Tata ruang dan korupsi

  • 963 views
Uploaded on

Beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dalam penataan ruang adalah: 1)Penyusunan rencana …

Beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dalam penataan ruang adalah: 1)Penyusunan rencana
tata ruang, 2)Pelaksanaan tata ruang, 3)Penertiban tata ruang. Pada saat proses penyusunan
sangat diwarnai oleh kepentingan sektoral dan dunia usaha baik itu Pertambangan, Perkebunan
maupun kehutanan (Korupsi pembuatan aturan perundangan). Pada saat pelaksanaan rentan
tejadinya pemberian izin yang melanggar tata ruang (korupsi perizinan). Pada saat penertiban
ketika pelanggaran ditemukan tidak bisa dilakukan penegakan hukum. (Judicial
Corruption).Pembahasan tindak pidana korupsi akan difokuskan pada tiga hal diatas dengan
mengambil studi kasus provinsi riau.

More in: News & Politics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
963
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
50
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Tata RuangdanKorupsi
    Raflis
    Transparency International Indonesia
    www.ti.or.id
    Makalahdapatdidownloaddi:
    http://raflis.wordpress.com/2011/09/11/penataan-ruang-dan-korupsi-studi-kasus-provinsi-riau
    Presentasidapatdidownloaddi:
    http://www.slideshare.net/raflis
    DisampaikanPada:
    International Seminar On Geospatial and Human Dimension on Sustainable Resource Management
    Sesi 2: Spatial Planning
    Tema: ”DimensiPolitikdalamRencana Tata Ruangdi Tingkat Nasionaldan Local”
    Sub-Themes: Tata RuangdanKorupsi
    IPB International Convention Center (IICC) Botani Square, JlPajajaran, Bogor 16144
    12- 13 September 2011
  • 2. Pendahuluan
    Provinsi Riau terletakdibagiantimursumateradenganluasdaratan 9,4 juta ha, 40% diantaranyamerupakandataranrendah yang bergambutdansebagiandiantaranyadipengaruhipasangsurut.
    ArahanspasialpenggunaanlahansudahdiaturolehPerda No 10 tahun 1994 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (RTRWP) danKepmenNo 173 tahun 1986 tentang Tata GunaHutanKesepakatan (TGHK).
    Terdapatperbedaanfungsiantara TGHK dan RTRWP yang sampaisaatini(Agustus 2011) belumdiselesaikan. (TGHK menetapkan 97,8% dariluaswilayahprovinsisebagaikawasanhutansedangkanRTRWP menetapkan 54%)
    Izinpemanfaatanruangtetapdiberikanpadakawasan yang belummempunyaikepastianfungsi. (Pelanggaranterhadap TGHK maupun RTRWP)
    SangsiPidanaterhadappemberiizindalam UU No 26 Tahun 2007 tentangpenataanruangmerupakan momentum positifdalammemperbaikipengelolaansumberdayaalam
    AdaupayaperlawanansecarakonstitusibaikolehpemerintahdaerahmaupundepartemenKehutanansebagaiupayauntukmelindungiperizinan yang tidaksesuaidenganketentuandimasalalu.
  • 3. PenyimpanganPeyusunanRencana Tata Ruang
    Prosespenyusunanrencanatataruangprovinsiriautelahdilakukansemenjaktahun 2000, sampaisaatini (Agustus 2011) Draft RTRWP belumbisaditetapkan, (initerjadikarenabanyaknyakepentingan yang melatarbelakangipenyusunan RTRWP tersebut, sampaisaatinimasihdalamkajiantimterpadudepartemenkehutanan)
    SecarahukumsaatiniProvinsi Riau terdapat 4 zonasikawasan yang mengaturaspektataruangdiantaranya:
    Rencana Tata RuangNasional (RTRWN) PP 26 Tahun 2008
    Tata GunaHutanKesepakatan (TGHK) Kepmen 173 tahun 1986
    Rencana Tata RuangProvinsi (RTRWP) Perda No 10 tahun 1994
    Rencana Tata RuangKabupaten (RTRWK) PerdaKabupaten
    Arahanspasialkeempataturantersebutberbedasatusama lain (mempunyaigap yang cukupbesar yang mengaturfungsiruang yang berbedapadalokasi yang sama)
  • 4. PerbedaanFungsiKawasanLindungdanBudidaya(KabupatenBengkalis)
  • 5. MasalahdalamPenyusunanRencana Tata Ruang
    Besarnya gap antaratingkatanrencanatataruangdisebabkanoleh multi interpretasidari stakeholders penataanruangterhadapregulasipenataanruang(Nasional, Provinsi, Kabupaten)
    Tidakadalembaga yang cukupkredibeldalammenertibkanpelanggaranataumelakukanharmonisasiantarasatuaturandenganaturan yang lainnya. (BPRN, BKPRD ?????)
    Pembiaranterhadappenyimpanganprosespenyusunantataruangterhadapketentuanperundangan(PP No 47 tahun 1997 dan PP No 26 Tahun 2008 TentangRencana Tata RuangNasional)
    Prosespenyusunanrencanatataruangprovinsi yang barudilaksanakandenganmelakukanpemutihanpelanggaranizinpemanfaatanruang. (baikolehpemerintahkabupaten, provinsimaupundepartemenkehutanan)
    MengabaikanPP No 10 tahun 2000 tentangtingkatketelitianpetadalampenataanruang. (denganalasan data tidaktersedia)
  • 6. PenyusunanRencana Tata Ruang:Penyimpangandi Tingkat DepartemenSektoral(DepartemenKehutanan)
    Penyimpangan: Keluarnya PP 10 tahun 2010 tentangPersetujuanSubstansiPerubahanFungsikawasanHutanterhadapRTRWP(dikeluarkansetelah UU 26 tahun 2007 atau 11 tahunsetelah UU 41 tahun 1999 dikeluarkan)
    Fakta: ProsesPengukuhanKawasanHutanBelumtuntasdilaksanakan.
    Tidakdilaksanakannyainventarisasikawasanhutanditingkatwilayahdan unit pengelolaansebagaidasardaripenunjukankawasanhutandanpenyusunanneracasumberdayahutan.
    Tidakdilaksanakannyaprosespengukuhankawasanhutanseperti: Penunjukankawasanhutan, penataanbataskawasanhutan, penetapankawasanhutandanpenetapanfungsikawasanhutan, tetapidibentuk Tim terpaduuntukmengkajiperubahanfungsikawasanhutan.
    Terjadiprosesperubahanfungsikawasanhutan yang tidaksesuaidenganaturan, sehinggamemunculkanistilah TGHK dan TGHK update, Perubahanfungsikawasanhutansecaraparsialtidakpernahdipublikasikandandilaksanakanuntukmelegalkanperizinan yang tidaksesuaidengan TGHK.
    Logika: “Mungkinkahperubahanfungsikawasanhutandilakukansebelumfungsikawasanhutantersebutditetapkan ??...”
  • 7. PenyusunanRencana Tata RuangPenyimpangandi Tingkat ProvinsidanKabupaten
    RencanaTata RuangsebelumnyadanRencana Tata RuangNasionaltidakdijadikanacuan,
    Draft RTRWP disusundengan data yang tidaklengkapdanmengabaikanpedomanPenyusunan RTRWP dan PP Tingkat KetelitianPetadalamPenataanRuang,
    MengikutiKeinginan investor denganmemutihkanpelanggaranperizinan,
    BelumMempunyaiKajianLingkunganHidupStrategis.
    MinimnyaPeran Serta MasyarakatdalamProsesPenyusunan RTRWP.
  • 8. Gap KawasanLindungdanBudidayadiProvinsi Riau
  • 9. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
    Perizinan
    ApabilaTidakSesuai
    dengan RTRW
    dikeluarkandan/ataudiperoleh
    dengantidakmelaluiprosedurbenar
    BatalDemi
    Hukum
    IzinPemanfaatanRuang
    Pasal 37 ayat 3
    diperolehmelaluiprosedur yang benartetapikemudianterbuktitidaksesuaidengan RTRW
    Dapat
    Dibatalkan
    Pasal 37 ayat 4
    akibatperubahan RTRWN
    penggantian /gantikerugianyglayak
    Pasal 37 ayat 5
  • 10. PemutihanPelanggaranPerizinandalam Draft RTRWP
    BerdasarkanPetaPolaRuang Wilayah Nasionalizin yang harusditertibkandiantaranya:
    962.584 ha diantaranyabataldemiHukum(Pasal 37 ayat 3) Ditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN danmelanggar RTRWP/TGHK
    55.370 ha dibatalkandengankonpensasi(Pasal 37 ayat 5) Ditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN dansesuaidengan RTRWP/TGHK
    PetaPolaRuang Wilayah Nasionaltidakdijadikanrujukandalampenyusunan RTRWP
    Perizinaneksistingdijadikandasardaripenyusunanpolaruangwilayahprovinsi.
    Munculmekanismeskenariohijau 2050 sebagaibentukpolaruang ideal provinsiriau.
  • 11. PenyimpangandalamPelaksanaanPenataanRuang(Sebelum UU 26 Tahun 2007)
  • 12. Aktor yang terlibat
    DinasKehutananKabupatenmengabaikan RTRWK dan TGHK dalammemberikanpertimbangantehnis.
    Bupatimengabaikan RTRWK dalammemberikanRekomendasi
    DinasKehutananProvinsimengabaikan RTRWP dan TGHK dalammemberikanpertimbangantehnis
    Gubernurmengabaikan RTRWP dalammemberikanrekomendasi
    KomisiAmdaldankonsultanpenyusunamdalmengabaikan RTRWK, RTRWP dan TGHK dalampenyusunanamdal
    BadanPlanologiKehutananmengabaikan TGHK dalammemberikanpersetujuanlokasi
    MentriKehutananMengabaikan TGHK dalampenerbitanizin.
    Perusahaanmengabaikan criteria kawasandalammenyusundelineasimakrodanmikro(Kriteriakawasandalamdelineasimakrodanmikrosamadengan criteria dalam PP 26 tahun 2008)
  • 13. Beberapatemuanpenyimpanganperizinan
    Penerbitan 79 IzinUsaha PemanfaatanHasilHutanKayu (IUPHHK) HutanAlam/ Tanamandiluarperuntukannyamenurut Tata GunaHutanKesepakatanProvinsi Riau, dengan total luaskawasan yang dilanggarmencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010)
    PemberianIzin Usaha PemanfaatanHasilHutanKayupadaHutanTanaman (IUPHHK-HT) tidaksesuaiketentuan(BPK 2008), Hal tersebutterjadikarena:
    MenteriKehutanandalammemberikan IUPHHK-HT tidakberdasarkanhasilpenelitian yang memadaidantidakmenaatiketentuan yang ada
    KepalaDinasKehutananProvinsi Riau memberikan RKT land clearing yang tidaksesuaiketentuan
    MantanBupatipelalawandanmantankepaladinaskehutananprovinsiriausudahdivonisbersalahdalammemberikanperizinantidaksesuaiketentuan
    Beberapabupatiberstatussebagaitersangkadangubernurmasihberstatussaksidalamkasuskorupsipemberianizin yang tidaksesuaidenganketentuan
  • 14. TindakPidanaPenataanRuang(Setelah UU 26 Tahun2007)
    Dengandisyahkannya UU No 26 tahun 2007 dan PP 26 tahun 2008 yang disertaidengansangsipidanabagipemberiizin yang tidaksesuaidenganrencanatataruangtetaptidakmerubahprilakupemberianizin
    Pasal37 ayat (7)Setiappejabatpemerintah yang berwenangmenerbitkanizinpemanfaatanruangdilarangmenerbitkanizin yang tidaksesuaidenganrencanatataruang.
    Pasal 73 ayat (1)Setiappejabatpemerintah yang berwenang yang menerbitkanizintidaksesuaidenganrencanatataruangsebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (7), dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahundandenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
    Pasal 73 Ayat (2)Selainsanksipidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) pelakudapatdikenaipidanatambahanberupapemberhentiansecaratidakdenganhormatdarijabatannya.
  • 15. StudiKasusIzinPT RAPP SektorPulau Padang
    RekomendasiBupatibengkalistidakmempertimbangkanrencanatataruangwilayahkabupatenbengkalis
    PertimbangantehnisdariDinaskehutananprovinsiriaudanRekomendasiGubernur Riau tidakmempertimbangkanRencana Tata RuangProvinsi Riau tetapimasihmempertimbangkanTGHK,
    BadanplanologikehutanandanMentrikehutanantidakmempertimbangkan TGHK sertamengabaikan saran kepaladinaskegutanandangubernurriau.
    Studiamdal yang dibuatperusahaantidakmenjelaskanbahwapadakawasantersebutmerupakankawasanbergambutdengankedalamanlebihdari 3 meter danharusdilindungimenurutaturanperundangan, sertatidakdijelaskantentangdampakpenurunanpermukaantanah yang berpotensimenenggelamkanpulautersebut.
    MentrikehutananmengeluarkanizindenganmengabaikanRencana Tata RuangNasional, TGHK, dankelayakanlingkungan. Tidakadapertimbanganpemberianizinterhadap UU 27 tahun 2007 tentangtataruangkawasanpesisirdanpulaukecilsebagaiekosistem yang rentanterhadapdampaklingkungan.
  • 16. PenyimpanganTerhadapRencana Tata Ruang
    PelanggaranTehadapRTRWN : 67,5% Melanggardariluasizindiantaranyaditetapkansebagaikawasanlindung
    PelanggaranTerhadap TGHK: 100% melanggar. Fungsikawasanpada area iniadalahHutanProduksiTerbatas (HPT) danHutanProduksiKonversi (HPK).
    PelanggaranTerhadap RTRWP:42,19% melanggar(9,48% diperuntukkanuntukperkebunandan 32,71% merupakankawasanlindung)
    PelanggaranTerhadap RTRWK:100% melanggar(31,73% untukkawasanbudidayaperkebunandanpertanian; 68,27% kawasanlindung)
  • 17. PenyimpangandalamPenertibanPolaRuang
    Sampaisaatinihampirtidakditemukanizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangditertibkan/ dicabut.
    592.004.ha Izinkehutanan, 363.329.ha izinperkebunan, yang tidaksesuaidengan RTRWP
    672.118 ha izinkehutanan, 233.397.ha izinperkebunan, yang tidaksesuaidenganTGHK
    Terjadiadalahupayapemutihanpelanggarantersebutdalamrevisi RTRWP yang baru
  • 18. BeberapaTemuan yang perluditindaklanjuti
    PT Riau Multi Investama, PT Budi indahMulia Coal, dan PT AraraAbadidikawasanhutantidaksesuaidenganketentuanberpotensikerusakanhutandankhususuntuk PT AA terdapatpotensitidakdibayarnya IHH (PSDH) senilai Rp924.146.900,00 dan DR senilai Rp1 .940.315.000,00(BPK 2008)
    PT SawitRokanSemestamembukakawasanhutanuntukjalanperkebunanmelanggarketentuan yang merugikannegarasebesar Rp139.059.360,00 dan USD4 .213,92. (BPK 2008)
    PT SinarIntiSawittidaksesuaidenganketentuanmengakibatkanpenggunaankawasan HP dan HPT menimbulkanpotensihilangnyakawasanhutan yang merugikannegaradarinilaitegakankayusebesarRp l4.673.356.100,00 daniurankehutanan yang tidakterpungutyaitu PSDH sebesarRp I.467.335.610,00 dan DR sebesar US$ 5 86.934,24. (BPK 2008)
  • 19. BeberapaTemuan yang perluditindaklanjuti
    PT PadasaEnamUtamatidaksesuaiketentuanmengakibatkankawasan HPT Batu Gajah seluas +4.184,59 Ha digunakantanpaizin yang sah. (BPK 2008)
    PT Meskom Agro Sarimastidaksesuaidenganketentuan, penggunaankawasan HPK dan HPT seluas +6.659,05 Ha, merugikannegaraberupanilaitegakankayusebesar Rp32.403.5 I 5.013,48 dan USD 477.014,33. (BPK 2008)
    PT Citra Tambang Riau (PT CTR) belummemilikiizinpinjampakaidariMenteriKehutanan, kerugiannegaradarinilaipotensitegakankayu SebesarRp97.467.000,00 , berupa PSDH dan DR masing-masing Rp9.746.700,00 dan USD1.743,00, (BPK 2008)
  • 20. UpayaHukum yang gagal
    KasuskorupsiPerizinanolehmantanbupatipelalawan yang sudahdivonisbersalaholehpengadilan TIPIKOR tidakdilanjutkandenganupayapenertibanizinkarenajugamelanggartata. Departemenkehutananjustrumensyahkanizin yang dikeluarkanBupatidengandengansuratkeputusanmentri
    Upayahukumyang dilakukanterhadap 14 perusahaan yang memilikicacatperizinanolehPoldariaupadatahun 2008 diakhiridenganSP3. Saksiahlidaridepartemenkehutananmengatakanbahwaizintersebut legal secarahukum
  • 21. MelegalkanPelanggaran Tata Ruang(MekanismeSertifikasi PHPL danSVLK)
    Kriteriadanindikatorpenilaian SVLK dan PHPL mengabaikanpelanggarantataruang, jikaditemukanmaka unit manajementetap lulus sertifikasikarenatidaktermasukkedalamindikatorkunci.
    Dari 4 IUPHHK-HT yang lulus sertifikasi SVLK dan PHPL diprovinsiriaudiantaranya: 1)PT PerawangSukses Perkasa Industry, 2)PT Satria Perkasa Agung, 3)PT Bukit BatuHutaniAlam, 4) PT SakatoPratamaMakmur. KeempatIzin IUPHHK-HT inimelanggar RTRWN, TGHK dan RTRWP.
  • 22. MelegalkanPelanggaran Tata Ruang(REDD+ danPenundaanPemberianIzinBaru)
    Peta RTRWN tidakdijadikansebagaisebagaisumberpeta Moratorium , (melindungiizin yang harusdibatalkansesuaidenganamanat UU No 26 tahun2007)
    Tidakadapenjelasan yang memadaitentang formula yang digunakandalammenghasilkanPeta Moratorium
  • 23. PerlawananSecaraKonstitusiterhadapUU PenataanRuang.(PemutihanPelanggarandalampenyusunanRTRWP)
  • 24. PerlawananSecaraKonstitusiterhadap UU PenataanRuang. (PembentukanTim TerpaduOlehDepartemenKehutanan)
    Kriteriadanindikatoryang digunakansebagaidasarperubahanfungsikawasandiantaranyadenganmemperhatikan“Keabsahanperolehanhakdanperizinanpenggunaandanpemanfaatankawasanhutan.”
    Rencana Tata RuangMengaturTentangFungsikawasanbukanhakpengelolaankawasan.
    Poininibertentangandenganpasal 37 UU 26 tahun 2007. Criteria inidapatdikatakanmerupakanpemutihanataspelanggaranpemanfaatanruanguntukmelindungiizin yang sudahdikeluarkanolehdepartemenkehutanandenganmelanggarrencanatataruangmaupun TGHK.
  • 25. PerlawananSecaraKonstitusiterhadap UU PenataanRuang. (PemutihanPelanggaranterhadapTGHK)
    PermenhutNomor : P. 53/Menhut-II/2008 danNomor : P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara PelepasanKawasanHutanProduksi yang DapatDikonversi yang melegalkanpelanggaran IUPHHK-HT yang sudahterlanjurdiberikanpadakawasanhutanproduksikonversi (HPK)
    PermenhutNomor : P. 34/Menhut-II/2010 yang membolehkanperubahanfungsikawasanhutandarihutanproduksiterbatas (HPT) menjadihutanproduksi (HP) danatauhutanproduksikonversi(HPK).
  • 26. PotensiKorupsidalamPenataanRuang
    Menciptakanketidakpastianterhadapzonasikawasanhutandenganmempertentangkan RTRWN, TGHK, RTRWP, RTRWK, sehinggaketikaterjadipelanggarantidakbisaditindaksecarahukum
    Mengeluarkanizinyang tidaksesuaidenganrencanatataruang.
    Melakukanpemutihanpelanggaranperizinanterhadap TGHK, RTRWP dan RTRWK melaluirevisi RTRWP maupun RTRWK,
    Melegalkanizin yang melanggartataruangmelaluimekanismesertifikasi SVLK dan PHPL (SistemVerifikasiLegalitasKayudanPengelolaanHutanProduksi Lestari)
    MelindungiIzinyang tidaksesuaidenganrencanatataruangdalamPeta Moratorium yang ditetapkandengan SK Mentrikehutanan No 323/Menhut-II/2011
  • 27. TahapanPenyusunan Tata Ruang.(KorupsidalamPembuatanAturan)
    Pemutihanpelanggaranperizinandalamrencanatataruangsebelumnyadan Tata GunaKawasanHutan (TGHK) dalam draft RTRWP yang baru
    Menciptakanketidakpastianfungsikawasandenganmembiarkan gap antara RTRWN, TGHK dan RTRWP (pelanggaranyang terjaditidakbisaditertibkan)
    MembiarkanpenyusunanRencana Tata Ruangdengan data yang tidaklengkap, (dijadikanalasanuntukmembiarkanterjadinyapelanggarandikemudianhari)
    Pembentukan Tim TerpaduolehDepartemenKehutananuntukmelindungi/ memutihkanPerizinan yang terlanjursalahdimasalalu.
  • 28. TahapPelaksanaan Tata Ruang(KorupsiPerizinan)
    Pemberianizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangmaupun TGHK
    PemberianPertimbangantehnisIzinpemabfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP maupun TGHK
    PemberianRekomendasiatasizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP dan TGHK
    PemberianizinlingkungandanstudiAmdalatasizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP dan TGHK
  • 29. TahapPenertiban Tata Ruang(KorupsiPenegakanHukum)
    Tidakmelakukanupayahukumatauupayahukumyang lemahuntukmenertibkanpelanggarantataruang
    PemutihanpelanggarandalamPenyusunan RTRWP yang baru
    Melegalkanpelanggaranmelaluisertifikasi SVLK danPHPL
    Melindungiizin yang melanggartataruangdalam Moratorium perizinan
  • 30. Penutup
    Kepatuhanterhadapperaturanhukumdapattimbuldaribeberapasebab:
    Pertama, rasa takutterhadapancamansanksidanpaksaan, sepertipencabutanizin, hukumankurungan, denda, dansebagainya (hard enforcement). Dibutuhkankonsistensiaparatpenegakhukum
    Kedua, kepatuhan yang dilakukanataskeinginanmasyarakatitusendiri (soft enforcement), dibutuhkanperansertamasyarakatdalamsetiapprosespenataanruang.
    Setiappenyimpangan yang terjadidalamprosespenataanruang, "patutdidugaterdapatunsurkolusi, korupsidannepotisme.”
  • 31. Sekian
    Dan
    TerimaKasih