Your SlideShare is downloading. ×
0
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

1,844

Published on

Leave your comment please... Thanks..

Leave your comment please... Thanks..

Published in: Economy & Finance
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,844
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • <number>
  • Transcript

    • 1. PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH Prepared by : Raja Abumanshur Matridi Unit of Public Administration Email: matridi_aeksalo@yahoo.com STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara
    • 2. O U T L I N E S T H E S T U D Y OUTLINES THE STUDY . TYPE OF TAX RATE SYSTEM PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH ● Istilah Pajak Daerah ● Jenis Pajak dan Objek Pajak ● Tarif Pajak RETRIBUSI ● Objek Retribusi Daerah ● Subjek retribusi Daerah ● Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara
    • 3. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara TY PE O F TA X R ATE SY STEM (Dennis-Escoffier & Fortin, 2012) The Progressive Tax Rate System (ability to pay or the wherewithal to pay) Average tax rate is determined by dividing the taxpayer’s tax liability by taxable income. The marginal tax rate is the most relevant rate Proportional “Flat” Tax Rate (Only taxable income is subject to the flat-tax rate) Regressive Taxes Waluyo, 2013; Mardiasmo, 2013 Tarif Pajak Proporsional (sebanding) – PPN 10% Tarif Pajak Progresif Tarif Progresif Progresif Tarif Progresif Tetap Tarif Progresif Degresif Tarif pajak Degresif Tarif Pajak Tetap
    • 4. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara TY PE O F TA X R ATE SY STEM EXAMPLE The Progressive Tax Rate System (ability to pay or the wherewithal to pay) The progressive tax system is based on the fundamental belief that those taxpayers who enjoy a higher level of income should pay a greater proportion of the taxes necessary to support the government Proportional “Flat” Tax Rate (Only taxable income is subject to the flat-tax rate) A true proportional tax system would require all income to be taxed at the same rate regardless of the amount or type of income that the taxpayer has. Thus, marginal and average tax rates would be identical over all ranges of income. Regressive Taxes A regressive tax system is one in which taxpayers pay a decreasing proportion of
    • 5. PA JA K N E G A R A STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara 1 PAJAK PENGHASILAN Dasar Hukum 1. UU No.7 Tahun 1984 2. Pengganti UU Pajak Perseroan 1925 dan UU Pajak Pendapatan 1944 dan UU PBDR 1970 3. UU No. 36 Tahun 2008 (sekarang) 2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PNN & PPnBM) Dasar Hukum 1. Efektif mulai berlaku sejak 1 April 1985 (pengganti UU Pajak Penjualan 1951) 2. UU No. 8 Tahun 1983 3. UU No 42 Tahun 2009 (sekarang) BEA MATERAI Dasar Hukum 4. UU No. 13 Tahun 1985 (mulai berlaku 1 Januari 1986 sebagai pengganti Peraturan dan UU Bea Materai yang lama tahun 1921 3 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Dasar Hukum 1. UU No. 12 Tahun 1994 2. Pengganti UU No. 12 Tahun 1985 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Dasar Hukum 3. UU No. 20 Tahun 2000 4. Pengganti UU No. 21 Tahun 1997 (DIBERLAKUKAN PADA TANGGAL 1 Januari 1998 sebagai pengganti Ordinansi Bea Balik Nama Staatsblad Waluyo, 2013
    • 6. PA J A K D A ER A H STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara 1 Dasar Hukum UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Istilah yang terkait dengan Pajak Daerah 1. Daerah Otonom 2. Pajak Daerah 3. Badan 4. Subjek Pajak 5. Wajib Pajak 2 JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK Pajak Provinsi 1. Pajak Kendaraan bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Pajak Kab/Kota 6. Pajak Hotel 7. Pajak Restoran 8. Pajak Hiburan 9. Pajak Reklame 10. Pajak Penerangan Jalan 11. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan 12. Pajak Parkir 13. Pajak Tanah 14. Pajak Air Tanah 15. Pajak Sarang Burung Walet 16. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 17. Bea perolehaa Hak atas Tanah dan Bangunan 3 TARIF PAJAK Misalnya: 1. Tarif pajak Rokok, Hotel, Restoran, penerangan jalan, pajak air permukaan sebesar 10% 2. Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dll ditetapkan oleh Pemda (0,5%- 1%) 3. Pajak Kendaraan Motor pribadi 1. Kepemilikan Kendaraan bermotor pertama (1% - 2%) 2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya (2% - 10%) 4. Pajak kendaraan bermotor alat- alat berat dan besar (0,1% - 0,2%) 5. Pajak hiburan 35% Waluyo, 2013
    • 7. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara Beberapa penegertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain: Retribusi Daerah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Jasa Kegiatan pemeritah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Jasa Umum Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Usaha Jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta Perizinan Tertentu Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan R E T R I B U S I D AE R AH Waluyo,2013
    • 8. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara 1. JASA UMUM Pelayanan yang diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan 1. Retribusi pelayan kesehatan 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan 4. Dsb 2. JASA JASA USAHA Pelayanan yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial 1. Retribusi dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah (Ex. Retribusi Penginapan, Villa, tempat khusu parkir dll) 2. Pelayanan oleh pemerinrah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (ex. Retribuasi Pelayanan Kepelabuhan, Terminal dll) 3. PERIZINAN TERTENTU Pelayanan perizinan tertentu oleh pemda kepada orang pribadi atau badan 1. Retribusi izin mendirikan bangunan 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan, Trayek dan 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan O B J EK R ETR I B U SI D A E R A H Waluyo, 2013
    • 9. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara JASA UMUM Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan JASA USAHA Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan PERIZINAN TERTENTU Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PAJAK Retribusi Jasa Umum Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian dan pelayanan tersebut Retribusi Jasa Usaha Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak Retribusi Perizinan Tertentu Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan perizinan yang bersangkutan (ex. Penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan dll) SU B J EK R ETR I B U SI D A E R A H Waluyo, 2013
    • 10. ~ Thank You ~ STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara

    ×