Hukum Pajak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hukum Pajak

on

  • 1,908 views

SISTEM PENETAPAN PAJAK YANG BAIK DEMI MENINGKATKAN PENDAPATAN KAS NEGARA DARI SEKTOR PERPAJAKAN

SISTEM PENETAPAN PAJAK YANG BAIK DEMI MENINGKATKAN PENDAPATAN KAS NEGARA DARI SEKTOR PERPAJAKAN

Statistics

Views

Total Views
1,908
Views on SlideShare
1,908
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
35
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hukum Pajak Document Transcript

  • 1. SISTEM PENETAPAN PAJAK YANG BAIK DEMIMENINGKATKAN PENDAPATAN KAS NEGARADARI SEKTOR PERPAJAKANOleh:Febri Abdillah. S ( 090710101041)Andika Swardana ( 090710101147)Sidarta Prawira. D ( 090710101181)Rachardy Andriyanto ( 090710101240)Tigor Indra Herlambang ( 090710101246)FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS JEMBER20131
  • 2. KATA PENGANTARAlhamdulillah Hirobbil ‘Alamin, Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa akhirnyakelompok kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ SISTEM PENETAPANPAJAK YANG BAIK DEMI MENINGKATKAN PENDAPATAN KAS NEGARADARI SEKTOR PERPAJAKAN ” guna dijadikan sebagai pemenuhan tugas atas matakuliah Hukum Pajak.Untuk itu kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada Dosen pengajar, yaitu Ibu Rini Anggraini S.H, M.H. atas pendidikan yang telahdiberikan sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan para pembacasebagai bahan pelengkap yamg komparatif terhadap buku-buku atau makalah-makalah serupayang telah ada, serta diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang pajak dansistem penetapan pajak, sehingga dapat membantu menyebarluaskan kesadaran kewajibanperpajakan terhadap masyarakat.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan para pembacanya.Jember, 26 April 20132
  • 3. DAFTAR ISIJUDUL ……………………………………………………………………………………. iKATA PENGANTAR ……………………………………………………………………. iiDAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… iiiBAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. ..11.1 Latar Belakang ……………………………………………………………....... 11.2 Permasalahan …………………………………………………………………. 41.3 Peraturan Perundang-undangan ………………………………………………. 4BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………………. 52.1 Sistem Penetapan Pajak Yang Baik Dalam Rangka Untuk MeningkatkanPemasukan Pajak Ke Dalam Kas Negara…………………………………............... 52.2 Alternatif Lain Untuk Model System Penetapan Pajak Yang Dapat DijadikanPilihan Untuk Pemerintah Agar Dapat Mengefektifkan Dan MengefesienkanPemungutan Pajak Dalam Rangka Menambah Pendapatan Kas Negara Dari SectorPajak ………………………………………………………………………………..9BAB III PENUTUP ………………………………………………………………………. 173.1 Kesimpulan …………………………………………………………………… 173.2 Saran ………………………………………………………………………….. 22DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………….. 243
  • 4. BAB I. PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangIndonesia adalah negara yang menjunjung hokum dan mempunyai tujuan besar dalamhal untuk mensejahterahkan kehidupan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Indonesiamemerlukan banyak biaya dan pemasukan. Salah satu pemasukan terbesar kas Negara adalahmelalui pajak. Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan darisektor swasta (dalam arti luas) kepada sector pemerintah (kas Negara) berdasarkan Undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsungdan seimbang yang dapat ditunjukan secara individual, dan hasil penerimaan tersebutmerupakan sumber penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintahbaik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 1Indonesia sebagai Negara hokum telah menempatkan landasan pemungutan pajakdalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu pada Pasal 23Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa “segala pajak untuk keperluanNegara harus berdasarkan Undang-undang”. Kemudian dari penjelasan pasal per pasalterlihat bahwa para pendiri negeri ini menyadari sepenuhnya betapa mendasar dan pentingarti peranan pajak untuk kelangsungan hidup Negara. Sehingga asas keadilan dan kepastianhokum perlu diatur secara jelas dan nyata.Sejak Indonesia berhenti bekerja sama dengan IMF (Dana Moneter Internasional)sesuai dengan ketetapan MPR (TAP MPR No. VI/MPR/2002). Oleh karena itu pajak karenadisamping tetap membiayai roda pemerintahan dan pembangunan, juga harus membayarhutang kepada IMF. Untuk itu, pendapatan dari sector pajak perlu ditingkatkan untukmenambah kemampuan keuangan Negara, sehingga tingkat kemandirian pembiayaan1Muqodim “Perpajakan – Buku Satu” , UII Pres dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999, hlm. 24
  • 5. pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Dalam mewujudkan dana secaranasional, warga Negara berkewajiban melakukan peran serta dalam membiayai negara danpembangunan nasional melalui kewajiban membayar pajak sebagai salah satu kewajibanwarga Negara terhadap Negara.2Sedangkan mekanisme kewajiban membayar pajak di Indonesia diatur melalui systemperpajakan, khususnya dalam system penetapan pajak. System pemungutan atau penetapanpajak ini diperlukan untuk mengatur atau menetapkan siapa yang akan menghitung danmenetapkan besaran jumlah pajak terutang. Pada dasarnya terdapat 3 sistem penetapan pajak,yaitu official assessment system, self assessment system, dan with holding system.Official assessment system adalah system pemungutan pajak yang menyatakan bahwajumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan olehaparat pajak, pemerintah atau fiskus. Sedang fiskus bersifat aktif, yaitu melakukanperhitungan jumlah pajak, memberikan ketetapan pajak dan segera memberitahukanketetapan tersebut kepada wajib pajak. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah adaketetapan pajak dari fiskus. Ketetapan pajak tersebut bias bersifat sementara bias juga bersifatfinal.Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang menyatakan bahwajumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajibpajak. Dalam self assessment system, wajib pajak harus aktif untuk memenuhi kewajibanperpajakannya termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.Aparat hanya bertugas member penyuluhan, pembinaan, monitoring dan pengawasan setabertindak sebagai verifikator. Dalam hal yang terakhir ini aparat pajak meneliti apakah2Menurut Pasal 1 Butir 1 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, “Pajak adalah semua jenis pajakyang dipungutt oleh Pemerintahan Pusat, termasuk Bea dan Cukai, dan Pajak yang dipumgut oleh PemerintahDaerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.5
  • 6. perhitungan dan hal-hal yang telah dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus tersebut benaradanya.With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlahpajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan wajib pajakdanjuga bukan aparat pajak. Contoh pihak ketiga yang menghitung pajak yangterutangadalah: konsultan pajak, akuntan publik wajib potong,dan wajib pungut.Self assessment system sebagai system penetapan pajak di Indonesia telah diterapkansejak tax reform tahun 1983, sebelunya pernah diberlakukan official assessment system.Dalam hal menyelenggarakan kedua system penetapan tersebut pemerintah tentunyamengetahui kelebihan dan kekurangannya.Oleh karena itu pemerintah harus menentukan system penetapan pajak yang baik yangdapat menambah penghasilan dalam kas Negara yang dapat digunakan untuk pembiayaanpembangunan nasional dan juga harus/tidak merugikan dan merepotkan wajib pajak untukmembayar pajak agar efisien, cepat dan tepat.Jika memang ada pemikiran untuk mengubah self assessment system, tidak adasalahnya menambahkan alternative system yang lain agar pilihan terhadap system penetapanpajak menjadi lebih banyak. Dengan demikian pemerintah dalam melakukan pemilihan tidakterpaku hanya pada self assessment system dan official assessment system dalam memilihsystem penetapan pajak yang baik. Sehingga dapat menunjang kebijakan perpajakan diIndonesia dan secara realistis dapat meningkatkan pemasukan pajakke kas Negara serta dapatpula meningkatkan pertumbuhan ekonomi.6
  • 7. 1.2 PermasalahanDari pemaparan yang telah diterangkan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskansuatu permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimana seharusnya system penetapan pajak yang baik dalam rangka untukmeningkatkan pemasukan pajak ke dalam kas negara?2. Apa alternatif lain untuk model system penetapan pajak yang dapat dijadikan pilihanuntuk pemerintah agar dapat mengefektifkan dan mengefesienkan pemungutan pajakdalam rangka menambah pendapatan kas Negara dari sektor pajak?1.3 Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetatapan MPR No. VI/MPR/2002 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994(Perubahan Pertama) dan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 (Perubahan Kedua). Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Penglolaan Pajak.7
  • 8. BAB II. PEMBAHASAN2.1. Sistem Penetapan Pajak Yang Baik Dalam Rangka Untuk MeningkatkanPemasukan Pajak Ke Dalam Kas Negara.Dalam kerangka meningkatkan pemasukan pajak ke kas Negara dan menunjangpeningkatan pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah perlu melakukan suatuperubahan dibidang perpajakan khususnya di dalam system penetapan pajak. Yaitu didalam hal kebijakan (peratursn perundsng-undangan perpajakan) semestinya harusmengatur system perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembanganperekonomian saat ini dan di masa yang akan dating. Oleh karena itu pemerintah, dalammenjalankan fungsi pajak, salah satunya tentu membutuhkan system penetapan pajakyang efisien, fleksibel,relistis dan integrated dengan system/subsistem secara internaldan system yang lain secara eksternal (dengan peradilan pajak) dalam menunjangkebijakan pendapatan Negara (fiscal/policy).Dalam system perpajakan sevara integralmenyeluruh (integrated-komprehensif),administrasi pajak (fiskus) harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perudang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan pemerintah dalam melakukanpemungutan pajak dan bagi wajib pajak (WP)3terdapat kemudahan dalam melakukan3Wajib Pajak menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan(KUP) sebagaimana telah diubah (Perubahan Kedua) dengan UU No. 16 tahun 2000 yang berbunyi “WajibPajakadalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan8
  • 9. kewajibannya. Kemudahan tersebut dikemukakan oleh Fritz Neumark yaitu ease ofadministration and compliance yang dibagi menjadi empat persyaratan, sebagai berikut:a. The requirement of clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan,antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan pajak harusdibayar, dimana harus dibayar, hak-hak WP, sanksi hokum bagi WP maupun bagipejabat pajak (kurif-pen) dan sebagainya.b. The requirement ofcontinuity, yaitu menyangkut perlunya kesinambungankebijaksanaan, karena peraturan perundang-undanagn kemungkinan dapat berubah-ubah dan bervariasi, tetapi tetap dalam kerangka kebijakkan umum perpajakan.c. The requirement of economy, yaitu menghendaki organisasi dan administrasi pajak(fiskus) diadakan seefisien mungkin, karena biayya dan tenaga yang dikoobarkanuntuk pemungutan pajak harus seimbang, dalam hal efisiensi itu bukan hanya darisegi fiskus, tapi juga dari segi WP.d. The requirement of convenience, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakankewajiban perpajakan WP merasa senang, maksudnya tidak mersa tertekan, merasadiburu kewajiban membayar pajak atau merasasenang karena tidak dipersulit dalammemperoleh kembali kelebihan membayar pajak.Selanjutnya official assessment system yang dalam artiannya adalah pejabatpajak berkewajiban menetapkan berapa sesungguhnya jumlah pajak terutang yang harusdibayar WP. Berbeda dengan self assessment system yaitu WP berkewajibanmenghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yangterutang. Tapi, kedua system penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetapditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajaktertentu”.9
  • 10. memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah Dalam bentuk pemeriksaan denganmaksud menguji kepatuhan para WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Dalam official assessment system pemeriksaan pajak dilakukan secara pre audit,sedangkan self assessment system dilakukan secara post audit. Kecuali itu pemeriksaanpajak merupakan salah satu sub system dari system pemungutan pajak pada umumnyadan juga sub system dari pelaksanaan self assessment system atau official assessmentsistem.Pemerikasan dalam fungsinya merupakan salah satu alat yang diperlukan dalammelaksanakan manajen perpajakan. Khususnya dalam self assessment ada ketentuanbahwa pelaporan WP dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar,kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan (tidak demikian dalam halnya officialassessment system, yaitu benar atau tidak menurut WP berdasarkan laporan SPT dengantanpa kecuali harus diperiksa oleh pejabat pajak). Pembuktian itu dilakukan melaluiserangkaian kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Selanjutnya, hasil pemeriksaanditunjukan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang bagi WP yangkebetulan diperiksa, pemeriksaan pada prinsipnya mengumpulkan bahan-bahan untukdijadikan dasar menerbitkan Surat Ketetapan dan tujuan lain yang berkaitan denagnadministrasi pajak. Kecuali itu, pemeriksaan bukan suatu aktifitas yang bersifatincidental, tapi pemeriksaan merupakan suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan,hanya pemeriksaan sebaiknya jangan dilakukan secara acak, untuk itu diperlukannyasuatu system.System merupakan kombinasi atau rangkaian dari bagian-bagian khusus ataubagian-bagian lain ataupun unsur-unsur dalam suatu keseluruhan yang masing-masingbekerjasama secara rasional untuk melakukan suatu maksud dan antara bagian-bagianitu tidak terpisahkan. Dalam suatu system yang baik tidak boleh terjadi suatu10
  • 11. pertentangan atau bentuean antar bagian yang satu dengan yang lainnya dan juga tidakboleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bbagian-bagianitu, sebagai suatu kebulatan maka setiap masalah dappat diselesaikan sendiri.Setiap penetapan yang menjadi pilihan mestinya dikaitkan dengan pembenahanaspek-aspek lainnya, baik secara internal maupun secara eksternal.untuk itu, dalammelakukan pilihan terhadap system penetapan pajak semestinya tidak dilakukan secaraparsial, hanya dibatasi pada system penetapan pajak semata, tetapi pembenahan harussecara integral-menyeluruh dengan system/subsistem secara internal dan mencakupbidang di luar system perpajakan (secara eksternal dengan system peradilanpajak).Dengan demikian, dari segi hokum administrasi Negara (hokum pajak, akanmemungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan melindungi wargaterhadap sikap tindak administrasi Negara (dalam arti mengatur kehidupan warganyaketika mengeluarkan keputusan berbentuk ketetapan-ketetapan yang menimbullakanakibat hokum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri.Karena itu system penetapan pajak yang akan menjadi pilihan harus konsisten dansaling mendukung dengan system perpajakan pada umumnya. System penetapan pajak(system manapun yang akan dipilih) secara internal sebaiknya disinkronisasikan dengansystem/ subsistem yang lain misalnya:1. System penggolongan WP, yaitu WP dibagi menjadi dua golongan, terdiri dari WPpengusaha besar dan WP pengusaha golongan kecil;2. System pemungutan pajak, yaitu dalam mengatur system memungut pajak harussesuai dengan asas dan kaidah-kaidah hokum pajak (hokum positif) yang bersifatrealistic;11
  • 12. 3. Sub system pemeriksaan, dalam menerapkan pemeriksaan secara kualitas harus dapatdipertanggungjawabkan.4. System keberatan (fungsi peradilan yang diselenggarakan oleh pemerintah), padaprinsipnya setiap keputusan yang memenuhi persyaratan sebagai suatu ketetapan(beschiking) seharusnya menjadi objek sengketa pajak (tidak ada pengecualian).Sedangkan secara eksternal, yaitu konsisten dengan system peradilan pajak,disamping system keberatan (upaya administrasi) yang wewenangnya adapadapemerintah (eksekutif). Namun, tetap ada korelasinya dengan proses penyelesainpajak berikutnya, karena pengertian peradilan administrasi dalam arti luas, yaituperadilan administrasu murni mencakup upaya administrasi (prosedur keberatan).Sedangkan Banding wewenangnya ada pada badan peradilan, yaituPengadilan Pajak.Disamping itu masih ada tahapan proses penyelesaian sengketa pajakditingkat kasasiyang menjadi wewenang MA (sekarang belum dimungkinkan menurut UU PengadilanPajak). Sebab, MA sebagai pengadilan tertinggi Negara secara universal melakukansalah satu fungsinya, yaitu mellakukan kntrol terhadap tindakan Administrasi Negara(dirjen pajak) dalam hal melakukan pemeriksaan penerapan hokum atas setiapkeputusan dalam bentuk surat ketetapan pajak (beschikking) yang dikuatkan olehputusan Pengadilan Pajak. Untuk jelasnya dapat dilihat Pasal 3 ayat (1).10 ayat (2), (3),dan (4), UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakimansebagaimana diubah oleh UU No. 35 tahun 1999.2.2. Alternatif Lain Untuk Model System Penetapan Pajak Yang Dapat DijadikanPilihan Untuk Pemerintah Agar Dapat Mengefektifkan Dan Mengefesienkan12
  • 13. Pemungutan Pajak Dalam Rangka Menambah Pendapatan Kas Negara DariSector Pajak.Pemerintah dalam menentukan kebijakan system perpajakan yang tepat,tentunya dengan maksud untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutanpajak dalam kerangka meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak. Hal inisejalan dengan perkembangan usaha agar dapat mendukung kebijakan pendapatanNegara (fiscal policy) namun tetap memberikan keadilan dan kepastian hokum dalammewujudkan kepercayaan masyarakat. Kepastian hokum dalam hokum administrasiNegara diperuntukan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Negara.Sebabnya, menyimpang dari pelaksanaan tugas pemerintah yang ‘bersih’, maka secarapreventif akan dapat dicegah dan secara represif penyimpangan tersebut harus adasanksi hukumnya. Selain itu, WP tidak diperlakukan sebagai objek, tapi subjek yangharus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan.olehkarena itu, system perpajakan khususnya system penetapan pajak, harus dapatmengekspresikan adanya kepastian hokum, keadilan dan kemudahan agartanggungjawab WP dalam memenuhi kewajiban perpajakkan dapat dilakukan sesuaiperaturan perundang-undangan perpajakan.Pemerintah pernah menerapkan system penetapan pajak dengan officialassessment system dan self assessment system. Tentunya pengalaman pemerintah dalammenerapkan kedua system tersebut dapat mengetahui persis kelebihan dankekurangannya. Tapi, jika pemerintah berkeinginan untuk mengubah self assessmentsystem tidak ada salahnya sebagai bahan pertimbangan untuk menambahkan alternativeselain dari kedua system tersebut. Misalnya dengan memodifikasi self assessmentsystem atau menggabungkan self assessment system dan official assessment system.Untuk itu, perlu menyederhanakan golongan WP menjadi dua golongan, dengan asumsi13
  • 14. bahwa subjek pajak di Indonesia yang membayarkewajiban perpajakan diperkirakandari golongan pengusaha besar (golongan satu) lebih kurang sebanyak 20% dangolongan pengusaha menegah dan kecil (golongan dua) sebanyak 80%. Denagndemikian diharapkan alternative tambahan system penetapan pajak dibawah ini, dapatdijadiakan bahan pertimbangan yang realistis untk diterapkan pada saat ini dan masayang akan datang, yaitu sebagai berikut:Model system pertama, yaitu system penetapan pajak dengan individual selfassessment system yang Murni dan self assessment system per-kelompok, system sepertiitu diterapkan di Jepang dan Korea. Dalam hal menyederhanakan golongan WP menjadidua golongan, diperlakukan supaya memudahkan bagi Dirjen Pajak untuk melakuaknpengawasan hdalam bentuk pemeriksaan yang diterapkan berbeda berdasarkangolongan WP, yaitu sebagai berikut:a. Golongan Satu, yaitu individual self assessment system murni diberlakukan terhadapmereka yang berstatus pengusaha besar, jumlahnya relative kecil serta tidak menjadimasalah jika diwajibkan membuat laporan keuangan perusahaaan yang di audit olehakuntan public. Kemudian, menghitung, memperhitungkan, mengisi SuratPemberitahhuan Pajak Tahunan berikut lampirannya dan membayar sendiri hutangpajaknya. Dirjen Pajak (Pejabat Pajak) melakukan pengawasan dalam bentukpemeriksaan (post audit) terhadap WP yang termasuk golongan satu tersebut haruslahbenar-benar secara professional dan disesuaikan dengan sector usaha dari masing-masing WP. Dengan demikian diharapkan kualitas dari hasil pemeriksaan akansemakin optimal.b. Golongan Dua, yaitu self assessment system per-kelompok diberlakukan terhadapmereka yang berstatus WP pengusaha menengah dan kecil, jumlahnya relative lebih14
  • 15. banyak. WP golongan dua ini diharuskan bergabung dalam suatu asosiasi pengusahaatau profesi, misalnya asosiasi pengusaha sepatu, profesi pengacara, Dokter, Notarisdan sebagainaya. Dirjen pajak harus mengadakan koordinasi dengan masing-masingasosiasi dalam menentukan, misalnya, beberapa prosentasekeuntungan bersih rata-ratayang diperoleh dari usahapara anggota yang tergabung dalam suatu asosiasi,bagaimana mennentukan tiongkat dari peringkat (ranking) dari masing-masinganggota asosiasi akanlebih mudah diarahkan dalam menghitung dan mengisi SPTtahunan serta masing-masing dapat membayar sendiri hutang pajaknya.Model system kedua, yaitu system penetapan pajak yang menggabungkann selfassessment system dan official assessment system per-individual. Model system keduaini, pada prinsipnya tetap menyederhanakan golongan WP menjadi 2 (dua) golonganuntuk memudahkan bagi Pemerintah (Dirjen Pajak) melakuakan pengawasan dalambentuk pemeriksaan yang akan diterapkan berbeda berdasarkan Golongan WP, yaitudapat di golongkan sebagai berikut:a. Golongan Satu, yaitu self assessment system diberlakukan terhadap WP pengusahabesar dan bonafid yang jumlahnya relative kecil serta diwajibkan membuat laporankeuangan perusahaaan yang di audit oleh akuntan public. Kemudian, menghitung,memperhitungkan, mengisi Surat Pemberitahhuan Pajak Tahunan berikut lampirannyadan membayar sendiri hutang pajaknya. Dirjen Pajak (Pejabat Pajak) melakukanpengawasan dalam bentuk pemeriksaan (post audit) terhadap WP yang termasukgolongan satu tersebut haruslah benar-benar secara professional dan disesuaikandengan sector usaha dari masing-masing WP. Dengan demikian diharapkan kualitasdari hasil pemeriksaan akan semakin optimal.15
  • 16. b. Golongan Dua, yaitu self assessment system per-individual diberlakukan terhadapmereka yang berstatus WP pengusaha menegah dan kecil yang jumlahnya relativebanyak. WP golongan dua itu diharuskan menghitung, memperhitungkan, mengisiSurat Pemberitahuan Pajak Tahunan berikut lampirannya. Sedangkan audit olehKantor Akuntan Publiik tidak dipersyaratkan terhadap laporan keuangan perusahan.Dirjen Pajak melakukan pengawasan dalam bentuk melakukan pemeriksaan (preaudit) dalam rangka menetapkan berapa besarnya pajakyang terhutang berdasarkanSPT berikut lampirannya, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebutditerbitkan keputusan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak.Adapun persamaan dan perbedaansistem penetapan pajak Model SistemPertama dan Model Sistem Kedua adalah sebagai berikut:1. Kedua system model ini pada prinsipnya sama-sama memberlakukan Self assessmentsystem terhadap golongan satu, yaitu WP pengusaha besar. Dalam mekanismenya,WP menghitung dan memperhitungkan hutang pajaknya serta mengisi danmelaporkan SPT tahunan berikut lampiran ke Kantor Pelayanan Pajak, dan LaporanSPT dianggap benar kecuali dapat dibuktikan terjadi kesalahan. Pembuktiktian itudilakukan melelui kegiatan pemeriksaan (post audit) oleh Dirjen Pajak dalam jangkawaktu tertentu. Jika Dirjen Pjak menetapkan WP harus diperiksa, maka WP tersebutberarti telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturanyang berkaitan dengan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut olehDirjen Pajak diterbitkan keputusan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak. Apabila WPmenolak Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka dapat mengajukan mekanismeprosedur keberatan ke Dirjen Pajak, Banding ke Pengadilan Pajak dan Upaya HukumKasasi ( sekarang tidak dimungkinkan menurut UU Pengadilan Pajak) sertaPeninjauan Kembali sebagai upaya hokum luar biasa ke Mahkamah Agung.16
  • 17. 2. Sedangkan perbedaannya, system penetapan pajak kedua system model khususnyaterhadap Golongan Dua, yaitu WP pengusaha menengah dan kecil, sebagai berikut:a) Dalam system model pertama yang mengharapkan self assesment per-kelompokterhadap WP pengusaha menengah dan kecil, yaitu setelah WP menghitung danmemperhitungkan pajak yang terhutang serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunanberikut lampirannya ke Kantor Pelayanan Pajak, Dirjen Pajak tidak perlu melakukanpengawasan dalam bentuk pemeriksaan (post audit maupun pre audit) terhadap WPtersebut, karena pengawasannya telah terwakili dengan adanya koordinasiantaraDirjen Pajak dengan masing-masing asosiasi. Di samping itu, perhitungan pajak(hutang pajak) WP dianggap final berdasarkan laporan SPT berikut lampirannya danbukti lunas pembayaran pajak terhutang yang telah diserahkan ke Kantor PelayananPajak.b) Dalam system model kedua yang menerapkan official assessment system terhadap WPpengusaha menengah dan kecil, Dirjen Pajak menerapkan mekanisme pemeriksaan(pre audit) dalam kerangka menentukan berapa seharusnya terhutang pajak.Kemudian, Dirjen Pajak membuat keputusan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak.WP, jika menolak atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka dimungkinkanmengajukan prosedur keberatan ke Dirjen Pajak, Banding ke Pengadilan Pajak danUpaya Hukum Kasasi ( sekarang tidak dimungkinkanmenurut UU Pengadilan Pajak)serta Peninjauan Kembali sebagai upaya hokum luar biasa ke Mahkamah Agung.3. Disamping itu, bagi WP dari kalangan pengusaha menegah dan kecil pada SistemModel Pertama dan Sistem Model Kedua agar tidak dianggap mereduksi hakhukumnya, maka dibuka kemungkinan bagi setiap WP yntuk dapat memilih secara17
  • 18. bebas bila ingin menerapkan self assessment system secara penuh dengan syarat harusmengajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak.Selanjutnya, apabila memilih Sitem Model Pertama, yaitu bagi Golongan Duaterhadap WP pengusaha menengah dan kecil, maka tunggakan hutang pajak relativetidak ada dan bahkan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya, karena asosiasi akanmemungut iuran dari para anggotanya sebagai pengganti biaya. Dirjen Pajak, praktishanya akan mengurus WP golongan satu, yaitu WP pengusaha besar, sedangkan WPGolongan Dua, yaitu WP pengusaha menengah dan kecil dapat mengurus sendiri yangdilakukan oleh asosiasi. Tapi, jika memilih Model Sistem Kedua, maka dapat dipastikanakan mengeluarkan biaya yang besar bila dibandingkan dengan Sistem Model Pertama,karena pemerintah disamping melakukan pengawasan terhadap WP Golongan Satu,yaitu WP pengusaha besar, juga termasuk WP Golongan Dua, yaitu WP pengusahamenengah dan kecil yang jumlahnya relative lebih besar. Tetapi sebaiknya dari keduasystem model tersebut semestinya menerapkan perencanan dan mekanisme controlsecara preventif maupun represif.Dengan demikian, kedua Model Sistem tersebut diatas dapat dijadikan bahanperbandingan dengan self assessment system dan official assessment system sekaligusdapat dijadikan pertimbangan sebagai alternative untuk dipilih mana system penetapanpajak yang tepat dang menguntungkan serta efisien dan efektif. Hal tersebut berkaitandengan masalah merealisasikan pemungutan pajak (tax return guidance system) yangakan diselanggarakan oleh pemerintah serta dipatuhi oleh WP penuh kesadaran untukkepentingan bangsa dan Negara Indonesia.Bagi WP yang akan mengajukan prosedur keberatan maupun banding atas Suratketetapan pajak dan tunggakan hutang pajak, dengan sendirinya menjadi relative akan18
  • 19. berkurang. Karena dalam system penetapan pajak di sisi internal secara tidak langsungtelah dibatasi dengan melakukan penyederhanaan Golongan WP, makapenumpukanperkara (dalam prosedur keberatan) akan relative menjadi berkurang dalam prosespenyelesaian sengketa pajak yang diselenggarakan Dirjen Pajak, serta relative hanyaWP pengusaha bbesar saja yang akan mengajukan keberatan. Pada Sistem ModelPertama, yaitu WP Golongan Dua bagi WP pengusaha menengah dan kecil, yangmengisi SPT dan melunasi hutang pajak serta menyerahkan ke Kantor Pajak adalahbersifat final.Namun, pada Sistem Model Kedua, yaitu WP Golongan Dua bagi WPpengusaha menengah dan kecil, Dirjen Pajak dalam pemmeriksaan tetap akan membuatkeputusan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak terhadap para WP walaupundimungkinkan unyuk mengajukan prosedur keberatan. Tetapi dapat dipastikan kualitasdari Surat Ketetapan Pajak tersebut, tentunya akan diuji di lembaga keberatan dansekaligus merupakan kesempatan bagi Dirjen Pajak untuk melakukan melakukankoreksi. Lebih lanjut lagi secara eksternal keputusan yang dibuat oleh dirjen pajakdalam bentuk Surat Ketetapan Pajak yang akan dikontrol oleh pengadilan pajak danrelative hanya WP pengusaha besar saja (baik dalam Sistem Model Pertama dan SistemModel Kedua) yang akan mmengajukan Prosedur Keberatan, Banding ke PengadilanPajak dan Upaya Hukum Kasasi (sekarang tidak dimungkinkan menurut UU PengadilanPajak) serta Peninjauan Kembali sebagai upaya hokum luar biasa ke Mahkamah Agung.19
  • 20. BAB III. PENUTUP3.1 KesimpulanDari permaslahan yang telah diuraikan dalam pembahasan diatas maka dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut:1) System penetapan pajak yang baik itu, disamping harus memilih yang mudah bagipemerintah, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP),juga harus menguntungkan pemerintah. Untuk itu, system penetapan pajak mestinyamempunyai landasan instrumental, yaitu daya guna (efektif) bagi administrasi pajak(fiskus) dan juga efisien bagi administrasi Wajib Pajak (WP).2) Model system penetapan yang dapat dijadikan alternative pilihan oleh pemerintahyaitu terdapat dua model, Sistem Model Pertama penetapan pajak yaitu dengan20
  • 21. individual self assessment system yang Murni dan self assessment system per-kelompok, dan Sistem Model Kedua yaitu system penetapan pajak yangmenggabungkann self assessment system dan official assessment system per-individual. Kedua model dapat dijadikan sebagai pertimbangan selain self assessmentsystem dan official assessment system dalam memilih alternative system penetapanpajak yang kondusif dan dapat menunjanag peningkatan pemasukan pajak kekasNegara dan dapat pula menunjang perekonomian Negara.Selain itu demi mewujudkan sebuah system pemerintahan yang baik (goodgovernment), Pemungutan atas pajak harus tetap berlandaskan pada Undang – Undangdasar 1945 pasal 23 ayat 2, serta harus memenuhi syarat - syarat pemungutan pajaksehingga pemngutan pajak dapat menjadi lebih terasa ideal, adapun syarat - syarat ataspemungutan pajak yang dimaksud adalah :• Pemungutan pajak harus adil.Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untukmenciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undanganmaupun adil dalam pelaksanaannya.Contohnya:1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagaiwajib pajak3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan beratringannya pelanggaran• Pengaturan pajak harus berdasarkan UU.21
  • 22. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yangbersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa halyang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:• Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebutharus dijamin kelancarannya.• Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.• Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.• Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggukondisi perekonomian, baik kegiatan produksi,perdagangan, maupun jasa.Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat danmenghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil danmenengah.• Pemungutan pajak harus efesien.Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harusdiperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biayapengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhanadan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalamikesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segiwaktu.• Sistem pemungutan pajak harus sederhana.22
  • 23. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalampungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalammenghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positifbagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin engganmembayar pajak.Contoh :• Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.• Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.• Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangandisederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badanmaupun perseorangan (pribadi).Dan dilain pihak perhatian atas asas – asa pemungutan pajak juga menjaditanggung jawab pemerintah yang harus selalu ditegakkan sehingga dapat terciptasebuah parameter yang sempurna dalam hal pemungutan yang pajak, asas – asapemungutan pajak tersebut antara lain :• Equality : Dimana dalam hal pemungutan pajak tersebut, pemerintah mampumemposisikan para wajib pajak (WP) yang dalam melaksanakan kewajibannyakepada Negara haruslah sebanding dengan kemampuannya, sehingga kepentinganatas kesejahteraan rakyat dapat tetap terjaga.• Certainty : Dimana pemerintah dapat menetapkan jaminan atas kepastian pemungutanpajak bagi para wajib pajak (WP), yang mana para wajib pajak harus jelas dan pastiakan segala hal tentang aturan main tentang pemungutan pajak (hokum / legalitas23
  • 24. pajak), waktu akan kapan pemungutan dan kewajiban membayar pajak itu harusdilakukan, jumlah kuantitas atas pemungutan pajak tersebut, cara dan prosedurbagaimana pajak tersebut dibayarkan serta tempat dimana pajak itu dibayarkan.• Confinient Of Payment : Dimana Negara yang dalam hal ini adalahpemerintah,dianggap perlu untuk menciptakan sebuah ritme psikologis ataspembayaran pajak kepada para wajib pajak (WP) agar dapat lebih menyenangkanyakni pemungutan atas pajak dilakukan pada saat yang paling tepat pada para wajibpajak (wp)• Effisien : Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan standarisasi atgas jaminanbahwa baiaya pemungutan pajak sebaiknya tidak lebih besar dari pendapatanpemungutan pajak.Dilain hal Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupanbernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakansumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaranpembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:1. Fungsi anggaran (budgetair).Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakanpembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaanpajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaanpembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalamnegeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun24
  • 25. harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakinmeningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.2. Fungsi mengatur (regulerend).Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupunluar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangkamelindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggiuntuk produk luar negeri.3. Fungsi stabilitas.Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yangberhubungan dengan stabilitas harga sehinggainflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisadilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.4. Fungsi redistribusi pendapatanPajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semuakepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapatmembuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkanpendapatan masyarakat.3.2 SaranDari Sistem Penetapan Pajak yang pernah berlaku di Indonesia, pemerintahdapat berkaca dan dapat membetulakan system penetapan pajak mana yang akan25
  • 26. merugikan Negara maupun rakyat atau Wajib Pajak. Maka dengan adanya keduaalternative tersebut merupakan tambahan alternative system penetapan pajak denganpendekatan melalui penyederhanaan Golongan WP (Sistem Penggolongan WP), yaituWP pengusha besar dan pengusaha menengah dan kecil, yang dijadikan asumsi sebagaipendekatan dalam menerapkan system penetapan pajak. Mudah-mudahan dapatdijadikan alternative pilihan, dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memilihsystem penetapan pajak yang dapat meminimalisir masalah yang mungkin timbul, baikbagi Pejabat pajak dalam melakukan penetapan dan/atau pemeriksaan pajak serta bagiWP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu untuk meminimalisirkemingkinan penyimpangan yang dilakukan olehh pejabat pajak maupun WP yangbertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sekaligus akanmerugikan Negara.Dan selanjutnya pengembangan atas system penetapan pajak tersebut haruslahmampu berjalan sejajar dengan cara pemungutan pajak yang aplikatif dan sewajarnyayang berjalan seirama berdasar syarat dan asas – asas pemungutan pajak. Sehinggatercipta sebuah system penetapan pajak yang berimbang dan ideal serta mampu dandapat memenuhi fungsi dan tujuan – tujuan utama Negara atas pajak.26
  • 27. DAFTAR PUSTAKAChidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993.Mata Kuliah Hukum Pajak, Catatan – Catatan Kuliah, 2013Muqodim, Perpajakan – Buku Satu , UII Pres dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999Pudyatmoko Y.Sri, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Penerbit Andi, 2008Rochmat Soemitro, Asas-asas Hukum Perpajakan, Bina Cipta, Bandung, 1991.27