Trend perubahan rencana tata ruang riau

Disampaikan Pada: Seminar Upaya PembenahaanTata Ruang yang mendukung Biomasa lestari di Kalimantan Barat, Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia 31 Augustus 2010 Kerjasama Both End-ICRAF-LBBT

Pengaturan Pola Ruang
Kepmen 173 tahun 1986 tentang TGHK
Kategori kawasan yang ditetapkan: 1) Hutan Lindung, 2)Hutan Produksi terbatas, 3)Hutan Produksi, 4)Hutan Produksi Konversi
Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung
Kategori yang ditambahkan adalah kawasan bergambut
Idealnya setelah kepres 32 keluar TGHK direvisi
Perda No 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
Kategori kawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan, Kawasan Lindung
Sebagian kawasan bergambut ditetapkan sebagai kawasan Lindung
Sampai Saat ini Dephut tidak mengakui Perda No 10 tahun 1994, tetapi tidak ada peraturan yang membatalkan perda ini.
PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional
Kriteria dalam TGHK dan Kepres 32 tahun 1990 dimasukkan sebagai kriteria kawasan
Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskan kawasan lindung dan budidaya dalam RTRWN

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 TGHK TGHK Update
Inkonsisten terhadap TGHK
Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) dengan
TGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK
Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK

TGHK Kepmen 173 tahun 1986
A . Hutan Tetap
HutanLindung 228.793,82 ha
Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 ha
Hutan Produksi Terbatas 1.605.762,78 ha
Hutan Produksi Tetap 1.815.949,74 ha
Hutan Mangrove /Bakau 138.433,62 ha
Luas Hutan Tetap 4.320.792,61 ha
B. Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan lain 4.277.964,39 ha
Total 8.598.757,00
Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2006
TGHK Update
Seiring dengan perkembangan waktu, Peta TGHK mengalami beberapa perubahan hal ini bisa terjadi karena :
Adanya in-out kawasan hutan karena proses tata batas
Adanya Tukar Menukar kawasan hutan
Adanya pelepasan kawasan hutan

Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK Kehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT ) No Fungsi Luas ha % 1 Area Penggunaan Lain (APL) 3.568 2 Hutan Lindung 4.635 3 Hutan Produksi Terbatas 651.633 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 12.264 Jumlah 1.022.563 Pelanggaran Legal

Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan) No Peruntukan Luas (ha) % 1 Hutan Lindung (HL) 12,033 2 Hutan Produksi (HP) 102,958 3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,346 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4.058. Jumlah 233.397 Catatan: perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan seluas 1,010,229 ha Pelanggaran Legal

Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadap Kawasan Bergambut
Perizinan yang berada pada kawasan gambut dalam (Lebih dari 4m)
Perkebunan seluas 96 645 ha
HTI/ IUPHHK-HT seluas 614 150 ha

Perda No 10 Tahun 1994
1. Arahan Pengembangan Kawasan Hutan 2.872.491 33,41 ha
2. Hutan Lindung 161.823 1,88 ha
3. Kawasan Lindung Gambut 830.235 9,66 ha
4. Cagar Alam/SA/SM 570.412 6,63 ha
5. Kawasan Sekitar Waduk /Danau 20.024 0,23 ha
6. Kawasan Pengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemukiman, dan Penggunaan lain (non Kehutanan) 4.143.772 48,19 ha
Jumlah 8.598.757 100
Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2006

Pelanggaran HTI/IUPHHK-HT Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 APK Perkebunan 186.709 31.54 2 APK Pertanian 1,296 0.22 3 APK Transmigrasi 11,063 1.87 4 Kawasan Lindung 368,417 62.23 5 APK yang Diprioritaskan 2,344 0.40 6 AP Lainnya 22,173 3.75 Total 592,004 100 Pelanggaran Legal

Pelanggaran Perizinan Perkebunan Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 AP Lainnya 88,486 24.35 2 APK Kehutanan 179,517 49.41 3 APK Pertambangan 1,815 0.50 4 APK Pertanian 3,377 0.93 5 APK Transmigrasi 32,726 9.01 6 APK yang Diprioritaskan 2,018 0.56 7 Kawasan Lindung 55,389 15.24 8 Total 363,329 100 Pelanggaran Legal

Perencanaan Kehutanan UU No 41 Tahun 1999 No Tahapan Perencanaan Keterangan 1 Inventarisasi Kawasan Hutan Hanya dilaksanakan inventarisasi hutan tingkat nasional sedangkan tingkat DAS, Tingkat Wilayah , Tingkat Unit Pengelolaan belum dilakukan 2 Pengukuhan Kawasan hutan 2.1. Penunjukan kawasan Hutan Belum dilaksanakan (masih menggunakan Kepmen 137 tahun 1986 ) seharusnya dilaksanakan setelah proses inventarisasi kawasan hutan selesai dilakukan. 2.2. Penataan batas kawasan Hutan Dilaksanakan sebagian, (sampai dengan tahun 2007 dilaksanakan sepanjang 9.156 ,01 km dari 11.945,90 km yang diperkirakan) seharusnya dilaksanakan setelah penunjukan kawasan hutan yang baru dilakukan.

Perencanaan Kehutanan UU No 41 Tahun 1999
Karena Fungsi kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi Riau belum ditetapkan maka
belum ada legalitas dari fungsi kawasan hutan tersebut.
No Tahapan Perencanaan Keterangan 2.3 Pemetaan Kawasan hutan Sampai tahun 2007 baru 76,64% dari luas kawasan hutan di provinsi Riau 2.4 Penetapan Kawasan Hutan baru dilakukan pada 21 kelompok hutan dari 207 kelompok hutan yang ada. 3 Penataagunaan Kawasan Hutan 3.1 Penetapan Fungsi Kawasan hutan Belum dilaksanakan ( fungsi kawasan masih berdasarkan kepmen 137 tahun 1986)

Mandat Penertiban Pola Ruang dalam UU No 26 Tahun 2007
Pasal 77
Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam PP 26 Tahun 2008
Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkan sebagian besar wilayah provinsi riau sebagai kawasan lindung
Hasil Overlay analisis terhadap Peta pola ruang wilayah nasional terhadap perizinan HTI dan Perkebunan didapatkan:
Pada Kawasan lindung terdapat
860 367 ha perizinan IUPHHK/ HTI
801,743 ha izin Batal demi hukum
57,995 ha dibatalkan dengan kompensasi
Pada Kawasan Lindung terdapat
224 692 ha perizinan perkebunan

Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007
1 . Pemutihan Pelanggaran dalam draft RTRWP
Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT)
Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dan kawasan Bergambut tetapi diusulkan sebagai kawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP seluas 1,173,317 ha
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dalam draft RTRWP seluas 625,666 ha
Perkebunan (Perizinan Perkebunan)
Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dan kawasan bergambut tetapi diusulkan sebagai kawasan Budidaya perkebunan dalam draft RTRWP Seluas 436,215 ha
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya perkebunan dalam draft RTRWP seluas 180,169 ha
2. Pembentukan Tim Terpadu Depertamen Kehutanan
Dalam melakukan riset/ analisis parameter pertama yang dilihat adalah legalitas perizinan ini sangat bertentangan dengan mandat penertiban izin dalam UU no 26 tahun 2007

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil di sumatra untuk melakukan advokasi tata ruang
Terbentuknya Forum Tata Ruang Sumatra (Tata Ruang Berbasis Ekosistem)
Kelompok CSO Sumatra (Potret Krisis Sumatra)
Adanya Media Komunikasi (mailing list dan blog Penataan Ruang)
Nasional [email_address]
Sumatera [email_address]
Sumatra Utara [email_address]
Riau [email_address] , http://rencanatataruangriau.blogspot.com dan Kelompk Kerja Tata Ruang Riau
Somasi NGO di Provinsi Riau terhadap mentri kehutanan terhadap izin yang dikeluarkan oleh mentri pada kawasan lindung nasional
Akan memberikan masukan substansi terhadap perpres tata ruang pulau sumatra ke Dirjen Penataan Ruang untuk 4 provinsi (Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Jambi) oleh Yayasan Kabut Riau dengan NGO di 4 provinsi (sekarang dalam tahap pengumpulan data dan analisis)

Studi Kasus Pelanggaran RTRWN SK 327/Menhut-II/2009
SK…. PT RAPP
Somasi NGO di riau terhadap Mentri Kehutanan
Izin ini dikeluarkan setelah UU 26 tahun 2007 dan PP 26 tahun 2008 dikeluarkan
Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (lampiran VII Peta Pola Ruang Wilayah Nasional)
Pasal 73 ayat (1) UU 26 Tahun 2007 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Tunggakan-tunggakan masalah (Potret Krisis Sumatra)
Pola penguasaan dan pemanfaatan ruang kelola yang tidak pernah berubah sejak masa pendudukan Belanda sampai sekarang
Monopoli penguasaan swasta atas ruang kelola
Perkebunan besar, transmigrasi, konsesi hutan
Kesenjangan pengetahuan diantara pelaku-pelaku terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang (Negara, masyarakat, swasta)
Tumbukan kewenangan diantara lembaga-lembaga Negara dalam penataan ruang
Rencana tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten tidak sinkron
Kelambatan penyelesaiain araha kebijakan tata-ruang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan & pengelolaan ruang
Pengabaian kebijakan tata-ruang wilayah oleh sektor

Prakarsa Masyarakat Sipil Sumatra (Potret Krisis Sumatra) Perlindungan wilayah hutan alam tersisa Akses masyarakat kepada kekayaan alam dan hutan Praktik-praktik terbaik tata-kelola hutan di Sumatra Disintensif dan insentif Pemulihan ruang- ruang hidup kritis

Tunggakan-tunggakan masalah (Potret Krisis Sumatra)
Pola penguasaan dan pemanfaatan ruang kelola yang tidak pernah berubah sejak masa pendudukan Belanda sampai sekarang
Monopoli penguasaan swasta atas ruang kelola
Perkebunan besar, transmigrasi, konsesi hutan
Kesenjangan pengetahuan diantara pelaku-pelaku terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang (Negara, masyarakat, swasta)
Tumbukan kewenangan diantara lembaga-lembaga Negara dalam penataan ruang
Rencana tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten tidak sinkron
Kelambatan penyelesaiain araha kebijakan tata-ruang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan & pengelolaan ruang
Pengabaian kebijakan tata-ruang wilayah oleh sektor

Potret Krisis Sumatra
Aceh : 6 DAS utama (Krueng Peausangan, Meurebo, Krueng Aceh, Krueng Tripa, Tamiang dan Krueng Jambo Aye) berstatus sangat kritis.
Sumatera Utara : dari 7,2 juta luas Sumatera Utara, hanya 964.229 atau 13,34% yang dikuasai dan dikelola oleh rakyat.
Sumatera Barat : jumlah lahan yang bisa diproduksi oleh rakyat hanya 389.074 hektar atau sama dengan 0,08 Ha per jiwa.
Riau : pada bulan Januari – Juli 2009 tercatat ada 44.000 orang yang terserang ISPA.
Jambi : 9600 ha hutan alam di Tanjung Jabung dikonversi untuk Hutan Tanaman Industri group Sinar Mas.
Sumatera Selatan : 40,000 ha hutan gambut terakhir dengan kualitas terbaik direkoemendasikan bupati untuk untuk kawasan HTI Sinar Mas.
Bengkulu : Dari luas kawasan 1,9 juta hektar, penguasaan lahan oleh rakyat hanya 0,5 ha per jiwa. Sisanya untuk kepentingan swasta dan kawasan hutan.
Lampung : ribuan hektar wilayah adat hilang akibat kebijakan pemerintah yang lebih banyak menguntungkan investor.

http://rencanatataruangriau.blogspot.com	934
http://translate.googleusercontent.com	1
http://rencanatataruangriau.blogspot.com.au	1
http://www.google.co.id	1

Trend perubahan rencana tata ruang riau

by Raflis Ssi on Aug 30, 2010

Accessibility

Tags

Upload Details

Usage Rights

4 Embeds 937

Statistics

Trend perubahan rencana tata ruang riau — Presentation Transcript