• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Inisiatif one map
 

Inisiatif one map

on

  • 1,294 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,294
Views on SlideShare
1,066
Embed Views
228

Actions

Likes
0
Downloads
41
Comments
1

2 Embeds 228

http://raflis.wordpress.com 227
http://www.google.co.id 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Inisiatif one map Inisiatif one map Presentation Transcript

    • One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) Kenapa ada Gap? Padahal Kriterianya sama RTRWN Apakah data yang digunakan berbeda? Nasional RTRW Pulau Bagaimana dengan Akuntabilitas data ? Gap Provinsi RTRW Provinsi Apakah ada manipulasi data ? Apakah terjadi manipulasi Analisis? Kabupaten RTRW Kabupaten www.raflis.wordpress.comBahan Masukan Pada FGD Penyediaan Data Dasar danPemetaan Kadastral di Provinsi Riau. Rabu, 28 November2012, di Hotel Grand Jatra, Jl.Tengku Zainal AbidinNo.1, Pekanbaru.
    • Peta Kawasan Hutan Rainfall data Soil Map Topographic Map Baru ditetapkan 21 dari 207 Interpolation kelompok hutan yang sudah ditetapkan Slope Map Vector Bagaimana legalitas kawasan hutan conversion pasca keluarnya PUU 45 Rainfall Map Overlay Penunjukan Kawasan Hutan Penataan Batas Pemetaan Penetapan Kawasan HutanSkor > 175 Hutan Lindung Berita acara tata batasSkor 125-175 Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi TetapSkor < 124 Hutan Produksi Konversi Fungsi Kawasan Hutan Peruntukan lain
    • Peta Kawasan Hutan dan perkiraan erosi (USLE) Berkaitan dengan bencana banjir yang sering berulangRainfall data Soil Map Topographic MapInterpolation Slope Map Vector conversionRainfall Map R-factor K-factor S-faktor Overlay Kawasan Hutan
    • Geospasial jaring kontrol geodesi Dasar (IGD) a. Peta Rupabumi Indonesia; b. Peta Informasi IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari Lingkungan Pantai Indonesia; dan c. Peta Lingkungan Laut Nasional. (Pasal 7 ) Geospasial kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. (Pasal 1 poin 5 ) peta dasar (IG) garis pantai Tematik (IGT) hipsografi IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. (Pasal 1 poin 6 ) perairan nama rupabumi batas wilayah transportasi dan utilitasadalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah ntarkelurahan/desa, bangunan dan fasilitas umumantarkecamatan, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarnegara. (12:e (P) penutup lahan.digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara a.; b.; c.;d.;e.; f.; g; h. (Pasal 12 )pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (16:1)Jika belum ditetapkan secara pasti di lapangan digunakan batas wilayah sementarayang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warnakhusus (16:2)
    • Aturan Pengelolaan Hutan Produksi Budidaya Hutan Alam SKOR Hutan Produksi (IUPHHK-HA / HPH) 124-175 Terbatas Fungsi tidak dapat saling dipertukarkan karena skornya berbeda HutanProduksi Budidaya Hutan alam dan Hutan Produksi Tanaman (IUPHHK-HT / Tetap PHTI/ HTI) Fungsi dapat saling dipertukarkan SKOR karena skornya sama < 124 Budidaya Non Kehutanan Hutan Produksi (Perkebunan, Pertanian, P Konversi ertambangan)
    • Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK-HA Tidak Sesuai SKOR Hutan Produksi dengan124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan dan Perkebunan Berdampak Ada SK Mentri Perubahan Hidrologi Fungsi Kawasan Hutan IUPHHK-HA Tidak Sesuai Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan Tetap Ketentuan dan Perkebunan Tidak Berdampak SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara < 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi IUPHHK-HA Hutan Produksi IUPHHK-HT Sesuai dengan Konversi Ketentuan Perkebunan
    • Hierarki tata ruang Kenapa ada Gap? Padahal Kriterianya sama RTRWN ApakahNasional data yang digunakan berbeda? RTRW Pulau Bagaimana dengan Akuntabilitas data ? Gap Provinsi RTRW Provinsi Apakah ada manipulasi data ? Apakah terjadi manipulasi Analisis?Kabupaten RTRW Kabupaten
    • Pemutihan pelanggaran dalam PP 60 tahun 2012
    • Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 TGHK TGHK UpdateInkonsisten terhadap TGHK•Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) denganTGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK•Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK
    • Gap Kawasan Lindung dan Budidaya di Provinsi Riau100% 89.50% 77.48% 74.90%75% 58.91%50% 40.59%25% 21.32% 21.10% 10.02% 0% Draft RTRWP RTRWN RTRWP 1994 TGHK Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Gap Data
    • Saran• Dibutuhkan verifikasi terhadap data yang dikeluarkan• Dibutuhkan mekanisme untuk perbaikan data yang salah, termasuk mekanisme komplain dari masyarakat/ahli• Perlu didorong peran serta masyarakat dalam melakukan verifikasi data dan informasi.