Presentation2

106 views
60 views

Published on

Laporan Hak Cipta

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation2

  1. 1. • Anggota : • • • • • • 1.Wahyu Nurfian (12.12.0062) 2.Try Suryanto (12.12.0052) 3.Mohammad Setiawan (12.12.0019) 4.Dwiyan Prayoga (12.12.00) 5.Anggit Pancha N (12.12.0029) 6.Jaryanto (12.12.0021)
  2. 2. A.COPYRIGHT  Copyright adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas ( Copyright dirancang untuk melindungi suatu ide).
  3. 3. MEKANISME COPYRIGHT Permohonan Pendaftaran Copyright Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya. • Dalam daftar umum ciptaan dimuat hal-hal berikut. • Nama pencipta dan pemegang hak cipta. • Tanggal penerimaan surat permohonan. • Tanggal lengkapnya persyaratan. • Nomor pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap. Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
  4. 4. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN Pendaftaran Ciptaan Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat diminta secara cuma-cuma di Kantor DJHKI), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp 6.000. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan hal-hal berikut.  Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta.  Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta (nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa), jenis dan judul ciptaan.  Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.  Uraian ciptaan rangkap tiga. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa foto kopi KTP atau paspor Jika pemohon badan hukum, di surat permohonannya harus dilampirkan turunan resrni akta pendirian badan hukum tersebut. Melampirkan surat kuasa, jika permohonan ter-sebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Jika permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Rl. Jika permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon. Melampirkan bukti pemindahan hak jika ciptaan tersebut telah dipindahkan. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp75.000, dan khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp150.000
  5. 5. PERATURAN DAN SANKSI Sanksi Copyright diatur dalam UU R.I. No.19 tahun 2002 yang berbunyi seperti berikut ini. Pasal 72 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupah). 5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 9. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  6. 6. Pasal 73 1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. 2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.
  7. 7. Contoh Copyright misal, Microsoft membuat sebuah perangkat lunak Windows. Yang berhak untuk membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.
  8. 8. B. PATENT Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.(dirancang untuk melindungi teknologi / tidak bisa diakses oleh public, persyaratanya susah, berlaku 19 thn)
  9. 9. MEKANISME PATENT Permohonan paten Permohonan Patent dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) atau melalui Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dengan tahap-tahap yang harus dilalui sebagai berikut. • Pengajuan permohonan • Pemeriksaan administratif • Pengumuman permohonan paten • Pemeriksaan substantif • Pemberian atau penolakan
  10. 10. PENGAJUAN PERMOHONAN PATENT Permohonan paten dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan paten secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat hal-hal berikut. • Tanggal, bulan, dan tahun permohonan • Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten • Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor • Nama lengkap dan alamat kuasa (jika permohonan paten diajukan melalui kuasa) • Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa • Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten • Judul invensi • Klaim yang terkandung dalam invensi • Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi • Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada) • Abstrak invensi (dokumen deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar ini disebut juga dengan spesifikasi paten)
  11. 11. BIAYA DAN WAKTU PERMOHONAN PATEN Uraian biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses permohonan pataten. • Biaya untuk permohonan paten Rp575.000 per permohonan • Biaya untuk permohonan pemeriksaan substantif paten Rp2.000.000 (diajukan dan dibayarkan setelah enam bulan dari tanggal pemberitahuan pengumuman paten) • Biaya untuk permohonan paten sederhana Rp475.000 (terdiri dari biaya permohonan paten sederhana Rp125.000 dan biaya permohonan pemeriksaan substantif paten sederhana Rp350.000)
  12. 12. PELANGGARAN YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PATENT, DAN SANKSINYA Ketentuan yang berkaitan dengan hak paten telah diatur dalam : • UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten • PP No. 34 tahun 1991 tentang Tatacara Permintaan Paten • Kepetusan Menkeh No. M. 01 – HC.02.10 tahun 1991 tentang Paten Sederhana • Keputusan Menkeh No. M. 06 – HC.02.10 taun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten Pelanggaran akan hak paten bisa dikenai sanksi : • hak paten biasa : pidana kurungan maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 • hak paten sederhana : pidana kurungan maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000
  13. 13. JENIS PELANGGARANYA DAN HUKUMANYA Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang patent dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau di sewakan atau di serahkan produk yang di beri paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk di jual atau di sewakan atau di serahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
  14. 14. Contoh pelanggaranya misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinil dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan
  15. 15. C. TRADE SECRET Trade Secret adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.(dirancang untuk melindungi informasi/data ) Pengertian Trade Secret Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
  16. 16. MEKANISME TRADE SECRET Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu: • Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat, • Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, • Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Jenis Pelanggaran dan Hukum Trade Secret • UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas.
  17. 17. Contoh pelanggaran dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.
  18. 18. PERBEDAAN PENEGAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN DI AMERIKA Software di Amerika Serikat dilindungi dengan Paten, sedangkan di Indonesia sendiri Software di lindungi dengan Hak Cipta. Dilihat dari perbedaan ini, kita bisa mengetahui bahwa perlindungan software dengan mekanisme Paten di Amerika Serikat prosesnya lebih rumit karena dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu Kebaharuan, Mengandung Langkah Inventif dan, dapat diterapkan di bidang Industri. Sedangkan mekanisme perlindungan software di Indonesia perlindungannya umumnya menggunakan Hak Cipta (Copyrights). Perlindungan Software berdasarkan hak cipta didasarkan kepada orsinilitas. Keuntungan pendaftaran software di Indonesia : Jangka waktu perlindungan lebih lama (50 Tahun). Biaya perlindungan yang lebih murah, karena tidak memerlukan biaya tahunan seperti halnya Paten. Prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan Paten. Dilihat dari lamanya waktu (50 Tahun) perlindungan Software dengan Hak Cipta ini akan memiliki dampak yang baik untuk perlindungan Software-software lokal Indonesia untuk terus berkembang dengan pesat. Selain itu, pengembang-pengembang sofware dari luar negeri akan tertarik untuk mendaftarkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-nya di Indonesia. Dampak lebih jauh hal ini akan berakibat bagi kemajuan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan akan munculnya kawasan-kawasan Industri Teknologi Informasi Seperti Silicon Valey di Indonesia.
  19. 19. DASAR HUKUM HAK CIPTA DI AMERIKA Hukum hak cipta dari Amerika Serikat mengatur hak-hak hukum ditegakkannya karya kreatif dan artistik berdasarkan hukum Amerika Serikat. Hukum hak cipta di Amerika Serikat adalah bagian dari hukum federal, dan diberi wewenang oleh Konstitusi. Kekuatan untuk memberlakukan hukum hak cipta yang diberikan dalam Pasal I Bab 8 Ayat 8 juga dikenal sebagai Klausul Hak Cipta, yang menyatakan bahwa kongres harus memiliki kekuasaan sebagai berikut: “Untuk mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang bermanfaat, dengan cara menjamin untuk jangka Waktu terbatas bagi para Pengarang dan Penemu Hak eksklusif atas Tulisan dan Penemuan mereka masing-masing.” Klausul ini membentuk dasar bagi hukum hak cipta AS („Science‟, „Penulis‟, „Tulisantulisan‟) dan hukum paten („Seni yang berguna‟, „Penemu‟, „Penemuan‟), dan termasuk jangka waktu tertentu diizinkannya untuk hak cipta dan paten („Waktu terbatas‟), serta barang-barang yangdapat mereka lindungi ("Hak eksklusif atas Tulisan dan Penemuan merekamasing-masing"). Di Amerika Serikat, pendaftaran klaim hak cipta, pencatatan transfer hak cipta, dan aspek administrasi lainnya dari hak cipta adalah tanggung jawab Kantor Hak Cipta Amerika Serikat(United States Copyright Office), yaitu sebuah lengan dari Library of Congress.
  20. 20. Undang-undang Kantor Hak Cipta dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Federal (Code of Federal Regulations/CFR). Undang-undang ini juga dikenal sebagai Edaran 96. Title 37: Patents, Trademarks, and Copyrights (Title 37: Paten, Merek Dagang, dan Hak Cipta) Bab II -- Copyright Office, Library of Congress SubBab A -- Copyright Office and Procedures (Kantor Hak Cipta dan Prosedurnya) SubBab B -- Copyright Arbitration Royalty Panel Rules and Procedures(Peraturan Dewan Royalti Arbitrasi Hak Cipta dan Prosedurnya): Part 260 -- Rates and Terms for Preexisting Subscription Services' Digital Transmissions of Sound Recordings and Making of Ephemeral Phonorecords (Ketentuan dan Syarat untuk Transmisi Digital Layanan Berlangganan Pra-Pengadaan Rekaman Suara dan Pembuatan phonorecordsSementara). Hukum hak cipta Amerika Serikat melindungi "karya asli penulis," termasuk sastra, drama, karya musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya. Perlindungan ini berlaku baik untuk karya yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
  21. 21. DASAR HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA Dasar hukum mengenai HaKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, peerlindungan ini juga mencakup : · Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau piranti lunak computer, dan buku-buku sejenis lainnya. · Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat, atau · Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu; · Program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat. Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, meniruataumenyalin, menerbitkan atau menyiarkan, memperdagangkanataumengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah
  22. 22. KETENTUAN PIDANA PASAL 72 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
  23. 23. (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Disamping itu, anda dan atau perusahaan anda juga dapat dikenakan gugatan perdata dari pemegang atau pemilik hak cipta itu, yang dapat menuntut ganti rugi dan atau memohon pengadilan untuk menyita produk-produk bajakan tersebut dan memerintahkan anda atau perusahaan anda menghentikan pelanggaran-pelanggaran itu.

×