DIKLAT Training of Trainer; KADER PARTAI GOLKAR TINGKAT PROVINSI JATIM Presented by: Drs. H.Eddie Budi Prabowo, Apt, MSi W...
SEJARAH, IDEOLOGI, DOKTRIN, PARADIGMA DAN RELEVANSINYA BAGI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR <ul><li>PENDAHULUAN </li></ul><ul><li...
LATAR BELAKANG SEJARAH KELAHIRAN GOLKAR <ul><li>GOLKAR yg sekarang menjadi Partai GOLKAR, </li></ul><ul><li>memiliki akar ...
....Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehidupan politik multipartai pada era Demokrasi Parlementer/ Liberal yg berlangsung hi...
<ul><li>Dalam rangka pemulihan stabilitas politik dan keamanan </li></ul><ul><li>setelah mengatasi berbagai pemberontakan,...
..... Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden </li></ul><ul><li>yan...
..... Latar Belakang Sejarah <ul><li>Guna menghadapi tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan </li></ul><ul><li>UUD 1945, ...
. . . . . . . . .Latar Belakang Sejarah <ul><li>Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsiona...
. . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehadiran SEKBER GOLKAR sebagai cikal bakal GOLKAR dan Partai GOLKAR. </l...
. . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehadiran SEKBER GOLKAR sebagai cikal bakal GOLKAR dan Partai GOLKAR. </l...
. . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehadiran SEKBER GOLKAR sebagai cikal bakal GOLKAR dan Partai GOLKAR. </l...
. . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>ERA ORDE BARU (1966-1998) </li></ul><ul><li>- Setelah Orde Baru hadir pad...
. . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pada tahunn 1968 sejumlah tokoh mendirikan Partai Muslimin </li></ul><ul><li>Indo...
. . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pilihan pada GOLKAR, karena sejak berdirinya berdasarkan </li></ul><ul><li>Pancas...
. . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Dalam setiap Pemilu Orde Baru (1971 – 1997), GOLKAR </li></ul><ul><li>selalu ...
. . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Secara umum kemenangan GOLKAR pada Era Orde Baru </li></ul><ul><li>tersebut d...
. . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Era Reformasi (sejak 1998) </li></ul><ul><li>- GOLKAR menjadi PARTAI GOLKAR <...
. . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pada pemilu-pemilu era reformasi (1999, 2004, 2009) Partai GOLKAR berkompetis...
IDEOLOGI <ul><li>Pengertian umum ideologi: </li></ul><ul><li>> suatu nilai-nilai dasar ( basic values ) atau sistem pemiki...
. . . . . . . IDEOLOGI <ul><li>Merujuk pada ketentuan UU No.3 Tahun 1975 tentang Parpol dan GOLKAR yang menyebutkan adanya...
DOKTRIN <ul><li>Pengertian doktrin : </li></ul><ul><li>> Doktrin (Latin: Doctrina) artinya kodifikasi kepercayaan atau  </...
. . . . . . . DOKTRIN <ul><li>Pada Pasal 10 AD/ART Partai GOLKAR dinyatakan bahwa: </li></ul><ul><li>- Partai GOLKAR mempu...
............... DOKTRIN <ul><li>Dalam Doktrin KARYA SIAGA GATRA PRAJA, ditegaskan tentang hakikat karya, yang merupakan “k...
PARADIGMA PARTAI GOLKAR <ul><li>Paradigma ( paradigm ), merupakan seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang dite...
.............  PARADIGMA <ul><li>Sebagaimana sejak awal Era Reformasi; sebagai amanat MUNASLUB 1998, Partai GOLKAR merumus...
. .. . . . . . PARADIGMA BARU <ul><li>Partai GOLKAR adalah  Partai Terbuka  (inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan m...
RELEVANSI SEJARAH, IDEOLOGI, DOKTRIN DAN PARADIGMA BAGI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR <ul><li>Maka  relevansi akar sejarah, ide...
. . . . . . . . .  RELEVANSI <ul><li>Internal :  Memberikan solusi akomodatif terhadap  persoalan-persoalan yang  timbul y...
PENUTUP <ul><li>Partai Golongan Karya harus senantiasa mengedepankan jatidirinya sebagai partai yang berideologi Pancasila...
TATA KELOLA FAKSIONALISME  INTERNAL PARTAI GOLKAR Presented by : Drs.H.Eddie Budi Prabowo, Apt, MSi. Wakil Ketua Bidang Ka...
<ul><li>Dengan demikian faksionalisme adalah sebuah faham yang diyakini karena faktor perbedaan kepentingan yang bias, ber...
Apa Definisi partai politik itu?   <ul><li>Definisi pertama di abad ke-18, yakni dari Sir Edmund Burke: Di dalam buku yang...
<ul><li>Pada tahun 1816,  Benjamin Constant  merumuskan definisi partai politik secara ideologis, yang kemudian setelahnya...
<ul><ul><li>Menyimak bahasan di atas dapatkah  membandingkan dengan pendapat  pak Constant  ini dengan perkembangan Golong...
<ul><li>Kaum Marxis menggunakan definisi yang berhubugan dengan aksioma sentral doktrin sosialismenya, yakni politik sebag...
<ul><li>Setelah Perang Dunia II (1945-) para sarjana politik dan pemeliti lain memusatkan pehatian lebih pada hakikat tekn...
<ul><li>Secara tradisional, para ilmuwan politik telah memusatkan perhatian pada peran partai politik sebagai instrumen un...
<ul><li>Mirip dengan itu, menurut  James C. Coleman , sebuah partai politik adalah:  “an association that competes with ot...
<ul><li>Namun, tidak semua pakar politik setuju bahwa partisipasi adalah kriteria penentu partai politik. Neuman menggunak...
<ul><li>Terlebih, di banyak negara, partai politik memangsa (baca: menguasai) pemilihan umum  elections   and  hak pilih u...
<ul><li>Di sini kadang kita masih memerlukan perbandingan untuk benar-benar memahami ciri khas partai politik dibandingkan...
<ul><li>Setidaknya ada 4 (empat) ciri yang membedakan antara partai politik dan kelompok lainnya, yakni: [4] </li></ul><ul...
<ul><li>Menggunakan pendekatan sistemik dan struktural-fungsional, partai politik adalah sebuah  infrastruktur  (prasarana...
Perkembangan partai politik <ul><li>Dalam konsep pembangunan politik, terutama berdasarkan pemikiran  Samuel P. Huntington...
<ul><li>Dalam perkembangannya, embrio partai politik berupa sekumpulan “faksi.” Faksi ialah subsistem dalam sistem partai,...
<ul><li>Namun, ketika faksi-faksi tadi sepakat berkumpul di dalam sebuah badan yang lebih komprehensif, maka terbentuklah ...
<ul><li>Faksionalisasi :  pada tahapan ini, konflik internal sebuah partai berkutat pada perebutan pengaruh dan wewenang u...
<ul><li>Polarisasi :  Dengan melewati krisis faksionalisasi, maka eksponen partai tersebut tidak lagi membicarakan dari su...
<ul><li>Ekstensifikasi :  Partai politik yang berhasil melewati krisis polarisasi akan menghadapi tantangan berikutnya yak...
<ul><li>Institusionalisasi :  Partai politik yang berhasil melakukan ekstensifikasi akan memfokuskan diri untuk mengelabor...
<ul><li>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
A PA ITU  P ENGEMBANGAN  K ELEMBAGAAN  P ARTAI  P OLITIK  ? <ul><li>Pengembangan kelembagaan partai politik di sini   dide...
Bagaimana Mengetahui bahwa Partai   Mengalami   Pelembagaan? <ul><li>Mengalami pelembagaan atau   institusionalisasi   ber...
<ul><li>Yang Perlu Dilakukan  : </li></ul><ul><ul><li>Mendorong dialog di dalam partai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meresap...
IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA <ul><li>Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuha...
MITRA  DEMOKRASI Kaderisasi & Keanggotaan PREDIKSI PEMILU 2014 - HASIL PT (PARLEMENTERY TRESHOULD) http://suherman-hidayat...
<ul><li>KETERKAITAN DI ANTARA SISTEM KEPARTAIAN  &  </li></ul><ul><li>PARTAI  GOLONGAN KARYA </li></ul>Kaderisasi & Keangg...
<ul><li>HUBUNGAN DI ANTARA PARTAI & MASYARAKAT SIPIL </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penyegaran Kadersiasasi&keanggotaan Jatim

3,288 views
3,207 views

Published on

Penyegaran Kader Penggerak Partai GOLKAR Jatim

Published in: News & Politics
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
301
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyegaran Kadersiasasi&keanggotaan Jatim

  1. 1. DIKLAT Training of Trainer; KADER PARTAI GOLKAR TINGKAT PROVINSI JATIM Presented by: Drs. H.Eddie Budi Prabowo, Apt, MSi Wakil Ketua Kaderisasi & Keanggotaan DPD Partai GOLKAR Prov. Jatim DIKLAT Training of Trainer; KADER PARTAI GOLKAR DIKLAT Training of Trainer; KADER PARTAI GOLKAR Copy 2010 DPD Partai GOLKAR Jatim http://suherman-hidayat.blogspot.com TINGKAT PROVINSI JATIM Presented by: Drs. H.Eddie Budi Prabowo, Apt, MSi Wakil Ketua Kaderisasi & Keanggotaan DPD Partai GOLKAR Prov. Jatim Kaderisasi & Keanggotaan
  2. 2. SEJARAH, IDEOLOGI, DOKTRIN, PARADIGMA DAN RELEVANSINYA BAGI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR <ul><li>PENDAHULUAN </li></ul><ul><li>Sistematika penyajian materi: </li></ul><ul><li>- Latar Belakang Sejarah </li></ul><ul><li>- Ideologi </li></ul><ul><li>- Doktrin </li></ul><ul><li>- Paradigma </li></ul><ul><li>- Relevansi Sejarah, Ideologi, Doktrin, Paradigma </li></ul><ul><li> Bagi Perjuangan Partai GOLKAR </li></ul><ul><li>- Penutup </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  3. 3. LATAR BELAKANG SEJARAH KELAHIRAN GOLKAR <ul><li>GOLKAR yg sekarang menjadi Partai GOLKAR, </li></ul><ul><li>memiliki akar sejarah panjang dalam kehidupan </li></ul><ul><li>politik dan kepartaian di Indonesia. </li></ul><ul><li>Kehidupan kepartaian di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X </li></ul><ul><li>(6 Oktober 1945) dan Maklumat Pemerintah (3 Nov 1945) </li></ul><ul><li>yg membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan </li></ul><ul><li>partai-partai politik. Sejak itu kehidupan politik ditandai dengan munculnya partai-partai dalam jumlah yang banyak dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompoknya dengan warna “ideologi aliran”. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  4. 4. ....Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehidupan politik multipartai pada era Demokrasi Parlementer/ Liberal yg berlangsung hingga adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada prakteknya ditandai dengan: </li></ul><ul><li>- Tidak adanya stabilitas politik dengan jatuh bangunnya berbagai kabinet </li></ul><ul><li>pemerintahan. </li></ul><ul><li>- Terjadi pemberontakan di berbagai daerah sebagai bentuk perlawanan atas </li></ul><ul><li>pemerintah pusat (DI – TII Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan dan </li></ul><ul><li>Kalimantan Selatan; serta PRRI/ PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi). </li></ul><ul><li>- Terjadi jor-joran atau persaingan politik berdasarkan “ideologi aliran” </li></ul><ul><li> yg keras di Parlemen maupun pada praktek kehidupan politik </li></ul><ul><li> sehari-hari, sehingga memperkuat sentimen anti parpol, termasuk </li></ul><ul><li> ditunjukkan oleh Presiden Soekarno yg sejak awal menginginkan partai tunggal. </li></ul><ul><li>- Kekuatan politik Komunis (PKI) memperoleh tempat yg leluasa untuk berkembang, </li></ul><ul><li> dan memunculkan perlawanan dari militer dan berbagai kalangan anti Komunis. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  5. 5. <ul><li>Dalam rangka pemulihan stabilitas politik dan keamanan </li></ul><ul><li>setelah mengatasi berbagai pemberontakan, serta membendung arus politik Komunisme, kalangan TNI berinisiatif mengorganisasikan golongan fungsional dg membentuk berbagai Badan Kerjasama Sipil – Militer (BKS), seperti: </li></ul><ul><li>- Badan Kerjasama Buruh Militer </li></ul><ul><li>- Badan Kerjasama Tani Miiter </li></ul><ul><li>- Badan Kerjasama Pemuda Militer </li></ul><ul><li>- Badan Kerjasama Wanita Militer </li></ul><ul><li>- Badan Kerjasama Ulama Militer </li></ul><ul><li>Menurut Leo Suryadinata, golongan-golongan fungsional tersebut </li></ul><ul><li>merupakan kelompok-kelompok kekaryaan (functional groups) yang </li></ul><ul><li>bersifat “a-politis”, yang tidak mengaitkan dirinya dengan partai - </li></ul><ul><li>partai dan organisasi-organisasi politik. (Suryadinata, 1992) </li></ul>. . . .Latar Belakang Sejarah Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  6. 6. ..... Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden </li></ul><ul><li>yang membubarkan Badan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Hal tersebut Menandai Era Demokrasi Terpimpin. </li></ul><ul><li>Pada Era Demokrasi Terpimpin jumlah partai yang diakui berkurang </li></ul><ul><li>menjadi 10 parpol (setelah PSI dan Masyumi dibekukan). Tetapi, </li></ul><ul><li>di bawah praktek politik NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yg </li></ul><ul><li>diterapkan oleh Soekarno, membuat PKI sangat leluasa memainkan </li></ul><ul><li>pengaruhnya. </li></ul><ul><li>Untuk menghadapi ancaman PKI, TNI AD antara lain mendirikan </li></ul><ul><li>organisasi-organisasi masyarakat yakni Sentral Organisasi Karyawan </li></ul><ul><li>Sosialis Indonesia (SOKSI), Koperasi Serba Guna Gotong Royong </li></ul><ul><li>(KOSGORO), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong </li></ul><ul><li>(MKGR). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  7. 7. ..... Latar Belakang Sejarah <ul><li>Guna menghadapi tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan </li></ul><ul><li>UUD 1945, maka golongan fungsional yang didukung TNI berjuang keras memformalkan kehadirannya, hingga akhirnya keluar Peratur- </li></ul><ul><li>an Presiden Nomor 12 Tahun1959, yang secara resmi mengangkat </li></ul><ul><li>200 orang wakil Golongan Karya di MPRS. </li></ul><ul><li>Kemenangan Golongan Fungsional tersebut dalam perkembangan – </li></ul><ul><li>nya dipertegas kembali oleh Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun </li></ul><ul><li>1964 dimana mereka memiliki perwakilan di Front Nasional – badan </li></ul><ul><li>politik yang dibentuk dalam kerangka politik Soekarno yang dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan partai-partai politik. </li></ul><ul><li>(Suryadinata, 1992) </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  8. 8. . . . . . . . . .Latar Belakang Sejarah <ul><li>Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBERGOLKAR), pada tanggal 20 Oktober 1964 (yang kemudian diperingati sebagai hari lahir GOLKAR hingga sekarang ini). </li></ul><ul><li>Pada mulanya SEKBER GOLKAR beranggotakan 61 organisasi </li></ul><ul><li>fungsional , berkembang menjadi 97 federasi /perhimpunan organ </li></ul><ul><li>non-afiliatif (baik yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan) hingga akhirnya menjadi 291 organisasi . Banyaknya </li></ul><ul><li>jumlah anggota tersebut dimotivasi oleh kepentingan bersama di </li></ul><ul><li>dalam menghadapi Komunis dan mempertahankan ideologi Pancasila dan UUD 1945. (Pratignyo, 1984) </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  9. 9. . . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehadiran SEKBER GOLKAR sebagai cikal bakal GOLKAR dan Partai GOLKAR. </li></ul><ul><li>- Merupakan wadah bagi organisasi-organisasi yang anti </li></ul><ul><li> Komunis dan bertekat untuk membela dan memper - </li></ul><ul><li> tahankan Pancasila. </li></ul><ul><li>- Kehadirannya sebagai sebuah kekuatan pembaharu & </li></ul><ul><li> penyeimbang yang dapat menjadi alternatif yang </li></ul><ul><li> berbeda dengan partai-partai politik yang bertumpu </li></ul><ul><li> pada “ideologi aliran”. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  10. 10. . . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehadiran SEKBER GOLKAR sebagai cikal bakal GOLKAR dan Partai GOLKAR. </li></ul><ul><li>- Merupakan wadah bagi organisasi-organisasi yang anti </li></ul><ul><li> Komunis dan bertekat untuk membela dan memper - </li></ul><ul><li> tahankan Pancasila. </li></ul><ul><li>- Kehadirannya sebagai sebuah kekuatan pembaharu & </li></ul><ul><li> penyeimbang yang dapat menjadi alternatif yang </li></ul><ul><li> berbeda dengan partai-partai politik yang bertumpu </li></ul><ul><li> pada “ideologi aliran”. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  11. 11. . . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Kehadiran SEKBER GOLKAR sebagai cikal bakal GOLKAR dan Partai GOLKAR. </li></ul><ul><li>- Merupakan wadah bagi organisasi-organisasi yang anti </li></ul><ul><li> Komunis dan bertekat untuk membela dan memper - </li></ul><ul><li> tahankan Pancasila. </li></ul><ul><li>- Kehadirannya sebagai sebuah kekuatan pembaharu & </li></ul><ul><li> penyeimbang yang dapat menjadi alternatif yang </li></ul><ul><li> berbeda dengan partai-partai politik yang bertumpu </li></ul><ul><li> pada “ideologi aliran”. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  12. 12. . . . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>ERA ORDE BARU (1966-1998) </li></ul><ul><li>- Setelah Orde Baru hadir pada 1966, SEKBER GOLKAR </li></ul><ul><li> terus melakukan konsolidasi, dan melalui Rakornas II </li></ul><ul><li> (November 1967) dilakukan pengelompokan organisasi </li></ul><ul><li> berdasarkan kekaryaannya dalam 7 Kelompok Induk </li></ul><ul><li> Organisasi (KINO), yaitu : </li></ul><ul><li>- Kino KOSGORO </li></ul><ul><li>- Kino SOKSI </li></ul><ul><li>- Kino MKGR </li></ul><ul><li>- Kino Profesi </li></ul><ul><li>- Kino Ormas Hankam </li></ul><ul><li>- Kino GAKARI </li></ul><ul><li>- Kino Gerakan Pembangunan </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  13. 13. . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pada tahunn 1968 sejumlah tokoh mendirikan Partai Muslimin </li></ul><ul><li>Indonesia (PARMUSI), kemudian terdapat banyak tokoh dan organisasi sosial-kemasyarakatan (ormas) yang pada awalnya ber – </li></ul><ul><li>gabung dalam Sekber GOLKAR kemudian keluar dan berpindah ke – </li></ul><ul><li>dalam wadah PARMUSI tersebut. </li></ul><ul><li>Seiring dengan rencana Pemilu yang melalui Ketetapan MPR No.: </li></ul><ul><li>XLII/MPRD/1968, bahwa Pemilu diselenggarakan selambat-lambat – </li></ul><ul><li>nya pada tanggal 5 Juli 1971, pemerintah Orde Baru berupaya </li></ul><ul><li>mencari kekuatan politik yang didukung pada pemilu tersebut. </li></ul><ul><li>Antara lain wacana yang mengemuka adalah dengan mendukung NU. Tetapi dengan pertimbangan masih kentalnya suasana “politik aliran” dan NASAKOM, maka akhirnya yang didukung adalah </li></ul><ul><li>SEKBER GOLKAR/ GOLKAR (Suryadinata 1992). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  14. 14. . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pilihan pada GOLKAR, karena sejak berdirinya berdasarkan </li></ul><ul><li>Pancasila, sehingga sesuai dengan tekat Orde Baru di dalam </li></ul><ul><li>menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. </li></ul><ul><li>Keikutsertaan SEKBER GOLKAR pada Pemilu 1971 dimungkin- </li></ul><ul><li>kan oleh UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum </li></ul><ul><li>Anggota-anggota Badan Permusyawaran/ Perwakilan Rakyat. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  15. 15. . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Dalam setiap Pemilu Orde Baru (1971 – 1997), GOLKAR </li></ul><ul><li>selalu mendapatkan kemenangan dengan prosentase </li></ul><ul><li>perolehan suara sebagai berikut: </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan 74,54 % 1997 68,00 % 1992 73,20 % 1987 64,34 % 1982 62,12 % 1977 62,80 % 1971 PROSENTASE TAHUN http://suherman-hidayat.blogspot.com
  16. 16. . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Secara umum kemenangan GOLKAR pada Era Orde Baru </li></ul><ul><li>tersebut ditentukan oleh: </li></ul><ul><li>- Dukungan militer (langsung atau tidak langsung) dan </li></ul><ul><li> Birokrasi (ada “Jalur ABG” di GOLKAR) </li></ul><ul><li>- UU Parpol dan Golkar yang kondusif bagi GOLKAR </li></ul><ul><li>- Kebijakan politik massa mengambang </li></ul><ul><li>- Kompetitor politik yang terbatas (hanya ada tiga </li></ul><ul><li> kontestan pemilu) </li></ul><ul><li>- Infrastruktur GOLKAR yang kuat, serta dukungan </li></ul><ul><li> langsung maupun tidak langsung segenap jajaran </li></ul><ul><li> pemerintah dari pusat hingga daerah. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  17. 17. . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Era Reformasi (sejak 1998) </li></ul><ul><li>- GOLKAR menjadi PARTAI GOLKAR </li></ul><ul><li> > Munaslub 1998 merekomendasikan guna menyesuaikan </li></ul><ul><li> dengan UU tentang Partai Politik yang baru, maka Golkar </li></ul><ul><li>berubah menjadi parpol Deklarasi Partai GOLKAR </li></ul><ul><li>dilakukan pada Maret 1999, menjelang Pemilu pertama </li></ul><ul><li>kali di dalam era Reformasi. </li></ul><ul><li> > Munaslub 1998 menetapkan GOLKAR dengan paradigma </li></ul><ul><li>Baru, dengan ditandai antara lain oleh : </li></ul><ul><li>- Penghapusan Dewan Pembina </li></ul><ul><li>- Pengambilan keputusan yang demokratis dan bersifat </li></ul><ul><li> bottom up berdasarkan aspirasi dari bawah (DPD) </li></ul><ul><li>- GOLKAR bersifat mandiri, demokratis dan responsif. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  18. 18. . . . . . . . Latar Belakang Sejarah <ul><li>Pada pemilu-pemilu era reformasi (1999, 2004, 2009) Partai GOLKAR berkompetisi dengan banyak partai politik, dengan </li></ul><ul><li>hasil perolehan dukungan suara sebagai berikut: </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan *) Jumlah kursi yang diperebutkan http://suherman-hidayat.blogspot.com 106 dari 560*) 2 14,5 % 15,0 JUTA 2009 128 dari 560*) 1 21,6 % 24,5 JUTA 2004 120 dari 550*) 2 22,4 % 23,7 JUTA 1999 PEROLEHAN KURSI PERINGKAT KE PROSENTASE PEROLEHAN SUARA TAHUN PEMILU
  19. 19. IDEOLOGI <ul><li>Pengertian umum ideologi: </li></ul><ul><li>> suatu nilai-nilai dasar ( basic values ) atau sistem pemikiran yang mendasar diyakini sebagai pegangan/ pedoman utama </li></ul><ul><li> suatu entitas sosial/politik dalam memandang segala </li></ul><ul><li> sesuatu. (ensiklopedi wikipedia) </li></ul><ul><li>Ideologi Partai GOLKAR adalah Pancasila, sebagaimana di – </li></ul><ul><li>tuangkan pada Pasal 5 AD/ART Partai GOLKAR, bahwa “Partai </li></ul><ul><li>GOLKAR berasaskan Pancasila”. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  20. 20. . . . . . . . IDEOLOGI <ul><li>Merujuk pada ketentuan UU No.3 Tahun 1975 tentang Parpol dan GOLKAR yang menyebutkan adanya “asas ciri” serta UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik dimana partai politik dapat mencantum – kan “ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945” (Pasal 9), maka Partai GOLKAR memiliki ciri karya kekarya- an, sebagai partai politik yang mengedepankan karya nyata di dalam pebangunan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. </li></ul><ul><li>Dalam analisis sistem kepartaian GOLKAR, secara “ideologi politik” dapat dikelompokkan sebagai “partai tengah”, yang berciri moderat dan mewadahi beragam latar belakang masyarakat yang plural dan berorientasi programatik. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  21. 21. DOKTRIN <ul><li>Pengertian doktrin : </li></ul><ul><li>> Doktrin (Latin: Doctrina) artinya kodifikasi kepercayaan atau </li></ul><ul><li> “ petunjuk”, mengajarkan prinsip-prinsip atau posisi cabang </li></ul><ul><li> pengetahuan atau sistem kepercayaan. </li></ul><ul><li> Dalam arti yang sederhana doktrin adalah ajaran yang diturunkan </li></ul><ul><li> dari ideologi suatu entitas sosial/politik, tetapi dikaitkan dengan </li></ul><ul><li> pengalaman sejarah, kepentingan (dan mekanisme pertahanan </li></ul><ul><li> diri), dan orientasi ke depannya. (Ensiklopedia Wikipedia). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  22. 22. . . . . . . . DOKTRIN <ul><li>Pada Pasal 10 AD/ART Partai GOLKAR dinyatakan bahwa: </li></ul><ul><li>- Partai GOLKAR mempunyai Doktrin Karya dan Kekaryaan yang </li></ul><ul><li> disebut KARYA SIAGA GATRA PRAJA </li></ul><ul><li>- KARYA SIAGA GATRA PRAJA adalah kesatuan pemikiran dan </li></ul><ul><li> paham-paham yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan </li></ul><ul><li> karya dan kekaryaan secara nyata dalam perjuangan Partai GOLKAR </li></ul><ul><li> sebagai wujud dari komitmennya untuk mengabdi kepada kepenting- </li></ul><ul><li> an bangsa dan negara. </li></ul><ul><li>Doktrin KARYA SIAGA GATRA PRAJA memiliki asas-asas : </li></ul><ul><li>- Asas kepemimpinan Pancasila </li></ul><ul><li>- Asas Demokrasi Pancasila </li></ul><ul><li>- Asas keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan </li></ul><ul><li> pribadi dan/atau golongan </li></ul><ul><li>- Asas kekeluargaan dan gotong royong </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  23. 23. ............... DOKTRIN <ul><li>Dalam Doktrin KARYA SIAGA GATRA PRAJA, ditegaskan tentang hakikat karya, yang merupakan “kegiatan kodrati manusia” yang diterapkan di dalam NKRI di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, Kekaryaan adalah “prinsip perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam Masyarakat Bangsa Indonesia di atas landasan Pancasila dan UUD 1945”. </li></ul><ul><li>Jadi dengan Doktrin “karya” dan “kekaryaan” tersebut diharapkan akan terwujud suatu “Masyarakat Kekaryaan Indonesia”, yakni : </li></ul><ul><ul><li>Masyarakat yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui kekaryaan baik rohaniah maupun jasmaniah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan martabat kemanusiaan dan mencapai kebahagiaan melalui kekaryaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersatu dalam berkarya, untuk mewujudkan cita-cita bersama; </li></ul></ul><ul><ul><li>Menempuh jalan musyawarah untuk mufakat dalam kekaryaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Memecahkan permasalahan serta berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui kekaryaan. </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  24. 24. PARADIGMA PARTAI GOLKAR <ul><li>Paradigma ( paradigm ), merupakan seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan di suatu komunitas dalam memandang realitas kehidupan dari berbagai perspektif (Ensiklopedia Wikipedia). </li></ul><ul><li>Pada Pasal 12 AD/ART Partai GOLKAR ditegaskan bahwa, “Partai GOLKAR mempunyai paradigma yang merupakan cara pandang Partai GOLKAR tentang diri dan lingkungannya melalui pembaruan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan partai”. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  25. 25. ............. PARADIGMA <ul><li>Sebagaimana sejak awal Era Reformasi; sebagai amanat MUNASLUB 1998, Partai GOLKAR merumuskan paradigma baru, yang intinya : </li></ul><ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun; </li></ul><ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai Demokratis yang senantiasa, baik secara internal maupun eksternal, betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka; </li></ul><ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai yang Responsif yang senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkannya menjadi keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agama, bahasa, aliran dan kebudayaan; </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  26. 26. . .. . . . . . PARADIGMA BARU <ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai Terbuka (inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi; </li></ul><ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai Moderat yang senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak berorientasi ke “kiri” atau “kekanan” secara eksrem; </li></ul><ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai yang Solid yang secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis; </li></ul><ul><li>Partai GOLKAR adalah Partai yang Mengakar yang senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi ( merit syistem ), atau yang dikenal juga sebagai Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  27. 27. RELEVANSI SEJARAH, IDEOLOGI, DOKTRIN DAN PARADIGMA BAGI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR <ul><li>Maka relevansi akar sejarah, ideologi dan paradigma Partai GOLKAR tersebut memaknainya sebagai “roh” dan jatidiri Partai GOLKAR yang harus dipertahankan dan diperjuangkan di tengah kompleksitas tantangan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. </li></ul><ul><li>Semua itu artinya harus menjadi pegangan dan fondasi/atau dasar bagi penguatan kelembagaan (institusionalisasi), sekaligus diserahi tanggung jawab secara mandiri pada setiap personal partai melakukan “swatata kelola” terhadap timbulnya femomina faksinalisme dalam internal Partai GOLKAR secara terus menerus dan berkesinambungan dengan daya upaya yang bersifat automaticuly , dengan tidak mengabaikan yaitu: </li></ul><ul><ul><li>Pembangunan infrastruktur dan jaringan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembakuan sistem perkaderan dan sirkulasi/regenerasi kepemimpinan dengan terpolakan secara baik; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemandirian dan penguatan demokrasi internal; bahwa Partai GOLKAR harus dapat menjawab tantangan yang menyertainya : </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  28. 28. . . . . . . . . . RELEVANSI <ul><li>Internal : Memberikan solusi akomodatif terhadap persoalan-persoalan yang timbul yang terkait dengan penguatan kelembagaan politik di atas. </li></ul><ul><li>Eksternal : </li></ul><ul><ul><ul><li>Mampu menjawab berbagai persoalan kebangsaan kita sebagai sebuah bangsa yang plural dan religius melalui karya-karya nyata. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi fungsi-fungsinya sebagai partai politik (Pasal 9 AD/ART): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Memberikan kontribusi yang terbaik dari setiap kadernya yang ada di lembaga kenegaraan dan pemerintahan di pusat dan daerah. </li></ul></ul></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  29. 29. PENUTUP <ul><li>Partai Golongan Karya harus senantiasa mengedepankan jatidirinya sebagai partai yang berideologi Pancasila yang berorintasi karya – kekaryaan (programatik), pembaharuan, modernisasi dan pembangunan, serta menjadi pelopor bagi kemajuan bangsa. Partai Golongan Karya harus mampu eksis dan survive dan semakin lekat di hati rakyat, karena memang Partai GOLKAR senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. </li></ul><ul><li>Dengan demikian sekecil apapun perbedaan pandangan, pendapat dan kepentingan senatiasa dicarikan solusi yang terbaik, baik secara komprehensif akomodatif. Sehingga pada gilirannya tidak sampai dari perbedaan yang mungkin berkembang yang mengarah adanya faksionalisme dapat sedini mungkin ditangkal dan diredam - tidak menjadi bulan-bulanan kosumsi publik serta di luar jangkauan kapasitas bahkan kompetensi Partai GOLKAR yang pada akhirnya merugikan eksistensi Partai Golongan Karya. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  30. 30. TATA KELOLA FAKSIONALISME INTERNAL PARTAI GOLKAR Presented by : Drs.H.Eddie Budi Prabowo, Apt, MSi. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi & Keanggotaan DPD Partai GOLKAR Provinsi Jatim <ul><li>APA ITU FAKSIONALISME . . . . ? </li></ul><ul><li>DEFINISI FAKSI secara umum adalah : “kelompok di dalam suatu partai politik, yang umumnya; anggotanya para politisi yang mencoba menonjolkan diri dengan cara-cara oportunistis atau dengan cara mendorong perpecahan di dalam partai politiknya, bahkan di dalam negara secara keseluruhan”. (Ensiklopedi Wikipedia). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  31. 31. <ul><li>Dengan demikian faksionalisme adalah sebuah faham yang diyakini karena faktor perbedaan kepentingan yang bias, bersifat oportunis dan disebabkan tidak terakomodir dengan virsus kelompok established dan itu sering terjadi dan selanjutnya membentuk kelompok sempalan, kaukus dan lain sebagainya, akibat partai politik yang bersangkutan masih rentan. Lihat*) Samuel P. Huntington : Tinjauan perkembangan partai politik. </li></ul><ul><li>Jadi Pengertian yang disederhanakan bahwa Faksionalisme adalah : “ekspresi kepentingan”, seperti gambaran apresiasi berikut ; </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  32. 32. Apa Definisi partai politik itu? <ul><li>Definisi pertama di abad ke-18, yakni dari Sir Edmund Burke: Di dalam buku yang berjudul  Thoughts on the Cause of the Present Discontent , (Pemikiran atas Sebab-sebab Kekecewaan di Masa Kini) yang diterbitkan pada tahun 1770, Edmund Burke merumuskan definisi partai politik sebagai, “an organized assembly of men, united for working together for the national interest, according to the particular principle they agreed upon. ” (sebuah majelis [yang beranggotakan] orang-orang yang terorganisir, yang bersatu untuk bekerja sama demi mewujudkan kepentingan nasional menurut asas-asas tertentu yang mereka sepakati). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  33. 33. <ul><li>Pada tahun 1816, Benjamin Constant merumuskan definisi partai politik secara ideologis, yang kemudian setelahnya hanya tepat untuk partai-partai yang mempunyai, atau lekat pada golongan ideologi-ideologi besar, tetapi tidak untuk partai opportunist atau pragmatic , yang hanya peduli pada akses menuju kekuasaan ketimbang doktrin atau ideologi politik. Baginya, sebuah partai politik adalah “a reunion of men professing the same political doctrine.” (sebuah pertemuan kembali (reuni) orang-orang yang mempunyai doktrin politik yang sama). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  34. 34. <ul><ul><li>Menyimak bahasan di atas dapatkah membandingkan dengan pendapat pak Constant ini dengan perkembangan Golongan Karya di masa Orde Baru di Indonesia (1966-1997) ?; dan perkembangan setelahnya menjadi Partai Golongan Karya, hingga saat kini serta bagaimana Tata Kelola Faksionalisme internal Partai GOLKAR ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendekatan dalam pembahasan tulisan makalah/Presentasi yang tersaji ini, semata-mata dengan pendekatan kerangka studi teoritis praktis; experience, the history of the party dan yuridis formal partai serta adakah internalized (mendarah daging) budaya organisasi. </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  35. 35. <ul><li>Kaum Marxis menggunakan definisi yang berhubugan dengan aksioma sentral doktrin sosialismenya, yakni politik sebagai perjuangan kelas: “a political party is the organization of the most conscious elements of a social class.” (sebuah partai politik adalah organisasi dari elemen-elemen paling tergugah terhadap [masalah] kelas sosial). </li></ul><ul><li>Max Weber setuju dengan fungsi partai politik sebagaimana disampaikan oleh Burke, sebagaimana terurai dalam bahasan awal tentang definisi partai politik di atas, (realisasi dari cita politik), tetapi diperluasnya dengan memasukkan partai-partai yang digerakkan oleh kepentingan material. </li></ul><ul><li>Menurut Weber sebuah partai adalah “an associative relation, and affiliation based on free recruitment. Its goal is to ensure the power for its leaders within an institutionalized group, having as aim the realization of an ideal or obtaining material advantages for its militants.” (sebuah hubungan dan pemihakan asosiatif yang didasarkan para rekrutmen bebas. Tujuannya adalah untuk memastikan [diperolehnya] kekuasaan bagi para pemimpinnya [yang ada] di dalam kelompok terlembaga, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu cita-cita atau mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi para pendukung setianya). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  36. 36. <ul><li>Setelah Perang Dunia II (1945-) para sarjana politik dan pemeliti lain memusatkan pehatian lebih pada hakikat teknis dan elektoral dari partai politik. Misalnya bagi Anthony Downs , sebuah partai politik adalah “a team of men seeking to control the governing apparatus by gaining offices in a duly constituted election”. (suatu tim [beranggotakan] orang-orang yang mencari [kekuasaan untuk] mengendalikan aparat-aparat pemerintahan dengan cara menduduki kursi-kursi kekuasaan dalam sebuah pemilihan yang tertib dan teratur). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  37. 37. <ul><li>Secara tradisional, para ilmuwan politik telah memusatkan perhatian pada peran partai politik sebagai instrumen untuk menawarkan kandidat dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan publik. William J. Crotty mendefinisikan partai politik sebagai: </li></ul><ul><li>“ A political party is a formally organized group that performs the functions of educating the public to acceptance of the system as well as the more immediate implications of policy concerns, that recruits and promotes individuals for public office, and that provides a comprehensive linkage function between the public and governmental decisionmakers.” [1] </li></ul><ul><li>(Partai politik adalah kelompok yang terorganisasi secara formal yang menunjukkan fungsi mendidik publik untuk menerima sistem dan juga implikasi yang lebih langsung dari penerapan kebijakan, yang merekrut dan mengajukan seseorang bagi untuk menduduki publik, dan yang menyediakan fungsi penautan komprehensif antara publik dengan pengambil keputusan di pemerintahan). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  38. 38. <ul><li>Mirip dengan itu, menurut James C. Coleman , sebuah partai politik adalah: “an association that competes with other similar associations in periodic elections in order to participate in formal government institutions and thereby influence and control the personnel and policy of government.” (suatu asosiasi yang berkompetisi dengan asosiasi semacamnya dalam pemilihan umum yang periodik dengan tujuan ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan formal dan dengan demikian memengaruhi dan mengendalikan personil dan kebijakan pemerintah). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  39. 39. <ul><li>Namun, tidak semua pakar politik setuju bahwa partisipasi adalah kriteria penentu partai politik. Neuman menggunakan definisi yang lebih luas, yakni bahwa partai politik adalah: “the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views.” [2] organisasi agen-agen politik masyarakat yang artikulatif dan peduli dengan pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang berkompetisi meraih dukungan rakyat dengan kelompok atau kelompok yang memiliki pandangan [politik] berbeda). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  40. 40. <ul><li>Terlebih, di banyak negara, partai politik memangsa (baca: menguasai) pemilihan umum elections and hak pilih universal ( universal suffrage ). Leo Suryadinata mencatat bahwa di dalam masyarakat non-Barat, definisi baku “partai politik” menurut orang Barat itu terbatas kegunaannya. Dia menyatakan bahwa fungsi-fungsi dari suatu organisasi seharusnya menjadi aspek esensial [untuk memahami organisasi] dan bahwa suatu organisasi [politik] harus mempunyai fungsi sebagai partai politik tanpa harus secara formal menyatakan dirinya sebagai partai politik. [3] </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  41. 41. <ul><li>Di sini kadang kita masih memerlukan perbandingan untuk benar-benar memahami ciri khas partai politik dibandingkan organisasi sosial lainnya. </li></ul><ul><li>Sebuah partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk tujuan memenangi kekuasaan pemerintah, dengan melalui pemilihan umum atau cara lain. Kadang pemahaman kita tentang partai politik campur-aduk dengan pemahaman tentang kelompok kepentingan dan gerakan politik . </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  42. 42. <ul><li>Setidaknya ada 4 (empat) ciri yang membedakan antara partai politik dan kelompok lainnya, yakni: [4] </li></ul><ul><ul><li>Partai politik bertujuan untuk mendapatkan dengan memenangi jabatan-jabatan politik (partai kecil dengan begitu mungkin menggunakan pemilihan umum lebih ditujukan untuk memperkenalkan platform- nya ketimbang memenangi kekuasaan); </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik adalah badan terorganisir dengan “kartu anggota” formal. Ini membedakannya dengan gerakan politik yang lebih luas dan lebih campur aduk; </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik biasanya memanfaatkan banyak isu, menaruh perhatian pada aspek apa pun yang dikerjakan oleh pemerintah (tetapi partai kecil biasanya memilih isu tunggal sehingga mirip dengan kelompok kepentingan); dan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan derajat yang bervariasi, partai-partai disatukan dengan pilihan-pilihan politik yang sama dan suatu identitas ideologi umum. </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  43. 43. <ul><li>Menggunakan pendekatan sistemik dan struktural-fungsional, partai politik adalah sebuah infrastruktur (prasarana) yang dapat mematangkan orang-orang yang sebelumnya telah “dididik” di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok kepentingan. Sebagai infrastruktur, partai politik dengan demikian merupakan instrumen yang diperlukan untuk menghasilkan pemerintahan (suprastruktur). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  44. 44. Perkembangan partai politik <ul><li>Dalam konsep pembangunan politik, terutama berdasarkan pemikiran Samuel P. Huntington [5 ] terdapat tiga kata kunci yakni diferensiasi struktural,   sekularisasi kultural , dan partisipasi politik . Sekularisasi kultural adalah proses perubahan legitimasi politik, dari “atas” (baca: tuhan, dewa, agama, nabi, pokoknya segala sesuatu yang adimanusiawi) menjadi legitimasi oleh rakyat. [6] Sekularisasi kultural antara lain berupa rasionalisasi kekuasaan. Sedangkan partisipasi politik adalah semakin terlibatnya rakyat pada pengambilan keputusan publik. [7] Konsep pembangunan politik sendiri artinya adalah perubahan masyarakat dari sistem politik tradisional menuju sistem politik modern yang maju. Diferensiasi adalah meningkatnya spesialisasi subsistem dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat. [8] Jika kita sependapat bahwa yang disebut “pembangunan politik” parameternya yakni ketiga kata kunci di atas, maka partai politik merupakan salah satu proses peragaman (diferensiasi) struktur elit politik. [9] </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  45. 45. <ul><li>Dalam perkembangannya, embrio partai politik berupa sekumpulan “faksi.” Faksi ialah subsistem dalam sistem partai, yang terbentuk berupa sekelompok orang yang biasanya memiliki kedekatan primordial (keluarga, suku, agama, ras), kesamaan ideologis (ideal), atau kesamaan kepentingan (oportunis, pragmatis). Biasanya faksi dipimpin oleh para pendiri (founding persons) partai itu. </li></ul><ul><li>Faksi-faksi bukanlah partai, atau setidaknya, pemimpin dan anggota faksi itu sependapat bahwa untuk menjadi sebuah partai masih sangat sedikit sumber daya atau daya dukungnya. Jadi sekalipun berbasis sebuah organisasi sosial atau kelompok kepentingan yang relatif besar, namun untuk menjadi sebuah partai dipandang belum memenuhi syarat minimum, terutama keluasan dukungannya. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  46. 46. <ul><li>Namun, ketika faksi-faksi tadi sepakat berkumpul di dalam sebuah badan yang lebih komprehensif, maka terbentuklah sebuah partai politik. [10] </li></ul><ul><li>Tahapan-tahapan berkembangnya partai politik selanjutnya yakni: [11] </li></ul><ul><ul><li>Faksionalisasi    (“partai” di dalam partai) </li></ul></ul><ul><ul><li>Polarisasi           (peng-kutub-an) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekstensifikasi     (perluasan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Institusionalisasi (pelembagaan) </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  47. 47. <ul><li>Faksionalisasi : pada tahapan ini, konflik internal sebuah partai berkutat pada perebutan pengaruh dan wewenang untuk mengendalikan partai yang berakar pada kekuatan faksi-faksi yang tarik-menarik satu sama lain. Apabila dalam proses ini terdapat faksi yang kuat namun menganggap kewenangan diperolehnya tidak proporsional (misalnya kalah karena faksi-faksi lain berkoalisi), dapat terjadi pembangkangan yang berujung pada terpecahnya partai, yakni faksi yang tidak puas tadi akan memisahkan diri, keluar dari partai tersebut dan membentuk partai sendiri. Namun apabila terjadi keselarasan kepentingan dan masing-masing faksi memandang bahwa kewenangan yang mereka peroleh proporsional, maka partai itu akan tetap utuh dan berkembang. Dalam pengertian koalisi, ini sering diistilahkan koalisi tetap atau jangka panjang, dan dalam istilah fusi (penyatuan) sering disebut fusi tuntas (penyatuan sepenuhnya). </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  48. 48. <ul><li>Polarisasi : Dengan melewati krisis faksionalisasi, maka eksponen partai tersebut tidak lagi membicarakan dari sudut pandang faksi asal-usulnya, namun kemudian muncul tantangan krisis berikutnya, yakni perdebatan antara kaum tua di partai (biasanya juga para pendiri partai) dengan kaum muda (kader). Kaum tua biasanya bersikap lebih konservatif ketimbang kaum muda. Perbedaan pandangan antara kutub kaum tua dan kutub kaum muda partai tersebut apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka partai itu akan terancam pecah. Kaum muda yang tidak puas dapat keluar dan membentuk partai baru, sementara itu dapat pula sebaliknya kaum tua yang keluar dan membentuk partai baru. Namun apabila ditemukan pemecahan masalahnya, maka partai itu akan semakin kokoh berdiri, bukan hanya melupakan faksi-faksi, juga mereka meminggirkan konflik antara kaum muda yang progresif dan kaum tua yang konservatif. Mereka kemudian lebih mendasarkan diri pada paltform partai atau visi-misi partai tersebut. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  49. 49. <ul><li>Ekstensifikasi : Partai politik yang berhasil melewati krisis polarisasi akan menghadapi tantangan berikutnya yakni ekstensifikasi (perluasan). Dalam rangka mendapatkan legitimasi politik yang semakin kokoh yang pada gilirannya akan memperbanyak dukungan politik, sebuah partai akan melakukan ekstensifikasi. Perluasan partai tersebut dapat berupa diversifikasi struktur partai, misalnya pendirian organisasi-organisasi sayap (underbow) partai untuk menampung hasil rekrutmen secara lebih luas. Dalam tahap ini biasanya terjadi moderatisasi ideologi partai, yakni partai yang tadinya radikal (pendukungnya sedikit) mengendorkan radikalitasnya untuk mengkooptasi segmen massa atau kader yang lebih moderat (baca: oportunis, pragmatis). </li></ul><ul><li>Namun upaya ini belum tentu berhasil, sebab sebuah partai kadang sudah memiliki beban sejarah dan beban ideologisnya sendiri sehingga tidak mudah bagi segmen moderat itu untuk bergabung. Apabila partai tidak berhasil melakukan ekstensifikasi, maka resikonya akan mengalami satu di antara dua kemungkinan: pertama, partai itu akan stagnan (mandeg). Kedua, apabila stagnasi itu menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian eksponen partai, maka partai dapat terpecah. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  50. 50. <ul><li>Institusionalisasi : Partai politik yang berhasil melakukan ekstensifikasi akan memfokuskan diri untuk mengelaborasi platform partai menjadi mekanisme, prosedur, aturan yang semakin jelas dan terlembaga. Dalam tahapan ini partai bukan lagi dilekatkan pada figur tertentu, atau pada kelompok tertentu, namun partai sudah sampai pada tahap “siapa pun harus tunduk dan patuh pada aturan partai.” Partai berjalan di atas konstitusi , bukan di atas kehendak seseorang atau sekelompok orang. Kalau sebuah partai politik dapat mencapai tahapan ini, biasanya partai itu akan berusia panjang. Namun kembali lagi, apabila partai gagal melakukannya, maka resiko ketidakpuasan akan dapat memicu kembali perpecahan partai. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  51. 51. <ul><li>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  52. 52. A PA ITU P ENGEMBANGAN K ELEMBAGAAN P ARTAI P OLITIK ? <ul><li>Pengembangan kelembagaan partai politik di sini didefinisikan sebagai proses yang dilalui oleh partai agar terorganisasi secara lebih baik, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, membuat aturan dan prosedur sehingga memungkinkan partai-partai politik mampu bersaing secara efektif dan lebih berhasil dalam pemilu, serta menerapkan pilihan-pilihan kebijakan mereka. Jika berhasil, pengembangan kelembagaan bisa berakibat partai tersebut duduk dalam pemerintahan dan memperlihatkan kinerja yang baik saat memerintah. Kemungkinan lain, partai-partai dapat memperlihatkan kinerja yang baik sebagai oposisi yang memiliki makna penting (sama pentingnya dengan berada dalam pemerintahan). </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, partai yang melembaga ( institutionalized ) memiliki kemampuan dalam menanggapi dan bertanggungjawab terhadap tuntutan dan kepentingan para anggota, dan para pemilih yang lebih luas. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  53. 53. Bagaimana Mengetahui bahwa Partai Mengalami Pelembagaan? <ul><li>Mengalami pelembagaan atau institusionalisasi berarti memiliki ketangguhan dan daya tahan, sanggup menghadapi berbagai krisis, serta menyuguhkan pemerintahan alternatif yang dapat dipercaya rakyat. </li></ul><ul><ul><li>Adakah kriteria dan indikator yang dapat diterapkan untuk mengukur tingkat institusionalisasi yang demokratis ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapatkah kita mengetahui apakah P artai GOLKAR sendiri bergerak menuju ke tingkat institusionalisasi yang lebih tinggi ? </li></ul></ul><ul><li>Sedikitnya terdapat lima bidang yang berkaitan dengan organisasi internal partai politik yang dapat dijadikan kriteria semacam itu: </li></ul><ul><ul><li>Ketangguhan Organisasi – SDM teruji, infra struktur s.d. Tingkat desa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Demokrasi Internal – Munas, Musda Provinsi, Kab/Kota s.d. Muslur/Musdes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identitas politik – Karya Kekaryaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Keutuhan internal partai – Stabil; dan Sero Faksionalisme , tidak ada pembelahan & struktural fungsional </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapasitas berkampanye – Atas Dasar Program Yg jelas. </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  54. 54. <ul><li>Yang Perlu Dilakukan : </li></ul><ul><ul><li>Mendorong dialog di dalam partai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meresapi berbagai prinsip dan kebijakan partai; mengacu AD/ART dan PO </li></ul></ul><ul><ul><li>Memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hal-hal tersebut di atas sebagai pokok dan landasan selama ini yang secara pribadi diterapkan atas dasar pengalaman; termasuk bagaimana kita di Partai GOLKAR secara Ideologis, Doktrin dan Pengamalan “Ikrar Panca Bhakti GOLKAR” sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan kesehariannya ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Karena kita sadar bahwa “Tidak satu pun poin ikrar panca bhakti diperuntukkan kepentingan Partai GOLKAR semata, namun semua diabdikan kepentingan Bangsa dan Negara kita tercinta - INDONESIAKU </li></ul></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  55. 55. IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA <ul><li>Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. </li></ul><ul><li>Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, pembela serta mengamal Pancasila. </li></ul><ul><li>Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. </li></ul><ul><li>Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentausa. </li></ul><ul><li>Kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  56. 56. MITRA DEMOKRASI Kaderisasi & Keanggotaan PREDIKSI PEMILU 2014 - HASIL PT (PARLEMENTERY TRESHOULD) http://suherman-hidayat.blogspot.com
  57. 57. <ul><li>KETERKAITAN DI ANTARA SISTEM KEPARTAIAN & </li></ul><ul><li>PARTAI GOLONGAN KARYA </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com
  58. 58. <ul><li>HUBUNGAN DI ANTARA PARTAI & MASYARAKAT SIPIL </li></ul>Kaderisasi & Keanggotaan http://suherman-hidayat.blogspot.com

×