Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang

  • 511 views
Uploaded on

UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas …

UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
511
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
39
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Kepastian HukumKawasan Hutan danPolitik PenguasaanRuangKawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (PUU 45)Raflishttp://raflis.wordpress.com/Wakil Sekjen Forum Tata Ruang SumateraDisampaikan Pada: Seminar dan Lokakarya “ Menuju Kawasan Hutanyang berkepastian hukum dan berkeadilan di Hotel PangeranPekanbaru pada tanggal 28-29 Mei 2013 yang dilaksanakan olehTransparency International Indonesia
  • 2. Outline• Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan• Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan• Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang• Politik Penguasaan Ruang• Perampasan lahan (Land Grabbing)• Pembuatan kebijakan yang salah (ConstitutionalCorruption)• Kesimpulan
  • 3. • Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan
  • 4. Bab Status dan Fungsi Kawasan Hutan1. Status: Pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutannegara, b. hutan hak c. Hutan Adat (PUU 35 2012)2. Fungsi : Pasal 6 ayat (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsikonservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi.3. Hutan dengan Tujuan Khusus: Pasal 8 ayat (1) Pemerintah dapatmenetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.4. Hutan Kota: Pasal 9 ayat (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro,estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentusebagai hutan kota.• Keempat Kawasan ini berdiri sendiri, Secara spasialmerupakan 4 peta tematik yang berbeda dalam satuwilayah yang sama dan dapat tumpang tindih (overlap) satusama lain.
  • 5. Status Kawasan HutanStatus Kawasan HutanHutan Negara Hutan HakPasal 5 ayat 1 point aPasal 5 ayat 1 point bHutan Adat Hutan Desahutan negara yangdiserahkanpengelolaannyakepada masyarakathukum adatHutan KemasyarakatanHutan negara yangdikelola oleh desa dandimanfaatkan untukkesejahteraan desaHutan negara yangpemanfaatan utamanyaditujukan untukmemberdayakan masyarakatHutan hak yang beradapada tanah yangdibebani hak milikHutan RakyatSecara Umum Status Kawasan Hutan mengaturtentang hak penguasaan dan hak pengelolaanKawasan Hutan
  • 6. Status Kawasan Hutan(Pasca PUU 35)Status Kawasan HutanHutan Negara Hutan HakPasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point bHutan AdatHutan Desahutan negara yangdiserahkanpengelolaannyakepada masyarakathukum adatHutan KemasyarakatanHutan negara yangdikelola oleh desa dandimanfaatkan untukkesejahteraan desaHutan negara yangpemanfaatan utamanyaditujukan untukmemberdayakan masyarakatHutan hak yang beradapada tanah yangdibebani hak milikHutan RakyatSecara Umum Status Kawasan Hutan mengaturtentang hak penguasaan dan hak pengelolaanKawasan HutanHutan Adat
  • 7. Fungsi Kawasan HutanFungsi Kawasan HutanKonservasi Lindung Produksisuaka alampelestarian alamtaman buru Melalui prosesverifikasi ilmiahSecara Umum Fungsi Kawasan Hutan mengatur tentang Carapengelolaan kawasan hutanSkoring
  • 8. Hirarki Kawasan HutanKawasanHutanStatusFungsiHutan NegaraHutan Hak Hutan RakyatHutan AdatHutan KemasyarakatanHutan DesaHutan Negara Bebas ????Hutan KonservasiHutan LindungHutan ProduksiSuaka AlamPelestarian AlamTaman BuruHutan LindungHutan Produksi TerbatasHutan Produksi TetapHutan Produksi KonversiTaman NasionalTaman Wisata AlamSuaka MargasatwaCagar AlamTaman BuruPenguasaanPengelolaanHutan Adat
  • 9. Analisis Spasial dan OverlayKawasan Hutan• Analisis spasial adalah suatu teknikatau proses melibatkan sejumlahhitungan & evaluasi logika (matematis),dilakukan untuk mencari ataumenemukan hubungan (relationships)atau pola di antara unsur geografis.• Overlay adalah analisis spasial esensialyang mengombinasikan dualayer/tematik yang menjadimasukannyaStatusKawasan HutanFungsiKawasan HutanOverlayStatus dan FungsiKawasan HutanMerupakan Penggabungansecara tumpang susun(Overlay) antara petatematik status kawasanhutan dan peta tematikfungsi Kawasan Hutan
  • 10. Status dan Fungsi Kawasan Hutan(Menggabungkan Aspek Penguasaan dan Aspek Pengelolaan)Status Kawasan HutanFungsi Kawasan HutanOverlayStatus dan FungsiKawasan Hutan1. Hutan Negara2. Hutan Hak3. Hutan Adat1. Hutan Konservasi2. Hutan Lindung3. Hutan Produksi1. Hutan Negara Hutan Konservasi2. Hutan Negara Hutan Lindung3. Hutan Negara Hutan Produksi4. Hutan Hak Hutan Konservasi5. Hutan Hak Hutan Lindung6. Hutan Hak Hutan Produksi7. Hutan Adat Hutan Konservasi8. Hutan Adat Hutan Lindung9. Hutan Adat Hutan ProduksiSub Kategori Kawasan1. Status 5 sub kategori2. Fungsi 9 sub kategoriStatus dan Fungsiberjumlah 45 sub kategori
  • 11. Status dan fungsi kawasan hutan(Dengan Fungsi Kawasan Hutan menggunakan logika TGHK dan Penunjukan)Fungsi1. Hutan Konservasi2. Hutan Lindung3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)4. Hutan Produksi Tetap (HP)5. Hutan Produksi Konversi (HPK)6. Area Pemanfaatan Lain (APL)Status1. Hutan Adat2. Hutan Desa3. Hutan Kemasyarakatan4. Hutan Negara Bebas5. Hutan RakyatStatus dan Fungsi1. Hutan Adat Hutan Konservasi2. Hutan Adat Hutan Lindung3. Hutan Adat Hutan ProduksiTerbatas4. Hutan Adat Hutan Produksi Tetap5. Hutan Adat Hutan ProduksiKonversi6. Hutan Desa Hutan Konservasi7. Hutan Desa Hutan Lindung8. Hutan Desa Hutan ProduksiTerbatas9. Hutan Desa Hutan Produksi Tetap10. Hutan Desa Hutan ProduksiKonversi11. Hutan Kemasyarakatan HutanKonservasi12. Hutan Kemasyarakatan HutanLindung13. Hutan Kemasyarakatan HutanProduksi Terbatas14. Hutan Kemasyarakatan HutanProduksi Tetap15. Hutan Kemasyarakatan HutanProduksi Konversi16. Hutan Negara Bebas HutanKonservasi17. Hutan Negara Bebas HutanLindung18. Hutan Negara Bebas HutanProduksi Terbatas19. Hutan Negara Bebas HutanProduksi Tetap20. Hutan Negara Bebas HutanProduksi Konversi21. Hutan Rakyat Hutan Konservasi22. Hutan Rakyat Hutan Lindung23. Hutan Rakyat Hutan ProduksiTerbatas24. Hutan Rakyat Hutan ProduksiTetap25. Hutan Rakyat Hutan ProduksiKonversiOverlayCatatan: Area Pemanfaatan Lain tidak dimasukkankarena bukan merupakan Kawasan Hutan
  • 12. Kepastian Hukum Kawasan Hutan• Pasal 1 point C: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.• Pasal 4 ayat (2): Penguasaan hutan oleh Negara …….. memberi wewenang kepada Pemerintahuntuk: b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagaibukan kawasan hutan.• Pasal 6 ayat (2): Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutankonservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi.• Pasal 14 ayat (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan …….. dilakukan untuk memberikan kepastianhukum atas kawasan hutan.• Pasal 15 ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan …….dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d.penetapan kawasan hutan.• Pasal 15 ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan ……..dilakukan dengan memperhatikan rencana tataruang wilayah.• Dari pasal pasal diatas dapat dilihat bahwa baik statusmaupun fungsi harus melalui proses PENETAPAN , yangtahap akhir dari proses pengukuhan sehingga kawasanhutan mempunyai kepastian hukum.
  • 13. TidakDilaksanakanDiasumsikan Fungsi kawasanhutan meruparan HutanNegara
  • 14. Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan• Pengukuhan Kawasan hutan hanya dilakukan terhadap Fungsikawasan hutan, tetapi tidak dilaksanakan terhadap status kawasanhutan• Terhadap fungsi kawasan hutan hanya 12 % yang sudahditetapkan, sedangkan terhadap status kawasan hutan belumpernah dilakukan penunjukan apalagi penetapan.• Di provinsi Riau belum dilakukan penunjukan baik terhadap statusmaupun fungsi berdasarkan UU 41/1999, Legalitas kawasan hutanmasih menggunakan kepmen 173 tahun 1986.• Perubahan fungsi kawasan hutan sedang dilakukan denganmembentuk tim terpadu penyusunan RTRWP. (PemutihanPelanggaran?)PenetapanPemetaanPenataanBatasPenunjukan Perubahan
  • 15. SK 173/Kpts-II/1986
  • 16. TGHK = SK 173/Kpts-II/1986 .....????132
  • 17. Kepastian Hukum Kawasan Hutan danTata Ruang• Kepastian hukum kawasan hutan merupakan inputdata dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.• Jika Input salah maka output juga akan salahData Kawasan HutanData LainnyaPenyusunanRencana TataRuangRTRWNRTR PulauRTRWPRTRWKInput Proses Output
  • 18. Politik Penguasaan Ruang• Ada upaya untuk menciptakan ketidakpastian terhadapstatus dan fungsi kawasan hutan• Ada 4 peta yang mengatur fungsi kawasan hutan (RTRWN,RTRWP, RTRWK, TGHK). Keempat peta tersebut berbedasatu sama lain dan saling melemahkan• Izin diberikan pada kawasan yang belum mempunyaikepastian hukum dan sebagian diantaranya tidak sesuaidengan RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK• Manipulasi hak menguasai negara untuk dimanfaatkanuntuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat,atas nama undang undang.• Praktek penguasaan ruang identik dengan perampasanlahan rakyat untuk kepentingan penguasa dan pemodal.
  • 19. Perampasan lahan(Land Grabbing)• Tidak dilaksanakannya pengukuhan berdasarkanStatus Kawasan Hutan sesungguhnya merupakanpraktek perampasan lahan atas nama negara.• Izin pemanfaatan kawasan hutan diberikan padakawasan yang belum mempunyai kepastianhukum (HTI, Kebun dan tambang)• Usaha mempertahankan lahan oleh masyarakatyang sudah dikuasai secara turun temurun olehmasyarakat menempatkan masyarakat dalamposisi illegal
  • 20. Akar masalah: Constitutional Corruption• Pembuatan aturan (UU, PP, Permen) maupun kebijakan tekhnis operasionaldidesain untuk menguntungkan kelompok tertentu (merampas hak hak rakyatatas lahan)• Beberapa Contoh:– Upaya menghilangkan hak hak masyarakat. Tidak ada upaya untuk mengidentifikasi hak hakmasyarakat atas lahan (Status kawasan hutan), yang diatur selalu fungsi kawasan hutan. LihatPP dan Permen tentang pengukuhan kawasan hutan.– Praktek monopoli penguasaan lahan. Memberikan hampir semua hak pengelolaan kawasanhutan pada pihak ketiga. (Demokrasi ekonomi?)– Pemutihan pelanggaran dengan membuat aturan baru (Upaya untuk melindungi praktekkorupsi perizinan).– Manipulasi aturan pelaksana undang undang untuk kepentingan tertentu (PP dan Permenyang kontradiktif dengan UU)– Membuat aturan pelaksana yang kontradiktif dengan aturan lain sehingga tidak bisadiimplementasikan.– Tidak membuat sebagian aturan pelaksana UU yang berusaha menertibkan pelanggaran/perbaikan tata kelola
  • 21. Kesimpulan• Terjadi kekacauan logika kawasan hutan antara aturan danimplementasi• Dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan sebelum penetapankawasan hutan (revisi RTRWP). Sebetulnya cukup denganpenunjukan kembali.• Penyusunan RTRWN/P/K harus dihentikan (input salahmenghasilkan output yang salah). Merupakan alasan yang tepat untukmelakukan moratorium perizinan.• Politik penguasaan ruang lebih berpihak pada kepentingan modal(monopoli dan azas keadilan)• Ketidakpastian hukum kawasan hutan berimplikasi pada praktekLAND GRABBING atas dasar hak menguasai negara.• Lemahnya aturan perundangan yang diciptakan menjadikan negaratidak berdaya untuk mengatur tata kelola yang berpihak padakepentingan rakyat.
  • 22. Penguasaan Hutan (UU 41/1999)HutanNegaraPemerintahRakyatMenguasaiWewenangUntuk MengurusMengurusMemanfaatkanmengatur dan mengurussegala sesuatu yang berkaitandengan hutanmenetapkan status wilayahtertentu sebagai kawasan hutanhubungan-hubungan hukumantara orang dengan hutanMengakui hak masyarakat hukum adatKemakmuran Rakyat1 2 3
  • 23. Perencanaan (UU 41/1999)inventarisasipengukuhanpenatagunaanpembentukan wilayah pengelolaanpenyusunan rencanaNeraca Sumberdaya HutanSistim Informasi Kehutananpenunjukanpenataan bataspemetaanpenetapanMemperhatikan rencana tata ruangKepastianHukumHubunganHukumPenetapan Fungsi dan PenggunaanUnit PengelolaanMempertahankan 30% Kawasan HutanPerubahan Fungsi Kawasan HutanTGHK
  • 24. Hubungan Legalitas Kawasan Hutan dengan Tata RuangRencana Tata RuangNasionalRencana Tata RuangWilayah PropinsiRencana Tata RuangWilayah Kab/KotaPenunjukan Kawasan HutanPenataan Batas Kawasan HutanPemetaan Kawasan HutanPenetapan Kawasan HutanRencana Tata Ruang WilayahPulauRencana Tata Ruang KawasanStrategis NasionalRencana Tata Ruang KawasanStrategis ProvinsiRencana Detail Tata RuangKabupaten/ KotaRencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten/kotaTGHKMemperhatikan Rencana Tata RuangPerubahan Fungsi Kawasan Hutan
  • 25. Fungsi Kawasan Hutan dalam Tata RuangRencana Tata RuangNasionalRencana Tata RuangWilayah PropinsiRencana Tata RuangWilayah Kab/KotaRencana Tata Ruang WilayahPulauRencana Tata Ruang KawasanStrategis NasionalRencana Tata Ruang KawasanStrategis ProvinsiRencana Detail Tata RuangKabupaten/ KotaRencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten/kotaHutan KonservasiHutan LindungHutan ProduksiHutan Produksi TerbatasHutan Produksi TetapHutan Produksi KonversiKriteriaPP 26 2007
  • 26. Pengurusan Hutan (UU 41/1999)Pemerintahhubungan-hubungan hukumantara orang dengan hutanmengatur dan mengurussegala sesuatu yang berkaitandengan hutanmenetapkan status wilayahtertentu sebagai kawasan hutanHutan Negara Hutan Hak RakyatFungsi Pokok HutanKonservasi Lindung ProduksiTerbatas Tetap KonversiBukan Hutan/ APLPengukuhanPengukuhanPelepasan/ Tukar menukarHutan TetapPerencanaanPengelolaanLitbang, Diklat, PenyuluhanPengawasan
  • 27. Pengelolaan (UU 41 1999)tata hutan danpenyusunan rencanapengelolaan hutanpemanfaatan hutan danpenggunaan kawasanhutanrehabilitasi danreklamasi hutanperlindungan hutan dankonservasi alampembagian kawasan hutan dalamblok-blokekosistem tipefungsirencana pemanfaatanUntuk memperoleh manfaat yang optimal bagikesejahteraan seluruh masyarakat secaraberkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.Izin PemanfaatanHutanIzin Penggunaan diluarkehutananPembatasan IzinHutan AdatHutan HakHutan NegaraSelain Hutan AdatDisesuaikanTidak dibutuhkanizin daripemerintah