SlideShare a Scribd company logo

Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008

•
•
Raflis Ssi
Raflis Ssi

Dokumen ini membahas tentang pola pemanfaatan ruang di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen menyebutkan bahwa terdapat 2,3 juta ha izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kriteria lahan dalam PP tersebut, termasuk 1,6 juta ha HTI di kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, serta 725 ribu ha perkebunan di kaw

TechnologyNews & Politics
1 of 12
Download to read offline
Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Latar Belakang ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Sumber: Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Peta Pola Ruang Wilayah Nasional (Di analisis ulang oleh dept Riset dan GIS Kabut Riau)
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. (Pasal 1 Point 9 PP 26 tahun 2008) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Data dan Fakta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hutan Tanaman Industri ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
HTI Pada Kawasan Lindung ,[object Object]
HTI Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas ,[object Object],[object Object],[object Object]
Kawasan Perkebunan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Perkebunan Dalam Kawasan Lindung ,[object Object]
Perkebunan Pada kawasan Hutan Produksi Terbatas ,[object Object]
Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap ,[object Object]

Recommended

Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kejahatan Peta
Kejahatan PetaKejahatan Peta
Kejahatan Petahutanriau
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 

Recommended

Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kejahatan Peta
Kejahatan PetaKejahatan Peta
Kejahatan Petahutanriau
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
presentasi TPTI
presentasi TPTIpresentasi TPTI
presentasi TPTIHafid Saifudin
 
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)npgkuja
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09People Power
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Jhon Blora
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlkteguh soedrajat
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkHeyden Balang
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 

More Related Content

What's hot

Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)npgkuja
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Jhon Blora
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlkteguh soedrajat
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 

What's hot (20)

Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
 
presentasi TPTI
presentasi TPTIpresentasi TPTI
presentasi TPTI
 
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
Tebang pilih tanam indonesia (TPTI)
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipk
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 

Similar to Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008

Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfPP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfBKPHBRPN
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfsabaruddinsabar2
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Penataan Ruang
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiRaflis Ssi
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadwalhiaceh
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Sapik Bubud
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangDeki Zulkarnain
 
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alamPp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alamwalhiaceh
 
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanPp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanwalhiaceh
 
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanPp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanwalhiaceh
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998People Power
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 

Similar to Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 (20)

Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfPP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsi
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
 
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alamPp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
 
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanPp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
 
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutanPp tata guna hutan dan perencanaan hutan
Pp tata guna hutan dan perencanaan hutan
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 

More from Raflis Ssi

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Raflis Ssi
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutRaflis Ssi
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauRaflis Ssi
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanRaflis Ssi
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Raflis Ssi
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one mapRaflis Ssi
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamRaflis Ssi
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRaflis Ssi
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangRaflis Ssi
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauRaflis Ssi
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanRaflis Ssi
 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaKebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
 

More from Raflis Ssi (15)

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambut
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riau
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padang
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaKebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
 

Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.