Your SlideShare is downloading. ×
Pers di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pers di indonesia

5,256
views

Published on

pelajaran PKN

pelajaran PKN


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,256
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
306
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pers di Indonesia PKN
  • 2. Istilah “pers” berasal dari kata persen Belanda, pressInggris, yang berarti “menekan” yang merujuk pada alatcetak kuno yang digunakan dengan menekan secarakeras untuk menghasilka karya cetak pada lembarankertas. Menurut UU No. 40 Tahun 1999, pers memilikidua arti, arti luas dan sempit. Dalam arti luas, persmenunjuk pada lembaga sosial atau pranata sosial yangmelaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhikebutuhan masyarakat akan informasi. Sedanglan dalamarti sempit, pers merujuk pada wahana / mediakomunikasi massa baik yang lektronik dan cetak.
  • 3. Pers sebagai “watchdog” yaitu mata dan telinga, pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini atau pendapat, dan mengarah agenda masa depan. Pada pasal 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut:a. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.b. Disamping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebahgai lembaga ekonomi.
  • 4. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.c. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.d. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
  • 5. 1. Era Kolonial sampai dengan tahun 1945. Beberapa hari setelah teks proklamasi dikumandangan oleh Bung Karno, telah terjadi perebutan terhadap perusahaan Koran Jepang, seperti Soeara Asia di Surabaya, Tjahaja di Bandung, dan Sinar Baroe di semarang. Koran-koran tersebut pada tanggal 19 Agustus 1945 memuat berita sekitar Kemerdekaan Indonesia, Teks Proklamasi, Pembukaan UUD, Lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu Koran dijadikan alat mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, walaupun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang.
  • 6. 2. Era demokrasi Liberal, tahun 1949 - 1959. Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek samping dari keluhan wartawan lokal terhadap pers Belanda dan Cina, oleh karena itu Negara mencari cara untuk membatasi penerbitan asing di Indonesia, sebab pemerintah tidak ingin membiarkan ideologi asing merongrong UUD, sehingga pemerintah mengadakan pembreidelan pers namun tidak hanya kepada pers asing saja. Tindakan pembatasan pers terbaca dalam artikel Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan, Ruslan Abdulgani, antara lain….”khusus di bidang pers beberapa pembatasan perlu dilakukan atas kegiatan- kegiatan kewartawanan orang-orang asing….”
  • 7. 3. Era Demokrasi terpimpin, tahun 1959 - 1966. Pada awal tahun 1960, penekanan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda Penerangan Maladi, bahwa akan dilakukan langkah-langkah tegas terhadap surat kabar, majalah-majalah, kantor-kantor berita yang tidak mentaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional. Para wartawan harus mendukung politik pemerintah dan pengambialihan percetakan oleh pemerintah.
  • 8. 4. Era Orde Baru, tahun 1966 - 1998. Pemerintahn Orde Baru mencetuskan Pers Pancasila dengan membuang jauh praktik penekanan pers di masa Orde Lama. Pemerintah orde baru sangat mementingkan pemahaman tentang Pers Pancasila. Kebebasn pers ini hanya berlangsung sekitar 8 tahun, sebab dengan terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974) disinyalir disebabkan berita-berita yang terlalu bebas tanpa sensor yang menyiarkan berbagai hal yang dapat menyulut emosi mahasiswa untuk melakukan demontrasi pada pemerintah orde baru. Oleh karena itu beberapa surat kabar dilarang terbit termasuk Kompas dan di ijinkan terbit kembali setelah permintaan maaf. Para wartawan diingatkan untuk mentaati kode etik jurnalistik.
  • 9. 5. Era reformasi, tahun 1998 - Sekarang. Dengan adanya kebebasan pers maka tantangan terberat adalah datang dari kebebasan pers itu sendiri, artinya sanggupkah seorang wartawan atau sebuah perusahaan penerbitan untuk tidak menodai arti kebebasan itu dengan tidak menerima pemberian atau godaan-godaan material yang berhubungan dengan sebuah berita atau publikasi sebuah berita.
  • 10. 1. Perbedaan pers di masa orde baru dan reformasi dan kekurangan kelebihan (topik)2. Bagaimana menurut anda tentang kebebasan pers tentang kasus pejabat (upik)3. Apa yang dimaksud peristiwa malari pers (rusma)4. Apakah peranan pers dapat menanggulangi suatu konflik dalam suatu negara dan cara menanggulanginya (tyas)
  • 11. Jawaban1. Pada masa Orde Baru keadaan pers masih cukup baik, tetapi kekuasaannya masih dipegang / diawasi oleh pemerintah. Begitu pula dengan berita, tidak bebas tidak bebas memberitakan berita yang tidak baik berdasarkan fakta demi melindungi dan meenjaga nama baik pemerintahan orde baru.2. Menurut kami, itu tidak sama dengan era reformasi karena hal itu sama dengan era orde lama, yang mana pers dapat membeli berita, beritanya masih bisa menutupi kejelekan para pejabat. Itu tidak baik mungkin terjadi di era sekarang .3. Peristiwa Malari (Peristiwa 15 Januari 1974) : peristiwa yang disebabkan adanya berita-berita yang terlalu bebas tanpa sensor yang menyiarkan berbagai hal yang dapat menyulut emosi mahasiswa untuk melakukan demontrasi pada pemerintah orde baru.4. Pers dapat menanggulangi konflik dengan cara memberikan informasi.