• Like
Analisis strategis pembangunan pendidikan dalam perencanaan pendidikan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Analisis strategis pembangunan pendidikan dalam perencanaan pendidikan

  • 5,699 views
Published

 

Published in Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,699
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
143
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41798.htm
  • http://www.unicef.org/factoftheweek/index_44624.html
  • mangde.wordpress.com
  • mangde.wordpress.com
  • http://www.google.co.id/imgres?q=angka+putus+sekolah+2012&hl=id&tbo=d&sout=0&tbm=isch&tbnid=SvEEoGXZn9y1VM:&imgrefurl=http://www.sayapgarudana.com/index.php%3F_m%3Dwp_frontpage%26_a%3Dindex%26id%3D223&docid=-tk0urEjUPQutM&imgurl=http://sayapgarudana.pic1.eznetonline.com/upload/Angka%252520Putus%252520Sekolah_9s3e.jpg&w=489&h=321&ei=GH_qUKzOI4nKlAWx8YDoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=278&dur=491&hovh=182&hovw=277&tx=99&ty=134&sig=114408229263782993625&page=1&tbnh=139&tbnw=214&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:111&biw=1366&bih=595
  • http://makmalpendidikan.net/wp-content/themes/duotive-fortune/includes/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/10/MakPendi_Kelas-Pinggiran-web.jpg&h=300&w=650&a=c&zc=1&q=100
  • http://infodiknas.net/pendidikan-masyarakat.html

Transcript

  • 1. Dosen : Dr. Hardi Warsono, MTPTugas Matakuliah : Perencanaan PendidikanMahasiswa : Bintang Wicaksono Supriyadi Wisnu Adi Saputra
  • 2. Analisis StrategisPembangunan Pendidikandalam PerencanaanPembangunan
  • 3. overview• Perencanaan  adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yg tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yg tersedia (UU no.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)• Dasar hukum: UU no.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• Dasar hukum lain: UU no. 17/2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- -2025• Perencanaan Pembangunan  Suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.
  • 4. UU no.25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (utk periode 20 tahun)• Rencana Pembangunan Jk.Menengah/RPJM (periode 5 tahun): a. RPJM Daerah/srg disebut Renc.Strategis (Renstra) Pemprov/Pemkab/Pemkot b. RPJM Kementerian/Lembaga (K/L) atau Renstra K/L c. RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Renstra SKPD• Rencana Pembangunan Tahunan: a. Renc.Pemb.Tahunan Nasional/Renc.Kerja (Renja) Pemerintah b. Renc.Pemb.Tahunan Daerah/Renc.Kerja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) c. Renc.Pemb.Tahunan Kementerian/Lembaga atau Renja K/L d. Renc.Pemb.Tahunan SKPD/ Renja SKPD
  • 5. Proses Perencanaan Bargaining politik antara Perencanaan eksekutif dan legislatif ttg dilakukan perencanaan umum berkesinambungan, sebuah rencana kebijakan dari pemerintahpusat turun ke bawah ke unit satuan kerja perangkat daerah, Kajian perencanaan begitu pula oleh tim ahli (expert) sebaliknya atau tim teknis yg ahli di bidangnya Proses perencanaan melibatkan stakeholder (LSM, tokoh pendidikan,tokoh masyarakat,dsb)
  • 6. Konsep Dasar Pendidikan• Asumsi “Semakin baik baik pendidikan suatu bangsa, semakin baik pula kualitas bangsa itu”• Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya utk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yg diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU no.20/2003 ttg Sisdiknas)• Pandangan Piaget (1896), pendidikan didefiniskan sebagai penghubung dua sisi, di satu sisi individu yang sedang tumbuh berkembang, dan di sisi lain nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut.
  • 7. The vicious circle of poverty Low IncomeLow Productivity Low Saving Low Investment
  • 8. Lingkaran Setan KemiskinanO Pendapatan yg rendah mengakibatkan Tingkat Konsumsi yg rendah pula, baik konsumsi kebutuhan hidup harian (khususnya makan-minum) maupun konsumsi pendidikan (melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi)O Pendapatan yg rendah mengakibatkan sulit untuk menabungO Karena sulit menabung, maka mengakibatkan tingkat investasi yg rendah, khususnya investasi di bidang pendidikan (spt: terus bersekolah hingga jenjang tertinggi, membeli buku, langganan internet, dll)O Karena tingkat investasi (pendidikan) yg rendah, maka produktivitasnya jg rendah yg mengakibatkan pendapatannya juga rendah
  • 9. Landasan hukum Perencanaan Pembangunan (bidang Pendidikan)O Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945O Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraO Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalO Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalO Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahO Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan DosenO Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025O Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang PerpustakaanO Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum PendidikanO Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • 10. MDG’sO Di tahun 2000, 189 dari 192 negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk mengambil langkah-langkah global memasuki milenium baru, yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Milenium (Millenium Declaration). Deklarasi Milenium mengidentifikasi masalah perdamaian, keamanan, kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan termasuk lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, dan ‘governance’ sebagai tantangan pembangunan global.O Deklarasi ini telah mengkonsolidasi 8 tujuan pembangunan yang saling terkait, digabung menjadi agenda global, yaitu 8 tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs).
  • 11. MillenniumDevelopment Goals1 Menanggulangikemiskinan dankelaparan,(Eradicate extremepoverty and hunger)Masih banyakpenduduk darinegara miskin yangberpenghasilan dibawah $1,25 perhari
  • 12. MillenniumDevelopment Goals2. Mencapaipendidikan dasaruntuk semua(achieve universalprimary education)Memastikan bahwa,pada tahun 2015,anak-anak di mana-mana, anak laki-lakidan perempuan, akandapat menyelesaikanprogram pendidikandasar
  • 13. MillenniumDevelopment Goals3. Mendorongkesetaraan gender danpemberdayaanperempuan (promotegender equality andempower women)Menghilangkanketimpangan gender ditingkat pendidikan dasardan menengah, padatahun 2005, dan disemua jenjangpendidikan tidak lebihdari tahun 2015
  • 14. MillenniumDevelopment Goals4. MenurunkanAngka Kematiananak (reduce childmortality).Mengurangi duapertiga, antara 1990dan 2015, angkakematian balita
  • 15. MillenniumDevelopment Goals5. Meningkatkankesehatan Ibu(increase maternalhealth)Mengurangi sampaitiga perempat, antara1990 dan 2015, rasiokematian ibu
  • 16. MillenniumDevelopment Goals6. MemerangiHIV/AIDS, Malariadan penyakit lainnya(combat HIV/AIDS,malaria and otherdiseases)pada tahun 2010, aksesuniversal untukpengobatan HIV / AIDSbagi semua orang yangmembutuhkannyadan tahun 2015mengurangi tingkatpenyebaran malaria danpenyakit utama lainnya
  • 17. MillenniumDevelopment Goals7. Memastikankelestarianlingkungan hidup(ensure environmentsustainability).Memadukan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan dengankebijakan dan programnasional sertamengembalikanhilangnya sumberdaya lingkungan
  • 18. MillenniumDevelopment Goals8. Membangunkemitraan globaluntuk pembangunan(develop a globalpartnership fordevelopment)Menangani masalahutang negara-negaraberkembang melaluiupaya nasional maupuninternasional agarpengelolaan hutangberkesinambungandalam jangka panjang
  • 19. Indikator Pendidikan dalam MDG’s1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)2. Angka Melek huruf3. Rata-rata lama studi4. Rasio murid laki-laki dengan perempuan
  • 20. Angka Partisipasi Sekolah APS 1995 1998 2000 2002 2010 2011 SD 93.94 95.06 95.50 96.10 97,97 97,49 SMP 73.20 77.16 79.58 79.21 86,11 87,58 SMA 44.65 49.28 51.17 49.76 58,11 57,57(sumber: BPS diakses tgl 29 des 2012)Mengapa pemerintah menggunakan angka partisipasi sekolah dalam menilaikesuksesan program wajib belajar? Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasisekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka PartisipasiMurni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah olehsektor pendidikan. Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompokusia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalahrentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiapjenjang pendidikan, Jenjang Kelompok usia SD 7 - 12 tahun, SMP 13 - 15 tahun,SMA 16 - 18 tahun, Perguruan tinggi 19 tahun keatas
  • 21. Angka Buta Huruf Tipe Daerah/ Kelompok Umur (tahun) Jenis Kelamin 10 - 14 15 – 24 25 - 44Perkotaan:Laki-laki (L) 0,59 0,57 1,04Perempuan (P) 0,40 0,48 2,49L+P 0,50 0,52 1,78Perdesaan:Laki-laki (L) 1,49 1,71 3,81Perempuan (P) 1,25 1,98 7,26L+P 1,37 1,84 5,58Perkotaan dan PerdesaanLaki-laki (L) 1,13 1,20 2,54Perempuan (P) 0,91 1,27 5,08L+P 1,02 1,24 3,84
  • 22. LamaStudi
  • 23. Lama Studi
  • 24. Alasan Putus Sekolah
  • 25. FAKTA TENTANG INDOENSIANegara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat….namun… Hasil survei UNDP menyatakan bahwa IPM Indonesia anjlok ke peringkat 124dari 187 negara pada tahun 2011, padahalpada tahun 2010 IPM Indoensia berada di peringkat ke-108.(Mediaindonesia.com, 4 November 2011)
  • 26. FAKTA TENTANG INDOENSIAIndonesia adalah negara penghasil emas terbesar ke-2 dunia dengan tambang emasnya di Papua……namun masyarakatnya banyak yang hidup menderita dan miskin Indonesia adalah negeri yang subur dan makmur serta gemah lipah loh jinawi, negeri surga katanya, namunmasyaraktnya banyak yang kelaparan dan merana (Film “Negeri Surga Katanya?”)
  • 27. Indeks Pembangunan Pendidikan Asia Tenggarahttp://data.menkokesra.go.id/content/indeks-pembangunan-pendidikan-negara-asia-tenggara-sumberefa-global-monitoring-report-2008
  • 28. Permasalahan Pendidikan Indonesia1. Disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi
  • 29. KONDISI PTK DIKDAS TAHUN 2012 BERDASARKAN KUALIFIKASI AKADEMIK P. KALIMANTAN P. SULAWESI SMA 43,455 SMA 50,642 PAPUA & PAPBAR D1 3,069 D1 4,791 SMA 9,354 D2 59,352 D2 78,979 D1 533 D3 5,978 D3 6,489 D2 7,402 S1 45,286 S1 76,110 D3 2,026 S2 538 S2 1,129 S1 5,979 S3 3 S3 17 S2 51 TOTAL 157,681 TOTAL 218,157 S3 - TOTAL 25,345 P. SUMATERA SMA 154,133 D1 11,210 D2 190,631 D3 28,342 S1 174,802 S2 1,384 S3 19 TOTAL 560,521 MALUKU, BALI, NTB, P. JAWA NTT SMA 49,331Sumber data: P2TK Dikdas SMA 104,768 D1 4,874 D1 9,167 D2 60,437 D2 346,442 D3 7,860 D3 39,167 S1 47,380 S1 468,499 S2 373 S2 9,417 S3 5 S3 83 TOTAL 170,260 TOTAL 977,543
  • 30. Rasio Siswa:Guru di SD (Negeri & Swasta) Tahun 2009/2010 SD Papua 28 Maluku Utara 26 Papua Barat 25 Banten 25 Rasio Minimal Siswa:Guru Jawa Barat 24 Bali 24 Nusa Tenggara Timur 24 Jenjang PP 74/2008 Permendiknas Jawa Tengah 23 DKI Jakarta 22 No. 41/2007 Riau 19 Sumatera Utara 18 SD 1:20 1:28 Kepulauan Riau 18 Nasional Nusa Tenggara Barat 18 Kalimantan Barat = 18 Lampung 18 18 Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah Kalimantan Timur 17 1:18 ini artinya sudah berada di bawah Bangka Belitung 17 Bengkulu 16 standar minimal PP 74 dan Permendiknas Sumatera Selatan 16 Jawa Timur 16 No.41 Maluku 16 Jambi 15 DI Yogyakarta 15 Sulawesi Utara 15 Sulawesi Barat 15 Sumatera Barat 15 Kalimantan Tengah 15Nanggroe Aceh Darussalam 15 Sulawesi Selatan 14 Gorontalo 14 Sulawesi Tengah 14 Kalimantan Selatan 14 Sulawesi Tenggara 13 Sumber: diolah dari PSP dan PMPTK 0 5 10 15 20 25 30
  • 31. Rasio Siswa:Guru di SMP (Negeri & Swasta) SMP Tahun 2009/2010 Banten 28 Nusa Tenggara Timur 26 Jawa Barat 26 Bali 24 Jawa Tengah 22 Maluku Utara 22 Bangka Belitung 22 Nusa Tenggara Barat 21 Kepulauan Riau 21 Papua Barat 20 Kalimantan Barat 20 Sulawesi Barat 20 Rasio Minimal Siswa:Guru Kalimantan Timur 19 Papua 19 Jenjang PP 74/2008 Permendikna Jawa Timur 19 DKI Jakarta 19 s 18 Lampung Bengkulu 18 No. 41/2007 Sumatera Selatan 18 Riau 17 SMP 1:20 1:32 Sulawesi Tengah 17 Sumatera Utara 17 Sulawesi Selatan 17 Secara Nasional Rasio di SMP saat ini adalah Maluku 17 1:17 ini artinya sudah sama dengan standar Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Tengah 16 minimal PP 74 tetapi masih di bawah standar Jambi 16 Nasional minimal Permendiknas No.41Nanggroe Aceh Darussalam 16 = 17 Sulawesi Tenggara 15 Sumatera Barat 14 Sulawesi Utara 14 DI Yogyakarta 14 Gorontalo 14 Sumber: diolah dari PSP dan 0 5 10 15 20 25 30 PMPTK
  • 32. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TREND % GURU BERKUALIFIKASI S1/D4100% 8% 16% 25% 33%80% 42%60% BELUM BERKUALIFIKASI 92% 84% SUDAH BERKUALIFIKASI40% 75% 67% 58%20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014
  • 33. Permasalahan Pendidikan Indonesia2.Kesenjangan kesempatan pendidikan antara si kaya dan miskin
  • 34. Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin=SSM)Penyesuaian subsidi BBM akan berdampak pada pergeseran jumlah keluarga near poor menjadi poor dan peningkatan biaya personal siswa. Kebijakan yang diambil adalah memperluas cakupan penerima SSM dan meningkatkan satuan biaya SSM Perluasan Cakupan Jumlah Siswa Peningkatan Satuan Biaya 617.6SMK 754.9 Rp.780rb/thn SMA/SMK Rp.1.000rb/thn 505.3SMA 694.8 Rp.550rb/thn SMP 1,295.5 Rp.750rb/thnSMP 2,686.6 Survey Bank Dunia 2011: 3,530.3 SD Rp.360rb/thn Satuan Biaya lama SSM SD Rp.450rb/thn belum mencakup 100% 9,774.2 kebutuhan personal siswa miskin 0 5,000 10,000 Ribu Siswa 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Ribu Rp Mencakup 1 x Garis Kemiskinan (existing) satuan biaya lama Mencakup 1,25 x Garis Kemiskinan (APBN-P 2012) Satuan biaya baru 34
  • 35. Alokasi Anggaran Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin) (Rp.000) No KOMPONEN Vol Satuan Unit Cost Alokasi 1 Subsidi Siswa Miskin 3.963.843.540 a Penambahan Unit Cost 6.028.621 705.823.478 Subsidi Siswa Miskin SD 3.530.305 Siswa 67,5 238.295.588 Subsidi Siswa Miskin SMP 1.295.450 Siswa 150,0 194.317.500 Subsidi Siswa Miskin SMA 505.290 Siswa 165,0 83.372.850 Subsidi Siswa Miskin SMK 617.576 Siswa 165,0 101.900.040 Bidik Misi PTN (ongoing) 50.000 Mhs 1.256,3 62.812.500 Bidik Misi PTN (Baru) 30.000 Mhs 837,5 25.125.000 b Penambahan Sasaran 7.973.826 3.258.020.063 Subsidi Siswa Miskin SD 6.243.855 Siswa 337,5 2.107.301.063 Subsidi Siswa Miskin SMP 1.391.116 Siswa 562,5 782.502.750 Subsidi Siswa Miskin SMA 189.526 Siswa 750,0 142.144.500 Subsidi Siswa Miskin SMK 137.329 Siswa 750,0 102.996.750 Bidik Misi PTN 10.000 Mhs 10.256,3 102.562.500 Bidik Misi PTS 2.000 Mhs 10.256,3 20.512.500Catatan: Jumlah sasaran penerima Subsidi Siswa/Mahasiswa1)Kenaikan unit cost adalah: Miskin dari 6,0 jt siswa/mhs menjadi 14,0j t — jenjang SD dari Rp. 360 ribu menjadi Rp. 450 ribu/siswa/tahun , siswa/mhs: — jenjang SMP dari Rp. 550 ribu menjadi Rp. 750 ribu/siswa/tahun , Anggara Anggara Jenjan Semul Diberikan untuk 9 bulan g a n Menjadi n — jenjang SM dari Rp. 780 ribu menjadi Rp. 1 juta/siswa/tahun (Rp M) (Rp. M) — Bidik Misi dari Rp. 12 juta menjadi Rp. 13,67 juta/siswa/tahun 2) Untuk penambahan siswa baru, cakupan SSM ditingkatkan dari: SD 3.530.305 1.270,9 9.774.160 3.616,5 — jenjang SD dari 12,9% menjadi 35,7% SMP 1.295.450 712,5 2.686.566 1.689,3 — Jenjang SMP dari 14,2% menjadi 29,5% SMA 505.290 394,1 694.816 619,6 — ,jenjang SMA dari 12,3% menjadi 16,9% Diberikan untuk 9 bulan — Jenjang SMK dari 15,5% menjadi 19,0% SMK 617.576 481,7 754.905 686,6 — Penerima Beasiswa Bidik Misi ditambah 12.000 mahasiswa PT 80.000 960,0 92.000 991,0 Jumla h 6.028.621 3.819,2 14.002.447 35 7.603,1
  • 36. Outcome Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin) ...Perluasan cakupan subsidi siswa miskin dan peningkatan satuan biaya akan menyelamatkan paling sedikit 14 juta siswa dari putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi... PT 2011 PT 2012 5,2 juta 5,3 juta ≈ 1,5 jt  1,2 juta ≈ 371 ribu  227 ribu SMA/MA/SMK 2,2 % SMA/MA/SMK 37,4 % 48,4% 4,0% 9,28 juta 10,34 juta ≈ 466 ribu ≈ 205 ribu  183 ribu  53 ribu SMP/MTs SMP/MTs 10,9% 1,6% 4,1 % 0,4 % 12,83 juta ≈ 366 ribu 13,44 juta ≈ 397 ribu  115 ribu  94 ribu SD/MI SD/MI 7,2% 1,3% 2,2 % 0,3 % 30,58 juta 31,43 juta = % drop outKondisi 2009/2010 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMKDrop out 1,5% 1,8% 4,3% = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (465 ribu) (389 ribu) (228 ribu) Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutanLulusan Tidak 8,6% 24,0% 51,7% pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggiMelanjutkan (445 ribu) (1 juta) (1,6 juta) 36
  • 37. Permasalahan Pendidikan Indonesia3. Disparitas kesempatan pendidikan antara penduduk kotadan penduduk desa.
  • 38. Permasalahan Pendidikan Indonesia4. Besarnya angka putus sekolah, di semua jenjangpendidikan.
  • 39. Permasalahan Pendidikan Indonesia5. Kualitas tenaga pendidik.
  • 40. GURU SD BERDASARKAN KUALIFIKASI- NASIONALTOTAL GURU SD/SDLB BELUM S1 SUDAH S1 NASIONAL (TAHUN 2011) Sudah S1 : 424.344 ( 26,9%) Belum S1 : 1.150.813 (73,1%) Sumber data: P2TK Dikdas 41
  • 41. PROFIL GURU SMP BERDASARKAN KUALIFIKASI- NASIONAL TOTAL GURU SMP/SMPLB BELUM S1 SUDAH S1 NASIONAL (TAHUN 2011) Sudah S1 : 406,731 (76.1%) Belum S1 : 127,619 (23.9%) Sumber data: P2TK Dikdas
  • 42. Permasalahan Pendidikan Indonesia6. Kualitas pendidikan.
  • 43. Komitmen pada pemenuhan Reformasi program MDG’S birokrasi menuju Perbaikan tata Performance kelola pendidikan Based Budgeting (PBB).Pengembangan ISU Pemerataanpendidikan dari STRATEGIS akses pendidikansemua jenjang PENDIDIKAN
  • 44. Pemerataan akses Paud dan kesetaraan gender STRATEGIPemerataan PEMBANGUNAN Pemerataan aksesakses semua PENDIDIKAN pendidikan jenjang NASIONAL orang dewasa pendidikan TAHUN 2010- berkelanjutan 2014 Penguatan manajemen dan tata kelola pendidikan
  • 45. PETA PTK DIKMAS PAUDNI KEMDIKBUD TAHUN 2012 BPKB: 4 unit BPKB: 6 unit SKB : 42 unit SKB: 81 unit Pamong Belajar 1408 orang Pamong Belajar 1259 orang Koridor Kalimantan Koridor Sulawesi 1 6 3 4 Koridor Papua - MalukuKoridor Sumatera BPKB: 3 unit BPKB: 7 unit SKB: 29 unit SKB: 115 uniT Pamong Belajar 425 orang Pamong Belajar 2824 orang 2 5 Koridor Jawa Koridor Bali–NTB-NTT BPKB: 3 unit SKB: 99 unit JBPKB: 3 unit Pamong Belajar 2250orang SKB: 29 uni Pamong Belajar 1961 orang t
  • 46. ”...Desentralisasi dan otonomi dimaksudkanuntuk membangun hubungan yang lebihdekat antara pemerintah dan rakyat. Melaluihal ini, pemerintah akandapat memberikan layanan yang lebih baikdan memenuhi kebutuhan masyarakatdengan cara yang lebih baik, lebih cepat danlebih tepat …”Presiden Indonesia Susilo BambangYudhoyonoPidato pada Sidang Umum MPR mengenaiKebijakanPembangunan Daerah (23 Agustus 2005).
  • 47. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014 1. Reformasi Pembiayan pendidikan 2. Reformasi pendidik dan tenaga pendidikan 3. Penerapan TIK untuk pembelajaran 4. Pembangunan prasarana pendidikan 5. penyediaan sarana pendidikan 6. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan 7. Pemenuhan rasio standar SMK : SMA
  • 48. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014 8. Otonomi satuan pendidikan 9. Penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan 10. Reformasi sistem pembelajaran yang humanis 11. Perlunya peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan 12. Revitalisasi pendidikan yang kreatif, inovatif dan berwirausaha
  • 49. VISI KEMDIKBUD 2025 MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS, KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT (INSAN KAMIL / INSAN PARIPURNA)PERIODE 2005-2009 PERIODE 2010-2014 PERIODE 2015-2019 PERIODE 2020-2024 TEMA: TEMA : TEMA: TEMA: PENINGKATAN PENGUATAN DAYA SAING DAYA SAING KAPASITAS & LAYANAN REGIONAL INTERNASIONAL MODERNISASI 51