MANAJEMEN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Presented by: Christine SE.Ak., M.Int. Tax

Agenda Kewajiban Pengusaha Kena Pajak. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan saat pembuatan faktur pajak, dan tata cara pembuatan faktur pajak. Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan Objek dan Subjek PPN dan atau PPnBM Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPn dan/atau PPnBM Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan saat pembuatan faktur pajak, dan tata cara pembuatan faktur pajak.

Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan Objek dan Subjek PPN dan atau PPnBM

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPn dan/atau PPnBM

Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak : Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Kapan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Pengusaha Kena Pajak :

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.

Kapan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kapan saat pelaporan menjadi PKP? WP yang sudah memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP.

WP yang sudah memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP.

Ke mana harus melapor? Ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Apa resikonya jika tidak melakukan kewajiban tersebut?

Ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Apa resikonya jika tidak melakukan kewajiban tersebut?

Resiko jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan PKP secara jabatan apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan PKP secara jabatan apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan saat pembuatan faktur pajak, dan tata cara pembuatan faktur pajak Saat pembuatan Faktur Pajak: Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP, kecuali pembayaran terjadi terjadi sebelum akhir bulan berikutnya  dibuat pada saat penerimaan pembayaran; atau Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; atau Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN

Saat pembuatan Faktur Pajak:

Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP, kecuali pembayaran terjadi terjadi sebelum akhir bulan berikutnya  dibuat pada saat penerimaan pembayaran; atau

Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; atau

Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau

Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN

Syarat Faktur Pajak Standar Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan Paling sedikit memuat: Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga PPN yang dipungut PPnBM yang dipungut Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP

Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan

Paling sedikit memuat:

Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP

Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP

Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga

PPN yang dipungut

PPnBM yang dipungut

Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP

Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP

Tax Planning atas Faktur Pajak Perhatikan syarat sah-nya Faktur Pajak Standar supaya bisa dikreditkan. Terbitkan Faktur Pajak selama mungkin (dalam kurun waktu yang diperbolehkan). Perketat term of payment untuk mencegah WP “nalangin” PPN Pembeli.

Perhatikan syarat sah-nya Faktur Pajak Standar supaya bisa dikreditkan.

Terbitkan Faktur Pajak selama mungkin (dalam kurun waktu yang diperbolehkan).

Perketat term of payment untuk mencegah WP “nalangin” PPN Pembeli.

Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan Objek PPN dan/atau PPnBM Identifikasi item mana yang: Terutang PPN Terutang tapi tidak dipungut PPN Tidak dikenakan PPN Dibebaskan dari PPN Rekonsiliasi Omzet PPN dengan Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan Laporkan FP sesuai dengan masanya

Identifikasi item mana yang:

Terutang PPN

Terutang tapi tidak dipungut PPN

Tidak dikenakan PPN

Dibebaskan dari PPN

Rekonsiliasi Omzet PPN dengan Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan

Laporkan FP sesuai dengan masanya

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak; atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu. Sanksi: 2% x DPP

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak;

atau

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu.

Sanksi: 2% x DPP

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM (cont.) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan penerbitan faktur pajak Sanksi: 2% x DPP

Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan penerbitan faktur pajak

Sanksi: 2% x DPP

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM (cont.) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: Identitas pembeli atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Sanksi: 2% x DPP

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:

Identitas pembeli atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

Sanksi: 2% x DPP

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM (cont.) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan Sanksi: 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Sanksi: 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM Fasilitas PPN terutang tidak dipungut Kawasan berikat KAPET EPTE Fasilitas PPN dibebaskan Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (see PP No. 7 tahun 2007)

Fasilitas PPN terutang tidak dipungut

Kawasan berikat

KAPET

EPTE

Fasilitas PPN dibebaskan

Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (see PP No. 7 tahun 2007)