PENYUSUNAN DAN STRUKTUR APBD

Loading...

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

2 comments

Comments 1 - 2 of 2 previous next Post a comment

Post a comment
Embed Video
Edit your comment Cancel

8 Favorites

PENYUSUNAN DAN STRUKTUR APBD - Presentation Transcript

  1. TEKNIK PENYUSUNAN & STRUKTUR APBD
  2. OUTLINE
    • PENDAHULUAN
    • PROSES PENYUSUNAN APBD
    • STRUKTUR APBD
      • Prediksi Pendapatan?
      • Prediksi Belanja?
    • DISKUSI
  3. PENDAHULUAN Perubahan Paradigma
  4. LATAR BELAKANG BERKEMBANGNYA PARADIGMA BARU PENYUSUNAN APBD Reposisi DPRD & Masyarakat (Reformasi) UU No.22 & .25 Th. 1999, PP 105 & 108 Th. 2000 dan Kepmendagri No 29 th. 2002 Partisipasi & Akuntabilitas Publik
  5. Latar Belakang
    • Perubahan Peraturan Perundangan
      • UU17/2003 : Keuangan Negara
      • UU 1/2004 : Perbendaharaan Negara
      • UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
      • UU 32/2004: Pemerintah Daerah
      • UU 33/2004: Perimbangan Keuangan
      • PP 20/2004: Rencana Kerja Pemerintah
  6. PARADIGMA BARU?
    • Kembali ke Peran Dasar Pemerintah
    • Baik Penerimaan maupun Pengeluaran berorientasi pada Pelayanan Publik
    • Paradigma Baru (Otonomi & Desentralisasi) tidak bisa diterjemahkan sebagai “Penambahan Beban” bagi Masyarakat
    • Pengeluaran = Target Kinerja.
  7. PERUBAHAN PADADIGMA
  8. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RPJP Daerah: 20 tahun RPJM Daerah: 5 tahun RKPD: 1 tahun Renstra SKPD: 5 tahun Renja SKPD: 1 tahun KUA RKA-SKPD RAPBD APBD Penjabaran APBD RPJP Nasional : 20 tahun RPJM Nasional: 5 tahun RKP RAPBN APBN Renstra KL: 5 tahun Renja KL: 1 tahun RKA-KL Penjabaran APBN PRERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN
  9. PERBANDINGAN YANG LALU Pilih hanya yg didanai melalui APBD RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUNAN Pilih hanya yg didanai melalui APBD A P B D RENCANA PEMBANGUNAN 1 TAHUNAN
    • VISI
    • MISI
    • STRATEGI
    • ARAH KEBIJK.
    UU No. 4/1999 POLA DASAR
    • VISI
    • MISI
    • STRATEGI
    • ARAH & KEBIJK .
    PROPEDA
    • PROGRAM
    • KEGIATAN
    UU No. 25/2000
    • ARAH & KEBIJAKAN
    • STRATEGI
    • PRIORITAS
    REPETADA
    • PROGRAM
    • KEGIATAN
    PP No. 108/2000
    • VISI
    • MISI
    • STRATEGI
    • ARAH & KEBIJK.
    RENSTRADA
    • PROGRAM
    • KEGIATAN
    PP No. 105/2000
    • ARAH & KEBIJAKAN
    • STRATEGI
    • PRIORITAS
    NOTA KEUANGAN
    • PROGRAM
    • KEGIATAN
  10. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) CONTOH SISTIMATIKA: BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI UMUM BAB III VISI DAN MISI BAB IV ARAH KEBIJAKAN BAB V PELAKSANAAN BAB VI PENUTUP
    • Penjabaran Mengacu pada RPJP Nasional:
    • Visi
    • Misi
    • Arah Kebijakan
    • Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:
    • Visi
    • Misi
    • Arah Kebijakan
    Daerah Nasional
  11. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) CONTOH SISTIMATIKA: BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BAB III VISI ,MISI DAN TUJUAN BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V STRATEGI TAHUN 2005 – 2009 BAB VI PENGUKURAN KINERJA BAB VII MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM BAB VIII PENUTUP
    • Penjabaran visi, misi, program KDH (berpedoman RPJP daerah dan restra)
    • Visi
    • Misi
    • Arah Kebijakan
    • Penjabaran visi, misi, program presiden (berpedoman RPJP nasional)
    • Visi
    • Misi
    • Arah Kebijakan
    Daerah Nasional
  12. RENCANA STRATEGIS Analisis SWOT D Nilai - Nilai C Misi B Visi A VISI ,MISI DAN TUJUAN BAB III Kondisi Eksternal B Kondisi Internal A GAMBARAN UMUM KABUPATEN BAB II Sistematika Penulisan D Landasan C Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra B Gambaran Umum Renstra A PENDAHULUAN BAB I
  13. RENCANA STRATEGIS Program APBD B Kebijakan A STRATEGI TAHUN 2005 – 2009 BAB V 2. Indikator Sasaran beserta targetnya 1. Uraian Sasaran Sasaran B 2. Indikator Tujuan beserta targetnya 1. Uraian Tujuan Tujuan A TUJUAN DAN SASARAN BAB IV
  14. RENCANA STRATEGIS PENUTUP BAB VIII MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM BAB VII Analisis Akuntabilitas Kinerja C Evaluasi Kinerja B Kerangka Pengukuran Kinerja A PENGUKURAN KINERJA BAB VI
  15. RENCANA STRATEGIS
    • Visi - Misi
    • Tujuan, Strategi dan Kebijakan
    • Program
    • Kegiatan Indikatif
    • Visi - Misi
    • Tujuan, Strategi dan Kebijakan
    • Program
    • Kegiatan Indikatif
    Daerah Renstra SKPD Nasional – Renstra - KL
  16. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN PROSES OUTPUT INPUT APBD SISTEM AKUNTANSI LAPORAN PENGENDALIAN & PENGAWASAN PROSES OUTPUT INPUT EVALUASI KINERJA HASIL EVALUASI KINERJA LAPORAN PERENCANAAN PROSES OUTPUT INPUT ASPIRASI RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA RAPBD
    • Visi Misi, Tujuan
    • Sasaran, Tupoksi
    • Program, Aktivitas
    • Target Kinerja
    • SAB
  17. PROSES PENYUSUNAN RASK  RKASKPD
  18. PROSES PENYUSUNAN APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain PEMDA DPRD Renstrada Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat
    • Juklak & Juknis
    • Plafon Anggaran/Standar Biaya
    • Standar Pelayanan
    • Tolok Ukur Kinerja Unit Kerja
    • Formulir RASK
    • SAB
    Pengajuan RAPBD Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD SK PENGANGKATAN (PENDELEGASIAN WEWENANG) TIM ANGGARAN EKSEKUTIF Arah & Kebijakan Umum APBD Penjaringan Aspirasi Penjaringan Aspirasi Data Historis PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Pokok-pokok Pikiran DPRD MASY. PEMERHATI Strategi & Prioritas APBD
    • Forum Propinsi
    • Forum Kota/Kab
    • Forum Kelurahan
    Rencana Program /Kegiatan R A P B D RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA Surat Edaran Perda APBD R A P B D MASY. PEMERHATI Renstra UK UNIT KERJA
  19. Penyusunan dan Penetapan Perda APBD Kebijakan Bangnas dan Keuda RENSTRADA Jaringasmara Musrenbangda RKPD Renstra SKPD RKSKPD SATKER PEMDA Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DPRD Peraturan KDH: Juklak & Juknis Plaforn anggaran Standar harga Form RKASKPD RKA SKPD Tim Anggaran Eks RAPBD Pengajuan Raperda RAPBD Panitia Angg. Legislatif Klarifikasi RAPBD Sosialisasi Persetujuan Raperda APBD Evaluasi APBD Perda APBD Kerangka Ek Makro Prioritas Pemb Evaluasi Kinerja masa lalu
  20. Penyusunan APBD MELIBATKAN 3 ELEMEN PENTING :
    • MASYARAKAT
    • DPRD
    • PEMDA
    Paradigma baru menuntut akuntabilitas publik.
  21. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN PROSES OUTPUT INPUT APBD SISTEM AKUNTANSI LAPORAN PENGENDALIAN & PENGAWASAN PROSES OUTPUT INPUT EVALUASI KINERJA HASIL EVALUASI KINERJA LAPORAN PERENCANAAN PROSES OUTPUT INPUT ASPIRASI RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA RAPBD
    • Visi Misi, Tujuan
    • Sasaran, Tupoksi
    • Program, Aktivitas
    • Target Kinerja
    • SAB
  22. BAB I Ketentuan Umum BAB II Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BAB III Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV Penyusunan dan Penetapan APBD BAB V Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah BAB VI Kedudukan Keuangan DPRD DAFTAR ISI
  23. BAB VII Pelaksanaan APBD BAB VIII Perhitungan APBD BAB IX Pertanggungjawaban Keuangan Daerah BAB X Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah BAB XI Kerugian Keuangan Daerah BAB XII Ketentuan Peralihan BAB XIII Ketentuan Penutup.
  24. Apa Yang Dimaksud ANGGARAN KINERJA? Anggaran dengan Pendekatan Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian HASIL KERJA atau OUTPUT dari perencanaan alokasi BIAYA atau INPUT yang ditetapkan. PP 105/2000 Pasal 8:
  25. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA
    • Masukan ( input )
    • Keluaran ( output )
    • Hasil ( outcome )
    • Manfaat ( benefit )
    • Dampak ( impact )
  26. 3E = Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas?
    • Masukan ( input ):
      • Primer (fisik: staff, dll)
      • Sekunder (Rp)
    • Keluaran ( output )
    • Hasil ( outcome )
    • Manfaat ( benefit )
    • Dampak ( impact )
    Ekonomis Efisien Efektifitas
  27. STRUKTUR APBD PENDAPATAN
  28. APBD
    • PENDAPATAN
    • - PENDAPATAN ASLI DAERAH
    • - DANA PERIMBANGAN
    • - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
    • BELANJA
    • - APARATUR DAERAH
    • - PELAYANAN PUBLIK
    • - BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN
    • - TIDAK TERSANGKA
    • PEMBIAYAAN
    • - PENERIMAAN DAERAH
    • - PENGELUARAN DAERAH
  29. PENDAPATAN
    • PAD
    • - Pajak Daerah
    • - Retribusi Daerah
    • - Bagian Laba Usaha Daerah
    • - Lain-lain PAD
    • DANA PERIMBANGAN (BHP&BP),DAU,DAK,PERIMBANGAN PROP)
    • LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
  30. PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH 83,77 12,18 4,05 Rata-rata 2002 79,80 13,06 7,14 Rata-rata 2001       Kabupaten/kota: 55,62 21,30 23,08 Rata-rata 2001       Propinsi: DAU BAGIHASIL PAD     PERSENTASE (%)    
  31. Sensitivitas Peraturan: UU 18/1997  UU 34/2000 -60.00 2 5 -40.74 16 27 Jambi -88.24 2 17 -30.88 47 68 South Sumatra -50.00 6 12 -31.58 26 38 South Kalimantan -62.50 3 8 -26.67 22 30 West Kalimantan -39.29 34 56 -32.10 330 486 East Java -50.00 4 8 -36.84 12 19 NTB -80.00 1 5 -5.00 19 20 North Sulawesi -78.26 5 23 -35.62 47 73 South Sulawesi -66.67 1 3 -35.85 34 53 Yogyakarta -62.75 19 51 -35.25 191 295 Central Java -75.00 20 80 -73.05 135 501 West Java -80.00 4 20 -36.81 103 163 North Sumatra -96.15 1 26 -27.37 69 95 Riau (%) 98/99 97/98 (%) 98/99 97/98 Provinces growth Charges (billion, Rp) growth Local Tax (billion, Rp)
  32. Progresivitas Daerah Sumber: KPPOD, http://www.kppod.org/, accessed 16 April 2005 100.00% 21.03% 65.63% 13.34% Percent   1379 290 905 184 Total   104 19 84 1 Draft Perda 4 1 0 0 1 Decree by DPRD 3 135 20 67 48 Decree by the Heads of Region (SK) 2 1139 251 754 134 Perda 1 Total Cities Districts Provinces    
  33. Jawa Barat
      • Tea processing enterprise license fee are characterized as a tax, because they are determined based on the volume of production and there are no public services provided in relation to this by the local government.
      • It is not necessary to control tea-processing activities through licensing because there is no obvious aspect of the public interest which needs to be protected.
    2% of income received from the tea processing Each bushel of young tea leaves to be processed for green or black tea No. 24/2000 on ‘Tea Processing Enterprises’ Felling trees in large plantation in West Java does not need guidance, regulations, control or supervision from the local government because this is already being carried by the business itself. Consequently, it is not necessary to impose a licensing fee.
    • Non cash-crop trees
    • cultivated in plantation: Rp 375/tree
    • taken/sold outside of the plantation: Rp 750/tree
    • Cash-crop trees
    • cultivated in the plantation: Rp 250/tree
    • taken/sold outside of plantation: Rp 500/tree
    Tree Felling License No. 23/2000 on ‘Tree Felling in Large Plantations in West Java’ Reasons for Revoking the Regulations Size of the Charge Target of Regulation Provincial Government Regulation
  34. Persepsi Bisnis 0.17 0.10 -0.16 0.07 Average 0.61 0.11 -0.42 -0.02 West Kalimantan 0.26 -0.06 0.00 -0.01 Jakarta -0.03 0.23 -0.02 0.0 Lampung -0.09 -0.16 -0.36 0.01 North Sumatra -0.11 -0.18 -0.40 0.01 North Sulawesi -0.11 0.23 0.05 0.06 West Java 0.35 -0.01 -0.08 0.09 Bali 0.09 0.13 -0.31 0.10 West Nusa Tenggara 0.44 0.02 -0.12 0.12 South Sulawesi 0.18 -0.10 -0.13 0.14 Central Java -0.06 0.08 -0.13 0.18 Yogyakarta 0.38 0.67 0.02 0.21 East Java Index: Service Delivery Index: Informal Exaction Index: Formal Exaction Index: Business Licensing Process Provinces
  35. Investasi
  36. TEHNIK PENGHITUNGAN POTENSI
    • Makro :
      • Estimasi runtun waktu
      • Estimasi Pertumbuhan
      • Estimasi model makroekonomi daerah (model kausal)
      • Qualitatif
    • Mikro : terjun lapangan
    • Tahun-tahun lalu memiliki pola begini  tahun depan berapa?
        • Trend
        • Pertumbuhan
    METODE MAKRO: RUNTUN WAKTU
  37. CONTOH ESTIMASI:TARGET RUNTUN WAKTU ? ? 2004 4,524,930 35,730,628 2003 2,354,144 37,282,872 2002 1,137,806 33,493,047 2001 2,418,774 26,110,736 2000 2,087,677 21,016,156 1999 1,388,199 19,420,649 1998 1,000,964 15,067,748 1997 982,922 12,145,802 1996 686,257 9,424,430 1995 273,230 8,019,548 1994 699,972 8,158,906 1993 Retribusi Pajak  
  38.  
  39. CONTOH ESTIMASI:TARGET PERTUMBUHAN
  40. METODE MAKRO: MODEL KAUSAL
  41. STRUKTUR APBD BELANJA
  42. BELANJA
    • Belanja Tidak Langsung:
    • - Belanja Pegawai
    • - Belanja Barang dan jasa
    • - Belanja Bunga
    • - Belanja Subsidi
    • - Belanja Hibah
    • - Belanja Bagi hasil
    • - Belanja Bantuan keuangan
    • - Belanja Tidak tersangka
    • Belanja Langsung:
    • - Belanja Pegawai
    • - Belanja Barang dan jasa
    • - Belanja modal
  43. BELANJA
    • Disusun menurut fungsi, organisasi, program dan kegiatan serta jenis belanja
    • Fungsi:
    • 9 fungsi: pelayanan umum pem; ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umu; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; perlindungan sosial
    • 21 bidang kewenangan
    Permendagri Kepmendagri 29/2002
  44. BELANJA: RKA SKPD Rincian pengeluaran pembiayaan daerah RKA SKPD 3.2. Rincian penerimaan pembiayaan daerah RKA SKPD 3.1. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan perkegiatan SKPD RKA SKPD 2.2.1. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung SKPD RKA SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD RKA SKPD 2.1. Rincian Anggaran, Pendapatan SKPD RKA SKPD 1 Ringkasan Anggaran, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD RKA SKPD Nama Formulir Kode
  45. Penyusunan dan Penetapan Perda APBD RKA SKPD 2.2.1. RKA SKPD 2.2 RKA SKPD 2.1. RKA SKPD 1. RKA SKPD 3.1. RKA SKPD 3.2. RKA SKPD
  46. RASK 2A : KEGIATAN PER PROGRAM ELEMEN RASK RASK 3 : RINGKASAN ANGGARAN RASK 2 : PROGRAM UNIT KERJA RASK 3A : REKAP. ANGGARAN PENDAPATAN RASK 3A1 : ANGGARAN PENDAPATAN PER KEGIATAN RASK 3B : REKAP. ANGGARAN BELANJA RASK 3B1 : REKAP ANGGARAN BELANJA LANGSUNG RASK 3B1.1: ANGGARAN BEL. LANGSUNG PER KEGIATAN RASK 3B2 : REKAP ANGGARAN BELANJA TDK LANGSUNG RASK 3B2.1: ANGGARAN BEL. TDK LANGSUNG PER KEG. RASK 1 : VISI –MISI TUJUAN SASARAN TUGAS POKOK & FUNGSI UNIT KERJA
  47. DAERAH PROSES RAPBD DENGAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) DAN SAB DOKUMEN YANG DIHASILKAN
    • ARAH & KEBIJAKAN
    • UMUM APBD:
    • Tujuan Umum
    • Sasaran Umum
    STRATEGI PRIORITAS UNIT KERJA SUB UNIT KERJA
    • RASK UK:
    • Tupoksi
    • Tujuan UK
    • Sasaran UK
    • PRIORITAS PROGRAM
    • FORMULIR USULAN
    • KEGIATAN /RASK:
    • Nama Kegiatan;
    • Masukan;
    • Keluaran
    • RASK/SAB
    • Belanja Peg/Persn
    • B. Barang & Jasa;
    • B. Perjalanan Dinas;
    • B. Pemeliharaan.
    • REKAP KEGIATAN:
    • Target Keluaran
    • Indikasi Outcome
    INDIKASI OUTCOME PROGRAM KEGIATAN DASAR PENILAIAN SAB OLEH TIM ANGGARAN EKSEKUTIF WAJAR NOTA KEUANGAN DAERAH RINGKASAN APBD
  48. RASK 3 B (6) BELANJA RASK 3A (7) PENDAPATAN UNIT KERJA RASK 3 B2 (5b) BU RASK 3 B1 (5a) BOP dan atau M PROSES SAB RASK 3 B1.1 (4a) B. Langsung (Termasuk Modal) RASK 3 B2.1 (4b) B. Tak Langsung RASK 1 (1) Visi Misi Tujuan Sasaran, Tupoksi RASK 2 (2) Program RASK 2A (3) Kegiatan RASK 3 (8) ANGGARAN : - PENDPT-AN - BELANJA
  49. BELANJA
    • BAGIAN BELANJA
    • KELOMPOK BELANJA
    • JENIS BELANJA
    • OBYEK BELANJA
    • RINCIAN OBYEK BELANJA
  50. BELANJA 1. APARATUR DAERAH
    • BELANJA ADMINISTRASI UMUM
    • - B.Pegawai/Personalia
    • - B. Brg dan Jasa
    • - B.Perjalanan Dinas
    • - B.Pemeliharaan
    • BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (Idem)
    • BELANJA MODAL
  51. 2. PELAYANAN PUBLIK
    • B. ADMINISTRASI UMUM
    • - B.Pegawai/Personalia
    • - B. Brg dan Jasa
    • - B.Perjalanan Dinas
    • - B. Pemeliharaan
    • B. OPERASI DAN PEMELIHARAAN
    • - B idem
    • B. MODAL
    • B. BAGI HASIL DAN BANTUAN
    • KEUANGAN (Seperti Transfer)
    • B. TIDAK TERSANGKA
  52. PEMBIAYAAN
    • PENERIMAAN DAERAH
    • - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran th lalu
    • - Transfer dari Dana Cadangan
    • - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
    • - Hsl Penjualan Aset Daerah yg Dipisahkan
    • PENGELUARAN DAERAH
    • - Transfer ke Dana Cadangan
    • - Penyertaan Modal
    • - Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo
    • - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan.
  53.  
  54. BAGIAN BELANJA
    • APARATUR
    • PUBLIK
  55. BAGIAN BELANJA
    • Aparatur Daerah
    • Bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
    • Pelayanan Publik
    • Bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
  56. KELOMPOK BELANJA
    • BELANJA ADMINISTRASI UMUM
    • BELANJA OPERASI DAN
    • PEMELIHARAAN
    • BELANJA MODAL
  57. BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
    • Belanja Langsung
    • Belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
    • Belanja Tidak Langsung
    • Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan. Jenis belanja langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
  58. JENIS BELANJA
    • B. PEGAWAI/PERSONALIA
    • B. BARANG DAN JASA
    • B. PERJALANAN DINAS
    • B. PEMELIHARAAN
  59. OBYEK BELANJA ( DI B. PEGAWAI/PERSONALIA ) :
    • GAJI DAN TUNJANGAN
    • BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN.
    • BIAYA PENGEMBANGAN SDM
    • HONORARIUM/UPAH
    • UANG LEMBUR
    • INSENTIF.
    BAU BOP
  60. RINCIAN OBYEK BELANJA
    • Gaji Pokok
    • Tunjangan Keluarga
    • Tunjangan Jabatan
    • Tunjangan Fungsional
    • Tunjangan Kesejahteraan
    • Tunjangan Beras.
    (GAJI DAN TUNJANGAN) B A U
  61. VISI PROGRAM 1 PROGRAM-PROGRAM UNIT KERJA KEGIATAN 3 RASK 1 RASK 2A RASK 2 MISI TUJUAN SASARAN TUPOKSI KEGIATAN 2 KEGIATAN 1 RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
  62. PROGRAM 1 MODAL Non Modal RASK 2A Hanya BOP BOP dan BAU KEGIATAN 2 KEGIATAN 1 KEGIATAN 3 APARATUR PEL. PUBLIK APARATUR PEL. PUBLIK
  63. KEGIATAN/AKTIVITAS Aparatur Daerah B. Lang-sung B. Tidak Langsung
    • BOP dan atau MODAL
    • B. Pegawai/Persn
    • B. Barang Jasa
    • B. Perj.Dinas
    • B. Pemeliharaan
    • BU
    • B. Pegawai/Persn
    • B. Barang Jasa
    • B. Perj.Dinas
    • B. Pemeliharaan
    Pelayanan Publik B. Lang-sung B. Tidak Langsung
    • BOP dan atau MODAL
    • B. Pegawai/Persn
    • B. Barang Jasa
    • B. Perj.Dinas
    • B. Pemeliharaan
    • BU
    • B. Pegawai/Persn
    • B. Barang Jasa
    • B. Perj.Dinas
    • B. Pemeliharaan
  64. SKEDUL PERENCANAAN ANGGARAN Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perda SOTK, SE KDH Unit Kerja Pernyataan Visi -Misi, Tupoksi dan Sasaran UK Agt – Sept SE KDH ttg Pedoman Peny. Anggaran UK Perda Pengelolaan Keuda, Arah & Kebj Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD, Keputusan KDH ttg standar pelayanan, tingkat pencapaian kinerja & standar biaya. Tim Anggaran Eksekutif Persiapan Peny. Rencana Anggaran Unit Kerja (UK) Juli – Agt Nota Kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum APBD Pemda Penyu. Strategi & Prioritas APBD Mei, Juni, Juli Nota Kesepakatan Renstra, Hsl Aspirasi, Lap. Kinerja Historis, Pokok2 Pikiran DPRD, Kebijakan Keuda. Pemda & DPRD Penyusunan Arah & Kebjk Umum APBD WAKTU DOKUMEN SUMBER PELAK- SANA AKTIVITAS
  65. Nop – Des Perda APBD Rencana Perda APBD Panitia Anggaran Legislatif & Tim Anggaram Eks Pembahasan Rencana APBD Nopember Rancangan Perda APBD Rencana APBD Eksekutif Pengajuan Rencana APBD Okt – Nop Rancangan Perda APBD Arah & Kebjk Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD, RASK UK Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rencana APBD Sept – Okt Rancangan APBD Arah & Kebjk Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD, SE KDH, Anggaran UK Tim Anggaran Eksekutif Penilaian & Usulan Anggaran UK thd Kewajaran Beban Kerja & Biaya kegiatan Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kegiatan UK, SE KDH Unit Kerja Perencanaan Anggaran Uk Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Program UK, SE KDH Unit Kerja Perencanaan Kegiatan UK Sept – Okt Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tujuan & Sasaran UK & SE KDH Unit Kerja Perencanaan Program UK WAKTU DOKUMEN SUMBER PELAKSANA AKTIVITAS
  66.  
  67.  
  68. DISKUSI PRESENTASI KELOMPOK
  69. Topik I: Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
    • Keterkaitan perencanaan dan pengangaran di bawah UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, lebih jelas?
  70. Topik II: Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Ukuran Kinerja?
    • Masukan ( input )
    • Keluaran ( output )
    • Hasil ( outcome )
    • Manfaat ( benefit )
    • Dampak ( impact )
  71. Topik III: Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Metode Penghitungan Potensi PAD?
    • Makro :
      • Estimasi runtun waktu
      • Estimasi Pertumbuhan
      • Estimasi model makroekonomi daerah (model kausal)
      • Qualitatif
    • Mikro : terjun lapangan
  72. Topik IV: Kemandirian Keuangan Daerah perlu dilakukan dalan Jangka Panjang Butuh Terobosan yang bisa membalik dominasi DAU. Apa terobosan tersebut?
  73. Topik V: PERUBAHAN NOMENKLATUR BELANJA Kesulitan apa yang mungkin timbul bagi pemerintah daerah? UU 25/2004: Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
  74. Topik VI: BELANJA TIDAK BERDAMPAK EKONOMIS HARUS DITURUNKAN Belanja pada kegiatan yang tidak menghasilkan secara ekonomis (misal: pendidikan, kesehatan, infrastruktur) harus dikurangi?
  75. Topik VII: DAMPAK BELANJA APBD TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Bagaimana cara mengukur dampak belanja APBD terhadap perekonomian daerah?
SlideShare Zeitgeist 2009

+ Prasetyo Djoko SasongkoPrasetyo Djoko Sasongko Nominate

custom

2456 views, 8 favs, 2 embeds more stats

More info about this document

© All Rights Reserved

Go to text version

  • Total Views 2456
    • 2441 on SlideShare
    • 15 from embeds
  • Comments 2
  • Favorites 8
  • Downloads 0
Most viewed embeds
  • 14 views on http://prasetyosampurno.wordpress.com
  • 1 views on http://www.slideshare.net

more

All embeds
  • 14 views on http://prasetyosampurno.wordpress.com
  • 1 views on http://www.slideshare.net

less

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate. If needed, use the feedback form to let us know more details.

Cancel
File a copyright complaint
Having problems? Go to our helpdesk?

Categories