Kelembagaan Sektor Hulu Migas

506 views

Published on

Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”
Yang Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia Bekerjasama dengan Revenue Watch Institute
Jakarta, 4 Desember 2013

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kelembagaan Sektor Hulu Migas

  1. 1. Kelembagaan Sektor Hulu Migas Marwan Batubara Indonesian Resources Studies, IRESS Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas” yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan Revenue Watch Institute Jakarta, 4 Desember 2013
  2. 2. • Tren Global & Nasional
  3. 3. Kebutuhan & Ketahanan Energi • Pertumbuhan rata-rata energi global hingga 2035: 1,4%/th • Peningkatan konsumsi energi global: 12,4 Mtoe (2010) 16,7 Mtoe (2035) [1 ton = 7,3 barel] • Peningkatan konsumsi minyak: 87,5 juta bph (2012)  100 juta bph (2022) • Pertumbuhan energi nasional: 4%/tahun; premium: 8%/tahun • Impor minyak mentah dan BBM terus meningkat. Pembangunan kilang stagnan  Ketahanan energi nasional rapuh....
  4. 4. Proyeksi Harga Minyak
  5. 5. Ketahanan energi • Ketahanan energi/energy security didefinisikan sebagai: access to secure, adequate, reliable and afordable energy supplies • Elemen energy security: • Availability: cadangan, teknologi, modal, struktur legal,dll • Reliability: diversifikasi, proteksi dari gangguan, reserve yang cukup, dll • Affordability: harga terjangkau, pricing transparan, future price yg realistis, dll • Sustainability: emisi GHG rendah, ramah lingkungan, dampak perubahan iklim rendah
  6. 6. Akibat kepentingan ketahanan energi Menguatnya dukungan pemerintah secara global untuk dominasi dan peran State/ National Oil Company (SOC/NOC/BUMN):  1970: 70% bisnis migas dikuasai International Oil Company (IOC) (Grayson)  2009: 9 dari 15 perusahaan terbesar migas dunia adalah BUMN (Harvard)  2011: 70% cadangan migas dunia dikuasai BUMN (Shaffer)  Indonesia perlu mendukung penuh BUMN-nya
  7. 7. • Permasalahan & Potensi Krisis
  8. 8. Permasalahan & Potensi Krisis • Produksi minyak terus menurun, konsumsi terus meningkat: gap semakin melebar • Pengembangan EBT sebagai alternatif sangat terlambat: membutuhkan kebijakan, peraturan dan subsidi pula • Penemuan cadangan baru sangat rendah, RRR (the amount of new reserves found compared to the amount of oil produced): Pertamina (>60%), rata-rata RRR nasional (<50%). • Impor minyak menjadi salah satu penyebab defisit perdagangan dan neraca keuangan: telah berlangsung 27 bulan (9 kwartal). Defisit minyak: 2004 – US$ 4 miliar; 2013 – US$ 22,6 miliar • Krisis ekonomi terus mengintai akibat impor minyak yang akan terus meningkat  Krisis produksi minyak perlu berbagai terobosan dan penanganan serius
  9. 9. CADANGAN MIGAS INDONESIA (STATUS 1 JANUARI 2012) DAN PRODUKSI MIGAS INDONESIA (TAHUN 2008 – 2012) - By KESDM GAS BUMI MINYAK BUMI 1000 9.000 900 8.000 800 7.000 6.000 600 MMSCFD Ribu Barel Perhari 700 500 400 5.000 4.000 3.000 300 2.000 200 1.000 100 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Total 977 949 945 902 860 Produksi (Net) 7.460 7.962 8.857 8.415 8.150 Minyak 854 827 824 794 763 Pemanfaatan 7.150 7.488 8.350 7.923 7.451 Kondensat 123 122 121 108 96 310 474 507 492 698 Losses
  10. 10. Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 May 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Oct 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dec 12 Jan 13 4,000.000 3,000.000 Perkembangan Neraca Perdagangan Migas Indonesia Jan 2007 - Des 2012 (Juta US$) 2,000.000 1,000.000 0.000 -1,000.000 -2,000.000 -3,000.000 Minyak Mentah Gas Hasil Minyak Suplus migas 2011: US$ 7 juta ; Defisit migas 2012: US$ 5,6 miliar Prospek jangka panjang ke depan: Defisit migas akan terus naik Total Migas -4,000.000 Defisit perdagangan migas membebani APBN: Produksi migas turun, konsumsi naik
  11. 11. Konsumsi vs Produksi Minyak Nasional (bph) 1800 1600 1400 1200 1000 Produksi Konsumsi 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  12. 12. Perkembangan Impor Minyak Nasional (bph) Impor Minyak 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Impor Minyak 2009 2010 2011 2012
  13. 13. Perkembangan Devisa Keluar Impor Minyak (US$ Jt) Devisa Keluar (Juta US$) 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 Devisa Keluar (Juta US$) 2008 2009 2010 2011
  14. 14. • Solusi Kebijakan & Kelembagaan
  15. 15. Solusi Kebijakan & Kelembagaan • Pernyataan yang jelas dan konsisten: ketahanan energi dan pengelolaan migas nasional adalah prioritas politik negara • Berbagai permasalahan perlu diidentifikasi secara detail dan menyeleuruh • Dibutuhkan berbagai terobosan kebijakan dan program yang akan dijalankan secara sungguh-sungguh, konsisten, terukur dan akuntabel • Dua permasalahan utama kelembagaan pengelolaan SDA o Sistem, misalnya melanggar konstitusi o Subjek, misalnya terlibat KKN  Kembali ke konstitusi, Penerapan GCG, Merit system, dll.
  16. 16. a. Penguasaan Negara menurut Konstitusi • Penguasaan oleh negara: bersumber dari konsep kedaulatan rakyat dan kepemilikan kolektivitas rakyat atas SDA. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk: - Mengadakan kebijakan  Pemerintah - Mengurus: mengeluarkan ijin dan lisensi - Mengatur: membuat UU & legislasi - Mengelola: pemilikan saham dan manajemen - Mengawasi: pengawasan, audit  Pemerintah  DPR dan Pemerintah  BUMN  Pemerintah & DPR • Dalam menjalankan penguasan negara atas SDA Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan dengan memberikan konsesi kepada BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. • BUMN inilah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, koperasi Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.
  17. 17. b. Mengapa BUMN • Agar hak cadangan migas dapat dimonetisasi dan digunakan oleh BUMN untuk berbagai aksi korporasi. • Agar BUMN dapat berkembang dan meningkatkan pen-dapatan maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat • Guna menjamin ketahanan energi nasional melalui penguasaan sumber-sumber dan rantai bisnis migas • Kedaulatan dan penguasaan migas & SDA oleh negara merupakan praktek yang berlaku umum secara global • Terkait pemilikan dan penguasaan Kuasa Pertambanagn (KP) yg terus diperjuangkan hingga sekarang  Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan migas, hanya dibutuhkan sebuah BUMN
  18. 18. c. Ketentuan Strategis konstitusional Ketentuan strategis UU No.44 Prp.1960 : • Segala bahan galian migas yg ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan naional yang dikuasai negara (Pasal 2) • Pertambangan hanya dikuasai negara. Usaha pertambangan migas diusahakan oleh Perusahaan Negara semata-mata (Pasal 3) • Usaha pertambangan migas dapat meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pemurnian pengolahan, pengangkutan dan penjualan.(Pasal 4) Ketentuan strategis UU No.8 /1971: • Kepada perusahaan (Pertamina) disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan migas • Kepada Perusahaan diberikan KP yang batas2 wilayahnya dan syarat2nya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri
  19. 19. d. Ketentuan Inkonstitusional Ketentuan strategis UU No,22/2001 • Migas merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah sbg pemegang KP. Sebagai pemegang KP, pemerintah membentuk Bada Pelaksana (Pasal 4) • Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan KKS dengan Badan pelaksana (Pasal 11). • Menteri menetapkan Badan Usaha yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha (Pasal 12). • Badan Pelaksana bertugas melakukan pengawasan (Pasal 44)
  20. 20. e. Aspek Governances  Pertamina sering dituding sarat KKN dan menanggung dosa warisan masa lalu  SDA dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG): proses & mekanisme pengelolaan BUMN sesuai peraturan/UU dan etika berusaha  Prinsip GCG meliputi: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran  Dominasi negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan SDA guna optimasi penerimaan harus dipertahankan  Bentuk Undang-undang khusus tentang Pertamina  Pertamina sebagai Non-listed Public Company (NLPC)
  21. 21. f. Oilf Fund/Depletion Premiun • Merupakan praktek yang umum dilakukan negara2 di dunia sejak lama. Indonesia sudah sangat terlambat • Dana diperoleh dari alokasi prosentase tertentu pendapatan migas negara • Ditujukan untuk kegiatan eksplorasi guna meningkatkan RRR dan ketahanan energi • Dijalankan oleh BUMN (sebagaimana dilakukan oleh Exxon, Chevron, dsb menggunakan 10-15% anggaran) secara akuntable, di bawah kordinasi KESDM, dengan melibatkan BPPT dan lembaga riset terkait lain • Pengaturan aspek kelembagaan dan akuntabilitas perlu ditetapkan dalam UU migas baru
  22. 22. g. Partisipasi Daerah • Daerah penghasil otomatis harus memperoleh hak pengelolaan SDA pada prosentase PI tertentu • Partisipasi daerah melalui BUMD untuk mengelola SDA migas perlu dirumuskan secara komprehensif • Praktek yang berlaku selama ini berupa pemanfaatan posisi daerah untuk kepentingan swasta harus dihilangkan • BUMD harus dikordinasikan dan didukung oleh pemerintah pusat untuk membentuk konsorsium dengan BUMN • Kebutuhan dana untuk financing PI perlu mendapat jaminan pemerintah pusat
  23. 23. Advokasi masalah migas: www.satunegeri.com @MarwanBatubara
  24. 24. Terima Kasih

×