Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hak milik atas tanah dan pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Secara ringkas, dibahas mengenai jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, khususnya hak milik, dan kewajiban pendaftaran hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum.

1. BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Sudah 48 tahun usia Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960. Namun
selama kurun waktu itu pula persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik tak pernah reda.
Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting
dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat
bertani, lalu lintas, perjanjian dan pada akhirnya tempat manusia berkubur.
Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku
bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat
disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah Barat.
Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (UU No. 5 Tahun 1960) maka terhadap
tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di
dalam UUPA. Untuk dapat masuk ke dalam sisem dari UUPA diselesaikan dengan melalui
lembaga konversi.
Konversi adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk
sistem dalam dari UUPA (A.P. Parlindungan, 1990 : 1).
Secara akademis dapat dikemukakan bahwa penyebab terjadinya konflik di bidang
pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur
penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna
penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian. Ini baik secara vertikal
maupun secara horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tanah,
praktek-praktek manipulasi dalam perolehan tanah pada masa lalu dan di era reformasi muncul
kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta
ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem
perundang-undangan agraria.
Di satu pihak masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai sandaran
peraturan pertanahan dan diakui oleh komunitasnya, akan tetapi di lain pihak, hukum agraria
nasional belum sepenuhnya mengakui validitas hukum adat tersebut.
II. Rumusan Masalah
Bertolak dari kerangka dasar berfikir sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang, maka
permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan hak milik atas tanah dan pendaftaran tanah ?

2. BAB II
TINJAUAN TEORITIK
A. PENGERTIAN HAK TANGGUNGAN
Undang-undang hak tanggungan memberikan pengertian sebagai berikut “ Hak tanggungan adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian berikut atau tidak berikut benda-benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberkan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya “
Dari pengertian diatas maka dapat diuraikan unsure-unur pokok dari hak tanggungan diantaranya :
1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang
2. Utang yang di jaminkan jumlahnya tertentu
3. Objek hak tanggungan adalah ahak-ahak atas tanah sesuai dengan undang-undang pokok
agrarian yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak usaha dan hak pakai
4. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda-benda yang berkaitan
dengan tanah atau hanya tanahnya saja
Hak tanggungan memberikan hak prefen atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur lain
B. SIFAT HAK TANGGUNGAN
Hak tanggungan sebagai hak jaminan diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
1. Hak tanggungan memberikan hak preferent (droit de preference) atau kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya (pasal 1 ayat 1)
Artinya apabila debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka seorang kreditur
pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan dan kreditur pemegang
jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil penjualan jaminan tersebut.
2. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (pasal 2)
Artinya hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian
daripadanya. Pelunasan sebagian hutang dari hutang yang dijamin tidak terbebasnya sebagian
objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi
3. Hak tanggungan mempunyai sifar Droit De Suite (pasal 7)

3. Sifat droit de suite disebut juga zaaksgevolgs artinya pemegang hak tanggungan mempunyai
hak memiliki objek tanggungan meskipun objek hak tanggungan telah berpindah dan menjadi
pihak lain.
4. Hak Tanggungan mempunyai sifat Accesoir
Artinya seperti perjanjian jaminan lainnya Hak tanggungan bersifat accesoir artinya hak
tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri tapi lahirnya atau keberdaannya atau
eksistensinya atau hapusnya tergantung perjanjian pokonya yaitu perjanjian kredit atau
perjanjian lainnya
5. Hak tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada atau aka nada
Fungsi hak tanggungan adalah untuk menjamin utang yang besaranya diperjanjikan dalam
perjanjian kredit atau perjanjian utang. Utang yang dijamin hak tanggungan harus memenuhi
syarat pasal 3 Undang-undang Hak tanggungan.
6. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada hak atas tanah saja
Pada dasarnya hak tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah saja. Hak atas tanah yang
dapat dijadikan jaminan sesuai dengan undang-undang pokok agraria yaitu hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat
dipindahtangankan (pasal 4 ayat 1UUHT).
Asas ini perwujudan dari system hokum tanah nasional yang didasarkan pada hokum adat yang
menggunakan asas pemisahan horizontal
7. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda diatasnya dan
dibawah tanah
Meskipun hokum tanah nasional menganut asas pemisahan horizontal namun tidak berlaku
mutlak, untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat pembebanan hak
tanggungan dimungkinkan meliputi benda yang ada di atas tanah dan merupakan satu kesatuan
dengan tanah tersebut dan bangunan dibawah permukaan tanah.
8. Hak tanggungan berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan dan
tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan
Sifat ini sama dengan ketentuan dalam hipotik pasal 1178 ayat 1 KUHPerdata, janji disebut
vervalbending. Undang-undang Hak tanggungan mengikuti sifat dari hipotik ini dan
mencantumkan dalam pasal 12 UUHT.
9. Hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial
Kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk mengeksekusi
benda jaminan jika debitur cidera janji. Dasar hokum untuk mengajukan eksekusi adalah pasal
6 UUHT dan penjelasan yang menegaskan “apabila debitur cidera janji, pemegang hak
tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

4. tersebut” hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri ini merupakan perwujudan dari
kedudukan yang diutamakan.
10. Hak tanggungan mempunyai sifat spesialitas dan publisitas
Sifat spesialtas ini disebut juga pertelaan adalah uraian jelas dan terinci mengenai objek hak
tanggungan yang meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah misalnya hak atas tanah
milik atau guna bangunann atau hak guna usaha, tanggal penerbitannya tentang luasnya,
letaknya, batas-batasnya, dan lain sebagainya.
11. Objek hak tanggungan berupa hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang meliputi hak milik, hak guna
bangunan dan hak guna usaha

5. BAB III
PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Milik Atas Tanah
Adapun hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari :
a. Hak Milik.
b. Hak Guna Usaha.
c. Hak Guna Bangunan.
d. Hak Pakai.
e. Hak Sewa.
f. Hak Membuka Tanah.
g. Hak Memungut Hasil Hutan.
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang tersebut di atas yang akan ditetapkan
dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
Hak atas tanah meliputi semua hak yang diperoleh langsung dari negara disebut hak primer dan
semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama,
disebut hak sekunder. Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai persamaan, di mana
pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk
mendapat keuntungan dari orang lain mdalui perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-hak
sekunder pada pihak lain.
Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dnn
semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Salah satu kekhususan dari Hak Milik ini tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu
yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka beriakunya
UUPA, kecuali akan ketentuan Pasal 27 UUPA. Pasal 27 UUPA menjelaskan bahwa Hak Milik
itu hapus apabila :
- Tanahnya jatuh kepada negara :
a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18

6. b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
c. Karena diterlantarkan
d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)
- Tanahnya musnah.
Pada asasnya badan hukum tidak mungkin mempunyai tanah dengan hak milik kecuali ditentukan
secara khusus oleh Undang-undang atau peraturan lainnya, seperti yang telah ditentukan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 yaitu:
1. Bank-bank yang didirikan oleh negara.
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan
undang-undang Nomor 79 Tahun 1958.
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah
mendengar menteri agama.
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah mendengar
menteri sosial.
Penjelasan umum UUPA menerangkan bahwa dilarangnya badan hukum mempunyai hak milik,
karena memangnya badan hukum tidak periu mempimyai hak milik tetapi cukup bagi keperluan-keperluan
yang khusus yaitu hak-hak lain selain hak milik.
2. Pendaftaran Tanah
Pengertian dan Landasan Hukum Pendaftaran Tanah
a. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas
tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan
pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan
status terhadap tanah. Dalam Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 disebutkan pendaftaran tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis
yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua bidang tanah
di suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, baik tanah dipunyai dengan suatu hak

7. atas tanah maupun tanah negara. Yang dimaksud dengan suatu hak adalah hak atas tanah menurut
hukum adat dan hak atas tanah menurut UUPA.
b. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah
Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dualisme hak-hak atas tanah
dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
yang bersifat Recht Kadaster, untuk menuju kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur
di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan :
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat,
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut
pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran
termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.
Kalau di atas ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang dimaksud Pasal 23,
Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar menjadikan kepastian
hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri, di dalam Pasal
tersebut dijelaskan :
- Pasal 23 UUPA :
Ayat 1 : Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak
lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
Ayat 2 : Pendaftaran termasuk dalam ayat 2 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
- Pasal 32 UUPA :

8. Ayat 1 : Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan
dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud
dalam
Pasal 19. Ayat 2 : Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka
waktunya berakhir.
- Pasal 38 UUPA :
Ayat 1 : Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan
dan hapusnya dak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 19.
Ayat 2 : Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus
karena jangka waktunya berakhirnya.
Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan
oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian
yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut.
c. Tujuan Pendaftaran Tanah
Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam ketentuan-ketentuan
dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah, dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk
menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk
mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat ‘Rech
Kadaster” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan di selenggarakannya
pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status
hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang
empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.
Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang,
disamping untuk pengelakkan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk penetapan suatu
perpajakan. (A.P. Parlindungan; 1990 : 6).
a. Kepastian hak seseorang
Maksudnya dengan suatu pendaftaran, maka hak seseorang itu menjadi jelas misalnya apakah hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak- hak lainnya.
b. Pengelakkan suatu sengketa perbatasan
Apabila sebidang tanah yang dipunyai oleh seseorang sudah didaftar, maka dapat dihindar i
terjadinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan didaftarnya tanah tersebut, maka telah
diketaui berapa luasnya serta batas – batasnya.

9. c. Penetapan suatu perpajakan
Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanah, maka berdasarkan hal tersebut dapat
ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dalam lingkup yang lebih luas dapat
dikatakan pendaftaran itu selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik
penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya
dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kemampuan apa yang terkandung di dalamnya
dan demikian pula informasi mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan
pajak yang ditetapkan.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti tersebut di atas, maka untuk itu UUPA melalui
pasal-pasal pendaftaran tanah menyatakan bahwa pendaftaran itu diwajibkan bagi pemegang hak
yang bersangkutan
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa tujuan dari
pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai berikut::
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerinta h
agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mcngadakan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Di dalam kenyataannya tingkatan-tingkatan dari . pendaftaran tanah tersebut terdiri dari:
a. Pengukuran Desa demi Desa sebagai suatu himpunan yang terkecil.
b. Dari peta Desa demi Desa itu akan memperlihatkan bermacam-macam hak atas tanah baik
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan maupun tanah-tanah
yang masih dikuasai oleh negara.
c. Dari peta-peta tersebut akan dapat juga diketahui nomor pendaftaran, nomor buku tanah,
nomor surat ukur, nomor pajak, tanda batas dan juga bangunan yang ada di dalamnya.

10. BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh, tetapi di atas itu ada hak pemerintah untuk
mempergunakan tanah demi kepentingan umum dan pemilik hak milik di berikann ganti rugi.
Pendaftaran hak atas tanah adat menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebelum
didaftarkan harus dikonversi terlebih dahulu. Terhadap hak atas tanah adat yang memiliki bukti-bukti
tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia Pendaftaran
ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Nasional, prosesnya dilakukan
dengan penegasan hak sedangkan terhadap hak atas tanah adat yang tidak mempunyai bukti
dilakukandengan proses pengakuan hak.
Dalam hal Hak Tanggungan hak milik merupakan salah satu objek terkuat hak jaminan yang
dilakukan oleh Kreditur dengan Debitur.
2. Saran
Seyogyanya strategi pembangunan hukum agraria nasional dapat menampung aspirasi masyarakat
hukum adat. Antara lain :
1. Agar pemasyarakat UUPA terus dilakukan sehingga masyarakat mengetahui secara baik tentang
peraturan pertanahan. Bahkan UUPA yang sekarang sepertinya sudah sangat ketinggalan zaman
juga perlu diadakan penyesuaian.
2. Perlu penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu yang dilakukan pihak Badan Pertanahan
Nasional secara mandiri sehingga masyarakat akan mengerti pentingnya sertifikat Tanah Hak
Milik, sehingga perlu dilakukan pendaftaran Tanah.
3. Dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 hendaknya pendaftaran tanah diIndonesia bukan
diutamakan di daerah perkotaan tetapi pendaftaran hendaknya dilakukan di desa terutama desa
tingkat ekonomi lemah, apalagi masyarakat di pedesaan kurang begitu mengerti bagaimana
pendaftaran tanah dan pentingnya pendaftaran tanah.

11. DAFTAR PUSTAKA
A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Op.cit
____________, 1990, Berakhirnya Hak-hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA,
Penerbit Mandar Maju, Bandung.
search engine: www.yahoo.com
www.google.com