ProblematikSektorKehutanan-Perkebunan diProvinsi RiauTerhadapRencana Tata Ruang<br />DisampaikanPada:<br />Forum Diskusi “...
HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999<br />HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH<br />1. PENGUR...
PengaturanPolaRuang<br />Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK<br />Kategorikawasan yang ditetapkan: 1) HutanLindung, 2)Hutan...
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 137 tahun 1986<br />TGHK Update<br />TGHK<br />Inkonsistenterhadap TGHK<br /><ul...
Perda No 10 Tahun 1994<br />1. ArahanPengembanganKawasanHutan 2.872.491 33,41 ha<br />2. HutanLindung  161.823 1,88 ha<br ...
PelanggaranPerizinanTerhadap TGHKKehutanan : IzinHutanTanamanIndustri (IUPHHK-HT)<br />Pelanggaran<br />Legal<br />
PelanggaranPerizinanTerhadap TGHK (Perkebunan)<br />Pelanggaran<br />Legal<br />
Pelanggaran HTI/IUPHHK-HTTerhadapPerda 10 1994<br />Pelanggaran<br />Legal<br />
PelanggaranPerizinan PerkebunanTerhadapPerda 10 1994<br />
Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadapKawasanBergambut<br />Perizinan yang beradapadakawasangambutdalam (Lebihd...
PetaPelanggaran Total Perkebunan<br />Perda 10<br />TGHK<br />SeluruhPelanggaran<br />Gambut<br />
PetaPelanggaran Total HTI<br />Perda 10<br />TGHK<br />SeluruhPelanggaran<br />Gambut<br />
MandatPenertibanPolaRuangdalam UU No 26 Tahun 2007<br />Pasal 77<br />Padasaatrencanatataruangditetapkan, semuapemanfaatan...
Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkansebagaikawasanlindungdalam PP 26 Tahun 2008<br />Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Meneta...
MandatPenertiban UU 26 tahun 2007<br />Mekanismebataldemihukum<br />Akibatperubahan RTRWN danadapenyimpangandalamprosespem...
Mekanismedapatdibatalkandanpemilikizinmendapatpenggantian yang layak<br />Izindidapatkanmelaluiprosedur yang benartetapidi...
Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007<br />PemutihanPelanggarandalam draft RTRWP<br />Kehutanan  (P...
Tabel dan peta Pemutihan Pelanggaran<br />PemutihanPerizinansektorKehutanan<br /><ul><li>DitetapkansebagaikawasanLindungda...
UU 26 tahun 2007 mengamanatkanuntukpenertiban</li></li></ul><li>UpayaPerlawanansecarakonstitusiterhadap UU 26 tahun 2007<b...
SkenarioHijau 2050<br />
Studi Kasus I (Hutan Desa)<br />Hutan Desa<br />Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa  kepada Bup...
Studi Kasus II (Pelanggaran HAM)<br />PT AraraAbadi (HTI) Pembakaranrumahpendudukolehbrimob, masyarakatditangkapdengantudu...
Studi Kasus III Pelanggaran RTRWNSK 327/Menhut-II/2009<br />SK…. PT RAPP<br />
SomasiAtasPelanggaran RTRWN<br />
Kesimpulan<br />Data daninformasi yang dimilikilembaganegaratidakterbuka, Antarlembaganegaramemiliki data yang berbedaUntu...
Saran<br />Seluruhstakehoderharusmenyadaridanmengakuikesalahanmasalaluuntukdilakukanperbaikan.<br />Perludilakukantranspar...
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit

1,531 views
1,427 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit

  1. 1. ProblematikSektorKehutanan-Perkebunan diProvinsi RiauTerhadapRencana Tata Ruang<br />DisampaikanPada:<br />Forum Diskusi “MenjalinPeran Para PelakuPenataanRuang”<br />Batam , 29-30 Juli2010<br />DirektoratJendralPenataanRuangDepartemenPekerjaanUmum<br />Raflis<br />Local Unit Manager<br />Forest Governance Integrity<br />Transparecy International Indonesia<br />
  2. 2. HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999<br />HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH<br />1. PENGURUSAN HUTAN<br />1.1. Perencanaan Kehutanan<br />1.2. Pengelolaan hutan<br />1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan<br />1.4. Pengawasan<br />1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN<br />1.1.1. Inventarisasihutan,<br />1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan,<br />1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan,<br />1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan, <br />1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.<br />1.2. PENGELOLAAN HUTAN<br />1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,<br />1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,<br />1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, <br />1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.<br />1.1.2. PENGUKUHAN <br />KWS HTN<br />Penunjukan kws hutan<br />Penataan batas kws hutan<br />Pemetaan kws hutan, <br />Penetapan kws hutan<br />1.1.1. INV HUTAN<br />Inv. hutan tingkat nasional,<br />Inv. hutan tingkat wilayah,<br />Inv. hutan tingkat DAS, <br />Inv. hutan tingkat UP<br />1.1.3. PENATAGUNAAN <br />KWS HTN<br />Penetapan Fungsi Kws Hutan<br />Penetapan Penggunaan Kws Hutan<br />1.1.4. PEM WIL PH<br />Tingkat Nasional<br />Tingkat Provinsi<br />Tingkat Kab/Kota<br />
  3. 3. PengaturanPolaRuang<br />Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK<br />Kategorikawasan yang ditetapkan: 1) HutanLindung, 2)HutanProduksiterbatas, 3)HutanProduksi, 4)HutanProduksiKonversi<br />Kepres 32 tahun 1990 tentangpengelolaankawasanlindung<br />Kategori yang ditambahkanadalahkawasanbergambut<br />Idealnyasetelahkepres 32 keluar TGHK direvisi<br />Perda No 10 Tahun 1994 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau<br />Kategorikawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan, KawasanLindung<br />SebagiankawasanbergambutditetapkansebagaikawasanLindung<br />SampaiSaatiniDephuttidakmengakuiPerda No 10 tahun 1994, tetapitidakadaperaturan yang membatalkanperdaini.<br />PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 TentangRencana Tata RuangNasional<br />Kriteriadalam TGHK danKepres 32 tahun 1990 dimasukkansebagaikriteriakawasan<br />Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskankawasanlindungdanbudidayadalam RTRWN<br />
  4. 4. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 137 tahun 1986<br />TGHK Update<br />TGHK<br />Inkonsistenterhadap TGHK<br /><ul><li>TerdapatPerbedaanPeta TGHK (lampiranKepmen 137 tahun 1986 (Kiri) dengan</li></ul>TGHK Update (Kanan) yang digunakansebagaibahanpaduserasi RTRWP dan TGHK<br /><ul><li>Sampaisaatini status kawasanhutanprovinsiriaumasihmenggunakan TGHK</li></li></ul><li>TGHK Kepmen 137 tahun 1986<br />A . HutanTetap<br />HutanLindung 228.793,82 ha<br />HutanSuakaAlamdanHutanWisata 531.852,65 ha<br />HutanProduksiTerbatas 1.605.762,78 ha<br />HutanProduksiTetap 1.815.949,74 ha<br />Hutan Mangrove /Bakau 138.433,62 ha<br />LuasHutanTetap 4.320.792,61 ha<br />B. HutanProduksiKonversidan Areal Penggunaan lain 4.277.964,39 ha<br />Total 8.598.757,00<br />Sumber: StatistikDinasKehutananProvinsi Riau, 2006<br />
  5. 5. Perda No 10 Tahun 1994<br />1. ArahanPengembanganKawasanHutan 2.872.491 33,41 ha<br />2. HutanLindung 161.823 1,88 ha<br />3. KawasanLindungGambut 830.235 9,66 ha<br />4. CagarAlam/SA/SM 570.412 6,63 ha<br />5. KawasanSekitarWaduk /Danau 20.024 0,23 ha<br />6. KawasanPengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemukiman, danPenggunaan lain (non Kehutanan) 4.143.772 48,19 ha<br />Jumlah 8.598.757 100<br />Sumber: StatistikDinasKehutananProvinsi Riau Tahun 2006<br />
  6. 6. PelanggaranPerizinanTerhadap TGHKKehutanan : IzinHutanTanamanIndustri (IUPHHK-HT)<br />Pelanggaran<br />Legal<br />
  7. 7. PelanggaranPerizinanTerhadap TGHK (Perkebunan)<br />Pelanggaran<br />Legal<br />
  8. 8. Pelanggaran HTI/IUPHHK-HTTerhadapPerda 10 1994<br />Pelanggaran<br />Legal<br />
  9. 9. PelanggaranPerizinan PerkebunanTerhadapPerda 10 1994<br />
  10. 10. Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadapKawasanBergambut<br />Perizinan yang beradapadakawasangambutdalam (Lebihdari 4m)<br />Perkebunan seluas 96 645 ha<br />HTI/ IUPHHK-HT seluas 614 150 ha<br />
  11. 11. PetaPelanggaran Total Perkebunan<br />Perda 10<br />TGHK<br />SeluruhPelanggaran<br />Gambut<br />
  12. 12. PetaPelanggaran Total HTI<br />Perda 10<br />TGHK<br />SeluruhPelanggaran<br />Gambut<br />
  13. 13. MandatPenertibanPolaRuangdalam UU No 26 Tahun 2007<br />Pasal 77<br />Padasaatrencanatataruangditetapkan, semuapemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangharusdisesuaikandenganrencanatataruangmelaluikegiatanpenyesuaianpemanfaatanruang. <br />Pemanfataanruang yang sahmenurutrencanatataruangsebelumnyadiberimasatransisiselama 3 (tiga) tahununtukpenyesuaian. <br />Untukpemanfaatanruang yang izinnyaditerbitkansebelumpenetapanrencanatataruangdandapatdibuktikanbahwaizintersebutdiperolehsesuaidenganprosedur yang benar, kepadapemegangizindiberikanpenggantian yang layak. <br />
  14. 14.
  15. 15. Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkansebagaikawasanlindungdalam PP 26 Tahun 2008<br />Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkansebagianbesarwilayahprovinsiriausebagaikawasanlindung<br />Hasil Overlay analisisterhadapPetapolaruangwilayahnasionalterhadapperizinan HTI dan Perkebunan didapatkan:<br />Pada Kawasan lindung terdapat <br />860 367 ha perizinan IUPHHK/ HTI<br />Kawasan Lindung terdapat <br />224 692 ha perizinan perkebunan<br />
  16. 16. MandatPenertiban UU 26 tahun 2007<br />Mekanismebataldemihukum<br />Akibatperubahan RTRWN danadapenyimpangandalamprosespemberianizin (Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994, Kawasanbergambut)<br />Hasil overlay analisispelanggaranperizinanterhadap RTRWN ditemukanperizinan yang harusditertibkanseluas:<br />801,743 ha izin HTI/IUPHHK-HT <br /> yang beradadalamkawasanlindung<br />Bataldemihukum<br />151,205 ha izinperkebunan<br />yang beradadalamkawasanlindung<br />Bataldemihukum<br />
  17. 17. Mekanismedapatdibatalkandanpemilikizinmendapatpenggantian yang layak<br />Izindidapatkanmelaluiprosedur yang benartetapiditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN<br />Tidakmelanggar TGHK, Perda 10 maupunkawasanbergambuttetapiditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN ditemukanseluas:<br />HTI/IUPHHK-HT seluas 57,995 ha<br />Perkebunan seluas 1021 ha<br />
  18. 18. Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007<br />PemutihanPelanggarandalam draft RTRWP<br />Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT)<br />Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dankawasanBergambuttetapidiusulkansebagaikawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP<br />Kawasan yang ditetapkansebagaikawasanlindungnasionaltetapidiusulkansebagaikawasanbudidayakehutanandalam draft RTRWP<br />Perkebunan (Perizinan Perkebunan)<br />Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dankawasanbergambuttetapidiusulkansebagaikawasanBudidayaperkebunandalam draft RTRWP<br />Kawasan yang ditetapkansebagaikawasanlindungnasionaltetapidiusulkansebagaikawasanbudidayaperkebunandalam draft RTRWP<br />
  19. 19.
  20. 20.
  21. 21. Tabel dan peta Pemutihan Pelanggaran<br />PemutihanPerizinansektorKehutanan<br /><ul><li>DitetapkansebagaikawasanLindungdalam PP 26 tahun 2008, diusulkansebagaikawasanhutanproduksidalam draft RTRWP Riau
  22. 22. UU 26 tahun 2007 mengamanatkanuntukpenertiban</li></li></ul><li>UpayaPerlawanansecarakonstitusiterhadap UU 26 tahun 2007<br />Pembentukan Tim terpadudepartemenkehutanan<br />Dalammelakukanriset/ analisis parameter pertama yang dilihatadalahlegalitasperizinaninisangatbertentangandenganmandatpenertibanizindalam UU no 26 tahun 2007<br />
  23. 23. SkenarioHijau 2050<br />
  24. 24. Studi Kasus I (Hutan Desa)<br />Hutan Desa<br />Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa kepada Bupati pelalawan dengan surat No. 140/PMD-TB/TB/2009/43 tertanggal 8 Juni 2009. <br />Tidak adanya tanggapan dari Bupati, <br />Masyarakat mengirimkan surat langsung kepada Menteri Kehutanan No. 140/PMD-TB/2009/70 tertanggal 1 Agustus 2009. <br />Pada 27 Juli 2009 YMI mengirimkan surat Permohonan Tanggapan terhadap Pengajuan Hutan Desa. <br />Pada 19 Agustus 2009 berkenaan dengan surat balasan Bupati No. 522.11/PEM/2009/475 yang menyatakan bahwa “Bupati tidak dapat memenuhi permohonan masyarakat akibat telah adanya izin konsesi perusahaan di areal yang sama.”<br />
  25. 25. Studi Kasus II (Pelanggaran HAM)<br />PT AraraAbadi (HTI) Pembakaranrumahpendudukolehbrimob, masyarakatditangkapdengantuduhanmemasukikawasanhutansecaratidaksyah<br />PT Sumatra Silva Lestari (HTI) konflikberdarah<br />PT Torganda (Perkebunan) konflikberdarah<br />PT Tribakti Sari Mas (Perkebunan) konflikberdarah<br />
  26. 26.
  27. 27. Studi Kasus III Pelanggaran RTRWNSK 327/Menhut-II/2009<br />SK…. PT RAPP<br />
  28. 28.
  29. 29. SomasiAtasPelanggaran RTRWN<br />
  30. 30. Kesimpulan<br />Data daninformasi yang dimilikilembaganegaratidakterbuka, Antarlembaganegaramemiliki data yang berbedaUntukituperludidorong UU Kebebasanmemperolehinformasi<br />Selamainitataruanghanyasebagaidokumen yang tidakbisadiaksesolehpubliksehinggamasyarakattidakbisamemberikanmasukan / melakukanpengawalanterhadaprencanatataruang yang sudahditetapkan.<br />Dalampemberianizinbanyakterjadipelanggarandantidakbaikterhadap TGHK, RTRWP maupunkawasanbergambut.<br />Pelanggarantataruangdilakukansecarabersamasamamulaidaritingkatkabupaten, provinsimaupunnasional.<br />PenyusunanRencanatataruanglebihmemikirkaninvestasidibandingkandengankeselamatanwarga<br />Dampaklangsungdaripemberianizinskalabesarmengakibatkantingginyakonfliktenurialsertabencanabanjirsebagaiakibatdampakdari<br />
  31. 31. Saran<br />Seluruhstakehoderharusmenyadaridanmengakuikesalahanmasalaluuntukdilakukanperbaikan.<br />Perludilakukantransparansi data yang digunakandalampenyusunanrencanatataruangsehinggamasingmasing stakeholder bisamempelajaridanmemberikanmasukan<br />Terhadapperizinan yang didugamelanggaraturanperludilakukanpenelitianlebihlanjut<br />Perludilakukan moratorium penebanganhutanalampadaperizinan yang sudahdikeluarkandanditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN<br />

×