Pembangunan Berkelanjutan,
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR), dan
Penanganan Kemiskinan
Disampaikam dalam :
Diskusi P...
AGENDA
1. Pembangunan
Berkelanjutan
2. Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR)
3. ISO 26000:2010 Guidance
on Social Respons...
1. Pembangunan Berkelanjutan
• Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi
sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi...
Jejak Kaki Ekologis
Jejak Kaki Ekologis (Ecological Footprint) umat manusia sekarang
berada pada 50% lebih banyak dibandin...
Jejak Kaki Ekologis dan Jejak Karbon
Sumber:
Ewing, et al. 2010. Ecological Footprint Atlas 2010. Global Footprint Network.
Keberlanjutan yang Mana?
• Model Awal Model Mutakhir
Kerangka Baru untuk
Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Griggs,
et al. (2013)
Usulan SDGs sebagai Kelanjutan MDGs
Sumber: Griggs,
et al. (2013)
Tiga Dokumen Penting Pembangunan
Berkelanjutan Pasca-2015
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
“Responsibility of an organization for the
impacts of its decisions and activities on
...
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Environmental
Debate
1st Environmental
Program (FRG)
World
Conservation
Strategy
Sustai...
Peran Potensial Perusahaan dalam
Pembangunan Berkelanjutan
“For the business enterprise, sustainable development
means ado...
Kenyataan Peran Perusahaan
dalam Pembangunan
Sebagian besar
bencana lingkungan
paling buruk
disebabkan oleh
perusahaan!
(H...
Perusahaan dan Dampak
Negatif atas Lingkungan
Sumber: Trucost
dan TEEB (2013)
Dimensi CSR
• Alexander Dahlsrud telah
mengumpulkan seluruh
definisi yang popular,
kemudian mengujinya secara
statistik (J...
Penjelasan Dimensi CSR
• Ekonomi, sosial, lingkungan: perusahaan dalam
menjalankan CSR harus memperhitungkan
keseimbangan ...
Periodisasi Respons Perusahaan
atas Tuntutan Pemangku Kepentingan
(Warhurst, 2001)
Setelah Fase Ketiga?
• Banyak promotor CSR masih
menggunakan periodisasi Warhurst,
padahal “today” dalam tabel tersebut
me...
3. ISO 26000:2010
Guidance on Social Responsibility
Prinsip Tanggung Jawab Sosial
1. Akuntabilitas
2. Transparensi
3. Perilaku Etis
4. Penghormatan kepada
Kepentingan Stakeho...
Prinsip 1.
Akuntabilitas
• Akuntabilitas: membuktikan bahwa
organisasi bersangkutan melakukan segala
sesuatu dengan benar....
Prinsip 2.
Transparensi
• Sebuah organisasi seharusnya
menyatakan dengan transparen
seluruh keputusan dan aktivitasnya
yan...
Prinsip 3.
Perilaku Etis
• Sebuah organisasi harus
berperilaku etis sepanjang
waktu, dengan menegakkan
kejujuran, kesetara...
Prinsip 4.
Penghormatan pada
Kepentingan Stakeholder
• Sebuah organisasi harus
menghormati dan menanggapi
kepentingan selu...
Identifikasi Pemangku Kepentingan
dalam ISO 26000:2010
• Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban
hukum?
• Siapa sa...
Prinsip 5.
Kepatuhan terhadap Hukum
• Sebuah organisasi harus menerima
bahwa kepatuhan pada hukum
adalah suatu kewajiban.
...
Prinsip 6.
Penghormatan terhadap
Norma Perilaku Internasional
Di negara-negara di mana
hukum nasionalnya atau
implementasi...
Prinsip 7.
Penghormatan terhadap HAM
• Setiap organisasi harus
menghormati HAM, serta
mengakui betapa pentingnya HAM
serta...
Subjek Inti Tanggung
Jawab Sosial
Sumber:
ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
Subjek Inti 1.
Tata Kelola Organisasi
Definisi
Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan
dijalankan oleh sebuah...
Subjek Inti 2.
Hak-hak Asasi Manusia
1. Penelitian mendalam (due
diligence)
2. Kondisi yang menimbulkan
risiko HAM
3. Peng...
Subjek Inti 3.
Praktik Ketenagakerjaan
1. Kerja dan hubungan
ketenagakerjaan
2. Kondisi kerja dan jaminan
sosial
3. Dialog...
Subjek Inti 4.
Lingkungan
1. Pencegahan polusi
2. Penggunaan
sumberdaya yang
berkelanjutan
3. Mitigasi dan
adaptasi terhad...
Subjek Inti 5.
Praktik Operasi yang Adil
1. Anti-korupsi
2. Keterlibatan yang
bertanggung jawab dalam
urusan politik
3. Ko...
Subjek Inti 6.
Isu-isu Konsumen
1. Pemasaran yang adil, dengan
informasi yang faktual dan tidak
bias, serta praktik kontra...
Subjek Inti 7.
Pelibatan dan
Pengembangan Masyarakat
1. Pelibatan masyarakat
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Penciptaan la...
4. CSR dan Penanganan
Masalah Kemiskinan
• Pembangunan berkelanjutan sangat menekankan
pada konsep equity, needs, dan limi...
Kemiskinan sebagai Tantangan Terbesar
Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: The Future We Want (2012)
Bisnis dan
Penanganan
Kemiskinan
Nelson dan Prescott (2003)
Mencegah Bisnis
Memperparah Kemiskinan
• Model Nelson dan Prescott (2003) sangat banyak
diadopsi oleh perusahaan yang memi...
Bisnis untuk Memecahkan
Masalah Kemiskinan
• Dalam memecahkan masalah kemiskinan,
pendekatan pasar bisa dipergunakan,
term...
Terima Kasih
Jalal
Lingkar Studi CSR/
A+ CSR Indonesia
www.csrindonesia.com
jalal.csri@yahoo.com
+62-815-13803616
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pembangunan Berkelanjutan, CSR, dan Penanganan Kemiskinan

1,552

Published on

Materi Presentasi oleh Bapak Jalal (A+ CSR Indonesia/Lingkar Studi CSR) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,552
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembangunan Berkelanjutan, CSR, dan Penanganan Kemiskinan

  1. 1. Pembangunan Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan Penanganan Kemiskinan Disampaikam dalam : Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya Dalam Penanggulangan Kemiskinan” Jakarta, 18 Juli 2013 Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim didukung oleh Yayasan TIFA Jalal A+ CSR Indonesia/Lingkar Studi CSR www.csrindonesia.com
  2. 2. AGENDA 1. Pembangunan Berkelanjutan 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 3. ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility 4. CSR dan Penanganan Masalah Kemiskinan
  3. 3. 1. Pembangunan Berkelanjutan • Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987, Our Common Future). • Jumlah total kapital--sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, personal--yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya minimal sama (Serageldin, I. 1996. Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital’, Brown Journal of World Affairs Vol. 3 No. 2). • Menjadi inspirasi utama triple bottom line: ekonomi, sosial, lingkungan. Tak ada aspek yang boleh dikorbankan dalam pembangunan.
  4. 4. Jejak Kaki Ekologis Jejak Kaki Ekologis (Ecological Footprint) umat manusia sekarang berada pada 50% lebih banyak dibandingkan yang bisa disokong Bumi. Manusia terus mencuri—bahkan merampok—dari generasi mendatang.
  5. 5. Jejak Kaki Ekologis dan Jejak Karbon Sumber: Ewing, et al. 2010. Ecological Footprint Atlas 2010. Global Footprint Network.
  6. 6. Keberlanjutan yang Mana? • Model Awal Model Mutakhir
  7. 7. Kerangka Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Griggs, et al. (2013)
  8. 8. Usulan SDGs sebagai Kelanjutan MDGs Sumber: Griggs, et al. (2013)
  9. 9. Tiga Dokumen Penting Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015
  10. 10. 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.” (ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility)
  11. 11. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Environmental Debate 1st Environmental Program (FRG) World Conservation Strategy Sustainable Development Corporate Social Responsibility Brundtland Report Rio Conference Corporate Social Responsive- ness Issues Management Agenda 21 Corporate Sustaina- bility Jo-burg Summit Stakeholder Theory Implementation Process Corporate Social Performance • Harmonization • Merging of Social & Environmental Goals • Stakeholder Oriented Issue Management Sumber: Loew, 2004 Corporate Social Responsibility Pertautan SD dan CSR
  12. 12. Peran Potensial Perusahaan dalam Pembangunan Berkelanjutan “For the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future.” Business Strategy for Sustainable Development (IISD, 1992) “…If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated into the planning and measurement systems of business enterprises.” (Robert Steele, AtKisson Group International)
  13. 13. Kenyataan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Sebagian besar bencana lingkungan paling buruk disebabkan oleh perusahaan! (Hernan, 2010) 75% masalah sosial dan lingkungan disebabkan oleh perusahaan. (Kiernan, 2009)
  14. 14. Perusahaan dan Dampak Negatif atas Lingkungan Sumber: Trucost dan TEEB (2013)
  15. 15. Dimensi CSR • Alexander Dahlsrud telah mengumpulkan seluruh definisi yang popular, kemudian mengujinya secara statistik (JCSREM 15/2008). • Hasilnya adalah bahwa 37 definisi CSR paling popular memiliki konsistensi dalam lima dimensi: ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan dan sifat voluntari. • Perbedaan yang ada di antara ke-37 definisi hanyalah soal artikulasi, bukan substansi.
  16. 16. Penjelasan Dimensi CSR • Ekonomi, sosial, lingkungan: perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhitungkan keseimbangan ketiganya, tak boleh ada trade off dalam jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan. • Pemangku kepentingan: perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. • Voluntari: perusahaan dalam menjalankan CSR harus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku kemudian berusaha melampauinya sejauh mungkin.
  17. 17. Periodisasi Respons Perusahaan atas Tuntutan Pemangku Kepentingan (Warhurst, 2001)
  18. 18. Setelah Fase Ketiga? • Banyak promotor CSR masih menggunakan periodisasi Warhurst, padahal “today” dalam tabel tersebut merujuk pada kurun waktu 10 tahun yang lalu. • Fase Ketiga: “Mencegah Kejadian Buruk” tampaknya telah disuksesi oleh Fase Keempat: “Meraup Keuntungan dari CSR.” Berbagai standar dan literatur setelah medio 2000-an menunjukkan kecenderungan tersebut. Penekanannya pada (1) keuntungan bersama antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya, dan (2) integrasi CSR ke dalam bisnis. • Fase Kelima: “Transformasi Bisnis” mungkin juga sedang terjadi, dan banyak dibicarakan mulai 2010an.
  19. 19. 3. ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility
  20. 20. Prinsip Tanggung Jawab Sosial 1. Akuntabilitas 2. Transparensi 3. Perilaku Etis 4. Penghormatan kepada Kepentingan Stakeholder 5. Kepatuhan kepada Hukum 6. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional 7. Penegakan HAM Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
  21. 21. Prinsip 1. Akuntabilitas • Akuntabilitas: membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. • Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan—termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan • Organisasi seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.
  22. 22. Prinsip 2. Transparensi • Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparen seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. • Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear, accurate and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.
  23. 23. Prinsip 3. Perilaku Etis • Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. • Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui: (1) pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (2) membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan (3) terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.
  24. 24. Prinsip 4. Penghormatan pada Kepentingan Stakeholder • Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholder- nya. • Yang harus dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi, (2) menanggapi kebutuhan, (3) mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (4) mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
  25. 25. Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam ISO 26000:2010 • Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban hukum? • Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan negatif dari keputusan dan aktivitas organisasi? • Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu isu muncul? • Siapa yang bisa membantu organisasi dalam mengelola dampak yang ditimbulkannya? • Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak diikutsertakan dalam pembinaan hubungan (engagement)? • Siapa saja dalam value chain yang terkena dampak?
  26. 26. Prinsip 5. Kepatuhan terhadap Hukum • Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. • Yang harus dilakukan adalah: (1) patuh pada semua regulasi, (2) memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (3) patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, (4) mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, dan (5) secara periodik memeriksa kepatuhannya.
  27. 27. Prinsip 6. Penghormatan terhadap Norma Perilaku Internasional Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.
  28. 28. Prinsip 7. Penghormatan terhadap HAM • Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. • Yang harus dilakukan: (1) manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan (2) apabila tak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional
  29. 29. Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
  30. 30. Subjek Inti 1. Tata Kelola Organisasi Definisi Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya Prinsip dan Konsideran Akuntabilitas, transparensi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan stakeholder dan kepatuhan pada hukum harus dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan. Proses dan Struktur Pengambilan Keputusan Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem dan struktur yang memungkinkannya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung jawab sosial.
  31. 31. Subjek Inti 2. Hak-hak Asasi Manusia 1. Penelitian mendalam (due diligence) 2. Kondisi yang menimbulkan risiko HAM 3. Penghindaran pelanggaran 4. Penyelesaian keluhan 5. Diskriminasi dan kelompok- kelompok rentan 6. Hak-hak sipil dan politik 7. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 8. Hak-hak fundamental ketenagakerjaan
  32. 32. Subjek Inti 3. Praktik Ketenagakerjaan 1. Kerja dan hubungan ketenagakerjaan 2. Kondisi kerja dan jaminan sosial 3. Dialog ketenagakerjaan 4. Kesehatan dan keselamatan kerja 5. Pengembangan sumberdaya manusia dan pelatihan
  33. 33. Subjek Inti 4. Lingkungan 1. Pencegahan polusi 2. Penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan 3. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim 4. Proteksi lingkungan dan keragaman hayati dan restorasi habitat
  34. 34. Subjek Inti 5. Praktik Operasi yang Adil 1. Anti-korupsi 2. Keterlibatan yang bertanggung jawab dalam urusan politik 3. Kompetisi yang adil 4. Promosi tanggung jawab sosial dalam value chain 5. Penghormatan terhadap hak cipta
  35. 35. Subjek Inti 6. Isu-isu Konsumen 1. Pemasaran yang adil, dengan informasi yang faktual dan tidak bias, serta praktik kontraktual yang adil 2. Pemeliharaan kesehatan dan keselamatan konsumen 3. Konsumsi yang berkelanjutan 4. Pelayanan dan dukungan terhadap konsumen, serta penyelesaian keberatan 5. Proteksi dan privasi data konsumen 6. Akses terhadap pelayanan esensial 7. Pendidikan dan penyadaran
  36. 36. Subjek Inti 7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 1. Pelibatan masyarakat 2. Pendidikan dan kebudayaan 3. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan 4. Pengembangan dan akses atas teknologi 5. Kesejahteraan dan peningkatan pendapatan 6. Kesehatan 7. Investasi sosial
  37. 37. 4. CSR dan Penanganan Masalah Kemiskinan • Pembangunan berkelanjutan sangat menekankan pada konsep equity, needs, dan limitations. • Equity berarti keadilan intra- dan antar-generasi. Needs berarti pemenuhan kebutuhan dasar, terutama untuk mereka yang belum mendapatkannya. Limitations berarti keharusan hidup dalam batas-batas daya dukung lingkungan. Kemiskinan terutama terkait dengan konsep equity dan needs. • CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya sangat memperhatikan kemiskinan.
  38. 38. Kemiskinan sebagai Tantangan Terbesar Pembangunan Berkelanjutan Sumber: The Future We Want (2012)
  39. 39. Bisnis dan Penanganan Kemiskinan Nelson dan Prescott (2003)
  40. 40. Mencegah Bisnis Memperparah Kemiskinan • Model Nelson dan Prescott (2003) sangat banyak diadopsi oleh perusahaan yang memiliki komitmen membantu penyelesaian masalah kemiskinan, terutama yang menggunakan perspektif MDGs. • Namun demikian, model tersebut melupakan satu komponen penting, dan harus ditaruh sebagai yang pertama, yaitu mencegah bisnis menciptakan atau memperparah kemiskinan. Komponen ini sangat ditekankan oleh ISO 26000, terutama pada Prinsip 1 dan Subjek Inti 7. • Oleh karena itu, (1) dampak potensial perusahaan terhadap kemiskinan harus masuk ke dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan, serta (2) ditinjau dan diawasi oleh para pakar kemiskinan, untuk mencegah dampak negatif perusahaan atas kesejahteraan masyarakat.
  41. 41. Bisnis untuk Memecahkan Masalah Kemiskinan • Dalam memecahkan masalah kemiskinan, pendekatan pasar bisa dipergunakan, termasuk dengan memodifikasi business as usual. Contohnya adalah pendekatan CK Prahalad (BoP) dan Muhammad Yunus (bisnis sosial). • Prahalad mengusulkan kelompok miskin sebagai konsumen khusus dan menjadi mitra bisnis. Yunus mengusulkan pembuatan jenis bisnis baru yang memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kemiskinan, mis. Grameen Bank (kredit mikro) dan Grameen Danone (fortifikasi makanan). • Seluruh bentuk-bentuk pemecahan masalah masyarakat oleh perusahaan kini dikenal sebagai social innovation.
  42. 42. Terima Kasih Jalal Lingkar Studi CSR/ A+ CSR Indonesia www.csrindonesia.com jalal.csri@yahoo.com +62-815-13803616
  1. Gostou de algum slide específico?

    Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar informações para acessar mais tarde.

×