Potret Kegagalan     Mandat Pengurusan           Hutan                                     Oleh: Raflis                   ...
Penguasaan Hutan (UU 41/1999)                   Menguasai     Negara          Mengakui hak masyarakat hukum adat          ...
Pengurusan Hutan (UU 41/1999)  Perencanaan  Pengelolaan                                      Pemerintah  Litbang, Diklat, ...
Perencanaan (UU 41/1999)                                                                                              Kepa...
Pengelolaan (UU 41 1999)                                                                            ekosistem       tipe  ...
Pengawasan (UU 41/1999)           mencermati                                            Tujuan: untuk sebesar-            ...
Status Hutan (UU 41/1999)                 Belum ada yang ditunjuk maupun ditetapkan                              hutan neg...
Fungsi Hutan (UU 41/ 1999)                                             Baru ditetapkan 21Hutan Tetap        Taman Nasional...
Status dan Fungsi Kawasan Hutan  Status                Fungsi            Status dan Fungsi   hutan adat                   ...
Praktek Korupsi dalam Pengukuhan Kawasan Hutan
Tidak Pidana Kehutanan• Apabila aktifitas yang dilakukan tanpa izin yang syah.• Bagaimana Jika izin yang syah tersebut Jik...
Kawasan Hutan yang dapat diberikan izin                               Hutan KonservasiKawasan Lindung                Hutan...
Fakta Pengelolaan Hutan Produksi                                       IUPHHK-HA     Tidak Sesuai SKOR           Hutan Pro...
Penyimpangan Perizinan (IUPHHK-HT)      Permohonan Persyaratan      Admin&Teknis (Proptek)                                ...
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)      Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986               TGHK                    ...
PENGENDALIAN PEMANFAATAN              RUANGPerizinan                  Apabila Tidak Sesuai                     dengan RTRW...
SISTEM PERENCANAAN MULTI TINGKAT DAN                                       INTERAKSINYA Rencana Tata Ruang                ...
Potret Buram Pengurusan Hutan Riau     Bagaimana Dengan Mandat Demokrasi                              Land Grabbing       ...
Contoh Pelanggaran                        Terdapat 2.295.300 ha perizinan                        yang perlu ditertibkan/ d...
Skenario Hijau 2050 (Draft RTRWP)                                     Dalam mendelineasi Kawasan Lindung                  ...
MENCOBA          XGRATIFIKASI     ATAU                            Hukum              MEMBANTU       dan               TIND...
PENCUCIAN UANG   Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan hartakekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan   t...
PENCUCIAN UANG ?Sah                      Ilegal
PENCUCIAN UANG ?
Rantai Korupsi Kehutanan             EnforcementRiset dan Sertifikasi      REDD+ dan Perubahan Iklim
Pembuatan Aturan   Regulasi dan Pembuatan            Rencana Tata Ruang dan Kepastian Hukum            aturan             ...
Contoh (PP 60 2012)
Pemberian Izin                       Pemberian Izin Konsesi                         Rantai Perizinan   Memberikan izin pad...
Rantai Suplai Kayu             Transaksi Illegal yang terjadi pada saat    penebangan, pengangkutan, pengolahan dan Penjua...
Rantai Penegakan Hukum                           Aturan yang ada tidak ditegakkan                                Rantai Pe...
Rantai Riset dan Sertifikasi            Melegalkan Kebijakan yang salah                Rantai Riset dan Sertifikasi   Digu...
REDD+ dan Perubahan Iklim             Melegalkan Kebijakan yang salah            Rantai REDD+ dan Perubahan Iklim    Upaya...
Perbedaan Fungsi Kawasan Lindungdan Budidaya (Kabupaten Bengkalis)
Logika Audit Perizinan
Mendorong Terbentuknya KPH
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan

1,383 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan

  1. 1. Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan Oleh: Raflis Koordinator SIAP II Riau http://raflis.wordpress.com/Sebagai Bahan Pengantar dalam Training Jurnalisme Investigatif Kehutanan yang dilaksanakan oleh SIAP II di Hotel Rindu Sempadan Kabupaten Siak Provinsi Riau, 11-13 Januari 2013
  2. 2. Penguasaan Hutan (UU 41/1999) Menguasai Negara Mengakui hak masyarakat hukum adat 1 2 3 Kemakmuran Rakyat Memanfaatkan Hutan Rakyat Wewenang Untuk Mengurus Mengurus Pemerintah hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan menetapkan status wilayah mengatur dan mengurus tertentu sebagai kawasan hutansegala sesuatu yang berkaitan dengan hutan
  3. 3. Pengurusan Hutan (UU 41/1999) Perencanaan Pengelolaan Pemerintah Litbang, Diklat, Penyuluhan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan Pengawasan menetapkan status wilayah mengatur dan mengurus tertentu sebagai kawasan hutansegala sesuatu yang berkaitan Pengukuhan dengan hutan Hutan Negara Hutan Hak Rakyat Pengukuhan Fungsi Pokok Hutan Konservasi Lindung Produksi Bukan Hutan/ APL Pelepasan/ Tukar menukar Hutan Tetap Terbatas Tetap Konversi
  4. 4. Perencanaan (UU 41/1999) Kepastian Hukum Neraca Sumberdaya Hutaninventarisasi Sistim Informasi Kehutanan penetapan Hubungan pemetaan Hukum penataan bataspengukuhan penunjukan TGHK Memperhatikan rencana tata ruangpenatagunaan Penetapan Fungsi dan Penggunaan Unit Pengelolaanpembentukan wilayah pengelolaan Mempertahankan 30% Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutanpenyusunan rencana
  5. 5. Pengelolaan (UU 41 1999) ekosistem tipe tata hutan dan pembagian kawasan hutan dalam fungsi penyusunan rencana blok-blok pengelolaan hutan rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara Disesuaikan berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.pemanfaatan hutan dan Hutan Negara Pembatasan Izin penggunaan kawasan hutan Izin Pemanfaatan Hutan Selain Hutan Adat rehabilitasi dan Izin Penggunaan diluar reklamasi hutan kehutanan Hutan Adatperlindungan hutan dan Hutan Hak konservasi alam Tidak dibutuhkan izin dari pemerintah
  6. 6. Pengawasan (UU 41/1999) mencermati Tujuan: untuk sebesar- pelaksanaan besar kemakmuran rakyatMaksud menelusuri pengurusan hutan yang berkeadilan dan Berkelanjutan menilai umpan balik perbaikan penyempurnaan Pemerintah pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan Pemerintah Pihak Ketiga Daerah pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional Masyarakat
  7. 7. Status Hutan (UU 41/1999) Belum ada yang ditunjuk maupun ditetapkan hutan negara yang diserahkan Berapa Luas Hutan hutan adat pengelolaannya kepada masyarakat Adat?? hukum adat (rechtsgemeenschap)Hutan Hutan negara yang dikelola oleh Berapa Luas Hutan hutan desa desa dan dimanfaatkan untukNegara kesejahteraan desa Desa?? hutan Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk Berapa Luas Hutan kemasyarakatan memberdayakan masyarakat Kemasyarakatan? Hutan Negara Hutan yang dapat diluar Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan ? diberikan izin Pemanfaatan HutanHutan Hutan hak yang berada pada tanah Berapa Luas Hutan hutan rakyat yang dibebani hak milik Hak Hak ??
  8. 8. Fungsi Hutan (UU 41/ 1999) Baru ditetapkan 21Hutan Tetap Taman Nasional kelompok hutan dari 207 Cagar Alam Kelompok HutanHutan Konservasi Suaka Margasatwa Sisanya baru ditujuk Taman Buru berdasarkan TGHK 1986 Taman Wisata Alam Penegakan hukum belum bisa dilaksanakan ?????Hutan Lindung Hutan Lindung Apakah Izin yang Hutan Produksi Terbatas dikeluarkan Illegal ????Hutan Produksi Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi KonversiNon Hutan Area Pemanfaatan Lain
  9. 9. Status dan Fungsi Kawasan Hutan Status Fungsi Status dan Fungsi hutan adat Hutan Adat dengan fungsi Hutan Konservasi Konservasi hutan desa Hutan Adat dengan hutan Hutan Lindung fungsi Lindungkemasyarakatan Hutan Negaradiluar Hutan Adat, Hutan Adat dengan Hutan Desa dan Hutan Produksi Hutan fungsi Lindung Kemasyarakatan hutan rakyat Seharusnya melalui Proses Pengukuhan Kawasan Hutan
  10. 10. Praktek Korupsi dalam Pengukuhan Kawasan Hutan
  11. 11. Tidak Pidana Kehutanan• Apabila aktifitas yang dilakukan tanpa izin yang syah.• Bagaimana Jika izin yang syah tersebut Jika melanggar Ketentuan Perundangan?• Melakukan penebangan pada kawasan yang dilindungi.• Bagaimana Menentukan bahwa penebangan dilakukan pada kawasan yang dilindungi?
  12. 12. Kawasan Hutan yang dapat diberikan izin Hutan KonservasiKawasan Lindung Hutan Lindung Jasa Lingkungan Kawasan Bergambut Hutan Produksi Terbatas IUPHHK-HAKawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap IUPHHK-HT Tukar Menukar Kawasan Hutan Hutan Produksi Konversi ? Bagaimana dengan HD, HTR Pelepasan Kawasan Hutan dan HKMBukan Hutan Area Pemanfaatan Lain Perkebunan Pertambangan
  13. 13. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK-HA Tidak Sesuai SKOR Hutan Produksi dengan124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan dan Berdampak Perkebunan Hidrologi Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan IUPHHK-HA Tidak Sesuai Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan Tetap Ketentuan Perkebunan tetapi Tidak Berdampak SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara < 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi IUPHHK-HA Hutan Produksi IUPHHK-HT Sesuai dengan Konversi Ketentuan Perkebunan
  14. 14. Penyimpangan Perizinan (IUPHHK-HT) Permohonan Persyaratan Admin&Teknis (Proptek) Mentri Kehutanan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Adminsitrasi Terhadap RTRWP Dirjen BPK Rekomendasi Gubernur Terhadap RTRWK Konfirmasi Areal Rekomendasi Bupati Terhadap TGHK 2 Baplan Analisis Fungsi Kawasan Dishut/BKPH 1 Dokumen Amdal Komisi AmdalPembayaran IUPHH Penyusunan Amdal Izin Lingkungan Baplan Peta Areal Kerja 3 Mentri Kehutanan Sekjen SK IUPHHK-HT UU 26 / 2007 dan PP 26/2008 Aspek Hukum UU 27/ 2007 Tindak Pidana Tata Ruang 4
  15. 15. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 TGHK TGHK UpdateInkonsisten terhadap TGHK•Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) denganTGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK•Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK
  16. 16. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPerizinan Apabila Tidak Sesuai dengan RTRW dikeluarkan dan/atau diperoleh Batal Demi Izin dengan tidak melalui prosedur benar HukumPemanfaatan Pasal 37 ayat 3 diperoleh melalui prosedur yang Ruang Dapat benar tetapi kemudian terbukti Dibatalkan tidak sesuai dengan RTRW Pasal 37 ayat 4 akibat perubahan RTRWN penggantian /ganti kerugian yg layak Pasal 37 ayat 5
  17. 17. SISTEM PERENCANAAN MULTI TINGKAT DAN INTERAKSINYA Rencana Tata Ruang Program Pembangunan Nasional Nasional (PROPENAS) Rencana Tata Ruang PROPEDA Wilayah Propinsi Propinsi Rencana Tata Ruang Rencana penggunaan PROPEDA Wilayah Kab/Kota lahan kab/kota Kab/KotaRencana Sektor Kehutanan Penggunaan lahan RencanaRencana Sektor Pertambangan masyarakat / Rencana investasi multi tindak tahun/tahunanRencana Sektor PertanianRencana-Rencana Sektor Lain
  18. 18. Potret Buram Pengurusan Hutan Riau Bagaimana Dengan Mandat Demokrasi Land Grabbing Ekonomi dalam UUD 45 ???? (Perampasan Lahan)Konflik Tenurial Tidak adanya Kepastian Hukum Rekomendasi Izin LingkunganIzin yang melanggar Pelanggaran Administrasi Ketentuan KORUP Politik Penguasaan Ruang SIRencana Tata Ruang tak kunjung selesai Pemutihan Pelanggaran Izin ???? Kejahatan Peta ????? Kebakaran HutanBencana Ekologis Gagal Melindungi Hutan Banjir
  19. 19. Contoh Pelanggaran Terdapat 2.295.300 ha perizinan yang perlu ditertibkan/ dicabut izin pemanfaatan ruangnya karena tidak sesuai dengan Kriteria lahan yang ditetapkan dalam PP no 26 tahun 2008• Perizinan yang perlu ditertibkan diantaranya: – Terdapat seluas 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya – Terdapat seluas 724.600 ha Izin Perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
  20. 20. Skenario Hijau 2050 (Draft RTRWP) Dalam mendelineasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pada penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi dijumpai Persoalan: 1. Sudah ada izin yang diberikan baik itu oleh Mentri, Gubernur maupun Bupati pada kawasan yang seharusnya dilindungi menurut aturan perundangan 2. Tidak semua kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam peraturan perundangan dipakai dalam mendelineasi kawasan lindung dengan alasan ketidak lengkapan data.Win win solution: Pada Tahun 2050 baru tercapai kondisi ideal tata ruangriau, dengan moratorium perizinan
  21. 21. MENCOBA XGRATIFIKASI ATAU Hukum MEMBANTU dan TINDAK Kewenangan KORUPSI BENTURANKEPENTINGAN SUAP DALAM PENGADAAN KORUPSI MENYUAP PERBUATAN CURANG PEMERASAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN
  22. 22. PENCUCIAN UANG Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan hartakekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah
  23. 23. PENCUCIAN UANG ?Sah Ilegal
  24. 24. PENCUCIAN UANG ?
  25. 25. Rantai Korupsi Kehutanan EnforcementRiset dan Sertifikasi REDD+ dan Perubahan Iklim
  26. 26. Pembuatan Aturan Regulasi dan Pembuatan Rencana Tata Ruang dan Kepastian Hukum aturan Kawasan Hutan Rantai Pembuatan Aturan1. Tidak ada aturan pelaksana • Pembatasan Izin pada Suatu Wilayah (Pasal …UU 41/1999) • Penertiban izin yang melanggar ketentuan (Pasal …UU 26/2007)2. Aturan yang saling melemahkan • Perbedaan antara RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK3. Aturan Pelaksana tidak sesuai dengan undang undang • Pengukuhan kawasan hutan,4. Pemutihan atas pelanggaran aturan sebelumnya • Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PP 60 2012) • Kriteria kawasan yang boleh diberikan izin HTI
  27. 27. Contoh (PP 60 2012)
  28. 28. Pemberian Izin Pemberian Izin Konsesi Rantai Perizinan Memberikan izin pada kawasan hutan yang tidak sesuai denganketentuan, baik itu aturan Kehutanan, Tata Ruang maupun Lingkungan Hidup• Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/ Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010)• Mantan Bupati pelalawan, Siak dan mantan kepala dinas kehutanan provinsi riau divonis bersalah dalam memberikan perizinan tidak sesuai ketentuan• Gubernur dan Mentri Kehutanan masih sebagai saksi
  29. 29. Rantai Suplai Kayu Transaksi Illegal yang terjadi pada saat penebangan, pengangkutan, pengolahan dan Penjualan hasil hutan• Pemberian Izin Tebang, (RKT)• Transportasi (Dokumen SKSHH)• Pengolahan (mencampur kayu legal dan illegal)• Penjualan (Dokumen Eksport)
  30. 30. Rantai Penegakan Hukum Aturan yang ada tidak ditegakkan Rantai Penegakan Hukum Hukum yang gagal di tegakkan sebagai akibat dari interfensi kepentingan dari pihak pihak tertentu• Pembiaran atas pelanggaran: Tahura SSQ 2, dan SM Balai Raja• SP 3 Kasus Illegal Logging Riau• Setiap Tahun Terjadi Kebakaran Hutan, hanya 2 perusahaan yang sudah divonis bersalah.• Hukum hanya ditegakkan pada pelaksana lapangan, namun aktor intelektual tidak tersentuh.• Penegakan hukum yang salah: Contoh: Kuntu dan Suluk Bongkal• Pembiaran atas izin izin yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan
  31. 31. Rantai Riset dan Sertifikasi Melegalkan Kebijakan yang salah Rantai Riset dan Sertifikasi Digunakan untuk melegalkan kebijakan yang salah melalui riset/ kajian sesuai pesanan aktor tertentu dan merancang sistem sertifikasi yang melegalkan pelanggaran perizinan• Pembuatan dokumen amdal tanpa verifikasi ilmiah.• Kajian ilmiah yang dilakukan untuk membenarkan pelanggaran (Tim Kajian Pulau Padang; Tim Kajian Teluk Meranti)• Sertifikasi SVLK dan PHPL. (walaupun izin tersebut melanggar aturan, namun tetap bisa mendapatkan sertifikat karena tidak diatur dalam mekanisme penilaian sertifikasi)
  32. 32. REDD+ dan Perubahan Iklim Melegalkan Kebijakan yang salah Rantai REDD+ dan Perubahan Iklim Upaya Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dilakukan dalam Rangka REDD+ dan Perubahan Iklim digunakan untuk Melegalkan pelanggaran kebijakan dimasa lalu• Merancang STRANAS/SRAP yang menguntungkan aktor tertentu.• Merancang sistem distribusi manfaat yang sengaja dibuat lemah untuk menyamarkan aliran dana• Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang tidak menghormati hak hak masyarakat: (Moratorium, One Map Inisiatif)• Mengalokasikan dana kepada pihak pihak yang disukai• Manipulasi data tingkat emisi rujukan nasional/provinsi• Membuat parameter audit yang tidak jelas dan membingungkan
  33. 33. Perbedaan Fungsi Kawasan Lindungdan Budidaya (Kabupaten Bengkalis)
  34. 34. Logika Audit Perizinan
  35. 35. Mendorong Terbentuknya KPH

×