akuntabilitas-akuntansi sektor publik

2,559 views

Published on

tugas asp

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

akuntabilitas-akuntansi sektor publik

  1. 1. UNIVERSITAS ESA UNGGUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK -AKUNTABILITAS PUBLIK- RACHMA NADHILA SUDIYONO 2011-12-172 EKONOMI-AKUNTANSI
  2. 2. 1 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Pengertian akuntabilitas publik Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Fenomena yang dapat di amati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, (seperti: pemerintah pusat dan daerah , unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publikterkait dengan perlunya di lakukan transparasi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : a. akuntabilitas vertikal (vertical accountability ) dan b. akuntabilitas horizontal (horizontal accountability ) pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability ) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, pertanggung jawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atau aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa mengadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship, stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa di bebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu kepada pertanggung jawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.
  3. 3. 2 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (turner and hulme,1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya di buat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas publik yang harus di lakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : 1. akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for probity and legality ) 2. akuntabilitas proses (processs accountability) 3. akuntabilitas program (program accountability) 4. akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kejujuran dan akuntansi hukum Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalah gunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain di syaratkan dalam penggunaan sumber dana public. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi menejemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive,dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang di tetapkan, serta sumber-sumber infesisensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambanan dalam pelayanan.
  4. 4. 3 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Akuntabilitas program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang di tetapkan dapat di capai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan akternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan mempertangggung jawabkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecendrungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tsb.Akuntansi sektor publik di tuntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien.Serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. inefisiensi yang di alami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain di sebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behavior dan menejemen yang buruk. Privatisasi Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefesiensi, dan sumber pemborosan Negara. Rendahnya kinerja perusahaan publik di perkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah di banyak Negara sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (nicholls,1991) . inefisiensi yang di alami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain di sebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking dan menejemen yang buruk.
  5. 5. 4 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Tekanan terhadap BUMN dan BUMD : a. regulation and political pressure. b. social pressure c. rent seeking behavior d. economic and efficiency -regulation and political pressure : BUMN / BUMD di tuntut untuk memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah.Tuntutan tersebut di perkuat misalnya dengan adanya perda yang mewajibkan BUMD untuk menyetorkan bagianlaba perusahaan kepada pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah. -social pressure :BUMN / BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat(konsumen) untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. Untuk itu, mekanisme penetapan harga dan subsidi sangat penting. - rent seeking behavior : BUMN / BUMD akan berhadapan dengan orang-orang (oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi, kolusi, dan nepotisme. -economic and efficiency : BUMN / BUMD di sisi lain di tuntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang professional. Focus yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan BUMD. Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan strategi efisiensi agar bisa mejadi entitas bisnis yang tangguh dan professional sehingga memiliki daya saing. Harus di lakukan upaya- upaya efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost management, di lakukan restrukturisasi organisasi, privatisasi, dan rightsizing (downsizing) serta rekrutmen sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik.
  6. 6. 5 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Otonomi daerah Misi utama UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU no.25 tahun 1999 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah desentralisasi. Perkembangan akuntansi sektor publik , khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR nomor XV/MPR/1998 tentang “penyelenggaraan otonomi daerah : pengaturan, pembagian dan pemannfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia” Korelasi antara indeks desentralisasi terhadap kualitas pemerintahan No. KOMPONEN KOEFISIEN KORELASI PEARSON 1 PARTISIPASI PUBLIK KEBEBASAN POLITIK 0,599** STABILITAS POLITIK 0,604** 2 ORIENTASI PEMERINTAH EFISIENSI PERADILAN (JUDICIAL EFFICIENCY) 0,544** EFISIENSI BIROKRASI 0,540** KETIADAAN KORUPSI (ABSENCE OF CORRUPTION) 0,532** 3 PEMBANGUNAN SOSIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (HDI) 0,369* KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN (INVERS DARI KOEFISIEN INI) 0,373* MANAJEMEN EKONOMI INDEPENDENSI BANK SENTRAL 0,327* DISIPLIN MANAJEMEN UTANG (INVERS DARI RASIO UTANG TERHADAP GDP) 0,263 KETERBUKAAN EKONOMI 0,523** GOVERNANCE QUALITY INDEX 0,617** *signifikan pada α = 5% (tes dua arah) **signifikan pada α = 1% (tes dua arah) Sumber : huther and shah (1998) Hasil penelitian huther and shah (1998) di 80 negara menunjukan bahwa desentralisasi memilliki korelasi positif dengan kualitas pemerintahan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kualitas pemerintahan, yang merupakan variable gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan social, dan
  7. 7. 6 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. menejemen ekonomi (makro) berhubungan positif dengan derajat desentralisai. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada di suatu Negara semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan social, dan menejemen ekonomi (mikro) Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,pemerintah daerah di tuntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Indikator dari akuntabilitas publik Sekolah dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet (2005:7): Beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah: 1.Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. 2.Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraanpendidikan di sekolah, dan 3.Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaiamana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal. Berdasarkan uraian di atas penulis tiba pada simpulan bahwa, pertama, akuntabilitas merupakan syarat mutlak bagi penerapan MBS; kedua, akuntabilitas semakin memiliki relevansi dalam dunia pendidikan ketika sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola
  8. 8. 7 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. dirinya sendiri, berdasarkan karakteristik, dan kebolehannya; ketiga, nilai dan kultur, serta matinya perasaan terdesak menjadi faktor penghadang di depan hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas sekolah; keempat, upaya-upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas di sekolah sangat bergantung kepada kemauan dan kemampuan serta visi perubahan warga sekolah mewujudkan akuntabilitas; kelima, akuntabilitas memiliki efek pada pencitraan publik terhadap sekolah. Wujud dari akuntabilitas publik Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Otonomi Daerah dengan azas desentralisasi yang dianutnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.Dalam tugasnya sebagai penyedia pelayanan penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan azas pelayanan, seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.Namun pada kenyataannya penyelenggara pelayanan publik seringkali mengabaikan azas-azas tersebut.Banyak masyarakat yang harus kecewa atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah pemerintah daerah.Penyelenggara pelayanan publik di daerah telah memberi kesempatan masyarakat untuk memberi saran lewat kotak pos, atau telepon interaktif sekedar hanya untuk dikatakan bahwa mereka aspiratif.Sebagian besar penyelenggara pelayanan tidak memanfaatkan komplain yang disampaikan untuk dikelola sebagai masukan penting guna perbaikan organisasi. Mengelola komplain bagi penyelenggara pelayanan publik di daerah adalah sangat penting di era otonomi daerah , karena salah satu prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang bertanggungjawab, dimana wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Otonomi itu sendiri bertujuan mencapai efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, karena prinsip pelayanan publik yang paling efesien seharusnya diselenggarakan oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis paling minimal (Cheema dan Rondinelli dalam Ambar, 2009 : 358). Kebijakan otonomi daerah ditempuh dalam rangka
  9. 9. 8 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (good governance). Dalam penjelasan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah.Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. *Contoh perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang memiliki COMPLAIN MANAGEMENT SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH.untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Menurut Lewis (2005: 9) ruang lingkup pelayanan publik dapat dilihat dari pernyataan “ Public Service refers to agencies and activities tending toward the public side of the continuum. In actuality there is no clear division between public and private. Public service includes quasy governmental agencies and the many non profit organization devoted to community services and to the public interest”. Pelayanan publik mengacu pada agen dan serangkaian aktivitas yang diarahkan pada sisi publik.Sesungguhnya tidaklah jelas pembagian antara publik (umum) dan private.
  10. 10. 9 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Asumsi akuntansi sektor publik Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa berpisah dari lingkungannya, manusia juga memiliki banyak kebutuhan , seperti kebutuhan ekonomi (pangan,sandang,papan), kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan social. Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi ini sekarang menuntut pemerintah dan organisasi sektor public lainnnya untuk mengelola pelayanan public secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik , berdasarkan kebutuhan masyakat ini, perencanaan di susun oleh organisasi publik. Kebutuhan manusia dapat di identifikasikan melalui berbagai teknik.Penggalian data mengenai kebutuhan manusia dapat di lakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat, survey, serta penelitian mendalam. Sebagai contoh, anggota DPR/D, yang melaksanakan “turba” (turun kebawah) atau “jaring asmara” (penjaringan aspirasi masyarakat) di masa reses, akan melakukan penelitian atas “need assessment” ketika merumuskan kebutuhan masyarakat dampingannya sebagai bahan penyusunan perencanaan organisasi. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik di akhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi.Karenanya, organisasi di wajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat di raih dengan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan,audit, serta pertanggungjawaban publik.
  11. 11. 10 Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator- keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D. Kesimpulan Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dalam kompleks di bandingkan dengan sektor swasta.Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat di pahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut di sebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi, perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat di lihat dengan beberapa hal , yaitu : tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggung jawabang, struktur kelembagaan , karakteristik anggaran, stakeholder yang di pengaruhi, sistem akuntansi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Sektor publik sering di nilai negative oleh beberapa pihak,misalnya sebagai sarang infesiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good publik dan corporate governance.

×