Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang

1,219 views
1,087 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang

  1. 1. Pembiaran Atas Pelanggaran Regulasi Teory Vs Fakta Oleh: Raflis Forest Governace Integrity Transparency International Indonesia (TI-I) Lokal Unit Riau
  2. 2. Indikasi KorupsiCorruption = Discretion + Monopoly - Accountability1. Discretion (Pembiaran atas pelanggaran) terhadap : – UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang – UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan – UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil – UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup2. Monopoly3. Accountability Proses Perizinan: – Proses penyusunan amdal yang tidak transparan (Dokumen Tidak Bisa diakses Publik) – Peta Lampiran SK Perizinan tidak didistribusikan terhadap publik – Tidak ada proses persetujuan (FPIC) terhadap masyarakat penerima dampak sebelum perizinan diberikan, serta tidak diberitahunya masyarakat setelah izin dikeluarkan untuk menyampaikan mekanisme keberatan di PTUN
  3. 3. Contoh Diskresi Regulasi Aktor Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenDinas Kehutanan Kabupaten Rencana Tata Ruang Bupati Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Nasional Gubernur Pencadangan Lahan Untuk HTIDirjen Planologi Kehutanan Tata Guna Hutan Komisi Amdal Pusat Kesepakatan Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
  4. 4. • Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta denganTerhadap Pola Ruang tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Wilayah Nasional Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini (Pasal 50 ayat 2) • Strategi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional “mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya” (Pasal 7 ayat 2 huruf b) • Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya adalah dengan mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil. (Pasal 8 Ayat 3 huruf e)
  5. 5. Praktek Korup Yang Mungkin TerjadiA. Terhadap Zonasi Kawasan Hutan 1. Melegalkan Pelanggaran Perizinan melalui mekanisme Revisi Rencana Tata Ruang dengan memutihkan pelanggaran terhadap rencana tata ruang sebelumnya. 2. Menciptakan ketidak pastian fungsi kawasan hutan antar berbagai tingkatan rencana tata ruang (RTRWN-RTRWP-RTRWK) maupun rencana sektoralB. Terhadap Proses Perizinan 1. Memberikan izin pada zonasi kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan. 2. Manipulasi data kawasan hutanC. Terhadap Riset 1. Manipulasi metodologi, data dan dan analisis untuk melegalkan pelanggaran yang dilakukan 2. Membayar konsultan/researcher untuk meneliti sesuai dengan output yang diinginkan
  6. 6. Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang PP No 26/2008 Tahapan Perencanaan Kehutanan Kriteria Peta Pola RuangKawasan Wilayah Nasional Peta Pola Ruang Peta Fungsi Wilayah Pulau Kawasan Hutan Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten
  7. 7. Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan)Inventarisasi Kawasan Hutan Belum dilaksanakan Tingkat Wilayah dan DAS •Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 Penunjukan Fungsi sebagai dasar hukum Kawasan Hutan •Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update) Penetapan Fungsi Belum dilaksanakan Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Kawasan Hutan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK
  8. 8. (Penyusunan Rencana Tata Ruang) 1. Data Pendukung Tidak Lengkap 2. Tidak ada buku data dan analisis 3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting Penyusunan Draft 4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun oleh Konsultan 1997 5. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi Muncul Skenario Hijau 2050 Pembahasan 1. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 1997 di BKPRD 2. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan dihijaukan kembali pada tahun 2050 Pembahasan Tidak Ada Perubahan Substansi Peta di DPRD Tim Tepadu Departemen Kehutanan Intervensi Departemen Kehutanan Persetujuan DPR TerhadapPerubahan Fungsi Kawasan Hutan
  9. 9. Situasi Penyusunan Draft RTRWP RiauLampiran VII PP 26 Gap Tahun 2008 Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Intervensi ? Gap Perda No 10 Draft RTRWP Tahun 1994 Riau Gap
  10. 10. Gap21% Sesuai 79% RTRWN Draft RTRWP Kawasan Kawasan Lindung Budidaya Kawasan 1,477,000 ha 397,800 ha Lindung (22.68%) (4.44%) Kawasan 2,030,000 ha 5,047,000 Ha Budidaya (16.50%) (56.38%)
  11. 11. FungsiGap20% Sesuai 80% RTRWP Kawasan Kawasan Lindung Budidaya Kawasan 66,510 Ha 64,200 HaRTRWK Lindung (5.36%) (5.17%) Kawasan 179,900 Ha 930,300 Ha Budidaya (14.50%) (74.97%)
  12. 12. SesuaiGap 48%52% RTRWN Kawasan Kawasan Lindung Budidaya Kawasan 89,956 Ha 576,800 RTRWK Lindung (6.95%) (44.54%) Kawasan 44,650 583,500 Ha Budidaya (3.45%) (45.06%
  13. 13. Konflik Ruang (Hak Atas Tanah)1. Tidak dilaksanakannya Mandat UU 41 tentang kehutanan tentang pengukuhan kawasan hutan.2. Izin diberikan pada Kawasan Hutan Yang belum mempunyai Kepastian Hukum. http://raflis.wordpress.com/2011/02/02/desa-mengkirau/
  14. 14. Dampak Bencana (HipotesaTenggelamnya Pulau)• Penurunan relatif daratan terhadap permukaan laut sekitar 7 sampai 8 cm/tahun.• Beda elevasi antara darat dan laut rata rata 5 meter• Perkiraan waktu pulau tenggelam 60 - 70 tahun. http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/
  15. 15. Subsidence
  16. 16. Subsidence
  17. 17. Beberapa data Tentang Pulau Padang
  18. 18. Map Army 1945• Peta Map Army• Peta Bakosurtanal
  19. 19. Bakosurtanal 1975
  20. 20. Rencana Tata Ruang WilayahNo Rencana Alokasi LuasKabupaten Pemanfaatan Ruang (ha) %1 •Kawasan Suaka Kawasan Hutan Hutan Produksi Alam HP/LGb Margasatwa 4985 1 Produksi Tetap 35940 26.64 3.70% %2 Kawasan Penyangga SM ada lindung gambut Basah (didalamnya 2978 2 Pertanian Lahan yang harus 3950 (Budidaya Padi Sawah) didelineasi terlebih dahulu melalui penelitian 2.21% 2.93%3 Kawasan Lindung 21980 3 Pertanian Lahan Basah 13460 Lapangan Gambut 16.29% (Budidaya Sagu) 9.98%4 Kawasan Lindung 9071 4 Pertanian Lahan Kering 4332 Berhutan Bakau 6.72% 3.21%5 Kawasan Sempadan 818 5 Perkebunan Rakyat 21640 16.04 Pantai 0.61% % 6 Perkebunan Swasta 10947 8.12% 7 Pertambangan 2566 1.90% 8 Pemukiman Perkotaan 371 0.28% 9 Pemukiman Perdesaan 1853 1.37% Luas Kawasan Lindung Luas Kawasan Budidaya 70.47 39832 29.53% 95059 %
  21. 21. Perda No 19Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
  22. 22. Perda No 10 tahun 1994Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
  23. 23. PP 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  24. 24. Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK
  25. 25. Pencadangan HTI
  26. 26. Peta Tata Batas Kawasan HUtan
  27. 27. Draft Rencana Tata Ruang Riau
  28. 28. Kawasan Bergambut Peraturan Perundangan 1. Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. 2. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. • Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha • Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati • Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997,
  29. 29. Semoga Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk Tidak Untuk Ditenggelamkan Karena Salah Urus Terima kasih Asia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme www.ti.or.id / www.transparency.org

×