Dari Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

  • 530 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
530
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium Dari Zona Integritas Menuju et commodo accusamus doloremque laudantium, totam rem aperiam. Wilayah Birokrasi Bersih exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam vel illum qui dolorem eum dan Melayani fugiat quo voluptas nulla pariatur? Kementerian Kesehatan berkomitmenK omitmen tersebut secara melakukan upaya percepatan pencegahan nyata diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas korupsi melalui pencanangan (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Zona Integritas dan membangun birokrasiKementerian Kesehatan RI. yang kuat, akuntabel dan mampu Foto: Dokumentasi Puskom Kemenkes “Pencanangan Zona Integritas yangdilaksanakan pada 18 Juli 2012 merupakanbagian dari Gerakan Nasional Pembangunan melayani masyarakat secara lebih baik.Zona Integritas menuju Wilayah Bebasdari Korupsi sebagai implementasi daripelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun beranggotakan Kementerian PAN dan Dengan Pengecualian (WDP) atas2004 tentang Percepatan Pemberantasan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Keuangan KementerianKorupsi”, demikian ditegaskan Menteri Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kesehatan tahun 2011, setelah padaKesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA.,MPH. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tahun tahun sebelumnya, BPK selalu Pencanangan Zona Integritas yang ZONA INTEGRITAS. Menteri Kesehatan dua indikator. Pertama, indikator mutlak menberikan Opini Tidak Memberikan memberlakukan persyaratan wajib terhadap tugas dan tanggung jawab yangdisaksikan oleh Menteri Pendayagunaan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH. seusai yakni berupa persyaratan minimal yang harus Pendapat (TMP/Disclaimer) menyampaikan LHKPN bagi pejabat diemban; dan melayani masyarakat dan duniaAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penandatanganan pencanangan Zona dipenuhi. Salah satunya, laporan keuangan 2. Tahun 2011, survei Integritas yang Eselon I dan II serta KPA, PK dan usaha/investasi.dan Pimpinan Ombudsman, merupakan kementerian harus minimal WDP (Wajar dilakukan oleh KPK menempatkan Bendahara serta telah membentuk Unit Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, Integritas disaksikan Menteri Pendaya-langkah awal dalam mewujudkan Aparatur Dengan Pengecualian). Kedua, indikator Kementerian Kesehatan, pada urutan Pengelola Gratifikasi yang dituangkan sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai gunaan Aparatur Negara & Reformasi Bi-Kementerian Kesehatan RI yang Bersih operasional, yaitu sebagai pre requisite untuk terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dalam Peraturan Menteri Kesehatan. oleh Kementerian Kesehatan sehingga pada rokrasi dan Wakil Ketua Ombudsman RIdan Melayani yang ditandai dengan penilaian selanjutnya berdasarkan indikator dan nomor urut sembilan dari seluruh 7. Kementerian Kesehatan juga telah hari ini dapat melakukan pencananganpenandatanganan Pakta Integritas. operasional. Instansi Pusat dan Daerah yang di survei memiliki ROAD MAP Reformasi Birokrasi, Zona Integritas. Kementerian Kesehatan Bagi Satuan Kerja yang berhasil oleh KPK. yang insya Allah dalam waktu tidak merupakan kementerian keenam yangZona Integritas dan WBK dukungan dan kerja keras semua pihak tanpa memenuhi syarat indikator mutlak dan 3. Sejak tahun 2010, Kementerian Kesehatan lama lagi akan dilakukan penilaian oleh melakukan pencanangan. Pada Tahun 2014, Pembangunan Satuan Kerja yang kenal lelah. memperoleh hasil penilaian indikator telah memberlakukan sistem Layanan Kantor Kementerian PAN dan RB. kita menargetkan 34 kementerian sudahberpredikat WBK ini diharapkan akan menjadi “Kepada semua pimpinan dan jajaran operasional dengan skor tertentu akan Pengadaan Barang dan Jasa Secara 8. Kementerian Kesehatan ditetapkan melakukan pencanganan Zona Integritas.model pencegahan korupsi yang lebih Kementerian Kesehatan, baik Pusat maupun ditetapkan sebagai Satuan Kerja dengan Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 sebagai badan publik yang responsif "Ini tentunya sejalan dengan upayaefektif, karena pada unit kerja ini dilakukan Daerah, mari jadikan pencanangan ini predikat WBK. Selanjutnya Satuan Kerja telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan dan bergerak aktif dalam persiapan pencapaian target RPJMN terkait pemerintahanberbagai upaya pencegahan korupsi secara momentum untuk semakin meneguhkan tersebut dapat ditetapkan pula menjadi (ULP) pada setiap Unit Utama. dan implementasi UU KIP (Keterbukaan yang bersih dan bebas KKN dimana tahun 2014konkrit dan terpadu. Yakni, penyampaian komitmen untuk mewujudkan kementerian Satuan Kerja dengan predikat Wilayah 4. Kementerian Kesehatan juga telah Informasi Publik). kita akan mencapai IPK 5.0, sementara tahunLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara yang akuntabel dan transparan, serta Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) jika membentuk Unit Pelayanan Terpadu, 9. Termasuk dalam 10 badan publik terbaik 2011 sudah mencapai 3.0," tegas MenPAN & RB.Negara (LHKPN), nilai evaluasi AKIP bebas KKN. Hal ini sejalan dengan Nilai-nilai skor hasil penilaiannya meningkat lebih yang memberikan pelayanan atas (peringkat ke-9) pelaksanaan UU No.14, MenPAN & RB juga menaruh perhatian(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Kementerian Kesehatan, yaitu Pro-Rakyat, tinggi lagi. Perijinan Sarana Produksi dan Distribusi tahun 2008 tentang KIP dalam rangka terhadap berbagai upaya yang telah dilakukansistem perlindungan pelapor (whistle blower Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih/Clean Alat Kesehatan (Alkes), Registrasi Memperingati Hak-hak Untuk Tahu sehingga sangat mungkin LAKIP (Laporansystem), kode etik, jumlah pengaduan (PIREC),” harap Menkes. Upaya Kementerian Kesehatan Alkes dan PKRT, Rekomendasi Sekolah (International Right to Know Day) oleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)masyarakat yang dapat diselesaikan dalam Selanjutnya, Menkes juga meminta Meskipun Pencanangan ZI di lingkungan Kesehatan, Ethical Clearance Peneliti Komisi Informasi Pusat. Kementerian Kesehatan dapat penilaian Bwaktu satu tahun, promosi jabatan secara kepada seluruh Aparatur Kesehatan baik Kementerian Kesehatan baru dilaksanakan Kesehatan, Informasi Registrasi Dokter/ atau bahkan BB. Apalagi pencanangan ini jugaterbuka. Juga, program pengendalian yang bekerja pada Kantor Pusat maupun saat ini, namun berbagai upaya terkait Dokter Gigi, Rekomendasi Pengobatan Reformasi Birokrasi disaksikan oleh semua jajaran, baik di pusatgratifikasi, kebijakan penanganan benturan yang bekerja pada Kantor Daerah, mulai pencegahan dan pemberantasan korupsi Tradisional Asing, Perijinan dan Sejak awal disadari bahwa pembangunan maupun daerah, melalui video conference,kepentingan (conflict of interest), program dari aparatur pelaksana sampai Pimpinan sebenarnya telah dilaksanakan sejak Akreditasi Rumah Sakit serta Pengaduan Zona Integritas harus dilaksanakan dengan sehingga sangat mendukung keberhasilannya.inisiatif anti korupsi, kebijakan pembinaan Unit Utama, untuk secara bersama- beberapa tahun terakhir. Hal tersebut Masyarakat melalui Hot Line Service dan perencanaan yang baik, terstruktur danpurna tugas, pelaporan transaksi keuangan sama membangun integritas individu ditunjukkan dengan berbagai kemajuan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat). tersistem serta harus “in line” dengan sistem Dukungan dan Kerja Kerasyang tidak wajar oleh Pusat Pelaporan dan dan integritas organisasi di lingkungan dan pengakuan berbagai pihak yang 5. Regristrasi On Line dalam seleksi CPNS yang dikembangan dan dilaksanakan secara Karenanya, upaya pencegahan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK). kerja masing-masing, sehingga kedepan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih telah diberlakukan sejak tahun 2007, dan Nasional oleh Pemerintah Pusat. Terutama pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan Unit yang akan diajukan menjadi Kementerian Kesehatan akan menjadi baik, antara lain: seleksi on line bagi Petugas Kesehatan terkait dengan program Percepatan Reformasi yang mudah, sebab melibatkan birokrasicalon WBK terlebih dahulu akan dilakukan kementerian yang bersih dan terbebas dari Haji sejak tahun 2010. Birokrasi, yakni menciptakan birokrasi yang yang gemuk, dan belum profesional terutamapenilaian oleh tim independen yang tindakan-tindakan yang Koruptif, Kolusi dan 1. BPK telah memberikan Opini Wajar 6. Kementerian Kesehatan juga telah bersih dari KKN dan politisasi; kompeten di kementerian. Dengan begitu, diperlukan Nepotis. (ADV)