Analisis Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2001-2015 RAFLIS.SSi Koordinator Program Tata Ruang JIKALAHARI 2007

Aturan Hukum Yang Mengatur Pemanfaatan Ruang di Propinsi Riau Kepmen 137/1986 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi SK Gubernur No 105.a/III/98 tahun 1998 tentang padu serasi RTRWP dan TGHK

Kepmen 137/1986 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan

Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi

SK Gubernur No 105.a/III/98 tahun 1998 tentang padu serasi RTRWP dan TGHK

Pelanggaran oleh Perkebunan Izin Perkebunan dalam kawasan hutan produksi Izin Perkebunan dalam kawasan hutan produksi terbatas Izin Perkebunan dalam kawasan hutan Lindung Pelanggaran oleh HTI Izin HTI dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Izin HTI dalam kawasan hutan Lindung Izin HTI dalam kawasan hutan Produksi konversi Pelanggaran Terhadap SK Mentri Kehutanan No 173/Kpts-II/1986 tentang TGHK

Pelanggaran oleh Perkebunan

Izin Perkebunan dalam kawasan hutan produksi

Izin Perkebunan dalam kawasan hutan produksi terbatas

Izin Perkebunan dalam kawasan hutan Lindung

Pelanggaran oleh HTI

Izin HTI dalam kawasan hutan Produksi Terbatas

Izin HTI dalam kawasan hutan Lindung

Izin HTI dalam kawasan hutan Produksi konversi

Pelanggaran Terhadap Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 1994-2009 Pelanggaran Oleh Perkebunan Kebun dalam kawasan Kehutanan Kebun dalam kawasan Kawasan Lindung Pelanggaran Oleh HTI HTI dalam kawasan Lindung HTI dalam kawasan Perkebunan Pelanggaran Oleh HPH HPH dalam kawasan perkebunan HPH dalam kawasan lindung

Pelanggaran Oleh Perkebunan

Kebun dalam kawasan Kehutanan

Kebun dalam kawasan Kawasan Lindung

Pelanggaran Oleh HTI

HTI dalam kawasan Lindung

HTI dalam kawasan Perkebunan

Pelanggaran Oleh HPH

HPH dalam kawasan perkebunan

HPH dalam kawasan lindung

Pelanggaran Terhadap SK Gubernur Riau Nomor 105.a/III/98 Tentang Paduserasi RTRWP dengan TGHK Pelanggaran Oleh HTI Izin HTI dalam Hutan Lindung Izin HTI dalam Hutan Produksi Terbatas Izin HTI dalam Hutan Produksi Konversi Pelanggaran Oleh Perkebunan Izin Perkebunan dalam Hutan Lindung Izin Perkebunan dalam Hutan Produksi Terbatas Izin Perkebunan dalam Hutan Produksi

Pelanggaran Oleh HTI

Izin HTI dalam Hutan Lindung

Izin HTI dalam Hutan Produksi Terbatas

Izin HTI dalam Hutan Produksi Konversi

Pelanggaran Oleh Perkebunan

Izin Perkebunan dalam Hutan Lindung

Izin Perkebunan dalam Hutan Produksi Terbatas

Izin Perkebunan dalam Hutan Produksi

Perbandingan Kawasan Berfungsi Lindung dalam RTRWP 1994 dan RTRWP 2001-2015 RTRWP 1994 Kawasan Lindung 1.631.078 Ha Kawasan Hutan Produksi yang berfungsi Lindung 2.649.608 H a Total Kawasan berfungsi lindung 4.280.686 ha Draft RTRWP 2001-2015 Kawasan Lindung 2.138.001 Ha Kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung 0 Ha Total Kawasan berfungsi lindung 2.138.001 Ha Catatan: Kawasan Hutan Produksi dalam Draft RTRWP 2001-2015 diarahkan untuk HPHTI, jadi nilai perlindungan kawasan dianggap nol

RTRWP 1994

Kawasan Lindung 1.631.078 Ha

Kawasan Hutan Produksi yang berfungsi Lindung 2.649.608 H a

Total Kawasan berfungsi lindung 4.280.686 ha

Draft RTRWP 2001-2015

Kawasan Lindung 2.138.001 Ha

Kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung 0 Ha

Total Kawasan berfungsi lindung 2.138.001 Ha

Catatan:

Kawasan Hutan Produksi dalam Draft RTRWP 2001-2015 diarahkan untuk HPHTI, jadi nilai perlindungan kawasan dianggap nol

DRAFT RENCANA TATA RUANG 2001-2015 Sudah ada izin yang diberikan baik itu oleh Mentri, Gubernur maupun Bupati pada kawasan yang seharusnya dilindungi menurut aturan perundangan Tidak semua kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam peraturan perundangan dipakai dalam mendelineasi kawasan lindung dengan alasan ketidak lengkapan data . Kondisi Ideal RTRWP Riau 2001-2015 Menurut aturan Peraturan perundangan Dalam mendelineasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pada penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi dijumpai Persoalan: UU 26 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 37 2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) 3.Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (4) 4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sudah ada izin yang diberikan baik itu oleh Mentri, Gubernur maupun Bupati pada kawasan yang seharusnya dilindungi menurut aturan perundangan

Tidak semua kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam peraturan perundangan dipakai dalam mendelineasi kawasan lindung dengan alasan ketidak lengkapan data .

UU 26 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 37

2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) 3.Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal

demi hukum.

(4) 4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kawasan Bergambut Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997, Peraturan Perundangan Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. Sebelum dilakukan riset yang lebih detil untuk membedakan kedalaman gambut 200-300cm dan 300-400cm maka kawasan ini disarankan untuk tetap dipertahankan sebagai Hutan Produksi Terbatas, 827.446 200-400 Cm 1 Kawasan Lindung 1.605.100 > 400 Cm 2 Alokasi Penggunaan Lahan Luas Kedalaman No

Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha

Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati

Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997,

Peraturan Perundangan

Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.

PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.

Fakta Lapangan Tinggi muka air dalam kanal terhadap permukaan gambut sekitar satu meter Kedalaman kanal biasanya 3-6 meter Pada Pinggir Kanal Tidak dijumpai Tanah mineral Dapat disimpulkan bahwa Kedalaman Gambut Lebih dari 3 meter Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997

Dapat disimpulkan bahwa

Kawasan Bergambut Yang Masih berhutan berdasarkan Analisis Citra Landsat Composite 2005 yang dirubah peruntukannya menjadi Kawasan Budidaya Dalam Draft RTRWP 2001-2015 Alasan Perubahan Izin/Konsesi sudah diberikan baik oleh mentri/ gubernur maupun Bupati Menurut Aturan Perundangan UU 26 tahun 2007 Pasal 37 ayat 2 Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin yang dikeluarkan pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannnya batal demi hukum 1.966.207,69 Ha Kawasan bergambut yang sudah dikonversi menjadi perkebunan dan HTI 3 1.231.383,12 Ha Hutan Alam di lahan gambut yang akan hulang 2 684.075,25 Ha Hutan Alam di lahan Gambut 1 Luas Keterangan No

Alasan Perubahan

Izin/Konsesi sudah diberikan baik oleh mentri/ gubernur maupun Bupati

Menurut Aturan Perundangan

UU 26 tahun 2007 Pasal 37 ayat 2

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin yang dikeluarkan pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannnya batal demi hukum

Status dan kondisi areal HTI

458,569 ha atau 23,9% areal HTI tumpang tindih dengan Kawasan Lindung RTRWP 1994 53,869 ha atau 16,3% areal HTI perijinan dari Bupati tumpang tindih dengan Kawasan Lindung RTRWP 1994 Perizinan HTI pada Kawasan Lindung (RTRWP 1994)

864,325 ha / 45% areal HTI berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m 230,624 ha atau 70% areal HTI perijinan dari Bupati berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m Perizinan HTI pada Kawasan Lindung Gambut ( Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990)

Total = 347,921.59 HTI = 148,691 Ha Non HTI = 199,231 347,922 347,922

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1990, Tentang: HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI, tanggal 16 Maret 1990 Pasal 5 (1) Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif. Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3 Penutupan vegetasi berupa non hutan ( semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 Cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar Kepmenhut 21/2001, Poin (b) Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan. Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar. Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar. PP 34/2002, pasal 30 ayat 3 Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada ahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan produksi. Kriteria Areal yang dapat dijadikan HTI “ Tidak berlaku lagi”

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1990, Tentang: HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI, tanggal 16 Maret 1990

Pasal 5

(1) Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif. Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3

Penutupan vegetasi berupa non hutan ( semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 Cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar

Kepmenhut 21/2001, Poin (b)

Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan.

Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka

Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar.

Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

PP 34/2002, pasal 30 ayat 3 Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada ahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan

produksi.

Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a) Kriteria areal hutan yang dapat dilelang untuk dibebani IUPHHK pada hutan tanaman adalah : Lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar pada kawasan hutan produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar pada hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman; Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c) Kriteria areal hutan yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman adalah “Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1) Kriteria areal hutan yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman adalah “Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 38 Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Kepres 32/1990, Pasal 10 dan Kepmenhut 101/2004 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa. Kriteria Areal yang dapat dijadikan HTI “ Masih berlaku”

Terima Kasih