Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)

  • 1,878 views
Published

 

Published in Technology , Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
76
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Studi Kasus PenataanNo 26 Tahun 2008 PP Ruang Tentang Rencana Tata(Perizinan IUPHHK-HT diWilayah Nasional Ruang Pulau Padang) Lampiran VII Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional Disampaikan Pada Seminar Terbuka Teluk Belitung Desember 2010
  • 2. Tinjauan Umum• Pulau Padang Masuk Kategori Pulau Kecil (UU No 27/2007) – Mempunyai sumberdaya alam yang terbatas – Mempunyai Lingkungan yang sensitif• Jumlah Penduduk (Merbau 48417 tahun 2008, prediksi tahun 2012 51998 Jiwa)• Kebutuhan Air bersih tahun 2000 sebanyak 3.385.200 liter/hari , prediksi tahun 2012 sebanyak 4.897.441 liter/hari• Luas Gambut ………..ha (perlu dihitung dampak Subsidence• Topografi Wilayah Datar Tinggi kontur 15 mdpl
  • 3. Map Army 1945• Peta Map Army• Peta Bakosurtanal
  • 4. Bakosurtanal 1975
  • 5. Rencana Tata Ruang WilayahNo Rencana Alokasi LuasKabupaten Pemanfaatan Ruang (ha) %1 •Kawasan Suaka Kawasan Hutan Hutan Produksi Alam HP/LGb Margasatwa 4985 1 Produksi Tetap 35940 26.64 3.70% %2 Kawasan Penyangga SM ada lindung gambut Basah (didalamnya 2978 2 Pertanian Lahan yang harus 3950 (Budidaya Padi Sawah) didelineasi terlebih dahulu melalui penelitian 2.21% 2.93%3 Kawasan Lindung 21980 3 Pertanian Lahan Basah 13460 Lapangan Gambut 16.29% (Budidaya Sagu) 9.98%4 Kawasan Lindung 9071 4 Pertanian Lahan Kering 4332 Berhutan Bakau 6.72% 3.21%5 Kawasan Sempadan 818 5 Perkebunan Rakyat 21640 16.04 Pantai 0.61% % 6 Perkebunan Swasta 10947 8.12% 7 Pertambangan 2566 1.90% 8 Pemukiman Perkotaan 371 0.28% 9 Pemukiman Perdesaan 1853 1.37% Luas Kawasan Lindung Luas Kawasan Budidaya 70.47 39832 29.53% 95059 %
  • 6. Perda No 19Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
  • 7. Perda No 10 tahun 1994Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
  • 8. PP 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • 9. Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK
  • 10. Pencadangan HTI
  • 11. Peta Tata Batas Kawasan HUtan
  • 12. Draft Rencana Tata Ruang Riau
  • 13. Kawasan Bergambut Peraturan Perundangan 1. Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. 2. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. • Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha • Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati • Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997,
  • 14. IZIN HTI PT RAPP
  • 15. Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008) Tembusan : Permohonan Persyaratan Perusahaan Dirjen Menteri Kehutanan Baplan Admin&Teknis (Proptek) Kadishut Prov Kadishut Kab/Kota SK IUPHHK dibatalkan Persyaratan Adminsitrasi • Rekom Gubernur Atas Usulan Dirjen BPK apabila tdk membayar IIUPH memeriksa dlm jangka waktu yg Bupati/Walikota Berdasar kelengkapan Adm, ditentukan dlm Permenhut Pertimbangan Teknis Kepala Dinas 10 hr krj Admin Tdk Lengkap, IIUPH Kht Kab/Kota, tidak ada beban hak Tolak dan didasarkan analisis fungsi kaw Admin Lengkap, Dirjen Dns Kht Prov & Kepala BPKH serta minta KaBaplan Konfirm Areal (30 hr krj) Dapat mengajukan dilamp peta lokasi skala 1 : 100.000 kembali• Menhut mener • Rencana Lokasi yg dimohon & Citra bitkan SK IUPHHK- Landsat resolusi minimal 30 m, skala HTI 1 : 100.000 • Pernyataan bersedia buka kantor Pada Areal yg Areal diluar Pencad. Dirjen menerbitkan di Prov/Kab dicadkan Menhut diajukan ke Menhut untuk dicadkan SPP IIUPH 6 hr krj • Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha. SK IUPHHK-HTI • Bergerak di bid usaha kehutanan/ diberikan setelah pertanian/perkebunan pembayaran IIUPH • Surat Izin Usaha Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen Melakukan • NPWP Penilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan Menteri Persyaratan Teknis • Proposal Teknis Tidak Lulus, TolakBerdasarkan WA,Dirjen Lulus,Persetujuan Menhut (7 hr krj) (7 hr krj)menyiapkan konsep Kep Berdasarkan AMDAL/UKL&IUPHHK- HTI kpd UPL, Menteri menginstruksikanMenhut Melalui Sekjen & KaBaplan untuk menyiapkan Surat Perintah PenyusunanSekjen menelaah aspek Peta Areal Kerja (WA) 1. AMDAL 150 HrHukumnya (5 hr krj) (15 hr krj) 2. UKL DAN UPL 60 Hr 3. Apabila tdk dipenuhi, Srt persetujuan batal
  • 16. Pembiaran Atas Pelanggaran Regulasi Aktor Rencana Tata Ruang Wilayah KabuupatenDinas Kehutanan Kabupaten Rencana Tata Ruang Bupati Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Nasional Gubernur Pencadangan Lahan Untuk HTIDirjen Planologi Kehutanan Tata Guna Hutan Komisi Amdal Pusat Kesepakatan Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
  • 17. Apakah Karena Korupsi ????• Belum terintegrasinya peta-peta kawasan hutan menjadi satu peta tunggal sebagai acuan semua stakeholder. KPK menemukan sekurang-kurangnya 4 versi peta kawasan hutan dengan skala yang berbeda-beda, yang berdampak pada ketidakpastian karena terdapat selisih antara 4 hingga 16 juta ha luas kawasan hutan di antara versi-versi tersebut. Hasil Riset KPK Desember 2010
  • 18. • Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan perpetaan, konfirmasi areal kerja IUPHHK, perizinan pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu informasi dan perizinan. Selain itu, tidak ada standar waktu dan biaya yang jelas. Dalam lingkup Ditjen Planologi saja, konfirmasi peta harus melalui sekurang- kurangnya 2 Direktorat, per Direktorat 5 Subdit, tiap- tiap Subdit sekurang-kurangnya 4 meja. Biaya rapat- rapat pembahasan dan biaya pengawasan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga tidak distandarkan.
  • 19. • Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. Sebagian besar, 2,9 juta ha, berupa IUPHHK-HT di kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang berarti indikasi land clearing di hutan alam. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur serta evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan dan pengawasan hutan.
  • 20. Dampak Yang Mungkin Timbul Jika Izin Ini Tetap Beroperasi• Kehilangan Catchmen Area Seluas……..• Krisis Air Bersih/ Infiltrasi Air Laut• Subsidence berkemungkinan berdampak banjir• Sedimentasi Pada kawasan Pesisir• Berkurangnya Kebutuhan Lahan Bagi Masyarakat• Masuknya migran, (kompetisi penggunaan lahan)• Kombinasi Subsidence dan Global Warming memungkinkan hilangnya pulau
  • 21. Subsidence
  • 22. Subsidence
  • 23. Global Warming ???????
  • 24. SolusiPenertiban Perizinan Melalui Mekanisme Penataan Ruang
  • 25. PERSOALAN PENATAAN RUANG • RUANG • RUANG LINDUNG vs EKSPLOITASI BUDIDAYA SUMBER DAYA ALAM KONFLIK KOMPETISI RUANG RUANG TEKANAN AKSES PERTUM- ATAS BUHAN RUANG • DAMPAK DI • RUANG PRIVAT PERKOTAAN vs PUBLIK DAN PERDESAAN
  • 26. Kasus-kasus Umum Tata Ruang Konflik antar sektor (hutan lindung dan batu bara); Konflik dengan Konflik antara masyarakat pusat dan lokal; daerah; Kolusi dalam Lemahnya Perizinan; pengawasan Tidak terdapat Ilegal (lodging, database potensi fishing, mining); SDA yang akurat; 28
  • 27. Managenen KonflikRencana tata Pelaksanaan Pengendalianruang pemanfatan • Pengawasan,• Proses perencanaan Ruang pemantauan, yang partisipatif penegakan hukum • Ada kajian cost and• Perencanaan yang • Keberatan, Pelaporan benefit (KLS, NRA, serinci/sedetail dan pengaduan AMDAL) mungkin • Izin (verguining,• Optimalisasi fungsi licentie, consessie) ruang (bukan perubahan)
  • 28. RTRW = Pisau Bermata Dua Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007 Pasal 69 s.d pasal 75 Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang memberikan persetujuan substansi.
  • 29. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perizinan diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing) batal demi dikeluarkan dan/atau hukum Izin Pemanfaatan diperoleh dgn tidak melalui Ps. 37 ayat (3) Ruang prosedur yg benar diperoleh melalui prosedur dapat apabila yang benar tetapi dibatalkan tidak kemudian terbukti tidak Ps. 37 ayat (4) sesuai sesuai dengan RTRW RTRW Ps. 37 ayat (6) penggantian / akibat adanya perubahan ganti kerugian RTRWN yg layak Ps. 37 ayat (5)BHK-DJPR/Presentasi/DR
  • 30. Peluang
  • 31. Terima kasihAsia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme www.ti.or.id / www.transparency.org