Pendekatan perencanaan pembangunan

14,541 views

Published on

0 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendekatan perencanaan pembangunan

  1. 1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan NKRI Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top-down & Bottom-up Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
  2. 2. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tertera dalam Penjelasan Umum UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Poin 3. Proses Perencanaan  Pendekatan POLITIK  Pendekatan TEKNOKRATIK  Pendekatan PARTISIPATIF  Pendekatan TOP-DOWN  Pendekatan BOTTOM-UP
  3. 3. Pendekatan POLITIK
  4. 4. PENDEKATAN POLITIK  adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik  Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Pasal 5 poin (2).  “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif” Visi, Misi & Program Calon Kepala Daerah menjadi RPJM-D setelah ybs terpilih menjadi Kepala Daerah  Merupakan Instrumen Pendekatan Politik Perencanaan Pembangunan
  5. 5. Visi Misi Program Calon Kepala Daerah (tetap mengacu RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Rencana turunan (RKPD, Renja, R enstra- SKPD, dll) Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelaksanaan Pembangunan Evaluasi & Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Pendekatan Politik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
  6. 6. Pendekatan TEKNOKRATIK
  7. 7.  Penjelasan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Poin 3. Proses Perencanaan  Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. PENDEKATAN TEKNOKRATIK
  8. 8. PENDEKATAN TEKNOKRATIK  Teknokratik : menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya pada negara oleh kelompok teknokrat (diadaptasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia)  Teknokrat : cendekiawan yg berkiprah dalam pemerintahan (diadaptasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia)  Cendekia = orang pandai dalam suatu bidang ilmu, ciri –ciri : menguasai suatu bidang ilmu/teknologi  Adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat melibatkan-mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi  Perencanaan dilakukan oleh perencana profesional sesuai ilmu perencanaan pada bidang-bidangnya (perencanaan anggaran, perencanaan tata ruang, perencanaan pengembangan sistem informasi, dll)
  9. 9. PENDEKATAN TEKNOKRATIK Perencanaa n & Desain Jembatan Suramadu Pengemban gan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Penerapan Zoning Regulation, dipantau oleh BKPRD Pengemban gan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kajian Rencana Pengemban gan Geotermal Contoh Implementasi ilmu dan teknologi dalam Perencanaan Pembangunan & Pelaksanaannya Pengemban gan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kajian dan rencana Mitigasi Provinsi
  10. 10. Pendekatan PARTISIPATIF
  11. 11.  Merupakan salah satu dari 3 pilar good governance, yaitu : akuntabilitas, transparansi dan partisipatif  Pendekatan Partisipatif : Perencanaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) difokuskan pada masyarakat luas  Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat. (Abe 2002:81)  Proses di mana para stakeholders mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka (World Bank) PENDEKATAN PARTISIPATIF
  12. 12.  Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Pasal 2 : “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :”  Poin (4) d : mengoptimalkan partisipasi masyarakat; ...  Pasal 9  Baik RPJP, RPJM N/D & RKP/RKPD diamanatkan untuk melalui tahapan “musyawarah perencanaan pembangunan” atau biasa disingkat Musrenbang  Pasal 11 & 16  Baik untuk RPJP & RPJM N/D, Musrenbang diamanatkan untuk mengikutsertakan masyarakat  Penjelasan, Poin 3. Proses Perencanaan  Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. PENDEKATAN PARTISIPATIF
  13. 13. MUSRENBANG ? “MUSYAWARAH “  MELIBATKAN PARA PIHAK  UNTUK APA? BERKEMBANG DARI TERMINOLOGI “RAKORBANG “  “RAPAT”  HANYA SATU PIHAK “APARATUR”) TURUT SERTA MENGUSULKAN , MEMUTUSKAN, PENGAWALAN PROGRAM ( PARTISIPASI/BOTTOM –UP PROSES  MENJADI “MAINSTREAMING/PENGARUSUTAMAAN” NILAI DEMOKRASI YANG LUAR BIASA  POLITICAL VALUE , SOCIAL CAPITAL & SOCIAL PARTICIPATION 2013 DI JATIM • 8.506 MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DI BULAN JANUARI • 657 MUSRENBANG KECAMATAN DI BULAN FEBRUARI • 38 MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA DI BULAN MARET •1 MUSRENBANG PROVINSI DI APRIL KETERLIBATAN MASYARAKAT/PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STABILITAS FUNDAMENTAL PEMBANGUNAN JAWA TIMUR + 450.000 Orang berdemokrasi + 50.000 Orang berdemokrasi + 10.000 Orang berdemokrasi + 600 Orang berdemokrasi
  14. 14. Pendekatan TOP-DOWN & BOTTOM-UP
  15. 15.  Penjelasan, Poin 3. Proses Perencanaan  “Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.”  Pendekatan yang mengakomodasi substansi-substansi perencanaan pembangunan untuk diakomodasi secara vertikal dalam kelembagaan sehingga perencanaan pembangunan nasional terselenggara secara seksama PENDEKATAN TOP-DOWN DAN BOTTOM-UP
  16. 16.  Secara bahasa Top-Down berarti Atas-Bawah  Pendekatan dengan inisiatif organisasi/unit/lembaga “ATAS” yang ditindaklanjuti-diterjemahkan ke “BAWAH”  Sifat-sifat :  Substansial dari pusat ke daerah ke daerah yang lebih mikro lagi  Membawa substansi yang bersifat makro dan/atau regional  Sumber utamanya : visi misi Presiden/Kepala daerah (politis), prosesi internal Kementerian/Lembaga/SKPD  Cenderung bersifat target-oriented (berorientasi menuju suatu target capaian)  Cenderung bersifat strategis dan bertujuan jangka panjang PENDEKATAN TOP-DOWN
  17. 17.  Kebalikan dari Pendekatan Top-Down  Secara bahasa Bottom-Up berarti Bawah-Atas  Pendekatan dengan inisiatif organisasi/unit/lembaga “BAWAH” yang ditindaklanjuti-diterjemahkan ke “ATAS”  Sifat-sifat :  Substansial dari daerah mikro ke daerah yang lebih luas (regional) ke pusat  Membawa substansi yang bersifat mikro dan/atau lokal  Sumber utamanya : swasta, NGO, suara masyarakat  Cenderung bersifat trend-oriented (didasarkan suatu tren perkembangan)  Cenderung bersifat responsif dan bertujuan jangka pendek PENDEKATAN BOTTOM-UP
  18. 18. Instrumental (Policies) Participative •Strategi Nasional •Strategi Regional •Responsive & Action •Problem Solving •Target Oriented •Long Term Goal •Trend Oriented •Short Term Goal Key : Synergy PENDEKATAN TOP-DOWN DAN BOTTOM-UP
  19. 19. PENDEKATAN BOTTOM-UP DAN TOP- DOWN Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kab./Kota Musrenbang Provinsi RPJP, RPJM Desa RPJP, RPJM Kab./Kota Forum SKPD Kabupaten Musrenbang Nasional RPJP, RPJM Provinsi RPJP, RPJM Nasional

×