TEKNIK PENYUSUNAN & STRUKTUR APBD

OUTLINE PENDAHULUAN PROSES PENYUSUNAN APBD STRUKTUR APBD Prediksi Pendapatan? Prediksi Belanja? DISKUSI

PENDAHULUAN

PROSES PENYUSUNAN APBD

STRUKTUR APBD

Prediksi Pendapatan?

Prediksi Belanja?

DISKUSI

PENDAHULUAN Perubahan Paradigma

LATAR BELAKANG BERKEMBANGNYA PARADIGMA BARU PENYUSUNAN APBD Reposisi DPRD & Masyarakat (Reformasi) UU No.22 & .25 Th. 1999, PP 105 & 108 Th. 2000 dan Kepmendagri No 29 th. 2002 Partisipasi & Akuntabilitas Publik

Latar Belakang Perubahan Peraturan Perundangan UU17/2003 : Keuangan Negara UU 1/2004 : Perbendaharaan Negara UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional UU 32/2004: Pemerintah Daerah UU 33/2004: Perimbangan Keuangan PP 20/2004: Rencana Kerja Pemerintah

Perubahan Peraturan Perundangan

UU17/2003 : Keuangan Negara

UU 1/2004 : Perbendaharaan Negara

UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

UU 32/2004: Pemerintah Daerah

UU 33/2004: Perimbangan Keuangan

PP 20/2004: Rencana Kerja Pemerintah

PARADIGMA BARU? Kembali ke Peran Dasar Pemerintah Baik Penerimaan maupun Pengeluaran berorientasi pada Pelayanan Publik Paradigma Baru (Otonomi & Desentralisasi) tidak bisa diterjemahkan sebagai “Penambahan Beban” bagi Masyarakat Pengeluaran = Target Kinerja.

Kembali ke Peran Dasar Pemerintah

Baik Penerimaan maupun Pengeluaran berorientasi pada Pelayanan Publik

Paradigma Baru (Otonomi & Desentralisasi) tidak bisa diterjemahkan sebagai “Penambahan Beban” bagi Masyarakat

Pengeluaran = Target Kinerja.

PERUBAHAN PADADIGMA

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RPJP Daerah: 20 tahun RPJM Daerah: 5 tahun RKPD: 1 tahun Renstra SKPD: 5 tahun Renja SKPD: 1 tahun KUA RKA-SKPD RAPBD APBD Penjabaran APBD RPJP Nasional : 20 tahun RPJM Nasional: 5 tahun RKP RAPBN APBN Renstra KL: 5 tahun Renja KL: 1 tahun RKA-KL Penjabaran APBN PRERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

PERBANDINGAN YANG LALU Pilih hanya yg didanai melalui APBD RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUNAN Pilih hanya yg didanai melalui APBD A P B D RENCANA PEMBANGUNAN 1 TAHUNAN VISI MISI STRATEGI ARAH KEBIJK. UU No. 4/1999 POLA DASAR VISI MISI STRATEGI ARAH & KEBIJK . PROPEDA PROGRAM KEGIATAN UU No. 25/2000 ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI PRIORITAS REPETADA PROGRAM KEGIATAN PP No. 108/2000 VISI MISI STRATEGI ARAH & KEBIJK. RENSTRADA PROGRAM KEGIATAN PP No. 105/2000 ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI PRIORITAS NOTA KEUANGAN PROGRAM KEGIATAN

VISI

MISI

STRATEGI

ARAH KEBIJK.

VISI

MISI

STRATEGI

ARAH & KEBIJK .

PROGRAM

KEGIATAN

ARAH & KEBIJAKAN

STRATEGI

PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

VISI

MISI

STRATEGI

ARAH & KEBIJK.

PROGRAM

KEGIATAN

ARAH & KEBIJAKAN

STRATEGI

PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) CONTOH SISTIMATIKA: BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI UMUM BAB III VISI DAN MISI BAB IV ARAH KEBIJAKAN BAB V PELAKSANAAN BAB VI PENUTUP Penjabaran Mengacu pada RPJP Nasional: Visi Misi Arah Kebijakan Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Kebijakan Daerah Nasional

Penjabaran Mengacu pada RPJP Nasional:

Visi

Misi

Arah Kebijakan

Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:

Visi

Misi

Arah Kebijakan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) CONTOH SISTIMATIKA: BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BAB III VISI ,MISI DAN TUJUAN BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V STRATEGI TAHUN 2005 – 2009 BAB VI PENGUKURAN KINERJA BAB VII MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM BAB VIII PENUTUP Penjabaran visi, misi, program KDH (berpedoman RPJP daerah dan restra) Visi Misi Arah Kebijakan Penjabaran visi, misi, program presiden (berpedoman RPJP nasional) Visi Misi Arah Kebijakan Daerah Nasional

Penjabaran visi, misi, program KDH (berpedoman RPJP daerah dan restra)

Visi

Misi

Arah Kebijakan

Penjabaran visi, misi, program presiden (berpedoman RPJP nasional)

Visi

Misi

Arah Kebijakan

RENCANA STRATEGIS Analisis SWOT D Nilai - Nilai C Misi B Visi A VISI ,MISI DAN TUJUAN BAB III Kondisi Eksternal B Kondisi Internal A GAMBARAN UMUM KABUPATEN BAB II Sistematika Penulisan D Landasan C Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra B Gambaran Umum Renstra A PENDAHULUAN BAB I

RENCANA STRATEGIS Program APBD B Kebijakan A STRATEGI TAHUN 2005 – 2009 BAB V 2. Indikator Sasaran beserta targetnya 1. Uraian Sasaran Sasaran B 2. Indikator Tujuan beserta targetnya 1. Uraian Tujuan Tujuan A TUJUAN DAN SASARAN BAB IV

RENCANA STRATEGIS PENUTUP BAB VIII MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM BAB VII Analisis Akuntabilitas Kinerja C Evaluasi Kinerja B Kerangka Pengukuran Kinerja A PENGUKURAN KINERJA BAB VI

RENCANA STRATEGIS Visi - Misi Tujuan, Strategi dan Kebijakan Program Kegiatan Indikatif Visi - Misi Tujuan, Strategi dan Kebijakan Program Kegiatan Indikatif Daerah Renstra SKPD Nasional – Renstra - KL

Visi - Misi

Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Program

Kegiatan Indikatif

Visi - Misi

Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Program

Kegiatan Indikatif

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN PROSES OUTPUT INPUT APBD SISTEM AKUNTANSI LAPORAN PENGENDALIAN & PENGAWASAN PROSES OUTPUT INPUT EVALUASI KINERJA HASIL EVALUASI KINERJA LAPORAN PERENCANAAN PROSES OUTPUT INPUT ASPIRASI RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA RAPBD Visi Misi, Tujuan Sasaran, Tupoksi Program, Aktivitas Target Kinerja SAB

Visi Misi, Tujuan

Sasaran, Tupoksi

Program, Aktivitas

Target Kinerja

SAB

PROSES PENYUSUNAN RASK  RKASKPD

PROSES PENYUSUNAN APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain PEMDA DPRD Renstrada Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat Juklak & Juknis Plafon Anggaran/Standar Biaya Standar Pelayanan Tolok Ukur Kinerja Unit Kerja Formulir RASK SAB Pengajuan RAPBD Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD SK PENGANGKATAN (PENDELEGASIAN WEWENANG) TIM ANGGARAN EKSEKUTIF Arah & Kebijakan Umum APBD Penjaringan Aspirasi Penjaringan Aspirasi Data Historis PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Pokok-pokok Pikiran DPRD MASY. PEMERHATI Strategi & Prioritas APBD Forum Propinsi Forum Kota/Kab Forum Kelurahan Rencana Program /Kegiatan R A P B D RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA Surat Edaran Perda APBD R A P B D MASY. PEMERHATI Renstra UK UNIT KERJA

Juklak & Juknis

Plafon Anggaran/Standar Biaya

Standar Pelayanan

Tolok Ukur Kinerja Unit Kerja

Formulir RASK

SAB

Forum Propinsi

Forum Kota/Kab

Forum Kelurahan

Penyusunan dan Penetapan Perda APBD Kebijakan Bangnas dan Keuda RENSTRADA Jaringasmara Musrenbangda RKPD Renstra SKPD RKSKPD SATKER PEMDA Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DPRD Peraturan KDH: Juklak & Juknis Plaforn anggaran Standar harga Form RKASKPD RKA SKPD Tim Anggaran Eks RAPBD Pengajuan Raperda RAPBD Panitia Angg. Legislatif Klarifikasi RAPBD Sosialisasi Persetujuan Raperda APBD Evaluasi APBD Perda APBD Kerangka Ek Makro Prioritas Pemb Evaluasi Kinerja masa lalu

Penyusunan APBD MELIBATKAN 3 ELEMEN PENTING : MASYARAKAT DPRD PEMDA Paradigma baru menuntut akuntabilitas publik.

MASYARAKAT

DPRD

PEMDA

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN PROSES OUTPUT INPUT APBD SISTEM AKUNTANSI LAPORAN PENGENDALIAN & PENGAWASAN PROSES OUTPUT INPUT EVALUASI KINERJA HASIL EVALUASI KINERJA LAPORAN PERENCANAAN PROSES OUTPUT INPUT ASPIRASI RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA RAPBD Visi Misi, Tujuan Sasaran, Tupoksi Program, Aktivitas Target Kinerja SAB

Visi Misi, Tujuan

Sasaran, Tupoksi

Program, Aktivitas

Target Kinerja

SAB

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BAB III Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV Penyusunan dan Penetapan APBD BAB V Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah BAB VI Kedudukan Keuangan DPRD DAFTAR ISI

BAB VII Pelaksanaan APBD BAB VIII Perhitungan APBD BAB IX Pertanggungjawaban Keuangan Daerah BAB X Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah BAB XI Kerugian Keuangan Daerah BAB XII Ketentuan Peralihan BAB XIII Ketentuan Penutup.

Apa Yang Dimaksud ANGGARAN KINERJA? Anggaran dengan Pendekatan Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian HASIL KERJA atau OUTPUT dari perencanaan alokasi BIAYA atau INPUT yang ditetapkan. PP 105/2000 Pasal 8:

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA Masukan ( input ) Keluaran ( output ) Hasil ( outcome ) Manfaat ( benefit ) Dampak ( impact )

Masukan ( input )

Keluaran ( output )

Hasil ( outcome )

Manfaat ( benefit )

Dampak ( impact )

3E = Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas? Masukan ( input ): Primer (fisik: staff, dll) Sekunder (Rp) Keluaran ( output ) Hasil ( outcome ) Manfaat ( benefit ) Dampak ( impact ) Ekonomis Efisien Efektifitas

Masukan ( input ):

Primer (fisik: staff, dll)

Sekunder (Rp)

Keluaran ( output )

Hasil ( outcome )

Manfaat ( benefit )

Dampak ( impact )

STRUKTUR APBD PENDAPATAN

APBD PENDAPATAN - PENDAPATAN ASLI DAERAH - DANA PERIMBANGAN - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH BELANJA - APARATUR DAERAH - PELAYANAN PUBLIK - BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN - TIDAK TERSANGKA PEMBIAYAAN - PENERIMAAN DAERAH - PENGELUARAN DAERAH

PENDAPATAN

- PENDAPATAN ASLI DAERAH

- DANA PERIMBANGAN

- LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

BELANJA

- APARATUR DAERAH

- PELAYANAN PUBLIK

- BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN

- TIDAK TERSANGKA

PEMBIAYAAN

- PENERIMAAN DAERAH

- PENGELUARAN DAERAH

PENDAPATAN PAD - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Bagian Laba Usaha Daerah - Lain-lain PAD DANA PERIMBANGAN (BHP&BP),DAU,DAK,PERIMBANGAN PROP) LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH

PAD

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Bagian Laba Usaha Daerah

- Lain-lain PAD

DANA PERIMBANGAN (BHP&BP),DAU,DAK,PERIMBANGAN PROP)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH 83,77 12,18 4,05 Rata-rata 2002 79,80 13,06 7,14 Rata-rata 2001 Kabupaten/kota: 55,62 21,30 23,08 Rata-rata 2001 Propinsi: DAU BAGIHASIL PAD PERSENTASE (%)

Sensitivitas Peraturan: UU 18/1997  UU 34/2000 -60.00 2 5 -40.74 16 27 Jambi -88.24 2 17 -30.88 47 68 South Sumatra -50.00 6 12 -31.58 26 38 South Kalimantan -62.50 3 8 -26.67 22 30 West Kalimantan -39.29 34 56 -32.10 330 486 East Java -50.00 4 8 -36.84 12 19 NTB -80.00 1 5 -5.00 19 20 North Sulawesi -78.26 5 23 -35.62 47 73 South Sulawesi -66.67 1 3 -35.85 34 53 Yogyakarta -62.75 19 51 -35.25 191 295 Central Java -75.00 20 80 -73.05 135 501 West Java -80.00 4 20 -36.81 103 163 North Sumatra -96.15 1 26 -27.37 69 95 Riau (%) 98/99 97/98 (%) 98/99 97/98 Provinces growth Charges (billion, Rp) growth Local Tax (billion, Rp)

Progresivitas Daerah Sumber: KPPOD, http://www.kppod.org/, accessed 16 April 2005 100.00% 21.03% 65.63% 13.34% Percent 1379 290 905 184 Total 104 19 84 1 Draft Perda 4 1 0 0 1 Decree by DPRD 3 135 20 67 48 Decree by the Heads of Region (SK) 2 1139 251 754 134 Perda 1 Total Cities Districts Provinces

Jawa Barat Tea processing enterprise license fee are characterized as a tax, because they are determined based on the volume of production and there are no public services provided in relation to this by the local government. It is not necessary to control tea-processing activities through licensing because there is no obvious aspect of the public interest which needs to be protected. 2% of income received from the tea processing Each bushel of young tea leaves to be processed for green or black tea No. 24/2000 on ‘Tea Processing Enterprises’ Felling trees in large plantation in West Java does not need guidance, regulations, control or supervision from the local government because this is already being carried by the business itself. Consequently, it is not necessary to impose a licensing fee. Non cash-crop trees cultivated in plantation: Rp 375/tree taken/sold outside of the plantation: Rp 750/tree Cash-crop trees cultivated in the plantation: Rp 250/tree taken/sold outside of plantation: Rp 500/tree Tree Felling License No. 23/2000 on ‘Tree Felling in Large Plantations in West Java’ Reasons for Revoking the Regulations Size of the Charge Target of Regulation Provincial Government Regulation

Tea processing enterprise license fee are characterized as a tax, because they are determined based on the volume of production and there are no public services provided in relation to this by the local government.

It is not necessary to control tea-processing activities through licensing because there is no obvious aspect of the public interest which needs to be protected.

Non cash-crop trees

cultivated in plantation: Rp 375/tree

taken/sold outside of the plantation: Rp 750/tree

Cash-crop trees

cultivated in the plantation: Rp 250/tree

taken/sold outside of plantation: Rp 500/tree

Persepsi Bisnis 0.17 0.10 -0.16 0.07 Average 0.61 0.11 -0.42 -0.02 West Kalimantan 0.26 -0.06 0.00 -0.01 Jakarta -0.03 0.23 -0.02 0.0 Lampung -0.09 -0.16 -0.36 0.01 North Sumatra -0.11 -0.18 -0.40 0.01 North Sulawesi -0.11 0.23 0.05 0.06 West Java 0.35 -0.01 -0.08 0.09 Bali 0.09 0.13 -0.31 0.10 West Nusa Tenggara 0.44 0.02 -0.12 0.12 South Sulawesi 0.18 -0.10 -0.13 0.14 Central Java -0.06 0.08 -0.13 0.18 Yogyakarta 0.38 0.67 0.02 0.21 East Java Index: Service Delivery Index: Informal Exaction Index: Formal Exaction Index: Business Licensing Process Provinces

Investasi

TEHNIK PENGHITUNGAN POTENSI Makro : Estimasi runtun waktu Estimasi Pertumbuhan Estimasi model makroekonomi daerah (model kausal) Qualitatif Mikro : terjun lapangan

Makro :

Estimasi runtun waktu

Estimasi Pertumbuhan

Estimasi model makroekonomi daerah (model kausal)

Qualitatif

Mikro : terjun lapangan

Tahun-tahun lalu memiliki pola begini  tahun depan berapa? Trend Pertumbuhan METODE MAKRO: RUNTUN WAKTU

Tahun-tahun lalu memiliki pola begini  tahun depan berapa?

Trend

Pertumbuhan

CONTOH ESTIMASI:TARGET RUNTUN WAKTU ? ? 2004 4,524,930 35,730,628 2003 2,354,144 37,282,872 2002 1,137,806 33,493,047 2001 2,418,774 26,110,736 2000 2,087,677 21,016,156 1999 1,388,199 19,420,649 1998 1,000,964 15,067,748 1997 982,922 12,145,802 1996 686,257 9,424,430 1995 273,230 8,019,548 1994 699,972 8,158,906 1993 Retribusi Pajak

CONTOH ESTIMASI:TARGET PERTUMBUHAN

METODE MAKRO: MODEL KAUSAL

STRUKTUR APBD BELANJA

BELANJA Belanja Tidak Langsung: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bagi hasil - Belanja Bantuan keuangan - Belanja Tidak tersangka Belanja Langsung: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa - Belanja modal

Belanja Tidak Langsung:

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan jasa

- Belanja Bunga

- Belanja Subsidi

- Belanja Hibah

- Belanja Bagi hasil

- Belanja Bantuan keuangan

- Belanja Tidak tersangka

Belanja Langsung:

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan jasa

- Belanja modal

BELANJA Disusun menurut fungsi, organisasi, program dan kegiatan serta jenis belanja Fungsi: 9 fungsi: pelayanan umum pem; ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umu; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; perlindungan sosial 21 bidang kewenangan Permendagri Kepmendagri 29/2002

Disusun menurut fungsi, organisasi, program dan kegiatan serta jenis belanja

Fungsi:

9 fungsi: pelayanan umum pem; ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umu; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; perlindungan sosial

21 bidang kewenangan

BELANJA: RKA SKPD Rincian pengeluaran pembiayaan daerah RKA SKPD 3.2. Rincian penerimaan pembiayaan daerah RKA SKPD 3.1. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan perkegiatan SKPD RKA SKPD 2.2.1. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung SKPD RKA SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD RKA SKPD 2.1. Rincian Anggaran, Pendapatan SKPD RKA SKPD 1 Ringkasan Anggaran, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD RKA SKPD Nama Formulir Kode

Penyusunan dan Penetapan Perda APBD RKA SKPD 2.2.1. RKA SKPD 2.2 RKA SKPD 2.1. RKA SKPD 1. RKA SKPD 3.1. RKA SKPD 3.2. RKA SKPD

RASK 2A : KEGIATAN PER PROGRAM ELEMEN RASK RASK 3 : RINGKASAN ANGGARAN RASK 2 : PROGRAM UNIT KERJA RASK 3A : REKAP. ANGGARAN PENDAPATAN RASK 3A1 : ANGGARAN PENDAPATAN PER KEGIATAN RASK 3B : REKAP. ANGGARAN BELANJA RASK 3B1 : REKAP ANGGARAN BELANJA LANGSUNG RASK 3B1.1: ANGGARAN BEL. LANGSUNG PER KEGIATAN RASK 3B2 : REKAP ANGGARAN BELANJA TDK LANGSUNG RASK 3B2.1: ANGGARAN BEL. TDK LANGSUNG PER KEG. RASK 1 : VISI –MISI TUJUAN SASARAN TUGAS POKOK & FUNGSI UNIT KERJA

DAERAH PROSES RAPBD DENGAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) DAN SAB DOKUMEN YANG DIHASILKAN ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD: Tujuan Umum Sasaran Umum STRATEGI PRIORITAS UNIT KERJA SUB UNIT KERJA RASK UK: Tupoksi Tujuan UK Sasaran UK PRIORITAS PROGRAM FORMULIR USULAN KEGIATAN /RASK: Nama Kegiatan; Masukan; Keluaran RASK/SAB Belanja Peg/Persn B. Barang & Jasa; B. Perjalanan Dinas; B. Pemeliharaan. REKAP KEGIATAN: Target Keluaran Indikasi Outcome INDIKASI OUTCOME PROGRAM KEGIATAN DASAR PENILAIAN SAB OLEH TIM ANGGARAN EKSEKUTIF WAJAR NOTA KEUANGAN DAERAH RINGKASAN APBD

ARAH & KEBIJAKAN

UMUM APBD:

Tujuan Umum

Sasaran Umum

RASK UK:

Tupoksi

Tujuan UK

Sasaran UK

PRIORITAS PROGRAM

FORMULIR USULAN

KEGIATAN /RASK:

Nama Kegiatan;

Masukan;

Keluaran

RASK/SAB

Belanja Peg/Persn

B. Barang & Jasa;

B. Perjalanan Dinas;

B. Pemeliharaan.

REKAP KEGIATAN:

Target Keluaran

Indikasi Outcome

RASK 3 B (6) BELANJA RASK 3A (7) PENDAPATAN UNIT KERJA RASK 3 B2 (5b) BU RASK 3 B1 (5a) BOP dan atau M PROSES SAB RASK 3 B1.1 (4a) B. Langsung (Termasuk Modal) RASK 3 B2.1 (4b) B. Tak Langsung RASK 1 (1) Visi Misi Tujuan Sasaran, Tupoksi RASK 2 (2) Program RASK 2A (3) Kegiatan RASK 3 (8) ANGGARAN : - PENDPT-AN - BELANJA

BELANJA BAGIAN BELANJA KELOMPOK BELANJA JENIS BELANJA OBYEK BELANJA RINCIAN OBYEK BELANJA

BAGIAN BELANJA

KELOMPOK BELANJA

JENIS BELANJA

OBYEK BELANJA

RINCIAN OBYEK BELANJA

BELANJA 1. APARATUR DAERAH BELANJA ADMINISTRASI UMUM - B.Pegawai/Personalia - B. Brg dan Jasa - B.Perjalanan Dinas - B.Pemeliharaan BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (Idem) BELANJA MODAL

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

- B.Pegawai/Personalia

- B. Brg dan Jasa

- B.Perjalanan Dinas

- B.Pemeliharaan

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (Idem)

BELANJA MODAL

2. PELAYANAN PUBLIK B. ADMINISTRASI UMUM - B.Pegawai/Personalia - B. Brg dan Jasa - B.Perjalanan Dinas - B. Pemeliharaan B. OPERASI DAN PEMELIHARAAN - B idem B. MODAL B. BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN (Seperti Transfer) B. TIDAK TERSANGKA

B. ADMINISTRASI UMUM

- B.Pegawai/Personalia

- B. Brg dan Jasa

- B.Perjalanan Dinas

- B. Pemeliharaan

B. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

- B idem

B. MODAL

B. BAGI HASIL DAN BANTUAN

KEUANGAN (Seperti Transfer)

B. TIDAK TERSANGKA

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran th lalu - Transfer dari Dana Cadangan - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - Hsl Penjualan Aset Daerah yg Dipisahkan PENGELUARAN DAERAH - Transfer ke Dana Cadangan - Penyertaan Modal - Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan.

PENERIMAAN DAERAH

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran th lalu

- Transfer dari Dana Cadangan

- Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

- Hsl Penjualan Aset Daerah yg Dipisahkan

PENGELUARAN DAERAH

- Transfer ke Dana Cadangan

- Penyertaan Modal

- Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan.

BAGIAN BELANJA APARATUR PUBLIK

APARATUR

PUBLIK

BAGIAN BELANJA Aparatur Daerah Bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Pelayanan Publik Bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Aparatur Daerah

Bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Pelayanan Publik

Bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

KELOMPOK BELANJA BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA MODAL

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

BELANJA OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

BELANJA MODAL

BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Langsung Belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Tidak Langsung Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Belanja Langsung

Belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Belanja Tidak Langsung

Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

JENIS BELANJA B. PEGAWAI/PERSONALIA B. BARANG DAN JASA B. PERJALANAN DINAS B. PEMELIHARAAN

B. PEGAWAI/PERSONALIA

B. BARANG DAN JASA

B. PERJALANAN DINAS

B. PEMELIHARAAN

OBYEK BELANJA ( DI B. PEGAWAI/PERSONALIA ) : GAJI DAN TUNJANGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN. BIAYA PENGEMBANGAN SDM HONORARIUM/UPAH UANG LEMBUR INSENTIF. BAU BOP

GAJI DAN TUNJANGAN

BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN.

BIAYA PENGEMBANGAN SDM

HONORARIUM/UPAH

UANG LEMBUR

INSENTIF.

RINCIAN OBYEK BELANJA Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Kesejahteraan Tunjangan Beras. (GAJI DAN TUNJANGAN) B A U

Gaji Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan Beras.

VISI PROGRAM 1 PROGRAM-PROGRAM UNIT KERJA KEGIATAN 3 RASK 1 RASK 2A RASK 2 MISI TUJUAN SASARAN TUPOKSI KEGIATAN 2 KEGIATAN 1 RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA

PROGRAM 1 MODAL Non Modal RASK 2A Hanya BOP BOP dan BAU KEGIATAN 2 KEGIATAN 1 KEGIATAN 3 APARATUR PEL. PUBLIK APARATUR PEL. PUBLIK

KEGIATAN/AKTIVITAS Aparatur Daerah B. Lang-sung B. Tidak Langsung BOP dan atau MODAL B. Pegawai/Persn B. Barang Jasa B. Perj.Dinas B. Pemeliharaan BU B. Pegawai/Persn B. Barang Jasa B. Perj.Dinas B. Pemeliharaan Pelayanan Publik B. Lang-sung B. Tidak Langsung BOP dan atau MODAL B. Pegawai/Persn B. Barang Jasa B. Perj.Dinas B. Pemeliharaan BU B. Pegawai/Persn B. Barang Jasa B. Perj.Dinas B. Pemeliharaan

BOP dan atau MODAL

B. Pegawai/Persn

B. Barang Jasa

B. Perj.Dinas

B. Pemeliharaan

BU

B. Pegawai/Persn

B. Barang Jasa

B. Perj.Dinas

B. Pemeliharaan

BOP dan atau MODAL

B. Pegawai/Persn

B. Barang Jasa

B. Perj.Dinas

B. Pemeliharaan

BU

B. Pegawai/Persn

B. Barang Jasa

B. Perj.Dinas

B. Pemeliharaan

SKEDUL PERENCANAAN ANGGARAN Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perda SOTK, SE KDH Unit Kerja Pernyataan Visi -Misi, Tupoksi dan Sasaran UK Agt – Sept SE KDH ttg Pedoman Peny. Anggaran UK Perda Pengelolaan Keuda, Arah & Kebj Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD, Keputusan KDH ttg standar pelayanan, tingkat pencapaian kinerja & standar biaya. Tim Anggaran Eksekutif Persiapan Peny. Rencana Anggaran Unit Kerja (UK) Juli – Agt Nota Kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum APBD Pemda Penyu. Strategi & Prioritas APBD Mei, Juni, Juli Nota Kesepakatan Renstra, Hsl Aspirasi, Lap. Kinerja Historis, Pokok2 Pikiran DPRD, Kebijakan Keuda. Pemda & DPRD Penyusunan Arah & Kebjk Umum APBD WAKTU DOKUMEN SUMBER PELAK- SANA AKTIVITAS

Nop – Des Perda APBD Rencana Perda APBD Panitia Anggaran Legislatif & Tim Anggaram Eks Pembahasan Rencana APBD Nopember Rancangan Perda APBD Rencana APBD Eksekutif Pengajuan Rencana APBD Okt – Nop Rancangan Perda APBD Arah & Kebjk Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD, RASK UK Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rencana APBD Sept – Okt Rancangan APBD Arah & Kebjk Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD, SE KDH, Anggaran UK Tim Anggaran Eksekutif Penilaian & Usulan Anggaran UK thd Kewajaran Beban Kerja & Biaya kegiatan Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kegiatan UK, SE KDH Unit Kerja Perencanaan Anggaran Uk Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Program UK, SE KDH Unit Kerja Perencanaan Kegiatan UK Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tujuan & Sasaran UK & SE KDH Unit Kerja Perencanaan Program UK WAKTU DOKUMEN SUMBER PELAKSANA AKTIVITAS

DISKUSI PRESENTASI KELOMPOK

Topik I: Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keterkaitan perencanaan dan pengangaran di bawah UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, lebih jelas?

Keterkaitan perencanaan dan pengangaran di bawah UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, lebih jelas?

Topik II: Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Ukuran Kinerja? Masukan ( input ) Keluaran ( output ) Hasil ( outcome ) Manfaat ( benefit ) Dampak ( impact )

Masukan ( input )

Keluaran ( output )

Hasil ( outcome )

Manfaat ( benefit )

Dampak ( impact )

Topik III: Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Metode Penghitungan Potensi PAD? Makro : Estimasi runtun waktu Estimasi Pertumbuhan Estimasi model makroekonomi daerah (model kausal) Qualitatif Mikro : terjun lapangan

Makro :

Estimasi runtun waktu

Estimasi Pertumbuhan

Estimasi model makroekonomi daerah (model kausal)

Qualitatif

Mikro : terjun lapangan

Topik IV: Kemandirian Keuangan Daerah perlu dilakukan dalan Jangka Panjang Butuh Terobosan yang bisa membalik dominasi DAU. Apa terobosan tersebut?

Topik V: PERUBAHAN NOMENKLATUR BELANJA Kesulitan apa yang mungkin timbul bagi pemerintah daerah? UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

Topik VI: BELANJA TIDAK BERDAMPAK EKONOMIS HARUS DITURUNKAN Belanja pada kegiatan yang tidak menghasilkan secara ekonomis (misal: pendidikan, kesehatan, infrastruktur) harus dikurangi?

Topik VII: DAMPAK BELANJA APBD TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Bagaimana cara mengukur dampak belanja APBD terhadap perekonomian daerah?