Your SlideShare is downloading. ×
Makalah ekonomi internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Makalah ekonomi internasional

25,171
views

Published on


1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
25,171
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
408
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MAKALAH EKONOMI INTERNASIONALKEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DISUSUN OLEH : Murtini : (09190037) Prayuda Wibowo : (09190046) Riean Novico D.P : (09190052) DOSEN PEMBIMBING: Rita wati S.E INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
  • 2. 2012 PENDAHULUAN Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatanbisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihatdari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerjaantar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi,perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license and franchise), hak atas kekayaanintelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadapkegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dansebagainya. Indonesia sendiri terlibat didalamnya. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong produkindustri dalam negeri untuk mampu bersaing dengan produk impor, baik di dalamnegeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan problem besar bagiIndonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupunkuantitas masih lemah. Salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesiadalam menghadapi perdagangan bebas adalah sulitnya membendung terjadinyalonjakan produk impor, sehingga mengakibatkan barang sejenis kalah bersaingyang pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, danselanjutnya akan muncul dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja,terjadinya pengangguran serta bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.Karenanya setiap Negara pasti memiliki kebijakan masing-masing mengenaiperdagangan internasional tersebut. Selain membahas mengenai kebijakan, disini juga akan dibahas mengenaialat pembayaran internasional, yakni devisa. Yang mana perbedaan mata uangmenjadi salah satu penghambat perdagangan internasional. 2
  • 3. PEMBAHASAN A. Kebijakan perdagangan internasional Kebijakan proteksi Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungiindustri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry), dan melindungiperusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semen-mena dengankelebihan yang ia miliki, selain itu persaingan-persaingan barang-barangimpor. Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas kebijakan tarif,kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. 1. Tarif Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Apabila suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri lebih banyak dinikmati oleh masyarakat. 2. Kuota Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Sama halnya tarif, pengaruh diberlakukannya kuota mengakibatkan harga-harga barang impor menjadi tinggi karena jumlah barangnya terbatas. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan jumlah barang impor sehingga menyebabkan biaya rata-rata untuk masing- masing barang meningkat. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat 3
  • 4. melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. 3. Larangan Impor Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya melarang impor daging sapi yang mengandung penyakit Anthrax. 4. Subsidi Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank yang murah ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Adanya subsidi, harga barang dalam negeri menjadi murah, sehingga barang- barang hasil produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang- barang impor. 5. Dumping Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Kebijakan perdagangan bebas Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan pemerintah yangmenghendaki perdagangan internasional berlangsung tanpa adanya hambatanapapun. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan ini beralasan bahwa 4
  • 5. perdagangan bebas akan memungkinkan setiap negara berspesialisasi memproduksi barang dan menjadikannya keungglan komparatif.  Kebijakan autarki Kebijakan autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. B. Alat pembayaran dalam perdagangan internasional Ketika melakukan transaksi jual beli, untuk mendapatkan barang yangkalian inginkan, tentunya kalian akan membayarnya dengan uang yang berlaku ditempat tersebut. Sama halnya perdagangan internasional, pada saat terjadikegiatan ekspor dan impor barang, uang yang digunakan sebagai alatpembayarannya, yaitu berupa devisa. 1. Pengertian Devisa Devisa adalah alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang dapatditerima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Beberapa barang yangdapat digunakan sebagai devisa yaitu emas dan perak, valuta asing, dan weselasing. Devisa yang diperolah suatu negara dapat berupa devisa umum dan devisakredit. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan perdaganganantar negara dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Adapun devisa kreditadalah devisa yang diperoleh dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri dan adakewajiban untuk mengembalikan. 2. Fungsi Devisa 5
  • 6. • membiayai perdagangan luar negeri yang berupa impor barang dan jasa• membayar pokok utang, cicilan utang, bunga utang, atau utang luar negeri• membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri, yaitu untuk kedutaan, konsulat, biaya kontingen olahraga, misi kebudayaan ke luar negeri• mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri• memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional3. Sumber Devisa• ekspor barang• penerimaan jasa• penerimaan dari turis mancanegara• pinjaman luar negeri• bantuan luar negeri• pungutan bea cukai• kiriman uang asing dari luar negeri kedalam negeri 6
  • 7. Study kasusAmerika Boikot CPO dari IndonesiaPerkembangan Ekspor Kelapa Sawit (CPO) Indonesia dalam Perdagangan dunia Ekspor CPO memiliki prospek yang sangat cerah disebabkan olehpeningkatan konsumsi produk- produk yang berbahan baku CPO yang sejalandengan pertumbuhan produk diberbagai negara. Harga CPO penyerahan Februari2011 yang diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)dibuka pada level harga US$1256 per ton dan pada akhir perdagangan beradapada level harga US$1188 per ton. Rata-rata harga CPO yang ditransaksikan diBKDI berada pada level harga US$1260 per ton dengan harga tertinggi US$1299per ton dan harga terendah US$1188 per ton. Di Malaysia Derivatives Exchange(MDEX), harga rata-rata CPO yang ditransaksikan untuk penyerahan Februari2011 berada pada level harga US$1246 per ton, dan di Rotterdam US$1283 perton. Untuk perkembangan konsumsi minyak sawit (CPO) dunia dari tahun ketahun terus menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan akan permintaan CPOdunia dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata tumbuh sebesar 9,92%. Chinadengan Indonesia merupakan negara yang paling banyak menyerap CPO dunia.Selain itu negara Uni Eropa juga termasuk konsumen besar pengkomsumsi CPOdi dunia. 7
  • 8. Yang menjadi permasalahan utama perdagangan dunia CPO sebenarnyabukan terletak pada tingkat permintaan konsumsi atau ekspornya, karena baikkonsumsi atau ekspor dunia cenderung meningkat dengan stabil. Permasalahanutamanya justru terletak pada fluktuasi harga yang tidak stabil. Fluktuasi hargaCPO ini cenderung dipengaruhi oleh isu-isu yang dibuat oleh negara penghasilproduk subtitusi (saingan CPO), yaitu negara-negara penghasil minyak darikacang kedelai dan jagung yang umumnya merupakan negara di Eropa danAmerika (negara maju). Isu-isu seperti produk yang tidak higienis, pengrusakanekosistem hutan termasuk isu pemusnahan orang utan merupakan isu yangdiangkat untuk menjatuhkan harga CPO dunia. Untuk pengembangan agribisniskelapa sawit masih cukup terbuka bagi Indonesia, terutama karena ketersediaansumberdaya alam/lahan, tenagakerja, teknologi maupun tenaga ahli. Dengan posisi sebagai produsen terbesar kedua saat ini dan menujuprodusen utama di dunia pada masa depan, Indonesia perlu memanfaatkanpeluang ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan sampai dengan upayamenjaga agar tetap bertahan pada posisi sebagai a country leader and marketleader. (Data BPS, berbagai sumber terkait, data diolah F.Hero P.2011)Alasan AS Memboikot CPO Indonesia AS menilai bahwa bahwa produk minyak sawit mentah dan turunannyadari Indonesia tidak ramah lingkungan. Alhasil, karena alasan itu, Per 28 Januari,Amerika Serikat secara resmi menolak produk minyak sawit mentah danturunannya dari Indonesia.Atase Pertanian Agrikultur Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untukIndonesia, Denis Voboril, mengatakan bahwa Crude Palm Oil (CPO) di Amerikasangat dibutuhkan.Alasan CPO sangat dibutuhkan di Amerika, kata Denis karena CPO adalah energiterbarukan dan ramah lingkungan dalam produksinya. 8
  • 9. "Pemerintah Amerika punya beberapa peraturan terkait produk untuk udarabersih. Crude Palm Oil atau CPO merupakan salah satu energi terbarukan yangmasuk ke dalam kategori untuk udara bersih," ujar Denis saat hadir dalamkonferensi pers yang digelar di Kementerian Pertanian, Senin (13/2/2012).Terkait isu bahwa AS memboikot Crude Palm Oil (CPO) atau produk minyaksawit mentah dan turunannya dari Indonesia, Denis menyatakan bahwa sejauh inipemerintah AS masih mengkaji hal itu.Hal itu didasarkan dari hasil pengkajian Enviromental Protection Agency (EPA)bahwa produk minyak kelapa sawit Indonesia masih di bawah standar, yaknihanya 17%.Menurut EPA, Indonesia harus bisa memenuhi standar produksi CPO minimal20% agar bisa mengimpor kembali minyak kelapa sawit. Mengenai energi terbarukan, AS juga memiliki sumber energi yang lain.Selama ramah lingkungan, Amerika akan banyak memproduksi hal tersebut."Tidak hanya pada bahan Crude Palm Oil saja, kita tidak fokus hanya itu, tapi adajuga bahan lain," ungkap Denis.Tindakan Indonesia Menanggapi Pemboikotan CPO dari pihak ASPemerintah Indonesia melayangkan tanggapan terhadap Notice of DataAvailability (NODA) yang dikeluarkan Environmental Protection Agency (EPA)Amerika Serikat terkait produk crude palm oil (CPO).Sebagaimana dirilis Kementerian Perdagangan, Jumat (4/5/2012), tanggapanresmi Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan tersebut diserahkan kepemerintah AS pada 26 April 2012 sebelum batas akhir penyampaian tanggapanyang telah ditetapkan, yaitu tanggal 27 April 2012.Tanggapan yang disampaikan Mendag Gita Wirjawan bahwa EPA, dalamanalisanya, telah mengabaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungilingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 9
  • 10. Ditegaskan, pada Copenhagen Meeting 2009, Presiden RI telah menyampaikankomitmennya untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020.Dan pemerintah Indonesia juga menargetkan penurunan emisi sebesar 41 persenmelalui kerja sama internasional.Lebih lanjut, dalam tanggapan resminya, Mendag juga menyampaikan bahwadalam menghitung emisi gas rumah kaca, EPA banyak menggunakan data-datayang bersifat asumsi, bukan data riil. Sehingga hasilnya tidak menggambarkankondisi yang sesungguhnya.Dalam hal ini, Indonesia mengusulkan agar EPA menggunakan metode lain dalampenghitungan gas rumah kaca.Kemudian, poin ketiga yang disampaikan Mendag adalah CPO merupakantanaman paling efisien dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya.Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Food Policy Research Institute tahun2010, CPO hanya membutuhkan 0,26 hektar lahan untuk menghasilkan 1 tonminyak sawit.Selanjutnya, Mendag juga menyampaikan bahwa NODA tidak konsisten denganbeberapa pasal di dalam ketentuan WTO, antara lain mengenai prinsip MostFavored Nation, dan National Treatment karena membedakan CPO dengankomoditas seperti kedelai yang diproduksi di dalam negeri AS.Untuk diketahui, EPA mengeluarkan NODA pada Desember 2011 dan secararesmi didaftarkan kepada US Federal Register pada 27 Januari 2012. NODAmerupakan analisa terhadap emisi gas rumah kaca dari minyak kelapa sawit(CPO).Berdasarkan program Renewable Fuel Standard (RFS) yang diterapkan di AS,bahan baku untuk produk biodiesel dan renewable diesel harus memenuhiketentuan minimum 20 persen ambang batas pengurangan emisi gas kaca. 10
  • 11. Melalui analisisnya, EPA menyatakan bahwa CPO hanya berada pada level 11-17persen, sehingga tidak memenuhi ketentuan RFS untuk dapat dikategorikansebagai bahan bakar terbarukan (renewable fuel) yang efisien.Atas dikeluarkannya NODA tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukanberbagai upaya untuk menangani isu ini.KBRI Washington secara aktif telah melakukan berbagai pertemuan denganbeberapa pihak terkait di AS, termasuk dengan United States TradeRepresentative (USTR), EPA, Department of Commerce, US Chamber ofCommerce, Staffer Congress, serta para pemangku kepentingan CPO di AS dalamrangka menyampaikan concern pemerintah Indonesia dan melakukan lobbying. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskantindakan Amerika Serikat menolak Crude Palm Oil (CPO) atau produk minyaksawit mentah dan turunannya dari Indonesia tidak dibenarkan World TradeOrganization (WTO).Karena, menurut Hatta, tindakan AS menolak masuknya CPO Indonesia bisadikategorikan sebagai technical barrier atau hambatan teknis perdagangan. Dan itudilarang WTO dilakukan dalam perdagangan dunia.“Itu (tindakan AS) bisa kita kategorikan sebagai technical barier. Itu tidak bolehterjadi, itu tidak dibenarkan dalam WTO,” tegas Hatta, saat ditemui di kompleksIstana, Jakarta, Selasa (31/1/2012).Oleh sebab itu, menurut Hatta, notifikasi penolakan AS harus ditanggapi dandiberikan pejelasan, baik oleh Kadin ataupun Apindo, ataupun pengusaha, asosiasikelapa sawit, termasuk pemerintah. Dalam hal ini, lanjut Hatta, Menteri PertanianSuswono sebagai leading sector harus menjelaskan. Pasalnya, tidak ada bedanyabiodiesel atau biofuel bersumber dari CPO dengan biodesel dari bahan lainnya.“Itu sama! Dia tidak mengandung apa yang disebut emisi karbon dioksida yangbersifat kimiawi, itu tidak ada,” tampik Hatta atas tudingan AS bahwa CPOIndonesia tidak ramah lingkungan. 11
  • 12. “Saya kira itu harus kita jelaskan, harus dicounter dan harus diberikan penjelasandarimana dasarnya. Kalau biodiesel yang bersumber dari CPO itu tidak ramahlingkungan. Dasarnya apa? Wong jelas-jelas seluruh biodiesel itu tidakmengandung emisi karbon. Tidak ramah lingkungannya dimana?”Hatta juga mengingatkan bahwa penjelasan yang disiapkan dan diberikan harussecara ilmiah dan secara jelas biar argumentasi itu kuat. “Kita tidak boleh diamhal-hal seperti itu. Karena ini membahayakan pasar kita. Itu tidak boleh,” tegasHatta.Sebelumnya diberitakan, Per 28 Januari, Amerika Serikat secara resmi menolakproduk minyak sawit mentah dan turunannya dari Indonesia. Alasannya, karenasawit Indonesia dinilai sebagai produk yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebutdisampaikan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Indramayu."Notifikasinya sudah saya terima. Kita dikasih waktu hingga 27 Februarimendatang untuk melakukan bantahan. Kami minta pihak-pihak terkait untuksegera melakukan bantahan," katanya.Dia mengatakan, keputusan Amerika Serikat tersebut diambil setelah merekamenerima pengaduan Noda EPA, yakni otoritas setempat yang concern padapersoalan lingkungan hidup. 12
  • 13. DAFTAR PUSTAKAhttp://rayvictory.wordpress.com/2012/05/25/dampak-kebijakan-terhadap- perdagangan-internasional/http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasionalhttp://pphp.deptan.go.id/disp_informasi/1/5/54/1188/perkembangan_ekspor_kelap a_sawit__cpo__indonesia_dalam_perdagangan_dunia.htmlhttp://www.tribunnews.com/2012/05/05/indonesia-layangkan-protes-soal-cpo-ke- pemerintah-amerikahttp://www.tribunnews.com/2012/01/31/hatta-tindakan-as-boikot-cpo-langgar- aturan-wto 13