapat terangkat dan memiliki motivasi yang kuat dalam membangun daerahnya. Referensi: 1. Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara Sekolah Menngah Umum. Surakarta; PT. Pabelan. 2. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud. 3. UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 4. UU. No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia Di Indonesia Pelaksanaan upaya pelindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain : 1. Kepolisian Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk. 2. Kejaksaan Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggara HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam UUD No. 16 Tahun 2004. 3. Komnas HAM Tujuan Komnas HAM adala memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia di Indonesia. 4. Pengadilan HAM di Indonesia Pengadilan HAM khusus diprntukan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejaksaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan HAM tidak jauh
  • berbeda dengan prosedur-prosedur pemeriksaan di Pengadilan sipil. 5. Lembaga Bantuan Hukum LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama dan kelompok. 6. YLBHI ( Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) YLBHI sebagai upaya pnegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat menengah kebawah. 7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Menangani masalah-masalah pengabdian kepada masyarakat, seperti perselisihan warisan, uang ganti pembebasan tanah. 8. Komnas Anak Tugas utama menyelenggarakan perlindungan trhadap hak-hak anak. sikap positip terhadap penegakan HAM dapat di lakukan antara ain sebagai berikut : 1.Tidak mengganggu ketertiban umum 2.Saling menjaga dan melingungi harkat dan mertabat manusia 3.menghormati keberadaan sendiri 4.Berkomunikas dengan baik dan sopan 5. Turut maembantu terselenggaranya masyarakat madani Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
  • Salah satu bentuk hak asasi adalah hak untuk berpendapat. Hak untuk bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran, ide, ataupun gagasan ini dimiliki semua orang. Terlebih lagi pada waktu ini, semua orang menuntut diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat di negaranya. 1. Pengertian Kemerdekaan berarti bebas, tanpa ikatan, sedangkan pendapat secara umum dapat diartikan sebagai buah pikiran, ide, atau gagasan. Berpendapat berarti mengemukakan pendapat sebagai salah satu hak asasi warga negara dijamin oleh UUD 1945. Jaminan kemerdekaan mengemukakan pendapat akan mendorong setiap warga masyarakat untuk menghargai adanya perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat akan dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, artinya kebebasan seseorang untuk mengemukakan pendapat tanpa tekanan dari pihak perundang- undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat pribadi. Kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3). Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. a. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. b. Pasal 28 E Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Keseriusan pemerintah untuk melaksanakn ketentuan pasal-pasal tersebut ditunjukkan dengan ditetapkannya
  • undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adanya jaminan kemerdekaan mengemukakan pendapat tersebut mendorong kita sebagai warga negara untuk menyampaikan buah, pikiran, ide, gagasan, baik berupa lisan maupun tulisan, ataupun bentuk-bentuk lain secara bebas sesuai aturan yang berlaku Pasal 1 ayat (1) UU RI No 9 tahun 1998 memberikan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengeluarkan pendapat secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat secara lisan, misalnya melalui orasi (pidato), dialog, forum-forum musyawarah, diskusi, dialog interaktif dengar pendapat. Pennyampaian pendapat secara tulisan dapat berbentuk surat, gambar, pamflet, brosur, selebaran, spanduk, majalah, koran dan buletin.adapun yang dimaksud dengan bentuk lain adalah sikap membisu ataumogok makan. Pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB menegaskan bahwa setiao orang berhak atas kebebasab mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Secara umum pendapat diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Penyampaian pendapat yang dimaksud adalah penyampaian pendapat di muka umum. Karena diketahui oleh orang banyak itulah, penyampaian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dilandasi niat baik, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Rasa tanggung jawab maksudnya agar dalam penyampaian pendapat, baik cara penyampaian maupun isinya/ pesan harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta
  • menghormati aturan-aturan moral yang diakui masyarakat atau umum. Peraturan dan ketentuan yang berlaku dimaksudkan agar dalam penyampaian pendapat tidak lupa untuk menaati ketertiban umum, serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian di muka umum menurut UU No. 9 tahun 1998 adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/ dilihat setiap orang. Menyampaikan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/ dilihat setiap orang. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum adalah menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Hal tersebut dimaksudkan agar antara pihak masyarakat dan aparatur pemerintah dapat membantu, saling bekerja sama sehingga dalam penyampaian pendapat tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 2. Tujuan Pasal 4 undang-undang No. 9 tahun 1998 menjelaskan bahwa tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah · Mewujudkan kebebasan bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila dan UUD 1945; · Mewujudka perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyapaikan pendapat; · Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi; · Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan kelompok. 3. Asas
  • Pasal 3 UU No. 9 tahun 1998 menjelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum memiliki asas sebagai brerikut. · Keseimbangan antara hak dan kewajiban. · Musyawarah dan mufakat. · Kepastian hukum dan keadilan. · Proporsionalitas. · Manfaat. 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dari aparat pemerintah. Pasal 7 UU No. 9 tahun 1998 menyebutkan bahwa aparatur pemerintah berkewajiban untuk: · Melindungi hak asasi manusia · Menghargai asas legalitas · Menghargai prinsip praduga tak bersalah · Menyelenggarakan pengamanan. 5. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 4 UU No. 9 tahun 1998 menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. a. Hak warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum adalah · Mengeluarka pikiran secara bebas · Memperoleh perlindungan hukum b. Kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum adalah · Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain · Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum · Menaati hukum yang berlaku · Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum · Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. 6. Landasan Hukum
  • Mengemukakan pendapat di muka umum sebagai salah satu wujud dari hak asasi pribadi memerlukan adanya landasan hukum agar lebih terjamin penerapannya. Landasan hukum dalam mengemukakan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut. · Sila IV pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan · Alinea IV pembukaan UUD 1945 · Pasal 28 UUD 1945 · Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 · UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. · UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia - Pasal 14 ayat (1) - Pasal 14 ayat (2) - Pasal 23 ayat (2) - Pasal 44 Dalam UU No. 9 tahun 1998 ini, disebutkan bahwa dasar pertimbangan kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan sebagai berikut. · Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal HAM. · Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. · Bahwa untuk membangun negara demokrasi dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai · Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Atas dasar pertimbangan tersebut. Pemerintah dan DPR pada tanggal 26 Oktober 1998 mengesahkan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan ada juga bentuk penyampaiannya : 1. Demonstrasi : kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dsb secara demonstratif di muka umum 2. Pawai : cara menyampaikan pendapat dengan arak arakan di jalan umum 3. Rapat umum : pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu 4. Mibar bebas : kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu