1. LL
MODEL DAN PENDEKATAN
DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Prepared by :
Raja Abumanshur Matridi
Unit of Public Administration
Email: matridi_aeksalo@yahoo.com
Public Policy | Executive Class, Plato room

2. MODEL DALAM ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Beberapa manfaat
penggunaan model dalam
mengkaji kebijakan publik:
Kebijakan publik merupakan
proses yang kompleks
Sifat alamiah manusia yang
tidak mampu memahami realitas
yang kompleks tanpa
menyederhanakan terlebih
dahulu, maka peran model dalam
menjelaskan kebijakan publik
akan semakin berguna.
Winarno, 2012
Kriteria model dalam mengkaji
kebijakan publik (Thomas R. Dye):
Model tidak boleh terlalu sederhana
namun juga tidak boleh kompleks
Model seharusnya mengarahkan
perhatian pada apa yang signifikan
mengenai kebijakan publik
Model yang baik seharusnya
berhubungan dengan dunia nyata dan
menjembatani pemahaman yang lebih
besar pada situasi atau kebijakan yang
spesifik
Model harus mengkomunikasikan
sesuatu yang bermakna dengan cara yang
tepat
Model mengarahkan penyelidikan
dan penelitian kebijakan publik
model menyarankan penjelasan bagi
kebijakan publik

3. MODEL DALAM ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan yang baik menurut Lester dan Stewart (Winarno,
2012)
Model Elitis
Titik tumpu perhatian
pada elit politik
Model Pluralis
mempercayai pada peran
subsistem-subsistem yang
berada dalam demokrasi

4. MODEL DALAM ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Elite dan Pluralis Model Thomas R. Dye dan Harmon Ziegler
(Winarno, 2012)
Model Elitis
1. Masyarakat terbagi dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai
kekuasaan (power) dan massa yang tidak mempunyai kekuasaan.
2. Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi
3. Perpindahan dari kedudukan non-elite sangat pelan dan
berkeseimbangan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi
4. Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial dan
pemeliharaan sistem
5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa, tetapi
nilai-nilai elit yang berlaku
6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari
massa yang apatis. Sebaliknya para elit mempengaruhi massa yang lebih
besar.

5. MODEL DALAM ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Elite dan Pluralis Model Thomas R. Dye dan Harmon Ziegler
(Winarno, 2012)
Model Pluralis
1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya
dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan
keputusan
2. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung
3. Tidak ada perbedaan yang tetap antara “Elit” dan “Massa”
4. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang
tinggi, kekayaan merupakan aset dalam politik tetapi hanya
merupakan salah satu dari sekian banyak aset politik yang ada
5. Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas
6. Kompetisi dapat dianggap berada diantara pemimpin

6. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
1. Pendekatan Kelompok
2. Pendekatan Proses Fungsional
3. Pendekatan Kelembagaan (institusional)
4. Pendekatan Peran serta Warganegara
5. Pendekatan Psikologis
6. Pendekatan Proses
7. Pendekatan Subtantif
8. Pendekatan Logical-Positivist
9. Pendekatan Ekonometrik
10. Pendekatan Fenomologik (Postpositivist)
11. Pendekatan Partisipatori
12. Pendekatan Ideologik
13. Pendekatan Historis/Sejarah

7. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Kelompok
secara garis besar, pendekatan ini menyatakan bahwa
pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari
perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Pendekatan Proses Fungsional
Memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional
yang terjadi dalam proses kebijakan
● Inteligensi
● Rekomendasi
● Preskripsi
● Permohonan (invocation)
● Aplikasi
● Penilaian
● Terminasi

8. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Kelembagaan (institusionalisme)
suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum
kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah.
Tiga Karakteristik yang berbeda dari kebijakan publik :
• Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan
• Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah membutuhkan universalitas
Pendekatan Peran serta Warganegara
Teori peran serta warganegara didasarkan pada harapan-harapan
yang tinggi tentang kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk
terlibat dalam kehidupan politik.
Membutuhkan warganegara yang memiliki struktur-struktur
kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi demokrasi.

9. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Psikologis
pendekatan ini diberikan pada hubungan antarpribadi dan faktorfaktor kejiwaan yang memengaruhi tingkah laku orang-orang yang
terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan.
Pendekatan Proses
Untuk mengidentifikasi tahap-tahap dalam proses kebijakan
publik dan kemudian menganalisis determinan-determinan dari
masing-masing tahapan tersebut
Pendekatan Substantif
Spesialisasi bidang yang dimiliki oleh para pakar

10. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Logical-Positivist (Behaviour Approach / Scientific Approach)
Menganjurkan penggunaan teori-teori yang berasal dari penelitian
deduktif. Model-model, pengujian hipotesis, hard data, metode kompasi,
dan analisis statistik yang ketat.
Makna Scientific dalam konteks ini:
1. Mengklarifikasikan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis
kebijakan
2. Bekerja dari teori eksplisit tentang prilaku kebijakan, dan menguji teori
dengan hipotesis-hipotesis
3. Menggunakan Hard data mengembangkan langkah-langkah yang baik
terhadap berbagai fenomena, dan secara ideal, menyelidiki bermacammacam penjelasan melewati waktu.

11. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Ekonometrik (The Public Choice Approach)
Sifat alami manusia yang diasumsikan “rasional” atau dimotivasi oleh
pencapaian secara pribadi murni.
Secara esensial mengintegrasikan wawasan umum tentang riset
kebijakan publik dengan metode-metode keuangan publik.
Pendekatan Fenomolgik (Postpositivist)
Para analis perlu mengadopsi suatu respek bagi penggunaan intuisi
yang sehat secara tertib, yang dirinya dilahirkan dari pengalaman yang tidak
bisa direduksi ke model, hipotesis, kuantitatifikasi dan hard data”.
Secara metodologik, para analis memperlakukan setiap potongan dari
fenomena sosial sebagai suatu peristiwa yang unik, dengan indeks etnografi
indeks kualitatif menjadi yang paling penting.

12. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Partispatori
Policy science of Democracy (Harold Laswell) yang bermaksud
bahwa populasi dari para warganegara yang dipengaruhi terlibat dalam
perumusan dan implementasi kebijakan publik melalui serangkaian
dialog yang tidak berkesinambungan
Pendekatan Normatif dan Preskriptif
Analis perlu mendefinisikan tugasnya sebagai analis kebijakan sama
seperti mendefinisikan “end state” dalam arti bahwa preskripsi ini bisa
diinginkan dan bisa dicapai.

13. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
Winarno, 2012
Pendekatan Ideologik
1. Visi yang dibatasi (the constained vision)
suatu gambaran manusia egosentrik dengan keterbatasan moral
3. Visi yang tidak dibatasi (the unconstained vision)
suatu pandangan tentang sifat manusia dimana pemahaman dan
disposisi manusia adalah mampu untuk memperoleh keuntungankeuntungan sosial.
Pendekatan hsitoris/sejarah
Evolusi kebijakan publik melintasi waktu
Pertentangan terhadap pendekatan ini:
1. Pembuatan kebijakan cenderung mengikuti pola siklus atau pola Zig-zag
2. Menyarankan suatu penjelasan evolusioner

14. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Executive Class, Plato Room
~ Thank You ~