Analisis Rtrwp Riau 2007

Analisis Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2001-2015 RAFLIS.SSi Koordinator Program Tata Ruang JIKALAHARI 2007

Aturan Hukum Yang Mengatur Pemanfaatan Ruang di Propinsi Riau
Kepmen 137/1986 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan
Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi
SK Gubernur No 105.a/III/98 tahun 1998 tentang padu serasi RTRWP dan TGHK

Pelanggaran oleh Perkebunan
Izin Perkebunan dalam kawasan hutan produksi
Izin Perkebunan dalam kawasan hutan produksi terbatas
Izin Perkebunan dalam kawasan hutan Lindung
Pelanggaran oleh HTI
Izin HTI dalam kawasan hutan Produksi Terbatas
Izin HTI dalam kawasan hutan Lindung
Izin HTI dalam kawasan hutan Produksi konversi
Pelanggaran Terhadap SK Mentri Kehutanan No 173/Kpts-II/1986 tentang TGHK

Pelanggaran Terhadap Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 1994-2009
Pelanggaran Oleh Perkebunan
Kebun dalam kawasan Kehutanan
Kebun dalam kawasan Kawasan Lindung
Pelanggaran Oleh HTI
HTI dalam kawasan Lindung
HTI dalam kawasan Perkebunan
Pelanggaran Oleh HPH
HPH dalam kawasan perkebunan
HPH dalam kawasan lindung

Pelanggaran Terhadap SK Gubernur Riau Nomor 105.a/III/98 Tentang Paduserasi RTRWP dengan TGHK
Pelanggaran Oleh HTI
Izin HTI dalam Hutan Lindung
Izin HTI dalam Hutan Produksi Terbatas
Izin HTI dalam Hutan Produksi Konversi
Pelanggaran Oleh Perkebunan
Izin Perkebunan dalam Hutan Lindung
Izin Perkebunan dalam Hutan Produksi Terbatas
Izin Perkebunan dalam Hutan Produksi

Perbandingan Kawasan Berfungsi Lindung dalam RTRWP 1994 dan RTRWP 2001-2015
RTRWP 1994
Kawasan Lindung 1.631.078 Ha
Kawasan Hutan Produksi yang berfungsi Lindung 2.649.608 H a
Total Kawasan berfungsi lindung 4.280.686 ha
Draft RTRWP 2001-2015
Kawasan Lindung 2.138.001 Ha
Kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung 0 Ha
Total Kawasan berfungsi lindung 2.138.001 Ha
Catatan:
Kawasan Hutan Produksi dalam Draft RTRWP 2001-2015 diarahkan untuk HPHTI, jadi nilai perlindungan kawasan dianggap nol

DRAFT RENCANA TATA RUANG 2001-2015
Sudah ada izin yang diberikan baik itu oleh Mentri, Gubernur maupun Bupati pada kawasan yang seharusnya dilindungi menurut aturan perundangan
Tidak semua kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam peraturan perundangan dipakai dalam mendelineasi kawasan lindung dengan alasan ketidak lengkapan data .
Kondisi Ideal RTRWP Riau 2001-2015 Menurut aturan Peraturan perundangan Dalam mendelineasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pada penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi dijumpai Persoalan:
UU 26 2007 Tentang Penataan Ruang
Pasal 37
2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) 3.Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal
demi hukum.
(4) 4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kawasan Bergambut
Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha
Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati
Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997,
Peraturan Perundangan
Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
Sebelum dilakukan riset yang lebih detil untuk membedakan kedalaman gambut 200-300cm dan 300-400cm maka kawasan ini disarankan untuk tetap dipertahankan sebagai Hutan Produksi Terbatas, 827.446 200-400 Cm 1 Kawasan Lindung 1.605.100 > 400 Cm 2 Alokasi Penggunaan Lahan Luas Kedalaman No

Fakta Lapangan Tinggi muka air dalam kanal terhadap permukaan gambut sekitar satu meter Kedalaman kanal biasanya 3-6 meter Pada Pinggir Kanal Tidak dijumpai Tanah mineral
Dapat disimpulkan bahwa
Kedalaman Gambut Lebih dari 3 meter Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997

Kawasan Bergambut Yang Masih berhutan berdasarkan Analisis Citra Landsat Composite 2005 yang dirubah peruntukannya menjadi Kawasan Budidaya Dalam Draft RTRWP 2001-2015
Alasan Perubahan
Izin/Konsesi sudah diberikan baik oleh mentri/ gubernur maupun Bupati
Menurut Aturan Perundangan
UU 26 tahun 2007 Pasal 37 ayat 2
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin yang dikeluarkan pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannnya batal demi hukum
1.966.207,69 Ha Kawasan bergambut yang sudah dikonversi menjadi perkebunan dan HTI 3 1.231.383,12 Ha Hutan Alam di lahan gambut yang akan hulang 2 684.075,25 Ha Hutan Alam di lahan Gambut 1 Luas Keterangan No

Status dan kondisi areal HTI

458,569 ha atau 23,9% areal HTI tumpang tindih dengan Kawasan Lindung RTRWP 1994 53,869 ha atau 16,3% areal HTI perijinan dari Bupati tumpang tindih dengan Kawasan Lindung RTRWP 1994 Perizinan HTI pada Kawasan Lindung (RTRWP 1994)

864,325 ha / 45% areal HTI berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m 230,624 ha atau 70% areal HTI perijinan dari Bupati berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m Perizinan HTI pada Kawasan Lindung Gambut ( Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990)

Total = 347,921.59 HTI = 148,691 Ha Non HTI = 199,231 347,922 347,922

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1990, Tentang: HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI, tanggal 16 Maret 1990
Pasal 5
(1) Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif. Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3
Penutupan vegetasi berupa non hutan ( semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 Cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar
Kepmenhut 21/2001, Poin (b)
Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan.
Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka
Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar.
Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
PP 34/2002, pasal 30 ayat 3 Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada ahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan
produksi.
Kriteria Areal yang dapat dijadikan HTI “ Tidak berlaku lagi”

Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a) Kriteria areal hutan yang dapat dilelang untuk dibebani IUPHHK pada hutan tanaman adalah : Lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar pada kawasan hutan produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar pada hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman; Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c) Kriteria areal hutan yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman adalah “Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1) Kriteria areal hutan yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman adalah “Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 38 Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Kepres 32/1990, Pasal 10 dan Kepmenhut 101/2004 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa. Kriteria Areal yang dapat dijadikan HTI “ Masih berlaku”

Terima Kasih

http://rencanatataruangriau.blogspot.com	99
http://www.slideshare.net	10
http://profiles.friendster.com	6
file://	3
http://search.babylon.com	1

Analisis Rtrwp Riau 2007

by Raflis Ssi on Jul 19, 2007

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

5 Embeds 119

Statistics

Analisis Rtrwp Riau 2007 — Presentation Transcript