• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Tax Planning Peredaran Usaha
 

Tax Planning Peredaran Usaha

on

  • 11,739 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,739
Views on SlideShare
11,691
Embed Views
48

Actions

Likes
2
Downloads
636
Comments
0

2 Embeds 48

http://www.slideshare.net 42
http://www.e-presentations.us 6

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tax Planning Peredaran Usaha Tax Planning Peredaran Usaha Presentation Transcript

    • Tax Planning atas Penghasilan Usaha dan Penghasilan Lainnya Christine, SE.Ak.,M.Int.Tax
    • Agenda
      • Tax Planning Pengelompokan Jenis Penghasilan untuk Menghitung Angsuran Masa PPh Pasal 25
      • Foreign Exchange Revenue
      • Rekonsiliasi Peredaran Usaha dengan Omzet PPN
      • Contoh Pengujian untuk Menguji Kebenaran Perhitungan Peredaran Usaha
    • Tax Planning Pengelompokan Jenis Penghasilan untuk Menghitung Angsuran Masa PPh Pasal 25
    • Preliminary question
      • Penjualan inventory
      • Laba penjualan aktiva tetap
      • Laba selisih kurs
      • Bunga deposito
      • Gaji
      • Pesangon
      • Warisan
      • Penjualan scrap
      • Tentukan jenis penghasilan dari item-item di atas! (teratur, tidak teratur, dikenakan PPh Final, bukan obyek pajak)
    • Jenis-jenis penghasilan
      • Penghasilan yang merupakan obyek vs bukan obyek PPh
      • Penghasilan teratur vs tidak teratur
      • Penghasilan yang merupakan obyek PPh Final vs non Final
    • Penghasilan teratur
      • Penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala;
      • Yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal;
      • objek pajak yang menjadi sasaran PPh adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh1984, yang lengkapnya berbunyi,
        • “ Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,...”
      Objek PPh
    • Penentuan penghasilan sebagai Objek Pajak Taxable Income (Pasal 4 ayat 1 UU No 17 Tahun 2000 ) Non Taxable Income (Pasal 4 ayat 3 UU No 17 Tahun 2000) Penghasilan dikenakan Pajak Final Penghasilan Tidak dikenakan Pajak Final
    •  
    • Kelompok Penghasilan menurut sumbernya Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, e.g: gaji honorarium, notaris, aktuaris, dll Penghasilan lain-lain, e.g. pembebasan utang, hadiah, dsb. Penghasilan dari usaha dan kegiatan Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak atau tak bergerak, e.g. bunga, dividen, royalty, dsb
      • Apa saja yang bukan merupakan objek pajak?
    • Non Objek Pajak
      • warisan;
      • harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
      • penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
      • pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
    • Non Objek Pajak
      • dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
        • dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
        • bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
    • Non Objek Pajak
      • iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
      • penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada point sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:
        • Deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia;
        • Obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia
        • Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
        • (KMK 651/KMK.04/1994)
      • bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
    • Non Objek Pajak
      • bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
      • penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
        • merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
        • sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
    • Penghasilan teratur ( cont .)
      • Contoh:
        • Penjualan
        • Fee (atas jasa)
        • Gaji dan tunjangan
        • Penghasilan sewa
        • dll
    • Penghasilan tidak teratur
      • Penghasilan yang tidak diterima atau tidak diperoleh dalam setiap tahun pajak
    • Penghasilan tidak teratur ( cont.)
      • Contoh:
        • Laba penjualan aktiva tetap
        • Laba selisih kurs
        • Dividen (jika tidak setiap tahun diterima)
    • Penghasilan yang merupakan obyek PPh Final
      • PPh Final: tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak
      • Penghasilannya tidak perlu digabungkan lagi dalam perhitungan pajak terhutang
    • Penghasilan Obyek PPh Pasal 4 (2) 4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI (20 % X BRUTO) 3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (5 % X NILAI PENGALIHAN) 5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (10 % X BRUTO) 2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN (25 % X BRUTO) 1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK (0,1% dan 0,5%) 6. PENGHASILAN BERUPA OBLIGASI YG DIPERDAGANG KAN DI BURSA EFEK ( 20 %) 7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (4 %; 2 % dan 4 %) PP No. 131 TAHUN 2000 PP No. 79 TAHUN 1999, KMK No. 566/KMK.04/ 1999, SE-55/Pj.42/1999 PP No. 5 TAHUN 2002, KEP 227/Pj/2002 PP No. 132 TAHUN 2000 PP No. 14 TAHUN 1997, KMK 282/KMK.04/1997 PP No. 6 TAHUN 2002, KEP 241/Pj/2002, SE 10/Pj.42/2002 PP No. 140 TAHUN 2000, KMK 559/KMK.04/2000
    • Kaitan dengan PPh Pasal 25
      • Apa kaitan pengklasifikasian jenis pendapatan dengan Perhitungan PPh Ps. 25?
    • PPh Pasal 25-Kasus Penghasilan Tidak Teratur
      • PT Abadi mencatat keuntungan dari penjualan aktiva tetap sebesar Rp 1,5 Miliar pada tahun 2006
      • Total Penghasilan neto tahun 2006: Rp 5 Miliar
      • Kredit pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 24 sebesar Rp 500 juta.
      • SPT disampaikan pada masa Maret 2007.
      • Hitung besarnya PPh Pasal 25 sejak masa Maret 2007.
    • PPh Pasal 25-Kasus Penghasilan Tidak Teratur (Solution) KEP 537/PJ./2000
      • Perhitungan PPh Pasal 25:
      • Penghasilan neto tahun 2006 : Rp 5 Miliar
      • Keuntungan dari penjualan aktiva tetap : Rp (1,5 Miliar) PKP : Rp 3,5 Miliar
      • Pajak terhutang:
        • 10% x 50 juta = 5 juta
        • 15% x 50 juta =7,5 juta
        • 30% x 3,4 miliar = 1,02 miliar
        • 1,0325 miliar
      • Kredit pajak (Ps.23&24): 500 juta
      • Dasar perhitungan untuk PPh Ps. 25: 532,5 juta
      • PPh Pasal 25 sejak masa Maret 2007: 1/12 x 532,5 juta= Rp 44.375.000
    • Foreign Exchange Revenue
    • Laba Selisih Kurs
      • Penyebab :
        • fluktuasi kurs mata uang asing ; atau
        • adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter
      • Merupakan obyek Pajak Penghasilan (pasal 4(1) huruf l UU no. 7 th 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 th 2000.
    • Contoh items yang menimbulkan selisih kurs
      • Piutang dagang yang ditagih dalam mata uang asing;
      • Kas/bank dalam USD, deposito dalam USD, pembayaran di muka dalam USD;
      • Pinjaman dalam mata uang asing;
      • dll
    • Rekonsiliasi Peredaran Usaha dengan Omzet PPN
      • Mengapa rekonsiliasi penting untuk dibuat?
    • Mengapa perlu dibuat?
      • Untuk memastikan semua peredaran usaha telah dilaporkan di dalam SPT PPN;
      • Untuk memberikan penjelasan kepada fiskus jika terdapat perbedaan antara jumlah peredaran usaha yang dilaporkan di SPT PPh dan SPT PPN.
      • Faktor apa saja yang dapat menyembabkan timbulnya perbedaan jumlah peredaran usaha antara SPT PPh Badan dan SPT PPN ?
    • Penyebab timbulnya perbedaan
      • Adanya perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dengan penerbitan faktur pajak;
      • Adanya selisih kurs (antara pembukuan vs faktur pajak);
      • Adanya pendapatan yang dikategorikan penyerahan menurut PPN tetapi diklasifikasikan sebagai other income menurut PPh.
      • dll
    • Berbagai Pengujian untuk Menguji Kebenaran Perhitungan Peredaran Usaha
    • Metode Pengujian
      • Metode langsung
      • Metode tidak langsung
    • Metode langsung
      • Melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen pendukung.
    • Metode tidak langsung
      • Pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.
      • Contoh : Metode transaksi bank
    • Metode Transaksi Bank
      • Digunakan untuk WP yang dalam penerimaan dari usaha maupun di luar usaha disimpan dalam bank.
      • Formula
    • Others
      • Dokumentasi pendukung harus dipersiapkan.
      • Related party transactions  Transfer Pricing
      • Kaitan dokumen ekspor (dari Bea Cukai) dengan jumlah yang dilaporkan di SPT