Pajak penghasilan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pajak penghasilan

on

  • 8,388 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,388
Views on SlideShare
8,327
Embed Views
61

Actions

Likes
1
Downloads
222
Comments
0

3 Embeds 61

http://student.ut.ac.id 57
http://www.student.ut.ac.id 2
http://student.ut.web.id 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pajak penghasilan Presentation Transcript

  • 1. Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak . Subjek Pajak Objek Pajak Penghasilanorang pribadi; warisan yang belum setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atauterbagi sebagai satu kesatuan, diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun luarmenggantikan yang berhak; badan; Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahdan bentuk usaha tetap (BUT). kekayaan dengan nama dan bentuk apapuna. Subjek Pajak Dalam Negeri a. penggantian/ imbalan berkenaan pekerjaan/ jasa termasuk gaji, upah,b. Subjek Pajak Luar Negeri tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengaliha e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sbg biaya; f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi; h. royalti; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
  • 2. Subjek Pajak Objek Pajak PenghasilanTidak termasuk Subjek Pajak Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan : a. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;1. Badan perwakilan negara asing; b. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek;2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari c. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan negara asing dan orang-orang yang d. penghasilan tertentu, pengenaan pajaknya diatur dengan PP diperbantukan kepada mereka yang Tidak termasuk Obyek Pajak bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 1. a. Bantuan/ sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang disahkan (a) bukan warga Negara Indonesia; (b) oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. di Indonesia tidak menerima b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, penghasilan lain di luar jabatan atau badan keagamaan, pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang pekerjaannya tersebut; serta (c) negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs; yang bersangkutan memberikan 2. Warisan; perlakuan timbal balik; 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham;3. Organisasi-organisasi Internasional 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diterima dalam bentuk yang ditetapkan dengan Keputusan natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; Menteri Keuangan dengan syarat : (a) 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa; Indonesia menjadi anggota organisasi 6. Dividen/ bagian laba yang diterima PT sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau tersebut; (b) tidak menjalankan usaha BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di atau kegiatan lain untuk memperoleh Indonesia dengan syarat : dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi penghasilan dari Indonesia selain perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada pemberian pinjaman kepada pemerintah badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; yang dananya berasal dari iuran para 7. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , anggota; baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang bidang tertentu internasional yang ditetapkan dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan dengan 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi; syarat : (a) bukan warga negara 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun Indonesia; (b). tidak menjalankan pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura untuk memperoleh penghasilan dari
  • 3. DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21 UU • UU No.6 Tahun 1983 Jo UU No. 28 Tahun 2007 (KUP) • UU No.7 Tahun 1983 Jo UU No. 36 Tahun 2008 (PPH) • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45/ 1994 PP • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 149/2000 • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12/1997 KEP • No.521/KMK.04/1998MENKEU • No.520/KMK.04/1998 • No.541/KMK.04/2000 • No.112/KMK.03/2001 KEP • No.KEP-545s/PJ./2000DIRJEN
  • 4. PENGERTIAN PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU JABATAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIPENGHASILAN BERUPA :- GAJI- UPAH- HONORARIUM- TUNJANGAN, DAN- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
  • 5. PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMOTONG ORANG PRIBADIPEMBERI KERJA BADAN (TERMASUK BUT) ex. PT. A BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (TERMASUK KEDUBES RI DI LUAR NEGERI) DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK PENYELENGGARA KEGIATAN
  • 6. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP, TERMASUK KOMISARIS/ DEWAN PENGAWAS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP PEGAWAI LEPAS PEGAWAI WP LUAR NEGERI PENERIMA PENSIUN, TERMASUK THT PENERIMA HONORARIUM PENERIMA UPAH
  • 7. TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 /26 TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILANPEJABAT PERWAKILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASIDIPLOMATIK/KONSULAT ATAU INTERNASIONAL YG DITETAPKANPEJABAT LAIN DARI NEGARA OLEH MENKEU YAITU KMK. NO.ASING TERMASUK ORANG- 574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAHORANG YANG DIPERBANTUKAN DIUBAH DGN KMKDAN BERTEMPAT TINGGAL No.230/KMK.03/2001BERSAMA MEREKA • BUKAN WNI • BUKAN WNI • TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN • TIDAK MENJALANKAN USAHA/ LAIN DI LUAR JABATANNYA DI KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA • NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
  • 8. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 /26 PENGHASILAN DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN BERUPA UANG TEBUSAN PENSIUN, TABUNGAN / TUNJANGAN HARI TUA, PESANGON DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS BERUPA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH,KOMISI, BEASISWA DAN IMBALAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, KEGIATANTERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFATPENYULUHAN YG DIKENAKAN PPH DIREKTORAT FINAL DAN BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PERPAJAKAN
  • 9. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILANPEMBAYARAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA NATURA/KENIKMATAN YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK DAN PEMERINTAH IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENTERI KEUANGAN, DAN IURAN T.H.T KEPADA BADANPENYELENGGARA JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA. KENIKMATAN BERUPA PAJAK YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
  • 10. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN PEG. TIDAK MULTILEVEL TETAP, MARKETING PEMAGANG, GAJI, TUNJANGAN UANG PENSIUN CAPEG TERKAIT DGN GAJI BULANAN,TUNJANGAN HONORARIUM KOMISI DDIKURANGI: DIKURANGI: I- BIAYA JABATAN, 5% DARI BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO K PENGH. BRUTO (UANG MAKS Rp6.000.000,-/THN PENSIUN) U ATAU Rp. 500.000,-/BLN MAKS Rp 2.400.000,00/THN R- IURAN YG TERIKAT ATAU Rp 200.000/BLN A DGN PENGH. TETAP No. 250/PMK.03/2008 N No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Des. 2008 Pas. 2 G tanggal 31 Des. 2008 I Pas. 1 DIKURANGI PTKP PENGHASILAN NETO TARIF Pas. 17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
  • 11. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKKetentuan Sekarang: KMK Nomor: 137/PMK.03/2005• Diri Sendiri Rp.13,2 juta• Tambahan WP Kawin Rp. 1,2 juta• Tambahan Istri Bekerja Rp.13,2 juta• Tambahan Tanggungan Rp. 1,2 juta (Maksimal 3 orang)Keputusan Perubahan : KMK Nomor 250/KMK.03/2008• Diri Sendiri Rp.15,84 juta• Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta• Tambahan Istri Bekerja Rp.15,84 juta• Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta (Maksimal 3 orang)
  • 12. TARIF W ORANG PRIBADI PPasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 No. Lapisan Penghasilan Tarif1. S.d Rp 25.000.000,- 5%2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15%4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25%5. Di atas Rp200.000.000,- 35%Keputusan Perubahan: No. Lapisan Penghasilan Tarif1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,- 25%4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
  • 13. TARIF WP BADANKetentuan UU No. 17 Tahun 2000: Lapisan Penghasilan Tarif s.d Rp 50.000.000 10%Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%Di atas Rp100.000.000 30%Keputusan Perubahan: • Tarif tunggal 30% • Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. • Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
  • 14. PTKP KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS TDK STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ KAWIN MEMPEROLEH PENGHASILAN - DIRI SENDIRI - DIRI SENDIRI DIRI SENDIRI, - STATUS KAWIN - TANGGUNGANRP 15.840.000,00/Thn - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG MAKS 3 ORG SYARAT. MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
  • 15. Contoh:PT. X masuk program JAMSOSTEK dengan membayar Asuransibagi karyawan sebesar Rp. 500.000/bln. Tunjangan setiap anak 10%maksimal 2. Iuran THT Rp. 500.000/bln. Adapun Pegawai PT. Xsebagai berikut :1. Sudirman sebagai Manager mendapat gaji Rp. 15.000.000/bln.Status K/2. Adapun Iuran THT Rp. 100.000/bln dan Iuran PensiunRp. 50.000/bln. Bonus Rp. 50.000.0002. Margono sebagai Staff mendapat gaji sebesar Rp. 7.500.000/bln.Status TK/- dan Iuran THT Rp. 50.000/blnBerdasarkan kasus tersebut, hitunglah PPh pasal 21 karyawantersebut ?
  • 16. Gaji Setahun Rp. 15.000.000 x 12 bln 180.000.000Tambahan Penghasilan1. Asuransi (12 X Rp. 500.000) =Rp 6.000.0002. Tunj Anak (2 X10% X Rp.180.000.000) =Rp.36.000.0003. Bonus =Rp.50.000.000 92.000.000Penghasilan Bruto 272.000.000Pengurangan Penghasilan:Biaya jabatan Rp. 6.000.0005% X Rp. 272.000.000) =Rp. 13.600.000Iuran THT (12 X Rp. 100.000) Rp. 1.200.000Iuran pensiun (12 X Rp.50.000) Rp. 600.000 (7.800.000)Penghasilan neto Setahun 264.200.000PTKP (K/2) (19.800.000)PKP 244.400.000PPh terutang Setahun 5% X Rp 50.000.000 = Rp. 2.500.00015% X Rp. 194.400.000 = Rp. 29.160.000 31.660.000PPh terutang sebulan (Rp31.660.000/12) 2.638.300
  • 17. Gaji Setahun Rp. 7.500.000 x 12 bln 90.000.000Tambahan Penghasilan1. Asuransi (12 X Rp. 500.000) =Rp 6.000.000 6.000.000Pengurangan Penghasilan: 96.000.000Biaya jabatan Rp. 4.800.0005% X Rp. 96.000.000) =Rp. 4.800.000Iuran THT (12 X Rp.50.000) Rp. 600.000 (5.400.000)Penghasilan neto Setahun 90.600.000PTKP (TK/-) (15.840.000)PKP 74.760.000PPh terutang Setahun 5% X Rp 50.000.000 = Rp. 2.500.00015% X Rp. 24.760.000 = Rp. 3.714.000 6.214.000PPh terutang sebulan (Rp6.214.000/12) 517.833 517.900
  • 18. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2008 tanggal 30 November 2008) UPAH SEHARI TIDAK LEBIH DARI LEBIH DARI Rp 132.000,- Rp 132.000,- DIKURANGI Rp 132.000,- TIDAK DIPOTONG DIPOTONG PPh PPh Ps.21 TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM DIKURANGI PKP PTKP HARIAN SEBENARNYA DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG TARIF PPh 5 %
  • 19. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR DIBAYAR TIDAK BULANAN BULANAN DIKURANGI DIKURANGI PTKP SEHARI PTKP SEBULAN PKP SEHARI PKP SEBULAN PKP x TARIF PPh Ps.17 PKP DISETAHUNKAN x TARIF PPh Ps.17 PPh SEHARI PPh SETAHUN UPAH DALAM HARIAN, MINGGUAN,SATUAN, BORONGAN MELEBIHI KOMULATIF PPh SEBULAN DARI Rp. 1.320.000, PTKP SEHARI SEBESAR PTKP SETAHUN DIBAGI 360 HARI
  • 20. Perhitungan PPhAmir bekerja selama 15 hari. Status K/5. Upah sehari Rp. 130.000.Berapa PPh Amir selama 15 hari ?Upah sehari Rp. 130.000PTKP sehari Rp. 132.000 -PKP Rp. (2.000)PPh Pasal 21 NIHILKarena upah pada hari ke 11 melebihi upah pada bulan takwin sebesar Rp. 1.320.000,maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :Upah 11 hari (11 X Rp. 130.000) Rp. 1.430.000PTKP 11 hari (11 X (RP. 15.840.000/360 hari)) Rp. 484.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp. 946.000PPh hari ke 11 adalah 5% X Rp. 946.000 = Rp. 47.300Upah 12 hari (12 X Rp. 130.000) Rp. 1.560.000PTKP 12 hari (12 X RP. 15.840.000/360 hari) Rp. 528.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp.1.032.000PPh selama 12 hr adalah 5% X Rp.1.032.000 = Rp. 51.600PPh sehari Rp. 51.600 / 12 hari = Rp. 4.300/ hariDengan demikian, PPh atas penghasilan Amir selama 15 hari adalah :(10 hari X Rp. 0) +Rp. 47.300 + (4 hari X Rp. 4.300)Rp. 0 + Rp. 47.300 + Rp. 17.200 = Rp. 64.500
  • 21. 2. Margono mendapat pekerjaan borongan pembuatan Kamar Kecil seharga 25.000.000. Upah yang dibayarkan kepada 5 orang tenaga kerja selama 20 hari sebesar 6.000.000. Berapa PPh yang dibayar kepada pekerja ? Upah sehari = Rp. 6.000.000 / (5 orang X 20 hari) = Rp. 6.000.000/100 = Rp. 60.000 Upah sehari Rp. 60.000 PTKP sehari Rp. 132.000 PKP Rp. (72.000) PPh Pasal 21 NIHIL
  • 22. 3. Santi bekerja sebagai perakit TV dibayar berdasarkan satuan perakitan TV selama 20 hari. Dalam sehari ia menyelesaikan 2 unit TV. Upah diterima sebesar Rp. 75.000/ unit TV. Berapa PPh Santi selama 20 hari ? Upah sehari = 2 unit X Rp. 75.000 = Rp. 150.000 Upah sehari Rp. 150.000 PTKP sehari Rp. 132.000 - PKP Rp. 18.000 PPh Pasal 21 adalah 5% X Rp. 18.000 = Rp. 900 Karena upah pada hari ke 9 melebihi upah pada bulan takwin sebesar Rp. 1.320.000, maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut : Upah 9 hari (9 X Rp. 150.000) Rp. 1.350.000 PTKP 9 hari (9 X (RP. 15.840.000/360 hari)) Rp. 396.000 - Penghasilan Kena Pajak Rp. 954.000 PPh hari ke 9 adalah 5% X Rp. 954.000 =Rp. 47.700
  • 23. Perhitungan PPh Upah 10 hari (10 X Rp. 150.000) Rp. 1.500.000 PTKP 10 hari (10 X RP. 15.840.000/360 hari) Rp. 440.000 - Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.060.000 PPh selama 10 hr adalah 5% X Rp.1.060.000 = Rp. 53.000 PPh sehari Rp. 53.000 / 10 hari = Rp. 5.300/ hari Dengan demikian, PPh atas penghasilan Santi selama 20 hari adalah sebagai berikut : (Rp.900 X 8 hari) + Rp. 47.700 + (11 hari X Rp. 5.300) Rp. 7.200 + Rp. 47.700 + Rp. 58.300 = Rp. 113.200
  • 24. PPh atas imbalan jasa yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari Dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dari Penghasilan Brut Tanpa Pengur ang 1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll. 2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap pegawai Tetap 3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai 4. Penarikan dana pensiun iuran pasti 5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll
  • 25. Contoh : penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh Depkeu, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp2.500.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang : 15% x Rp2.500.000,00 = Rp375.000,00
  • 26. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATASUANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DANTUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA PENGHASILAN BRUTO PENGURANGAN SEBESAR Rp 25 JUTA PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PASAL 17 UU PPh
  • 27. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH/PENGHARGAAN, KOMISI,BEASISWA DLL SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI • Tenaga ahli • Pemain musik, MC, dan seniman lainnya • Olahragawan • Penasehat, pengajar, penceramah, moderator, • Pengarang, peneliti, penterjemah • Pemberi jasa dalam segala bid. termasuk teknik, komputer, telkom, sistem aplikasi, fotografi, elektronika, ekonomi sosial • Agen iklan • Pengawas/pengelola proyek, peserta sidang/rapat dan tenaga lepas lainnya dlm sgl bid.kegiatan • Pembawa pesanan Penemu langganan • Peserta perlombaan • Petugas penjaja barang dagangan • Petugas dinas luar asuransi • Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan • Distributor MLM dan kegiatan sejenisnya
  • 28. PPh atas Tenaga AhliTenaga ahli adalah Seseorang yang melakukan pekerjaanbebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris 15% X Tarif Norma Perghitungan Ir. Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret2009 menerima honorarium sebesar Rp100.000.000,00dari Departemen Keuangan sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilakukannya. Penghitungan PPh Pasal 21 : 15% X 50% X Rp. 100.000.000,00 7,5% x Rp100.000.000,00 = Rp7.500.000,00
  • 29. PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI dari APBN/APBD 15 % x Penghasilan Bruto bersifat FINALkecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/dke bawah, dan anggota TNI/POLRI berpangkat PembantuLetnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satuke bawah
  • 30. Contoh:Disamping memperoleh penghasilan tetapberupa gaji dan tunjangan, Sudiro jugamemperoleh honorarium mengajar diPusdiklat selama bulan Maret 2009sebesar Rp1.000.000,00. PPh atas honormengajar tersebut adalah: 15% X Rp1.000.000,00 = Rp150.000,00
  • 31. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPasal 14 UU No. 17 Tahun 2000:WP orang pribadi yang memiliki peredaran usahakurang dari Rp 600 juta dapat menggunakannorma penghitungan penghasilan netoKeputusan Perubahan:Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakannorma penghitungan penghasilan neto bagi WPorang pribadi dinaikkan menjadi Rp. 4,8 milyar
  • 32. SPT TAHUNAN FORMULIR PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770 S (SEDERHANA)* TAHUN PAJAK : lISI DENGAN HURUF CETAKDEPARTEMEN KEUANGAN RI lBERI TANDA ” X ” DALAM (KOTAK) YANG SESUAI 2 0 0 6DIREKTORAT JENDERAL PAJAK lISILAH DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : ........................................... PEKERJAAN : ........................................... PERUBAHAN DATA : ADA, PADA LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA DALAM RUPIAH DALAM RUPIAH LAMPIRAN I-A LBR. 1 : UNT UK KPP LBR. 2 : UNT UK PEMO- SPT TAHUNAN T ONG P AJAK LBR. 3 : UNT UK PEGAWAI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI FORMULIR TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI 1721 - A1 DEP ARTEMEN KEUANGAN R I DIREKTOR AT J ENDERAL P AJ AK TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) TAHUN TAKWIM l BERI T ANDA X DALAM (KOT AK) YANG SESUAI 2 0 0 6 NOMO R UR UT : 1 NP WP P EM OT ONG P AJ AK : 0 1 1 2 3 4 5 6 8 0 1 1 0 0 0 BUKTI NAMA P EM OTONG P AJ AK : R um ah S a kit "P e nya kit S em buh" ALAMAT P EMOTONG P AJ AK : J l. M erde ka No 1 J a ka rta S e la ta n 6. NAMA P EGAWAI ATAU P ENER IMA P ENS IUN / TH T / J HT : R andu NP WP P EGAWAI AT AU P EN ER I A P ENSIUN / T HT / J HT M : 0 4 1 1 1 2 2 2 7 0 2 2 0 0 0 ALAMAT P EGAWAI ATAU P ENERIM A P E NS IUN / THT / J HT : J L. M e rde ka No 100. J akarta S e la ta n J AB ATAN : D o kte r Te ta p STATUS , J ENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN AS ING : X KAWIN TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI P ER EM P UAN KAR YAWAN AS ING POTONG J UM LAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK P T KP : K/… … … 0 …. … TK/… … … . … …… HB /… … … … … MAS A P ER OLE HAN P ENGHAS ILAN : J a nua ri s /d De s e m ber A. R INCIAN P ENGHASILAN DAN P ENGHITUNGAN P P h P AS AL 21 SEB AGAI B ER IKUT : (R upia h) l P E N G H A S IL A N B R U T O 1. GAJ I/P ENS IUN ATAU T HT/J HT ----------------------------------------------------------------------------------------  1 120,000,000.00 2. TUNJ ANGAN P P h ------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 3. TUNJ ANGAN LAINNYA, UANG LEM BUR, DS B -------------------------------------------------------------  3 4. HONOR AR IUM DAN I B ALAN LAIN S EJ ENIS NYA ------------------------------------------------------ M  4 5. P R EMI ASUR ANS I YANG DIB AYAR P EM BER I KER J A ---------------------------------------------------  5 PPH 21 6. P ENER IMAAN DALAM B ENTUK NATUR A DAN KENIKM ATA N LAINNYA 6 YANG DIKENAKAN P EMOTONGAN P P h P AS AL 21 -----------------------------------------------------  7. J UMLAH (1 s .d. 6) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 120,000,000.00 8. TANTIEM , B ONUS , GRATIFIKAS I, J AS A P R O DUKSI, DAN THR -------------------------------------------------------------------------------------------------  8 9. J UMLAH P ENGHASILAN B RUTO (7+8) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 120,000,000.00 l P E NG UR A NG AN 10. BIAYA J A BATAN / B IAYA P E NS IUN ATAS P ENGHAS ILAN P AD A ANGKA 7 --------------1  0 1,296,000.00 11. BIAYA J A BATAN / B IAYA P E NS IUN ATAS P ENGHAS ILAN P AD A ANGKA 8 -------------- 1  1 1721 A1/A2 12. IURAN P ENS IUN, IUR AN THT / J HT --------------------------------------------------------------------  12 13. J UMLAH P ENGUR ANGAN (1 1 +1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0+ 1 2) 13 1,296,000.00 l P E N G H IT UN G A N P P h P A S A L 21 14. J UMLAH P ENGHASILAN NETO (9-1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3)  14 1 8,704,000.00 1 15. P ENGHAS ILAN NETO M AS A S EB ELUM NYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 16. J UMLAH P ENGHASILAN NETO UNTUK P ENGHITUNGAN P P h P AS AL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) -------------------------------------- 1  6 1 8,704,000.00 1 17. P ENGHAS ILAN TIDAK KENA P AJ AK (P TKP ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 14,400,000.00 18. P ENGHAS ILAN KENA P AJ AK S ET AHUN/DI ETA HUNKAN (1 7) -------------------------------------------------------------------------------------  S 6-1 18 104,304,000.00 19. P P h P ASAL 21 ATAS P ENGHAS ILAN KEN A P AJ AK SE TAHUN / DISE TAHUNKAN ---------------------------------------------------------------------  19 12,326,000.00 20. P P h P ASAL 21 YANG TELAH DIP OTONG MAS A S EB ELUM NYA ------------------------------------------------------------------------------------------  20 21. P P h P ASAL 21 TER UT ANG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  21 12,326,000.00 22. P P h P AAL 21 DITANGGUNG P EME RINTAH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  22 23. P P h P ASAL 21 YANG HAR US DIP OTONG (21 - 22) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23 12,326,000.00 24. P P h P ASAL 21 DAN P P h P ASAL 26 YANG TELAH DIP OTONG DAN D ILUNAS I -----------------------------------------------------------------------  24 12,326,000.00 a. YANG KURA NG DIP OTONG (23-24) 25. J UMLAH P P h P AS AL 21 -------------------------------------------------------------- 25 Nihil b. YANG LEB I DIP OTONG (24-23) H 26. J UMLAH TER SEB UT a . DIP OT ONG DAR I P E MB AYAR AN GAJ I B ULAN......................................TAHUN.....................… P ADA ANGKA 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Nihil TELAH b. DI ER HITUNGKAN DENGAN P P h P AS AL 21 BULAN ........................T AHUN.....................… P … … … … ka rta , 20 P ebrua ri 2007… … … .. … … …J … … .,. … … … … … … … … … a… … … … … … … (T em pa t) (Tangga l) B. x P EM OTONG P AJ AK TAND A TANGAN DAN C AP P ERUSAHA AN KUASA NAM A LENGKAP DAN NP WP C ata ta n : F o rm ulir ini da pa t dipe rba nyak s e s ua i de ngan ke pe rlua n D.1.1.32.48
  • 33. ISI SPT Tahunan 1770 SNo Nama Keterangan Formulir1 Induk SPT SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi 1770 - form ini mengakomodir untuk penghitungan PPh yang bersumber dari bukti potong 1721 A1/ 1721 A22 Lampiran Lampiran 1770S ini berisi : 1770 S I : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final II : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tersendiri III : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek PPh IV : Daftar Harta V : Daftar Kewajiban
  • 34. SPT TAHUNAN FORMULIR PAJAK PENGHASILAN 1770 WP ORANG PRIBADI lISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK TAHUN PAJAK : lBERI TANDA “X” DALAM (KOTAK) YANG SESUAI lISI DENGAN BENAR, LENGKAP, DAN JELAS SESUAI BL TH BL TH DEPARTEMEN KEUANGAN RI PETUNJUK PENGISIANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK s.d 0 4 8 8 8 8 8 8 2 0 1 3 0 0 0 NPWP : Aleva NAMA WAJIB PAJAK : ........................................................................................................................................................................................... Jalan Senang No 18, Jaksel ALAMAT TEMPAT TINGGAL : ........................................................................................................................................................................................... KELURAHAN / KECAMATAN Senayan / Kebayoran Lama : ...................................................................................../ .................................................................................................... KOTA / KODE POS Jakarta : ................................................................/ 2 1 2 1 0 NO. NO. TELP : .......................................................... TELP : 021-7345768 JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS Pedagang Eceran Pedagang Kelontong : ..................................................................................................................KLU 5 KLU 0 5 0 1 MEREK USAHA Aleva : .......................................................................................................................................................................................... ALAMAT USAHA / PEKERJAAN Jalan Senang No.......................................................................................................................................................................................... : 18, Jaksel NOMOR TELEPON / FAKS : .......................................................................................................................................................................................... 021-7345768 / 021-7345768 A. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO NORMA PEMBUKUAN : Sumber data pengisian spt 1770 1. Bukti potong PPH pasal 21 (1721 A1/A2) dan/atau 2. Pencatatan kegiatan usaha / Pekerjaan bebas