etalase

mediakom 42 | JUNI | 2013 |

i
ii

| mediakom 42 | JUNI | 2013
etalase

rujukan persalinan
ibu dan bayi

foto

drg. Murti Utami, MPH

A

nak-anak adalah aset sebuah bangsa, di
tangan me...
surat pembaca
Tidak Mampu dan
Tidak Punya Jaminan Kesehatan
Saya adalah penderita kanker paru yang sudah selama 7 hari
di ...
peristiwa

media utama

Tiga Daerah Penyiapan JKN	
HTTS 2013: Lindungi Generasi Bangsa dari Iklan Rokok	
Membendung Iklan ...
info sehat

P

ada masa sekarang dimana
kesibukan pekerjaan dan
tingkat stress yang cukup
tinggi, pola makan sangat
berpen...
risiko penyakit
jantung. Para
ilmuwan telah
menemukan
bahwa mereka
yang minum
12 ons atau lebih teh sehari memiliki
risiko...
info sehat

Olahraga

Untuk
Menyehatkan

J ntung

S

ebagai seorang manusia
kita harus selalu menjaga
kesehatan tubuh kita...
Percuma saja jika
Anda memiliki seluruh
bagian tubuh yang sehat
namun ternyata jantung
Anda bermasalah

tergantung dari ke...
stop press

Hasil Survei LSN

MENKES TERPILIH
SEBAGAI MENTERI B
DENGAN
KINERJA TERBAIK

aru-baru ini Lembaga Survei
Nasion...
Menteri Badan Usaha Milik
Negara Dahlan Iskan dengan nilai 20,4
persen, Menteri Kesehatan Nafsiah
Mboi dengan 14,2 persen,...
stop press

Public Warning
Terhadap 17 Kosmetika
yang mengandung
Bahan Berbahaya

B

adan Pengawas Obat dan

Maret 2013 te...
Kepala BPOM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc

BPOM di seluruh Indonesia sampai dengan
bulan Maret 2013 telah ditemukan 17
item ...
stop press

Mnteri Kesehatan RI,
dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH (kanan)
dan Dr. H. Rizal Djalil ,
Anggota VIBadan Pemeriksa
K...
oleh seluruh pilar terkait dengan
pengawasan dan pengendalian yang
lebih terarah serta terukur. Saat ini,
Kemenkes telah m...
stop press

Menteri Kesehatan Ri dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, Mph

VAKSIN SEBAGAI BENTENGTERHADAP PENYAKIT

V

aksin telah dike...
MEDIA KUIS
Jawaban Mediakuis
Majalah Mediakom Edisi XXXXI April 2013:
1. 	 Telah disyahkan PP No. 109 tahun 2012 yang meru...
m e d i a
u t a m a

meneropong
rujukan
persalinan
Rujukan Persalinan adalah salah satu metode layanan
persalinan kepada i...
Peran Puskesmas dan
Jampersal Dalam
Menekan AKI
Programme (UNDP) menyebutkan
bahwa dari 5 juta kelahiran yang
terjadi di I...
m e d i a
u t a m a
persebaran penduduk dan sosial budaya
merupakan beberapa faktor penyebab
rendahnya aksesibilitas terha...
oleh tetanus menjadi kurang dari 1 per
1.000 kelahiran hidup.
Hingga saat ini, seperti diungkapkan
Nafsiah, baru sekitar 8...
m e d i a
u t a m a

Apa itu Rujukan Persalinan?

Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus a...
6. Kendaraan, Siapkan kendaraan
yang paling memungkinkan untuk
merujuk ibu dalam kondisi yang cukup
nyaman. Selain itu pas...
m e d i a
u t a m a
Sistem Rujukan
Rujukan secara konseptual terdiri atas: Rujukan upaya
kesehatan perorangan yang pada da...
PRINSIP PELAYANAN RUJUKAN KEGAWAT-DARURATAN
OBSTETRI DAN NEONATAL
Prinsip pelayanan rujukan, terutama
pelayanan kegawatdar...
m e d i a
u t a m a
yaitu Puskesmas standar yang dalam
hal memberikan pelayanan Maternal
dan Neonatal mempunyai fungsi
ham...
eklampsia dengan obat MgSO4
8. 	 Melakukan pertolongan
persalinan dengan letak
sungsang
9. 	 Melakukan pertolongan
persali...
m e d i a
u t a m a

LAYANAN
RUJUKAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS
PONED KARAWANG

P

elayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar ...
dapat melakukan pencegahan terhadap
munculnya kasus tertentu.
“Banyak sisi yang harus nyambung
untuk mendukung mekanisme r...
m e d i a
u t a m a

dr Darwingshah Amril,
Kepala Puskemas Poned Cikampek

PENTINGNYA KOMUNIKASI
ANTAR PETUGAS MEDIS

D

a...
Suka Duka Bidan Puskesmas PONED

PANTANG MENYERAH
MEMBERIKAN PENYULUHAN KB

D

alam upaya penurunan AKI
dan AKB, salah sat...
m e d i a
u t a m a

D

ata dari badan dunia United
Nations Development
Programme (UNDP)
menyebutkan bahwa dari 5
juta kel...
Pemerintah Kota / Kabupaten untuk
penyediaan lahan. Sedangkan alat
kesehatan, tenaga kesehatan dan
bangunan difasilitasi o...
m e d i a
u t a m a

dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, MSi, MH.Kes

“SNOW BALL“ AKSES
DAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN

P

rovinsi ...
pelayanan. Dengan dua hal ini Pemprov
Jabar membentuk Lembaga sertifikasi
kesehatan dan mutu (LSSK), dengan
cara iso, akre...
m e d i a
u t a m a
sendiri dengan merasa desentralisasi,
karena mereka merasa itu program
provinsi, seharusnya provinsi y...
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Mediakom 42
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mediakom 42

3,056

Published on

Mediakom Edisi 42

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,056
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Mediakom 42"

  1. 1. etalase mediakom 42 | JUNI | 2013 | i
  2. 2. ii | mediakom 42 | JUNI | 2013
  3. 3. etalase rujukan persalinan ibu dan bayi foto drg. Murti Utami, MPH A nak-anak adalah aset sebuah bangsa, di tangan mereka nasib bangsa Indonesia pada masa mendatang. Tetapi untuk saat ini hal tersebut masih sebuah ironis, mengingat masih banyak berguguran tunas - tunas bangsa pada saat proses kelahiran mereka ke dunia. Data United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa dari 5 juta kelahiran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan ribuan ibu dan anak meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Rasio tersebut merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu 1:65. Rasio ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand yang hanya memiliki rasio ibu meninggal 1 dari 1.100. Itu berarti setiap tahunnya di Indonesia ada 20 ribu anak piatu yang terlahir, tanpa pernah merasakan air susu ibu serta kasih sayang ibu kandungnya. Memang secara rasio perbandingan jumlah kelahiran bayi yang selamat semakin kecil, tetapi secara absolut dibanding jumlah penduduk Indonesia yang ada cukup menakutkan. Bahkan untuk Pulau Jawa saja angka tersebut secara absolut masih cukup tinggi, walaupun fasiltas kesehatan, tenaga kesehatan dan akses lebih unggul dibandingkan pulau - pulau lainnya. Keselamatan bayi yang baru lahir dan ibu yang melahirkan, sangat bergantung pada faktor akses fasilitas kesehatan dan penanganan tenaga kesehatan yang tepat. Untuk lebih mempercepat akses kesehatan dari pusat terendah ke tingkat yang lebih tinggi, Pemerintah mengeluarkan sebuah metode mekanisme rujukan yang berlaku secara nasional. Pada perkembangannya lebih lanjut mekanisme tersebut, sangat terbantu oleh perkembangan tehnologi informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal ruang dan waktu. Akses kesehatan yang berkait dengan rujukan ke layanan kesehatan lebih menjadi kian mudah, ditambah fasilitas kesehatan bergerak yaitu mobil ambulance sudah mulai tersedia di desa. Sebagian besar fasilitas ini tersedia karena bantuan pemerintah atau swadaya dari kelompok - masyarakat. Diharapkan pada masa mendatang sistem rujukan bagi ibu bersalin dan bayinya tersebut, semakin meningkat fasilitas akses kesehatan dan dapat menurunkan AKI dan AKB secara absolut.* SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB: drg. Murti Utami, MPH PEMIMPIN REDAKSI: Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS SEKRETARIS REDAKSI: Sri Wahyuni, S.Sos, MM REDAKTUR/PENULIS: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM M. Rijadi, SKM, MSc.PH, Aji Muhawarman, ST, Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah, S.Sos, MKM, Dewi Indah Sari, SE, MM, Awallokita Mayangsari, SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Rahmadi, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Dessyana Fa’as, SE, Siti Khadijah DESIGN GRAFIS & FOTOGRAFER: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra, S.Sn, SEKRETARIAT: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudi ALAMAT REDAKSI: PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Blok Ruang 109, Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9, Jakarta, 12950 Telepon: 021-5201590 ; 021 - 52907416-9 Fax: 021-5223002 ; 021-52960661 Email: infodepkes.go.id ; kontak@depkes.go.id Call Center : 021 – 500567 • • • • • • • • • REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL: kontak@depkes.go.id foto cover: Guskova Natalia/shutterstock.com mediakom 42 | JUNI | 2013 | 1
  4. 4. surat pembaca Tidak Mampu dan Tidak Punya Jaminan Kesehatan Saya adalah penderita kanker paru yang sudah selama 7 hari di rawat di ICCU dan 13 hari dirawat di Ruang Isolasi RS MITRA PLUMBON CIREBON, yang tentunya memerlukan biaya untuk obat dan perawatan cukup besar diluar kemampuan saya dan keluarga. Selama dirawat sudah banyak bantuan dari tempat saya bekerja , kerabat dan handai tolan tapi karena besarnya biaya perawatan maka masih banyak yang harus kami tanggung. Keluarga saya bukanlah keluarga yang berlebih secara ekonomi. Sayapun kesulitan untuk mengurus Program Jamkesmas karena saya baru pindah alamat sehingga dokumen kependudukan saya masih diurus di Dinas terkait. Maka dengan hormat saya memohon dan berharap sekali bantuan dari Ibu dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH Menteri Kesehatan RI untuk dapat meringankan beban saya dan keluarga sehingga saya bisa pulang dan dapat melanjutkan dengan rawat jalan. Mukhtar Mandalangan, Cirebon Jawab: Bantuan untuk meringankan biaya kesehatan masyarakat tidak mampu, dapat diperoleh dengan memiliki kartu Jamkesmas atau Jamkesda. Mengenai kepesertaan kartu Jamkesmas, saat ini data kepesertaan Jamkesmas ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk masyarakat tidak mampu yang tidak memperoleh Kartu Jamkesmas, dapat mengurus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di dinas kesehatan setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT,RW, Kelurahan s.d Kecamatan, KTP dan KK serta persyaratan lain yang diperlukan ke Dinas Kesehatan setempat. Adapun alamat untuk Dinas Kesehatan Kota Cirebon sbb : Jl. Kesambi No. 73 Cirebon 45611 Telepon : 0231-208879 / 235579 / 210628 / 242155 Untuk Informasi lainnya mengenai Jamkesmas, Bapak dapat menghubungi: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I Jln H.R Rasuna Said Blok X5, Kav 4-9 Gedung Prof. Sujudi Lt.14 Jakarta -12950 Telepon (021).5221229 Fax (021). 5277543 Hotline (021).5279404 Email: jamkesmas@yahoo.com Website : http://www.ppjk.depkes.go.id/ Redaksi *Bila perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes (kode lokal) 500567 2 | mediakom 42 | JUNI | 2013 daf t ar i si m e d i a ko m e d i s i 4 2 ETALASE info sehat Makanan untuk Menyehatkan Denyut Jantung Olahraga Untuk Menyehatkan Jantung 1 4 6 stop press Hasil Survei LSN, Menkes Terpilih Sebagai Menteri Dengan Kinerja Terbaik Public Warning Terhadap 17 Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya Kemenkes Raih Opini WTP-DPP Vaksin Sebagai Benteng Terhadap Penyakit Media Kuis 8 10 12 14 15 ragam Budaya Jamu Sebagai Sukma Dan Semangat Indonesia Road Safety First, Minimalkan Kecelakaan Mengenal Katinona Dan Metkatinona 38 40 44
  5. 5. peristiwa media utama Tiga Daerah Penyiapan JKN HTTS 2013: Lindungi Generasi Bangsa dari Iklan Rokok Membendung Iklan Rokok Demi Generasi Muda Melindungi Generasi Bangsa dari Iklan dan Sponsor Rokok 50 51 52 53 daerah Palembang Dari Kumuh Jadi Kota Internasional Yang Sehat Mengandalkan Objek Wisata Bahari Janji Politik Yang Menyejukkan Peran Puskesmas dan Jampersal Dalam Menekan AKI Apa itu Rujukan Persalinan? Prinsip Pelayanan Rujukan Kegawat-Daruratan Obstetri Dan Neonatal Layanan Rujukan Kesehatan Di Puskesmas Poned Karawang Pentingnya Komunikasi Antar Petugas Medis Pantang Menyerah Memberikan Penyuluhan KB Petugas Promkes Di Puskesmas Sangat Dibutuhkan dinkes jabar canangkan 1 kecamatan 1 puskesmas poned "snow Ball" Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rsud Waled Cirebon Tantangan Untuk Menekan Aki 16 20 23 26 28 29 54 56 58 birokrasi bersih melayani Kerjasama Penanggulangan Korupsi di Lembaga Negara 60 untuk rakyat 30 31 32 35 Jokowi dan Kebijakan Kartu Jakarta Sehat siapa dia 62 Bunga Citra Lestari Indah Kalalo Ratna Listy Hindari Thalassaemia, Periksalah Darah Sebelum Menikah Pemberlakuan Sni Alat Kesehatan Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Rokok 64 65 65 resensi 66 lentera 67 45 47 49 mediakom 42 | JUNI | 2013 | 3
  6. 6. info sehat P ada masa sekarang dimana kesibukan pekerjaan dan tingkat stress yang cukup tinggi, pola makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Bahkan apabila kita salah memilih menu makanan, maka hal ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan denyut jantung atau nadi. Namun, takikardia atau biasa disebut denyut jantung yang lebih cepat daripada denyut jantung normal, dapat membahayakan tubuh Anda. Hal ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, dan dapat mengakibatkan kematian. Berikut adalah makanan untuk jantung sehat yang dapat menstabilkan denyut jantung atau nadi, seperti dilansir Boldsky. 1. Kalsium  Sertakan 1.000 mg kalsium dalam diet harian Anda setiap hari yang dapat memainkan peran penting, dalam mempertahankan denyut jantung normal. Produk susu seperti yoghurt, susu, keju, tahu, sereal, brokoli dan kubis mengandung banyak kalsium yang dapat mempertahankan denyut nadi yang stabil. 2. Magnesium  Tubuh Anda membutuhkan setidaknya 270 sampai 400 mg magnesium setiap hari, untuk menjaga keteraturan detak jantung. Tambahkan makanan yang kaya magnesium seperti 4 | mediakom 42 | JUNI | 2013 almond, gandum, biji rami, oatmeal, kurma, labu, biji labu, dan sayuran berdaun hijau dalam menu harian Anda. 4. Kalium 3. Asam lemak omega-3  Minyak ikan mengandung banyak asam lemak omega-3 yang diperlukan untuk kesehatan jantung Tanpa mineral ini, otot-otot seperti jantung Anda mungkin tidak dapat berkontraksi dengan baik. Pisang, air kelapa, buah jeruk, tomat, alpukat, kacang kedelai, plum, dan salmon adalah sumber makanan kaya kalium. Jadi, konsumsi makanan ini untuk mempertahankan denyut nadi yang stabil. Makanan untuk Menyehatkan Denyut Jantung dan peredarannya. Ikan seperti ikan sarden, tuna, mackerel, dan tiram, harus dikonsumsi karena mereka adalah sumber yang kaya asam lemak omega-3. Untuk para vegetarian, Anda dapat mengonsumsi kacang-kacangan seperti kenari. 5. Sayuran berdaun hijau  Diet harian yang terdiri dari sayuran berdaun hijau juga berkontribusi untuk denyut nadi yang lebih rendah dan normal. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, mint, kacang goreng, kacang polong, kubis, selada dan peterseli
  7. 7. risiko penyakit jantung. Para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka yang minum 12 ons atau lebih teh sehari memiliki risiko terkena serangan jantung setengah dari non-peminum teh. kaya akan zat besi dan juga dapat memperkuat sistem imun. 9. Wine Wine dapat melindungi jantung dengan meningkatkan kadar kolesterol baik, mengurangi peradangan dan penipisan darah. 6. Makanan berserat Menggunakan minyak zaitun untuk memasak adalah pilihan yang tepat. Minyak esensial ini kaya asam lemak mono tak jenuh yang dapat menurunkan kolesterol dan mengandung banyak kolesterol baik untuk menjaga denyut nadi yang sehat. 8. Teh hijau  Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa teh memiliki peran penting dalam menurunkan 2. Lemak jenuh Lemak jenuh akan meningkatkan jumlah kolesterol jahat sehingga lamalama akan terbentuk timbunan plak di pembuluh darah. Batasi lemak jenuh sekitar 5 persen dari total kalori Anda. Makan buah-buahan yang kaya akan serat dapat menjaga denyut nadi tetap normal. Anggur, apel, kurma, buah persik, aprikot, kiwi dan pepaya adalah beberapa buah yang bisa menjaga detak jantung yang sehat. 7. Minyak zaitun  jantung. Mengapa ia berbahaya? Seperti lemak jenuh, lemak trans juga meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan jumlah kolesterol baik. American Heart Association menyarankan agar lemak ini dibatasi kurang dari satu persen dari total kalori. Jika sehari Anda mengonsumsi 2.000 kalori, berarti Anda cuma boleh mengasup dua gram lemak trans. Cara paling mudah untuk mengurangi lemak trans adalah dengan menghindari makanan yang mengandung “minyak terhidrogenasi” atau “minyak terhidrogenasi sebagian” dalam label kemasan. Sumber lemak trans lainnya adalah margarin, biskuit, makanan ringan, keju, dan sebagainya. 3. Garam 10. Biji-bijian  Biji-bijian mengandung banyak anti-oksidan, fitoestrogen dan pitosterol yang protektif terhadap penyakit koroner yang bisa membantu dalam menjaga detak jantung tetap stabil.  Semua daftar makanan tersebut di atas adalah merupakan jenis yang mampu menstabilkan denyut jantung kita. Untuk itu kita juga harus mengetahui daftar makanan yang harus dihindari, jika Anda tak ingin menderita penyakit jantung. Beberapa diantaranya adalah : 1. Lemak trans Lemak trans adalah musuh utama Membatasi asupan garam akan menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Selain garam dapur, cukup banyak makanan yang rasanya jauh dari asin, tetapi sebenarnya mengandung garam tinggi, misalnya sosis, saus, makanan kalengan, dan masih banyak lagi. 4. Gula tambahan Konsumsi gula tambahan berlebihan dalam pola makan sehari-hari akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, kadar trigliserida, serta faktor risiko penyakit jantung lainnya. Gula tambahan antara lain gula jagung, madu, konsentrat jus buah, sirup jagung tinggi fruktosa, sirup, dan masih banyak lagi.* mediakom 42 | JUNI | 2013 | 5
  8. 8. info sehat Olahraga Untuk Menyehatkan J ntung S ebagai seorang manusia kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa tetap beraktifitas secara normal setiap harinya. Tubuh kita sendiri memiliki bagian-bagian paling penting yang harus kita jaga diantaranya tangan, kaki, kepala dan terakhir yang paling penting adalah jantung. Percuma saja jika Anda memiliki seluruh bagian tubuh yang sehat namun ternyata jantung Anda bermasalah, yaitu sama dengan Anda memiliki mobil yang terlihat bagus namun mesinnya tidak bisa digunakan. Jadi untuk itu olahraga amat bermanfaat bagi kesehatan, terutama jantung manusia. Lalu apakah olahraga yang baik untuk kesehatan jantung? Karena tidak semua olahraga itu pasti baik bagi jantung. Ya, itu semua 6 | mediakom 42 | JUNI | 2013
  9. 9. Percuma saja jika Anda memiliki seluruh bagian tubuh yang sehat namun ternyata jantung Anda bermasalah tergantung dari kesehatan orangnya masing-masing. Jika Anda orang yang sudah terbiasa olahraga maka aktivitas apapun bagi Anda pasti akan menyehatkan jantung, termasuk olahraga yang sedikit keras dan berkompetisi seperti tennis atau lari. Nah bagi penderita jantung olahraga ini justru dilarang karena seperti memaksakan sebuah mesin untuk bekerja diatas batas maksimalnya, yang pada akhirnya mesin tersebut akan terbakar dan rusak. Untuk itu apabila Anda rutin melakukan olahraga, hal ini akan dapat meningkatkan tenaga, melawan kelelahan dan depresi, meningkatkan stamina/daya tahan dan tentunya menjaga kesehatan jantung, juga mengurangi stress, mendorong kekuatan otot serta mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Berikut 5 jenis olahraga yang menyehatkan jantung menurut Dr.Suharto,SpKO,DPH.; 1. Jalan Cepat Selain sebagai cara alami meningkatkan kebugaran tubuh khususnya jantung, juga dapat bekerja lebih baik untuk orang gemuk atau Overweight. Karena membantu mengurangi lemak otot di area dekat sendi. 2. Senam Apapun jenis latihan senam,semuanya bermanfaat untuk tubuh yaitu kesehatan,kebugaran dan kecantikan. Syaratnya harus dilakukan dengan benar dan teratur. 3. Lari Meski lebih menantang ketimbang jalan, lari adalah aktivitas fisik jantung sehat yang mudah dilakukan. Fungsi lain adalah sebagai pembakar kalori, dan bermanfaat untuk menurunkan berat badan. 4. Berenang Olahraga ini tak hanya meningkatkan denyut jantung dan kesehatannya, air juga mampu memberikan resistensi multi-arah yang akan meningkatkan otot dan suara. Hal ini dikarenakan berenang mampu membuat seluruh anggota tubuh ikut bergerak. 5. Bersepeda Aktivitas bersepeda yang dilakukan minimal 1 kali seminggu, cukup mudah serta murah. Hal tersebut bisa dilakukan di sekitar taman atau kompleks. Kesehatan jantung dan mengencangkan otot – otot tubuh akan lebih optimal.* mediakom 42 | JUNI | 2013 | 7
  10. 10. stop press Hasil Survei LSN MENKES TERPILIH SEBAGAI MENTERI B DENGAN KINERJA TERBAIK aru-baru ini Lembaga Survei Nasional menyatakan, tiga menteri non-partai politik yang mendapat penilaian terbaik dalam kinerjanya di mata masyarakat. Para menteri tersebut dinilai dapat bekerja lebih baik dan total karena fokus dalam tanggung jawab dan pekerjaan. Demikian seperti yang dikutip dari tempo.com. Tiga nama yang mendapat nilai tinggi dalam kinerja secara berurutan adalah : 8 | mediakom 42 | JUNI | 2013
  11. 11. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan nilai 20,4 persen, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dengan 14,2 persen, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan 11,8 persen. “Menteri dari partai yang dinilai baik hanya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di peringkat keempat dengan 11,5 persen. Hatta punya nilai tinggi karena seluruh kebijakan ekonomi Pemerintah disampaikan dia dengan argumentasi yang baik. Banyak diberitakan media,” kata peneliti utama LSN, Dipa Pradipta, dalam konferensi pers, pada hari Jum’at (2/6). Penilaian yang dikumpulkan LSN melalui survei yang digelar pada 1 hingga 10 Mei 2013 di 33 provinsi, dengan jumlah responden mencapai 1.230 orang. Survei dilakukan dengan teknik pencuplikan secara rambang berjenjang, dengan simpangan kesalahan sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Survei tersebut juga dilengkapi dengan riset kualitatif, melalui wawancara dan analisis media. Dahlan menempati posisi pertama karena dinilai mau dekat dengan masyarakat, dengan agenda blusukannya. Ia juga dinilai berani memberikan kebijakan yang mendobrak, sehingga dinilai solutif terhadap beberapa masalah. Ia juga dinilai dapat menyelamatkan banyak aset BUMN, sehingga tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nafsiah dinilai sebagai Menteri Kesehatan yang baik, karena memiliki banyak program yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat daerah. Meski tidak detail, LSN menyatakan, masyarakat memberikan apresiasi kepada Nafsiah karena kebijakan kementeriannya yang tepat dan langsung. Sedangkan Gita Wirjawan, menurut Dipa, mendapat penilaian tinggi dari masyarakat dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Menteri Perdagangan ini dinilai memiliki kebijakan menjemput bola, dengan melakukan inspeksi mendadak dan blusukan ke pasar dan sejumlah daerah. Dalam kegiatankegiatan tersebut, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini, dinilai mampu mengontrol harga. Nafsiah dinilai sebagai Menteri Kesehatan yang baik, karena memiliki banyak program yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat daerah. “Gita dinilai sebagai pemimpin yang tidak nunggu laporan dari bawahan untuk bergerak,” kata Dipa. Menteri non-parpol lain yang mendapat nilai tinggi adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di peringkat kelima dengan 6,5 persen, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di peringkat keenam dengan 5,4 persen, dan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo di peringkat ketujuh dengan 2,9 persen. Adapun Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di peringkat kesembilan dengan 1,9 persen, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dengan 1,7 persen di peringkat kesepuluh.* mediakom 42 | JUNI | 2013 | 9
  12. 12. stop press Public Warning Terhadap 17 Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya B adan Pengawas Obat dan Maret 2013 telah ditemukan 17 item (Tabita Daily Cream dan Tabita Nightly Makanan Republik Indonesia kosmetika yang mengandung bahan Cream) positif mengandung Merkuri/ (BPOM), melakukan Konferensi berbahaya/dilarang dan telah beredar. Raksa (Hg), serta (Tabita Skin Care Smooth Pers mengenai kosmetik Untuk itu BPOM mengeluarkan peringatan Lotion), positif mengandung Hidrokinon. yang mengandung bahan publik (public warning) dengan tujuan “Ketiga merek tersebut tidak ditemukan dilarang/berbahaya, di Lingkungan agar masyarakat tidak menggunakan di pasaran tapi dapat diperoleh melalui Kantor Badan POM, pada (8/5). Pada 17 kosmetika tersebut karena dapat media online, dan dijual dengan harga kesempatan tersebut, Kepala BPOM, Dra. membahayakan kesehatan. yang tidak murah”, jelas Dra. Lucky. Lucky S. Slamet, M.Sc, mengungkapkan Lebih lanjut, mengenai 17 produk Kosmetika merek Green Alvina yaitu : berdasarkan hasil pengawasan BPOM di kosmetika yang telah ditemukan oleh Herbal Clinic ”Green Alvina” Walet Cream seluruh Indonesia sampai dengan bulan Badan POM yaitu, Kosmetika merek Tabita Mild Night Cream, positif mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon, dan Green Alvina Night Cream Acne, mengandung Asam Retinoat dan Merkuri. Produk Green Alvina tersebut sudah di Public Warning pada tanggal 2 Desember 2012 oleh Badan POM, namun saat ini masih ada, dan dijual secara online, tambah Dra. Lucky. Sementara itu, menurut Kepala BPOM, kosmetika merek Chrysant, ada yang mengandung Hidrokinon, Merkuri/Raksa (Hg), dan Asam Retinoat, produk-produk dengan merek Chrysant yaitu : Chrysant 24 Skin Care Pemutih Ketiak, Chrysant 24 Skin Care Cream Malam Jasmine, Chrysant 24 Skin CareAHA Toner No.1, Chrysant 24 Skin Care AHA Toner No. 2, Chrysant 24 Skin 10 | mediakom 42 | JUNI | 2013
  13. 13. Kepala BPOM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc BPOM di seluruh Indonesia sampai dengan bulan Maret 2013 telah ditemukan 17 item kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang dan telah beredar. BPOM. Selanjutnya, dari 17 Kosmetika yang digunakan secara terus menerus akan menyebabkan iritasi kulit. Merkuri adalah dilarang/berbahaya dan tanpa izin edar barang yang benar-benar dilarang dan terdapat juga kosmetika merek Cantik dapat merusak kulit”, kata Dra. Lucky yaitu produk Cantik Whitening Vit. E Night Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh Cream dan Cantik Whitening Vit. E Day temuan kosmetika mengandung bahan Care AHA Toner No. 2+. Kelima produk Cream, kedua produk tersebut positif berbahaya/dilarang tersebut, dilakukan tersebut dijual dengan harga yang tidak mengandung Merkuri/Raksa, jelas Dra. penarikan produk dari peredaran dan murah dan tanpa izin edar. Lucky. dimusnahkan, ungkap Kepala Badan POM. Dra. Lucky menambahkan, kosmetika Badan POM secara terus menerus Temuan kosmetika yang mengandung yang mengandung bahan berbahaya telah melakukan peninjauan, terhadap bahan berbahaya/dilarang selama 5 tahun lainnya adalah kosmetika dengan merek peredaran kosmetika dengan mengambil terakhir mengalami penurunan dari 1,49% Hayfa seperti, Hayfa Sunblock Acne Cream beberapa sampel di lapangan. “Hampir 24 menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk Natural Pagi-Sore dan Hayfa Acne Morning ribu produk kosmetika setiap tahunnya yang di sampling, pada tahun 2009 jumlah Pagi-Sore, keduanya positif mengandung yang dilakukan pengujian untuk temuan 1,49%, tahun 2010 jumlah temuan Resorsinol. Memang Resorsinol untuk mengetahui apakah produk tersebut 0.86%, pada tahun 2011 jumlah temuan Acne/Jerawat akan tetapi harus dengan sesuai dengan persyaratan keamanan, 0,65%, tahun 2012 jumlah temuan 0,54%, resep dokter. Produk tersebut beredar manfaat, dan mutu kesehatan, juga telah dan sampai dengan Maret 2013 jumlah tanpa surat izin edar. ditemukan kurang dari 5% mengandung temuan 0,74%, tambah Kepala Badan bahan berbahaya, seperti Hidrokinon jika POM.* Produk berbahaya lainnya, adalah kosmetika merek Dr. Nur Hidayat, SpKK yaitu produk Acne Lotion Dr. Nur Hidayat, SpKK, Cream Malam Prima 1 Dr. Nurhidayat, SpKK, dan Acne Cream Malam Dr. Nur Hidayat, SpKK positif mengandung bahan berbahaya yaitu Resorsinol, Asam Retinoat dan Hidrokinon, tambah Kepala Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya/ dilarang tersebut, dilakukan penarikan produk dari peredaran dan dimusnahkan. Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc mediakom 42 | JUNI | 2013 | 11
  14. 14. stop press Mnteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH (kanan) dan Dr. H. Rizal Djalil , Anggota VIBadan Pemeriksa Keuangan (BPK). kemenkes M raih opini wtp-dpp enteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menerima kedatangan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr. H. Rizal Djalil, untuk mendapat hasil pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian RI tahun 2012, Selasa 2 Juli 2013,di Jakarta. Menurut Menkes, Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak terlepas dari Pencanangan Road Map To WTP 2012 yang berisi strategi dan langkah “Raih WTP 2012” yang lebih terstruktur, terencana, mampu laksana, serta melibatkan semua pilar terkait dengan output yang jelas. Strategi dan langkah tersebut telah dijalankan dengan konsiten 12 | mediakom 42 | JUNI | 2013
  15. 15. oleh seluruh pilar terkait dengan pengawasan dan pengendalian yang lebih terarah serta terukur. Saat ini, Kemenkes telah menyusun Rencana Aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan WTP tahun 2013-2014 dengan langkah-langkah, antara lain: 1) Menjaga dan meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan; 2) Penguatan regulasi; 3) Penguatan sistem dan prosedur; 4) Penguatan sumber daya manusia (SDM); 5) Penguatan monitoring dan evaluasi; dan 6) Penguatan pengawasan dan pengendalian. Menurut Menkes, keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, serta taat pada perundang-undangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah serta disampaikan secara berjenjang. Selama dua tahun berturutturut yaitu pada 2009 dan 2010, BPK memberikan Opini Disclaimer terhadap laporan keuangan Kemenkes RI. Berbagai upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan memberikan hasil nyata, sehingga BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2011. Kini, Kemenkes RI berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2012. Pada kesempatan tersebut, Menkes menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, Menkes juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh jajaran baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang telah berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Kita tidak boleh lengah. Pelaksanaan program tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya harus senantiasa mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. Mari bekerja cerdas, tuntas dan ikhlas, serta tetap bersemangat untuk mempertahankan dan meningkatkan WTP 2013 dan tahun-tahun berikutnya”, tandas Menkes.* “Kita tidak boleh lengah. Pelaksanaan program tahun ini dan tahuntahun selanjutnya harus senantiasa mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. Mari bekerja cerdas, tuntas dan ikhlas, serta tetap bersemangat untuk mempertahankan dan meningkatkan WTP 2013 dan tahun-tahun berikutnya” dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH mediakom 42 | JUNI | 2013 | 13
  16. 16. stop press Menteri Kesehatan Ri dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, Mph VAKSIN SEBAGAI BENTENGTERHADAP PENYAKIT V aksin telah dikenal oleh peradaban umat manusia setidaknya sejak tahun yang lalu. Pertama kali diperkenalkan olehilmuwan dari Inggris bernama Edward Jenner, dan kini vaksin telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Penggunaan vaksin terhadap pencegahan berbagai penyakit, telah memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan kesehatan dalam masyarakat. Untuk itulah kini peran vaksin menjadi sangat besar di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Melihat pentingnya hal tersebut membuat Kemenkes RI, melalui Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia pada tanggal 27 Maret 2013. Pekan Imunisasi Dunia ini telah diadakan oleh berbagai negara sejak beberapa tahun terakhir sedangkan 14 | mediakom 42 | JUNI | 2013 untuk Indonesia tersebut merupakan kali pertama. Acara peringatan diadakan mulai 22-28 April 2013. Dengan momentum ini Kemenkes berharap bahwa masyarakat akan dapat menyadari pentingnya imunisasi, dan mau menggalang dukungan dan kerjasama dalam menyukseskan pelayanan imunisasi tersebut. Baik diantara berbagai institusi kesehatan, pemerintahan serta termasuk pula jajaran TNI-Polri. Dari hasil pendataan saat ini, banyak penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terdapat penurunan secara signifikan jumlah kasus dari 3 penyakit, bila dibandingkan antara data tahun 1990 dengan data tahun 2011. Penyakit tetanus dari 1.427 kasus  turun menjadi 114 kasus. Untuk pertusis dari 30.000 kasus telah berhasil diturunkan menjadi 1.941 kasus, dan  untuk penyakit dipteri dari 2.200 kasus turun menjadi 806 kasus. Demikian disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH pada acara pembukaan Seminar Imunisasi Nasional, dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia  yang dihadiri  oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, para Ketua Pengurus Besar Profesi IDI, IDAI, IBI, dan PPNI serta para pejabat eselon I, II dan III Kemenkes RI, (27/3) di Jakarta.   Secara global diperkirakan 2-3 juta kematian per tahunnya berhasil dicegah karena penyakit difteri, campak, pertusis, pneumonia, polio, rotavirus diare, rubella, dan tetanus melalui imunisasi.  Tetapi, masih ada sekitar 22 juta bayi di dunia yang belum mendapat imunisasi lengkap dan sebesar 9,5 juta adalah  di wilayah Asia Tenggara atau South East Asian Region, termasuk di dalamnya anak-anak Indonesia. Situasi ini yang mendorong langkah global dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dunia, melalui pelaksanaan  Pekan Imunisasi Dunia. *
  17. 17. MEDIA KUIS Jawaban Mediakuis Majalah Mediakom Edisi XXXXI April 2013: 1. Telah disyahkan PP No. 109 tahun 2012 yang meru­ akan turunan p UU No. 39 tahun 2009 tentang Kes­ hatan, tentang apakah PP e 109/2012 tersebut? PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. 2. Dalam PP No. 109 tahun 2012 diatur tentang KTR ? apakah kepanjangan dari KTR dan apa yang dimak­ ud dengan KTR, jelas­ s kan? KTR kepanjangan dari Kawasan Tanpa Rokok. KTR dalam PP No. 109/2012 adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. KTR meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lain yang telah ditetapkan. 3. Jelaskan kenapa setiap individu harus dilindungi dari bahaya asap rokok? Karena dalam asap rokok ada 4.000 zat yang berbahaya bagi kesehatan, 60 diantaranya bersifat karsinogen yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu didalam asap rokok terdapat nikotin yang menyebabkan adiktif/kecanduan. Dengan adanya kecanduan, perokok akan selalu mencari rokok setiap kali ketagihan, dan dengan demikian membuat zat-zat berbahaya tadi makin menumpuk dalam tubuhnya, sehingga secara berangsur mendekatkan kepada risiko penyakit akibat rokok. Jadi, efek buruk rokok bagi kesehatan bukan sekadar penyakitpenyakit fisik seperti kanker, serangan jantung, dan lahir cacat bagi janin yang sejak di kandungan terpapar asap rokok, tetapi juga dapat berpengaruh buruk pada kesehatan jiwa. Redaksi Mediakom telah menerima 2 (dua) jawaban kuis yang masuk melalui: email dan surat, selanjutnya setelah dievaluasi dan dinilai Redaksi Mediakom telah menetapkan 2 (dua) orang pemenang sebagai berikut: dr.Freddy Panggabean Jl.Garuda no.15/424 rt.V Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31614 Telepon: 081368889*** Lukman Hakim K Pekon Negeri Ratu, Kec. Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos: 34876 Telepon: 085369721*** MediaKuis : 1. Salah satu program Kementerian kesehatan adalah jampersal? Apa yang dimaksud Jampersal? Dan apa tujuan Jampersal? 2. Dalam persalinan ada yang disebut dengan rujukan persalinan? Apa yang dimaksud dengan rujukan persalinan? 3. Sebutkan hal penting dalam mempersiapkan rujukan persalinan untuk ibu? Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan biodata lengkap (nama, alamat, kota/kabupaten, provinsi, kode pos dan no telp yang mudah dihubungi). Jawaban dapat dikirim melalui: Email : kontak@depkes.go.id (Subject : Mediakuis) Fax : 021 - 52921669 Pos : Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kemenkes Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan Jawaban diterima redaksi paling lambat minggu Keempat bulan Juli 2013. Nama pemenang akan diumumkan di Majalah Mediakom edisi XXXXIII Agustus 2013. 10 Pemenang MediaKuis masing-masing akan mendapat Kaos Polo Shirt dari Mediakom. Hadiah pemenang akan dikirim melalui pos. Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. mediakom 42 | JUNI | 2013 | 15
  18. 18. m e d i a u t a m a meneropong rujukan persalinan Rujukan Persalinan adalah salah satu metode layanan persalinan kepada ibu bersalin, secara operasional sistem rujukan paripuma terpadu merupakan suatu tatanan, di mana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan persalinan dapat berinteraksi dua arah timbal balik, antara bidan desa,bidan dan dokter puskesmas di pelayanan kesehatan dasar. Dalam pelaksanaannya proses rujukan dimulai dari Posyandu, di mana kehamilan berisiko terdeteksi. apabila terjadi kemungkinan timbul masalah, pasien harus dirujuk ke layanan kesehatan lebih tinggi, yaitu puskesmas, bila tidak mampu menangani harus dirujuk ke RSUD Tk.II, selanjutnya bila belum bisa juga tertangani dirujuk ke RSUD Tk. I, terakhir dirujuk ke pusat (RSUP). Mekanisme standar itu wajib dilaksanakan oleh tenaga medis dari tingkatan paling bawah sampai ke atas. Namun mekanisme tersebut dapat berjalan mulus apabila didukung oleh sarana kesehatan, transportasi (ambulance) untuk mengantar pasien, dan perangkat telekomunikasi (HP atau telepon) untuk koordinasi dengan rumah sakit yang di rujuk atau lewat hotline yang menyediakan informasi rujukan. Tak kalah penting untuk menyelamatkan persalinan tersebut adalah dana persalinan (Jampersal) serta pendampingan dari keluarga dan tenaga kesehatan yang merujuk. Kondisi di lapangan memang tidak semulus teorinya, faktor - faktor pendukung yang kurang terlengkapi membuat resiko kematian ibu bersalin dan bayi menjadi tinggi, tak hanya itu kondisi geografis wilayah sangat mempengaruhi kecepatan akses rujukan. 16 | mediakom 42 | JUNI | 2013 Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara B agi sebuah keluarga kehadiran anak merupakan saat yang paling ditunggu oleh mereka, karena dengan kelahiran seorang anak maka garis keturunan akan terus berlanjut tanpa terputus. Oleh karena itu ketika sorang ibu tengah mengandung banyak cara yang harus dilakukan, agar sang bayi dan ibu dapat tetap sehat dan selamat ketika melahirkan. Upaya tersebut antara lain dengan memperbaiki asupan gizi serta penanganan medis saat hamil dan melahirkan. Data United Nations Development
  19. 19. Peran Puskesmas dan Jampersal Dalam Menekan AKI Programme (UNDP) menyebutkan bahwa dari 5 juta kelahiran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan 20 ribu ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu 1 dari 65. Rasio ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand, yang hanya memiliki rasio ibu meninggal 1 dari 1.100. Itu berarti setiap tahunnya di Indonesia ada 20 ribu anak piatu yang terlahir, tanpa pernah merasakan air susu ibu serta kasih sayang ibu kandungnya. Salah satu faktor tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah disebabkan, karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan target 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010. Perbandingan dengan hasil survei SDKI bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga medis profesional meningkat, dari 66 persen dalam SDKI 2002-2003 menjadi 73 persen dalam SDKI 2007. Angka ini relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand di mana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan hampir mencapai 90%. Apabila dilihat dari proyeksi angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, nampak bahwa ada pelencengan dari tahun 2004 dimana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dibawah dari angka proyeksi. Apabila hal ini tidak menjadi perhatian kita semua maka diperkirakan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 90 % pada tahun 2010 tidak akan tercapai, konsekuensi lebih lanjut bisa berimbas pada resiko angka kematian ibu meningkat. Kondisi geografis, mediakom 42 | JUNI | 2013 | 17
  20. 20. m e d i a u t a m a persebaran penduduk dan sosial budaya merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya aksesibilitas terhadap tenaga pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan tentunya disparitas antar daerah akan berbeda satu sama lain. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tingkat pendidikan para ibu di Indonesia yang masih sangat rendah. Jika kita melihat dari jenjang pendidikan, data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyatakan bahwa mayoritas ibu di Indonesia tidak memiliki ijazah SD, yakni sebesar 33,34 persen. Selanjutnya sebanyak 30,16% ibu hanya memiliki ijazah SD atau sederajat. Untuk ibu yang berpendidikan SMA hanya berkisar 16,78%, dan perguruan tinggi sekitar 7,07%. Hal tersebut membuat cara paling struktural untuk membenahi kesehatan para ibu dan anak, adalah dengan memberi mereka pendidikan yang layak terlebih dahulu. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mengetahui nutrisi yang mereka butuhkan selama masa kehamilan jika sama sekali tak pernah mendengar nama asam folat dan kolin? Padahal keduanya sangat vital pada masa kehamilan sang ibu. Tentunya pelajaran Biologi dan Kimia di sekolah, perlu lebih mengedepankan nilai-nilai yang mempersiapkan caloncalon ibu di masa depan dengan mantap. Pada survei tahun 2007, angka kematian ibu mencapai 228 per 100 ribu. Artinya, dalam 100 ribu ibu terdapat 228 ibu yang meninggal dunia karena melahirkan. Padahal target Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015 adalah 102 per 100 ribu. Salah satu target MDG untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan 1990-2015. Target MDG untuk menurunkan rasio AKI menjadi 102 setiap 100 ribu kelahiran adalah sebuah target yang berat. Karena dari data yang ada menyatakan bahwa AKI 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan. 18 | mediakom 42 | JUNI | 2013 Kementerian Kesehatan melansir data survei bahwa pada tahun 2007 lalu AKI berada di angka 228, di tahun 2008 AKI sempat turun tipis menjadi 226 namun ternyata pada tahun 2010 kemarin angka kematian ibu justru merosot jauh ke angka 390. Dalam mendukung program Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 nanti, Nafsiah meminta agar semua lapisan pelayanan kesehatan masyarakat—mulai dokter, bidan, dan perawat—untuk sama-sama menurunkan AKI, AKB, serta TFR tersebut. Dia mengutarakan pencapaian TFR stagnan sejak 2007 hingga 2012, yaitu pada angka 2,6 anak per perempuan usia subur. Hal ini sangat jauh dari target yang diharapkannya selama memimpin Kemenkes yang awal targetnya bisa mencapai 2,1 anak per perempuan usia subur tahun 2015 nanti. Namun, kenyataannya tidak dapat tercapai sehingga selama ini membuat pelayanan kesehatan di Indonesia jalan di tempat tanpa perkembangan sama sekali. Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Di antaranya, yaitu nikah muda, nikah terlalu tua, terlalu cepat dalam proses kelahiran anak, dan terlalu banyak memiliki anak. Hal-hal itulah yang dinilai masih menjadi kendala dalam upaya penurunan kematian saat ini. Padahal, sebetulnya penyebab kematian ibu dan anak tersebut dapat dicegah. Apalagi, total Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung KB tahun ini mencapai Rp442 miliar. Ini merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertama pada 2007, yakni sebesar Rp279 miliar. DAK KB itu dialokasikan untuk 440 lebih kabupaten/kota di Indonesia, atau peningkatan dibanding 2012 lalu yang hanya mencapai 437 kabupaten/kota. Salah satu langkah untuk mengurangi AKI dan AKB adalah dengan imunisasi dan pemberdayaan bidan. Imunisasi sudah terbukti berhasil mengatasi penyakit cacar sejak 1976, dan kasus polio liar sudah tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia sejak 2006. Kematian akibat campak juga mengalami penurunan yang tajam: dari sekitar 10.300 kasus pada 2000 menjadi kurang dari 2.000 kasus pada 2012. Imunisasi juga berhasil menekan angka kematian ibu dan anak yang diakibatkan
  21. 21. oleh tetanus menjadi kurang dari 1 per 1.000 kelahiran hidup. Hingga saat ini, seperti diungkapkan Nafsiah, baru sekitar 80% desa di Indonesia yang telah mencapai Universal Child Immunization (UCI) dari target 86,8%. UCI adalah status yang menunjukkan lebih dari 80% bayi di sebuah desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. “Imunisasi tidak membutuhkan biaya besar. Bahkan di posyandu, anak-anak mendapatkan imunisasi secara gratis,” katanya. Cara lain adalah dengan memberdayakan profesi bidan. “Dengan diberdayakannya bidan, dapat membantu tercapainya target Indonesia untuk menurunkan AKI menjadi 102 kematian dari 100 ribu kelahiran pada 2015,” ujarnya. Bidan diyakini lebih merakyat dibandingkan dokter serta diklaim lebih mampu untuk menunjang program pemerintah mengenai jumlah penduduk. Tentu saja untuk itu diperlukan pendidikan bidan yang baik. Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatannya memiliki program kesehatan dasar yang wajib ada dalam setiap program upaya kesehatan yang dilakukan. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana,Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular (imunisasi), dan Pengobatan Dasar. Terdapat point Kesehatan Ibu dan Anak dalam program pokok wajib puskesmas, yang memiliki tujuan untuk menurunkan kematian (mortality), dan kejadian sakit di kalangan ibu. Kegiatan program ini ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, pada saat bersalin dan saat ibu menyusui. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak, melalui pemantauan status gizi dan pencegahan sedini mungkin berbagai penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Program ini juga memiliki sasaran terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sampai umur 5 tahun. Kelompok-kelompok masyarakat ini merupakan sasaran primer program. Sasaran sekunder adalah dukun bersalin dan kader kesehatan.Ruang lingkup kegiatan KIA terdiri dari kegiatan pokok dan integratif. Kegiatan integratif adalah kegiatan program lain ( misalnya kegiatan imunisasi merupakan kegiatan pokok P2M) yang dilaksanakan pada program KIA karena sasaran penduduk program P2M (ibu hamil dan anak-anak) juga menjadi sasaran KIA. Kegiatankegiatan tersebut adalah; memeriksa kesehatan ibu hamil (ANC), mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak-anak balita, integrasi dengan program gizi, memberikan nasehat tentang makanan, mencegah timbulnya masalah gizi karena kekurangan protein dan kalori dan memperkenalkan jenis makanan tambahan (vitamin dan garam yodium) Integrasi dengan program PKM (konseling) dan gizi, memberikan pelayanan KB kepada pasangan usia subur (integrasi dengan program KB), merujuk ibu-ibu atau anak-anak yang memerlukan pengobatan (integrasi program pengobatan), memberikan Pertolongan persalinan dan bimbingan selama masa nifas (integrasi dengan program perawatan kesehatan masyarakat), serta mengadakan latihan untuk dukun bersalin dan kader kesehatan Posyandu. Dengan adanya program-program pokok KIA ini, diharapkan bisa menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita, sehingga tujuan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bisa terwujud (Alisjahbana, 2010). Selain melalui puskesmas pemerintah juga mengeluarkan program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL). Sebagaimana telah diketahui bersama dari beberapa pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta MDGs, yaitu menurunkan jumlah kematian ibu dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di butuhkan suatu kebijakan salah satunya yang menjadi faktor yang pentin adalah perlunya meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikan kemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Jaminan Persalinan ini diberikan kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas dan pelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga pada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi(Sedyaningsih, 2011). Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa peran puskesmas, dalam hal ini adalah berhasil untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita. Angka Kematian Ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sedangkan untuk perkembangan program kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan anak Indonesia, bisa dikatakan terus membaik yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian balita, bayi maupun neonatal. Angka kematian balita menurun dari 97 pada tahun 1991menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI). Begitu pula dengan angka kematian bayi menurun dari 68 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Angka kematian neo natal juga menurun walaupun relatif lebih lambat, yaitu dari 32 menjadi 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Semakin diperkuat dengan dikeluarkan keputusan menteri kesehatan mengenai JAMPERSAL. JAMPERSAL bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan jaminan persalinan di sarana kesehatan milik pemerintah dan Angka Kematian Bayi (AKB).* mediakom 42 | JUNI | 2013 | 19
  22. 22. m e d i a u t a m a Apa itu Rujukan Persalinan? Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul baik secara vertikal (dari satu unit ke unit yang lebih lengkap / rumah sakit) untuk horizontal (dari satu bagian lain dalam satu unit). (Muchtar, 1977) Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi (pembicara) untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual ataupun non faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan obyek aktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti. Nilai-nilai, dan/atau kredibilitas. Sumber materi rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan (Wikipedia) SISTEM RUJUKAN Pengertian operasional sistem rujukan paripuma terpadu merupakan suatu tatanan, di mana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan kebidanan dapat berinteraksi dua arah timbal balik, antara bidan desa, bidan dan dokter puskesmas di pelayanan kesehatan dasar. Dengan para dokter spesialis di RS kabupaten untuk mencapai rasionalisasi penggunaan sumber daya kesehatan dalam penyelamatan ibu dan bayi baru lahir yaitu penanganan ibu resiko tinggi dengan gawat obsentrik atau gawat darurat obsentrik secara efisien, efektif, profesional ,rasional dan relevan dalam pola rujukan terencana. Tujuan Rujukan Setiap penderita mendapat perawatan dan pertolongan yang sebaik-baiknya. Menjalin kerjasama dengan cara pengiriman penderita atau bahan laboratorium dari unit yang kurang lengkap ke unit yang lengkap fasilitasnya. Menjalin pelimpahan pengetahuan dan keterampilan (Transfer knowledge and skill) melalui pendidikan dan latihan antara pusat pendidikan dan daerah perifen. Kaji ulang tentang keperluan dan tujuan upaya rujukan pada ibu dan keluarganya. Kesempatan ini harus dilakukan selama ibu melakukan kunjungan asuhan antenatal atau pada saat awal persalinan, jika memungkinkan. Jika ibu belum membuat rencana selama kehamilannya, penting untuk mendiskusikan rencana rujukan dengan ibu dan keluarganya pada saat-saat awal persalinan. Jika kemudian tiinbul masalah pada saat persalinan dan rencana rujukan belum dibicarakan maka seringkali sulit untuk membuat persiapan-persiapan dengan cepat. Rujukan tepat waktu merupakan unggulan asuhan sayang ibu dalam mendukung keselamatan ibu. 20 | mediakom 42 | JUNI | 2013 Hal-hal yang penting dalam  mempersiapkan rujukan untuk ibu 1. BidaN, Pastikan bahwa ibu dan/atau bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk menatalaksana kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir untuk dibawa ke fasilitas rujukan 2.  Alat, Bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir (tabung suntik, selang IV, dll) bersama ibu ke tempat rujukan. Perlengkapan dan bahan-bahan tersebut mungkin diperlukan jika ibu melahirkan sedang dalam perjalanan. 3.  Keluarga, Beri tahu ibu dan keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan/atau bayi dan mengapa ibu dan/atau bayi perlu dirujuk. Jelaskan pada mereka alasan dan keperluan upaya rujukan tersebut. Suami atau anggota keluarga yang lain harus menemani ibu dan/atau bayi baru lahir ke tempat rujukan. 4. Surat, Berikan surat ke tempat rujukan. Surat ini harus memberikan identifikasi mengenai ibu dan/atau bayi baru lahir, cantumkan alasan rujukan dan uraikan hasil pemeriksaan, asuhan atau obat-obatan yang diterima ibu dan/atau bayi baru lahir. Lampirkan partograf kemajuan persalinan ibu pada saat rujukan. 5. Obat, Bawa obat-obatan esensial pada saat mengantar ibu ke tempat rujukan. Obat-obatan mungkin akan diperlukan selama perjalanan.
  23. 23. 6. Kendaraan, Siapkan kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu dalam kondisi yang cukup nyaman. Selain itu pastikan bahwa kondisi kendaraan itu cukup baik untuk. mencapai tempat rujukan dalam waktu yang tepat. 7. Uang, Ingatkan pada keluarga agar membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat-obatan yang diperlukan dan bahan-bahan kesehatan lain yang diperlukan selama ibu dan/atau bayi baru lahir tinggal di fasilitas rujukan. RP Kegiatan Rujukan Rujukan dan pelayanan kebidanan Kegiatan ini antara lain berupa: 1. Pengiriman orang sakit dari unit kesehatan kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap; 2. Rujukan kasus – kasus patologi pada kehamilan, persalinan, dan nifas; 3. Pengiriman kasus masalah reproduksi manusia lainnya, seperti kasus – kasus ginekologi atau kontrasepsi yang memerlukan penanganan spesial; 4. Pengiriman bahan laboratorium. Pada saat kunjungan antenatal, jelaskan bahwa petugas kesehatan, klien dan suami akan selalu berupaya untuk mendapatkan pertolongan terbaik, termasuk kemungkinan rujukan setiap ibu hamil apabila terjadi penyulit. Pada saat terjadi penyulit sering kali tidak cukup waktu untuk membuat rencana rujukan sehingga keterlambatan dalam membuat keputusan dapat membahayakan jiwa klien. Anjurkan ibu untuk membahas rujukan dan membuat rencana rujukan bersama suami dan keluarganya serta tawarkan untuk berbicara dengan suami dan keluarganya untuk menjelaskan antisipasi rencana rujukan. Faktor-faktor Penyebab Rujukan 1. Riwayat bedah sesar 2. Pendarahan pervaginaan 3. Persalinan kurang bulan Masukan persiapan-persiapan dan informasi berikut ke dalam rencana rujukan : - Siapa yang akan menemani ibu dan bayi baru lahir, - Tempat –tempat rujukan mana yang lebih disukai ibu dan keluarga. (Jika ada lebih dari satu kemungkinan tempat rujukan, pilih tempat rujukan yang paling sesuai berdasarkan jenis asuhan yang diperlukan - Sarana transportasi yang akan digunakan dan siapa yang akan mengendarainya. Ingat bahwa transportasi harus tersedia segera, baik siang maupun malam. - Orang yang ditunjuk menjadi donor darah, jika transfusi darah diperlukan. - Uang yang disisihkan untuk asuhan medis, transportasi, obat-obatan dan bahan-bahan. - Siapa yang akan tinggal dan menemani anak-anak yang lain pada saat ibu tidak di rumah. 4. Ketuban pecah disertai dengan mekonium yang pecah 5. Ketuban pecah lebih dari 24 jam 6. Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan 7. Ieterus 8. Anemia berat 9. Tanda / gejala infeksi 10. Preklamsia / hipertensi dalam kehamilan 11. Tinggi fundus 40 cm / lebih 12. Gawat janin 13. Primipara dalam fase aktif kala 1 persalinan 14. Presentasi bukan belakang kepala 15. Presentasi ganda 16. Kehamilan ganda (genteli) 17. Tali pusat menumbung 18. Syok mediakom 42 | JUNI | 2013 | 21
  24. 24. m e d i a u t a m a Sistem Rujukan Rujukan secara konseptual terdiri atas: Rujukan upaya kesehatan perorangan yang pada dasarnya menyangkut masalah medik perorangan yang antara lain meliputi: - Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasional dan lain – lain - Rujukan bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap. - Rujukan ilmu pengetahuan antara lain dengan mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk melakukan rindakan, member pelayanan, ahli pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Rujukan  upaya  kesehatan  masyarakat  pada   dasarnya   menyangkut   masalah                                     kesehatan masyarakat yang meluas meliputi: - Rujukan sarana berupa bantuan laboratorium dan teknologi kesehatan. - Rujukan tenaga dalam bentuk dukungan tenaga ahli untuk penyidikan, sebab dan asal usul penyakit atau kejadian luar biasa suatu penyakit serta penanggulangannya pada bencana alam, dan lain – lain - Rujukan operasional berupa obat, vaksin, pangan pada saat terjadi bencana, pemeriksaan bahan (spesimen) bila terjadi keracunan massal, pemeriksaan air minum penduduk dan sebagainya. Rujukan Terencana menyiapkan dan merencanakan rujukan ke rumah sakit jauh-jauh hari bagi ibu resiko tinggi / risti. Sejak awal kehamilan diberi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Ada 2 macam rujukan terencana yaitu : - Rujukan Dim Berencana (RDB) untuk ibu dengan Ada Potensi Gawat Obstetrik (APGO) dan Ada Gawat Obstetrik (AGO) - Rujukan Dalam Rahim (RDR). Di dalam RDR terdapat pengertian RDR atau Rujukan In Utero bagi janin ada masalah, janin resiko tinggi masih sehat misalnya kehamilan dengan riwayat obstetric jelek pada ibu diabetes mellitus, partus prematurus iminens. Bagi janin, selama pengiriman rahim ibu merupakan alat transportasi dan incubator alarm’ yang aman, nyaman, hangat, steril, murah, mudah, memberi nutrisi dan O2, tetap pada hubungan fisik dan psikis dalam lindungan ibunya. Pada jam – jam krisis pertama bayi langsung mendapatkan perawatan spesialistik dari dokter spesialis anak. Manfaat 22 | mediakom 42 | JUNI | 2013 RDB / RDR : Pratindakan diberi KIE, tidak membutuhkan stabilisasi, menggunakan prosedur, alat, obat, standar (obat generik), lama rawat inap pendek dengan biaya efisien dan efektif terkendali, pasca tindakan perawatan dilanjutkan di puskesmas. Rujukan Tepat Waktu (RTW) untuk ibu dengan gawat darurat – obstetrik, pada kelompok FR III Ada Gawat Darurat Obstetrik (AGDO) perdarahan antepartum dan preeklampsi berat / eklampsia dan ibu dengan komplikasi persalinan dini yang dapat terjadi pada semua ibu hamil dengan atau tanpa FR. Ibu Gawat Darurat Obstetrik (GDO) membutuhkan RTW dalam menyelamatkan ibu atau Bayi baru Lahir (BBL). Menurut   tata   hubungannya,   sistem  rujukan  terdiri dari:   Rujukan  internal   dan rujukan eksternal - Rujukan Internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi tersebut Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu) ke puskesmas induk. - Rujukan Eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit – unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat map) maupun vertikal (dan puskesmas ke rumah sakit umum daerah). Menurut lingkup pelayanannya, sistem rujukan terdiri dari: Rujukan Medik dan Rujukan Kesehatan. - Rujukan Medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif ) dan pemulihan (rehabilitatif ). Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus) ke rumah sakit umum daerah. - Rujukan Kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif ) dan pencegahan (preventif ). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi (sumber : berbagai sumber)
  25. 25. PRINSIP PELAYANAN RUJUKAN KEGAWAT-DARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL Prinsip pelayanan rujukan, terutama pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama dalam Pedoman Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal di Tingkat Kabupaten/Kota dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2005 yaitu kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif dan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas Pelayanan. A. PRINSIP KEWENANGAN SETIAP FASILITAS PELAYANAN 1. Polindes/Poskesdes Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang didirikan masyarakat, oleh masyarakat atas dasar musyawarah. Bidan di Desa sebagai pelaksana pelayanan Polindes/ Poskesdes dan sekaligus ujung tombak upaya pelayanan Maternal dan Neonatal harus memiliki pengetahuan dasar tentang tanda bahaya (danger signs), sehingga dapat segera dan secepatnya melakukan rujukan ke pusat pelayanan yang memiliki fasilitas yang lebih sesuai untuk kasus kegawatdaruratan setelah melakukan stabilisasi pasien gawat darurat ( tindakan pra-rujukan). PETUNJUK TEKNIS SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN Selain menyelenggarakan pelayanan pertolongan normal, Bidan di Desa dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Puskesmas, Puskesmas dengan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) dan Rumah Sakit dengan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif (PONEK). Peran dan Fungsi Polindes/Poskesdes dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak antara lain: 1. Sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan lainnya. 2. Sebagai tempat-tempat untuk melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan, komunikasi informasi personal dan konseling (KIP/K) kesehatan ibu dan anak. 3. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak. 4. Pusat kemitraan dengan Dukun Bersalin. Dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, dan nifas serta pertolongan persalinan di Polindes, Bidan di Desa diharapkan sekaligus memanfaatkannya untuk membina kemitraan dengan dukun bersalin. 5. Menyediakan pelayanan diluar gedung. Dengan adanya gedung Polindes, tidak berarti bahwa Bidan di Desa hanya memberikan pelayanan kesehatan di dalam gedung Polindes, melainkan juga diluar gedung, misalnya melakukan kunjungan rumah, dan lain-lain. Jenis dan Lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di Polindes dapat meliputi a.l: a. Pemeriksaan Kehamilan / Antenatal Care (ANC) dengan 7T yaitu timbang berat badan, mengukur tekanan darah dan tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian tablet tambah darah (TTD), tatap muka dan tes urine. b. Persiapan persalinan. c. Pencegahan Infeksi ibu melahirkan dan bayi baru lahir. d. Pertolongan Persalinan Normal. e. Pemeriksaan Nifas, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD). f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (perawatan tali pusat, pemberian salep mata, Vitamin K injeksi dan Imunisasi Hepatitis B1). g. Pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). h. Pelayanan pemakaian Kontrasepsi Wanita Usia Subur. i. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai ketrampilannya, antara lain: 1. Stabilisasi pasien gawat darurat Obstetri dan Neonatal. 2. Melakukan Kompresi Bimanual pada ibu dengan perdarahan postpartum. 3. Melakukan Manual plasenta pada kasus retensio placenta. 4. Melakukan digital kuretase pada kasus sisa/rest plasenta. 5. Melakukan resusitasi sederhana pada kasus asfiksia bayi baru lahir. 6. Melakukan Metode Kanguru pada BBLR diatas 2000 gram. 7. Melakukan rujukan pasien maternal dan neonatal. 2. Puskesmas Non-PONED Pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas dibedakan menjadi Puskesmas PONED dan Puskesmas Non-PONED. Puskesmas Non- PONED mediakom 42 | JUNI | 2013 | 23
  26. 26. m e d i a u t a m a yaitu Puskesmas standar yang dalam hal memberikan pelayanan Maternal dan Neonatal mempunyai fungsi hampir mirip dengan Polindes, namun mempunyai tenaga kesehatan, sarana dan prasarana yang lebih memadai antara lain tersedia dokter, bidan dan perawat, mobil puskesmas keliling, dan sebagainya. Puskesmas NonPONED dapat menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan normal, melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangannya dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK. Puskesmas Non-PONED sekurangkurangnya harus mampu melakukan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan ke Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, yaitu semua pasien dengan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, ibu hamil / bersalin yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh Bidan di Desa atau Dukun / Kader. Jenis dan lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dapat dilakukan di Puskesmas Non-PONED meliputi: a. Pemeriksaan Kehamilan / Antenatal Care (ANC) dengan 7T yaitu timbang berat badan, mengukur tekanan darah dan tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian tablet tambah darah (TTD), tatap muka dan tes urine. b. Persiapan persalinan. c. Pencegahan Infeksi ibu melahirkan dan bayi baru lahir. d. Pertolongan Persalinan Normal. e. Pemeriksaan Nifas, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD). f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (perawatan tali pusat, pemberian salep mata, Vitamin K injeksi & 24 | mediakom 42 | JUNI | 2013 Imunisasi Hepatitis B1). g. Pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). h. Pelayanan pemakaian Kontrasepsi Wanita Usia Subur. i. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai ketrampilannya, antara lain: 1. Stabilisasi pasien gawat darurat Obstetri dan Neonatal. 2. Melakukan Kompresi Bimanual pada ibu dengan perdarahan postpartum. 3. Melakukan Manual plasenta pada kasus retensio plasenta. 4. Melakukan digital kuretase pada kasus rest plasenta. 5. Melakukan resusitasi sederhana pada kasus asfiksia bayi baru lahir. 6. Melakukan Metode kanguru pada BBLR diatas 2000 gram. j. Melakukan rujukan pasien maternal dan neonatal. 3. Puskesmas PONED Puskesmas PONED merupakan Puskesmas yang mempunyai Tim Dokter dan Bidan yang mampu, terlatih dan terampil serta adanya sarana prasarana yang memadai untuk melakukan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar (PONED) 24 jam dalam wilayah beberapa puskesmas. Puskesmas PONED memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir baik yang datang sendiri atau atas rujukan Puskesmas, Bidan di Desa atau rujukan Kader/Dukun. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus persalinan atau bayi dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Rumah Sakit PONEK. Jenis dan lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di Puskesmas PONED meliputi: a. Pemeriksaan Kehamilan / Antenatal Care (ANC) dengan 7T yaitu timbang berat badan, mengukur tekanan darah dan tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian tablet tambah darah (TTD), tatap muka dan tes urine. b. Persiapan persalinan. c. Pencegahan Infeksi ibu melahirkan dan bayi baru lahir. d. Pertolongan Persalinan Normal. e. Pemeriksaan Nifas, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD). f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (perawatan tali pusat, pemberian salep mata, Vitamin K injeksi & Imunisasi Hepatitis B1). g. Pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). h. Pelayanan pemakaian Kontrasepsi Wanita Usia Subur. i. Melakukan tindakan pada kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai ketrampilannya, antara lain: 1. Stabilisasi pasien gawat darurat obstetri dan neonatal 2. Pemberian oksitosin parenteral atau drip intravena. 3. Pemberian antibiotika injeksi atau injeksi intravena. 4. Penanganan perdarahan post partum 5. Melakukan manual plasenta pada kasus retensio plasenta 6. Melakukan kuretase pada kasus sisa/rest plasenta 7. Penanganan pre eklamsia/
  27. 27. eklampsia dengan obat MgSO4 8. Melakukan pertolongan persalinan dengan letak sungsang 9. Melakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu 10. Melakukan vakum ekstraksi dan forcep ekstraksi pada partus lama 11. Penanganan infeksi nifas 12. Melakukan resusitasi pada kasus asfiksia bayi baru lahir 13. Penanganan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), berat badan bayi antara 1500 - 2500 gram 14. Penanggulangan hipotermi pada bayi baru Lahir (BBL). 15. Penanggulangan hipoglikemi pada BBL 16. Penanggulangan ikterus pada BBL 17. Penanggulangan masalah pemberian minum pada BBL 18. Penanggulangan gangguan nafas pada BBL 19. Penanggulangan kejang pada BBL 20. Penanggulangan infeksi pada BBL j. Melakukan rujukan pasien maternal dan neonatal 4. Rumah Sakit PONEK Dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, ada yang disebut dengan Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif atau Rumah Sakit PONEK. Rumah Sakit PONEK merupakan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan maternal dan neonatal sehari penuh (24 Jam) dan memiliki tenaga dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak dan bidan dengan kemampuan yang terlatih, serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar maupun komprehensif secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau rujukan dari Puskesmas PONED, Puskesmas, Polindes/Poskesdes atau masyarakat /kader/dukun bersalin dalam wilayah satu atau lebih Kabupaten /Kota. Rumah Sakit PONEK umumnya adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten/ Kota yang telah mempunyai dokter spesialis kandungan (Dokter SpOG) dan dokter spesialis anak (Dokter Sp.A). Lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di Rumah Sakit PONEK adalah meliputi semua pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif, termasuk pemberian transfusi darah, bedah sesar dan perawatan neonatal intensif. B. PRINSIP MERUJUK DAN MENERIMA PASIEN MATERNAL DAN NEONATAL Dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien maternal dan neonatal harus memenuhi prinsip sebagai berikut: 1. Mencegah 3 Terlambat (3T). Semua pasien maternal dan neonatal merupakan pasien gawat darurat yang memerlukan pertolongan segera. 2. Rujukan yang terencana. Pasien maternal dan neonatal yang diperkirakan dirujuk, harus sudah dipersiapkan sebagai pasien rujukan sejak awal ketika faktor risiko ditemukan saat pemeriksaan kehamilannya. 3. Upayakan pasien dalam keadaan stabil. Petugas kesehatan/Dokter/ Bidan harus melakukan stabilisasi pasien terlebih dahulu sebelum merujuk pasiennya. 4. Diluar kompetensi petugas. Pasien harus dirujuk apabila pasien yang untuk penatalaksanaannya sudah tidak lagi menjadi kewenangan bagi fasilitas Polindes/Poskesdes/ Puskesmas yang bersangkutan. 5. Ada komunikasi awal. Lakukan kontak terlebih dahulu dengan Rumah Sakit / Puskesmas yang dituju untuk mencegah kemungkinan tidak dapat ditangani atau terlambat ditangani karena tidak adanya atau tidak siapnya dokter spesialis yang dituju. Prosedur klinis dan prosedur administrasi dalam merujuk pasien maternal dan neonatal mengikuti prosedur rujukan pasien umum. Tapi pasien maternal atau neonatal dapat masuk ke Unit Gawat Darurat atau langsung menuju ke Poliklinik Jaga Kebidanan dan Anak atau Ruang Bersalin (VK) Obstetri Kebidanan yang sudah ditentukan di Rumah Sakit tujuan atau ke Poliklinik Pagi Obstetri Kebidanan, disesuaikan dengan kondisi klinis / tingkat kedaruratannya. Surat Rujukan pasien maternal dan neonatal tetap menggunakan format standar surat rujukan pasien umum . Prosedur administrasi dan klinis menerima dan membuat balasan rujukan pasien maternal dan neonatal mengikuti prosedur standar rujukan pasien umum. Apabila penderita keluar dari perawatan / rumah sakit agar melakukan komunikasi dengan memberi surat balasan rujukan kepada pihak pengirim dengan menggunakan format surat balasan rujukan.* mediakom 42 | JUNI | 2013 | 25
  28. 28. m e d i a u t a m a LAYANAN RUJUKAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PONED KARAWANG P elayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya. PONED merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia yang masih tinggi dibandingkan di Negaranegara Asean lainnya. Millennium Development Goals (MDGs) sebagai road map atau arah pembangunan kesehatan di Indonesia 26 | mediakom 42 | JUNI | 2013 mempunyai delapan tujuan, dimana dua diantaranya adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Kematian ibu saat ini masih merupakan salah satu masalah karena tingginya Angka Kematian Ibu mempunyai dampak yang besar terhadap keluarga dan masyarakat (L. Ratna Budiarso et al, 1996). Dalam upaya tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012, mengalokasikan anggaran dana kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD. Hal ini sesuai amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Salah satu target utama dalam pembangunan kesehatan tersebut adalah dengan merencanakan pembangunan 200 Puskesmas PONED. Kemudian meluncurkan kebijakan Pembiayaan Ibu Hamil Masyarakat Miskin (Bumi Maskin), Pembangunan Gedung Rawat inap Keluarga Miskin di 5 wilayah terpilih, Rehabilitasi Bangunan Puskesmas/ Rumah Sakit, Peningkatan Kesejahteraan Dokter/Bidan/Paramedis, penyediaan dan promosi PHBS secara massal  serta revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.  Salah satu daerah yang kini telah mempunyai puskesmas PONED adalah di Cikampek, Kabupaten Karawang. Keberadaan puskesmas tersebut telah dirasakan cukup membantu dalam menekan AKI dan AKB di daerah sekitarnya. Namun program tersebut bukannya berlangsung tanpa hambatan, karena masih ada saja rintangan yang dihadapi oleh tenaga medis berkaitan dengan administrasi pelayanan medis, dan keterbatasan sarana lainnya. dr. Darwinshah Amril selaku penanggung jawab puskesmas PONED Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengeluhkan, masih ada saja bidan desa yang merujuk pasien ibu hamil dengan tidak menyertakan dokumen rujukan. Biasanya pasien rujukan datang sendiri, tanpa pendampingan dari bidannya. Kondisi seperti ini akan menjadi problem komunikasi, antara perujuk dan yang menerima rujukan. Ini baru satu sisi kendala merujukkan layanan rujukan. Belum kendala lainnya seperti keterbatasan sarana transportasi, dana operasional dan sarana pelayanan kesehatan yang mendukungnya. Dalam sebuah kesempatan perbincangan dr. Darwinshah Amril menjelaskan secara lebih rinci mengenai solusi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan terus melakukan pelatihan dan pembinaan kepada dokter dan bidan puskesmas poned, mendatangkan dokter spesialis anak dan kebidanan untuk memberi mentoring. Menyamakan persepsi kebidanan dan neonatal berdasarkan SOP yang disepakati. Selain itu juga melakukan review maternal. Sehingga
  29. 29. dapat melakukan pencegahan terhadap munculnya kasus tertentu. “Banyak sisi yang harus nyambung untuk mendukung mekanisme rujukan pelayanan kesehatan berjalan lancar. Mulai dari kegiatan posnyandu, bidan desa, polindes, puskesmas pembantu, puskesmas PONED, RSUD Kabupaten/ Kota, RSUD provinsi dan Rumah Sakit Umum Pusat, “ demikian jelasnya lebih jauh. Salah satunya Pertama adalah kemauan petugas untuk menolong. Kemauan itu awal dari segalanya. Tanpa kemauan, segalanya tak akan ada artinya. Kemauan ini harus ada pada diri kader, bidan, perawat, dokter dan siapapun yang terlibat dalam proses rujukan tersebut. Sebagai contoh, bidan desa bernama Halimah. Sudah 20 tahun lebih mengabdi sebagai bidan desa. Saat ini mengabdi sebagai bidan desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Awal mengabdi, banyak tantangan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program KIA & KB. Tantangan dan hambatan ini rata-rata berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tapi dengan kemauan dan kesabarannya, Halimah dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Halimah, bidan desa ini, bergabung dengan 10 kelompok pengajian ibuibu. Setiap kali datang ke pengajian selalu memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan ibu, anak dan KB. Bukan hanya pengajian yang dia sambangi, tapi juga berbagai forum masyarakat dan pertemuan desa. Bidan Halimah ternyata mampu menggalang RT, RW, Kepala Desa dan Camat memberi dukungan program kesehatan yang disampaikannya kepada mereka semua. Berkat peran serta dari bidan tersebut membuat keluarga dan orang lain dari berbagai risiko kesehatan, khususnya persalinan, mampu mendapatkan pelayanan medis secara lebih berarti. Hal ini terbukti dengan semua ibu dan bayi risiko tinggi dari wilayahnya tertolong dengan selamat. Karena bidan Halimah selalu mendampingi pasien rujukannya sampai ke puskesmas PONED atau Rumah Sakit Umum Daerah terdekat. Ketika ditanya apa yang menjadi motivasi berbuat demikian ? bidan Halimah menyatakan,“ Ini adalah investasi untuk tabungan akhiratku. Saya juga tidak pernah marah, apalagi dendam. Semua kesulitan saya jalani secara alamiah saja,” Kedua; Sarana kesehatan. Fasilitas rujukan harus tersedia sesuai dengan tingkat pelayanan. Mulai dari tingkat desa tersedia pelayanan kesehatan, berupa posyandu, polindes, puskesmas pembantu atau puskesmas satelit. Untuk tingkat Kecamatan, harus memiliki puskesmas PONED( rujukan). Biasanya, puskesmas ini mengampu beberapa puskesmas satelit dan bidan desa. Secara teori, diperkirakan 15-20 persen kelahiran memiliki risiko tinggi. Kelompok inilah yang harus mendapat rujukan ke puskesmas PONED. Bila puskesmas PONED tidak mampu karena tidak tersedia sarana atau tenaga kesehatannya, baru dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat yang terdekat. Kelahiran normal cukup dibantu bidan desa atau puskesmas setempat. Ketiga; Transportasi, kendaraan yang digunakan mengangkut pasien dari satu tempat menuju sarana kesehatan rujukan. Beberapa desa, seperti desa Jomin Timur, di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang mendapat bantuan mobil ambulan desa dari Bupatinya. Selain itu juga ada ambulan puskesmas, mobilnya dokter atau bidan. Jadi harus tersedia kendaraan untuk mengantar rujukan persalinan ke puskesmas PONED, atau rujukan yang lebih tinggi. Tidak cukup hanya tersedia kendaraan, tapi juga harus ada sopir dan biaya operasionalnya. Untuk biaya operasional atau transport, telah tersedia bantuan operasional kesehatan ( BOK) di setiap puskesmas. Dana BOK ini besarannya berbeda setiap puskesmas, bergantung wilayahnya. Untuk wilayah yang sulit geografisnya, mendapat dana lebih besar, seperti puskesmas di wilayah Indonesia Timur. Untuk beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah mengembangkan sistem pengelolaan gawat darurat terpadu ( SPGDT). Melalui sistem ini mekanisme rujukan pasien dengan risiko tinggi, akan lebih pasti mendapat pelayanan dengan baik. SPGDT tersebut dapat meminimalkan kemungkinan terjadi pasien rujukan tidak mendapatkan tempat, karena tingkat isian rumah sakit yang sudah penuh. Dengan sistem ini pula pasien sudah dapat diarahkan, oleh petugas kesehatan ke rumah sakit mana harus dirujuk secara cepat dan tepat. Sementara rumah sakit yang akan menerima rujukan juga sudah mempersiapkan diri, untuk menangani pasien rujukan tersebut.. Dengan demikian, diharapkan tidak ada keterlambatan penanganan pasien.* mediakom 42 | JUNI | 2013 | 27
  30. 30. m e d i a u t a m a dr Darwingshah Amril, Kepala Puskemas Poned Cikampek PENTINGNYA KOMUNIKASI ANTAR PETUGAS MEDIS D alam sebuah sambutannya setahun yang lalu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan bahwa perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010, yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan kenaikan angka Indeks Kesehatan Jawa Barat. Harapan itu berhasil diwujudkan dengan kerja keras semua pihak. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2011, sebesar 7,56 persen dari APBD atau setara dengan Rp 743,75 miliar lebih. Diharapkan pada tahun 2012 alokasinya mencapai 10 persen dari total APBD sesuai amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan merencanakan pembangunan 200 Puskesmas Poned, meluncurkan kebijakan Pembiayaan Ibu Hamil Masyarakat Miskin (Bumi Maskin), Pembangunan Gedung Rawat inap Keluarga Miskin di 5 wilayah terpilih, Rehabilitasi Bangunan Puskesmas/Rumah Sakit, Peningkatan Kesejahteraan Dokter/Bidan/Paramedis, penyediaan dan promosi PHBS secara massal  serta revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.  Hal yang berbeda justru terjadi di lapangan saat pelaksanaan berbagai program tersebut. Salah satunya 28 | mediakom 42 | JUNI | 2013 surat rujukan dari bidan desa, nggak diantar pula. Istilahnya belum ada serah terima sehingga tidak tahu kondisinya” ujar dr Darwingshah Amril selaku kepala puskemas PONED Cikampek. Lebih lanjut ia mengatakan, meski begitu kondisinya Puskesmas PONED Cikampek tetap melayani dan menangani pasien yang datang dengan atau tanpa rujukan. Untuk memperbaiki masalah komunikasi tersebut, pihaknya dr Darwingshah Amril adalah soal komunikasi antara tenaga kesehatan bidan desa, dan tenaga kesehatan Puskesmas sering mengalami mis-komunikasi. Ini sering dikarenakan pada saat kunjungan yang dilakukan oleh bidan desa ke suatu daerah untuk menangani ibu hamil bermasalah, tidak menyertakan catatan status pasien. Bahkan ada yang tidak mengantar ke Puskesmas PONED, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Biasanya juga gini, nggak pakai setiap hari Jumat selalu mengadakan pertemuan antara kepala puskesmas dengan bidan–bidan desa. Dengan demikian diharapkan ketimpangan komunikasi tersebut tidak akan terjadi lagi. Masalah administrasi juga sering ganjalan, dimana pencatatan angka kematian ibu hamil dan bersalin sering tidak tercatat dengan baik. Karena ada pasien yang langsung mendapat rujukan ke Rumah Sakit, sehingga banyak yang tidak melalui Puskesmas PONED.*
  31. 31. Suka Duka Bidan Puskesmas PONED PANTANG MENYERAH MEMBERIKAN PENYULUHAN KB D alam upaya penurunan AKI dan AKB, salah satu hal yang diupayakan adalah pengadaan Puskesmas dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Puskesmas PONED diharapkan mampu menjadi rujukan antara sebelum Rumah sakit untuk mengatasi kegawatdaruratan yang terjadi pada ibu hamil, melahirkan dan nifas. Sebagaimana telah diketahui bahwa  salah satu faktor penyebab kematian ibu adalah keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit apabila ada kegawatdaruratan. Keterlambatan ini biasanya lebih berkaitan dengan kondisi geografis. Salah satu daerah yang mempunyai Puskesmas PONED adalah Kabupaten Karawang. Di daerah ini setidaknya terdapat dua Puskemas PONED, yakni di Puskesmas Tempuran dan Puskesmas Jatisari. Di daerah tersebut untuk kegiatan medis penunjang ibu hamil ditangani oleh bertugas sebanyak 660 orang. Terdiri dari, bidan koordinator 50 orang, bidan puskesmas 140 orang, bidan puskesmas PONED 99 orang, serta bidan desa mencapai 371 orang. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dicapai oleh semua petugas medis tersebut. Bahkan untuk sarana dan prasarana yang ada saja dirasakan masih kurang untuk menunjang tugas Hj. Roshayati, Amkeb mereka. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sedang berupaya menggarap pembangunan 200 Puskesmas Poned. Anggaran kesehatan pun digenjot hingga 10 persen pada APBD tahun 2013 mendatang. Kurangnya sarana dan prasarana serta kesulitan medan tersebut, juga diutarakan oleh seorang bidan PONED di Kabupaten Karawang, “Dulu kalau musim hujan sering banjir dan tanahnya tanah liat, jadi kalau terjun ke lapangan harus pakai sepatu bot”, ujarnya, ketika ke Tim Mediakom yang mengunjungi tempat kerjanya. Hebatnya lagi kendala alam bagi bidan ini, tidak menghalangi pengabdiannya untuk melayani masyarakat. Menurutnya justru yang sering menjadi hambatan adalah kesadaran masyarakat yang rendah. Ini membuat mereka sering merasa kurang nyaman dalam bekerja. Ketika tim Mediakom menanyakan seperti apa kasusnya, Bidan itu mengatakan bahwa ada komunitas agama yang susah untuk ber-KB, sehingga anggota masyarakat tersebut bahkan ada yang sampai punya anak sampai 12. Usahanya untuk memberikan penjelasan KB kepada masyarakatpun mengalami kebuntuan, bahkan ia sempat dimusuhi oleh komunitas tersebut. “Untuk mengatasi hambatan tersebut kami kemudian minta bantuan tokoh agama setempat untuk memberikan penerangan kepada kelompok tersebut, guna melaksanakan program KB. Hal tersebut kami lakukan karena menurut masyarakat setempat program KB bertentangan dengan ajaran agama mereka,” ujarnya. Akhirnya berkat usaha keras anggota kelompok tersebut, pada awalnya menentang program KB lambat laun mulai berkurang. Kini hanya tinggal 10 persen yang masih belum menerima program KB, beberapa diantaranya adalah tokoh agama di komunitas tersebut. “Keyakinan dan kepercayaan mereka yang kuat yang sering menjadi kendala program KB”,ujarnya. Ketika ditanya oleh Tim Mediakom, apakah ia pernah sakit hati saat dimusuhi? “Sakit hati mah ada, tapi untunglah suami saya selalu membimbing untuk berdoa, ” ujarnya. Kini para bidan boleh berbangga karena masyarakat di sekitar puskesmas PONED Karawang, tingkat kesadaran terhadap Program dan kesehatan ibu hamil sudah mulai membaik. Hal ini membuktikan bahwa dengan kerja keras semua hambatan bisa dilewati dengan baik.*(tim) mediakom 42 | JUNI | 2013 | 29
  32. 32. m e d i a u t a m a D ata dari badan dunia United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa dari 5 juta kelahiran ada di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan 20 ribu ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu 1 dari 65. Rasio ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand, yang hanya memiliki Promosi kesehatan di desaJomin dilakukan oleh kader Posyandu Peran Nakes Promkes di Puskesmas PETUGAS PROMKES DI PUSKESMAS SANGAT DIBUTUHKAN rasio ibu meninggal 1 dari 1.100. Salah satu langkah untuk mengurangi AKI dan AKB adalah dengan imunisasi dan pemberdayaan bidan. Peran tenaga kesehatan non medis, yaitu petugas promosi kesehatan tidak bisa dianggap remeh, sejumlah program – program kesehatan dari Kemenkes, Dinkes Kota / Kabupaten bisa macet. Di sejumlah puskesmas, tenaga medis menjalankan tugas ganda, yaitu melakukan penanganan medis dan menjalankan sosialisasi program kesehatan. Keberadaan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan sangat ditentukan oleh tenaga pendukungnya. Selama ini sejak dari periode awal hingga kini pada umumnya tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan adalah orang-orang yang peduli (concern) pada bidang ini. Tapi karena jumlahnya sangat terbatas dan 30 | mediakom 42 | JUNI | 2013 berada dalam lingkup struktur yang terbatas serta tidak strategis, maka gemanya kurang terdengar. Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan, bahwa pengakuan terhadap eksistensi Promosi Kesehatan dan pengembangannya termasuk ketenagaannya pada saat ini, tidaklah diperoleh dengan mudah. Artinya ada suatu proses panjang yang cukup melelahkan yang harus ditempuh untuk dapat mencapai situasi seperti sekarang. Minimnya tenaga promkes di Puskesmas terlihat ketika tim Mediakom terjun ke lapangan, menemui petugas kesehatan di Puskesmas Cikampek Jawa Barat. Menurut Dedeh Hadiati, SKM, Mkes dari Dinas Kesehatan Kab. Karawang, keberadaan tenaga promkes di Puskesmas memegang peran penting dalam sosialisasi program dan diseminasi informasi kepada masyarakat. “Kendala yang kami hadapi adalah petugas promkes di Puskesmas sangat sering berganti”,ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan Dinkes mengalami kesulitan koordinasi, karena di pertengahan tahun petugas promkes berganti sehingga harus melakukan briefing ulang program yang sudah berjalan. “Akhirnya karena petugas promkes sering berganti – ganti, kegiatannya tidak bisa berjalan maksimal. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada petugas A, ternyata di kemudian hari diganti dengan petugas B,” ujarnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Kab. Karawang melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan memotret kinerja promkes di Puskesmas – Puskesmas di wilayahnya dengan metode “Assessment Akreditasi”. “Kebetulan assessment sudah ada dari Dinkes Jawa Barat, dan dialokasikan untuk 50 Puskesmas di Kab. Karawang,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan, dari hasil assessment promkes di berbagai puskesmas tersebut hasilnya kurang menggembirakan. “Kinerja petugas promkes di beberapa puskesmas masih 20 – 30 persen, kalau kita menggunakan standar kelulusan kinerja 70. Kemungkinan hal itu bisa terjadi lantaran petugasnya yang sering berganti–ganti,” jelasnya. Evaluasi kinerja petugas Promkes di Kabupaten sampai saat ini masih dilakukan, semoga tidak semua kinerja petugas promkes di Puskesmas mengecewakan kinerjanya.*
  33. 33. Pemerintah Kota / Kabupaten untuk penyediaan lahan. Sedangkan alat kesehatan, tenaga kesehatan dan bangunan difasilitasi oleh Pemprov. Kemudian untuk kebutuhan lain yang tidak terdanai oleh Pemprov disediakan oleh Pemda /Pemkab, terutama untuk tenaga kesehatan tambahan. Hal ini dikarenakan syarat Puskesmas PONED adalah melayani selama 24 jam. Tak hanya itu, Dinkes Pemprov juga menfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis yang ditempatkan di Puskesmas PONED. “Sekarang Pemkot / Pemkab juga melakukan pelatihan sendiri untuk mencukupi tenaga medis, yang akan ditempatkan di Puskesmas PONED”, dinkes jabar canangkan 1 kecamatan 1 puskesmas poned D alam sebuah acara peresmian SMS gateway Sistem Informasi dan Komunikasi Jejaring Rujukan Gawat Darurat Ibu dan Bayi Baru Lahir (SiJariEmas) di Bandung, dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar siap menekan angka kematian ibu yang diakibatkan proses kehamilan dan persalinan. Risiko kematian ibu dan bayi baru lahir bisa dicegah jika sistem rujukan berjalan baik. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya kasus kenaikan laporan kematian ibu, diakibatkan proses kehamilan dan persalinan yang tercatat Dinkes Jabar adalah 804 pada 2010, dan 850 pada 2011. Sementara kasus kematian bayi pada tahun yang sama menunjukkan peningkatan dari 4.982 menjadi 5.070 kasus. Dalam usaha menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), Dinkes Jabar terus berusaha memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, dan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya peran serta dari masyarakat berpartisipasi menjaga kesehatan. Untuk itu Dinkes Pemprov Jabar mencanangkan 1 kecamatan 1 puskesmas PONED untuk setiap Kota / Kabupaten. Hal tersebut membuat setiap wilayah yang ada di Jawa Barat diperbolehkan mengusulkan puskesmas di wilayahnya, berubah menjadi Puskesmas PONED. dr.Khoiriyah, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus Dinkes Pemprov Jawa Barat menyatakan, “Tentunya semua proposal kita uji kelayakannya, terutama dalam soal biaya, ” tambahnya. Di Jawa Barat telah ditetapkan 2 model puskesmas PONED, yaitu model 200 m2 dan model 364 m2. Untuk model kedua hanya sedikit yang dibangun, karena lahan tersedia hanya ada Puskesmas standar. Untuk tindak lanjut mengenai pembangunan tersebut, Dinkes melakukan kerjasama dengan tambahnya. Sejak tahun 2011, Gubernur Jabar memberikan bantuan keuangan untuk pengadaan Puskesmas dan operasionalnya di wilayah Jawa Barat. Bantuan keuangan tersebut diberikan langsung ke Pemkot dan Pemkab, yang mempunyai Puskesmas PONED. Menurut dr. Khoiriyah, kendala terbesar dalam operasional Puskesmas PONED, adalah tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter. Hal ini dikarenakan para dokter cenderung kurang berminat untuk ditempatkan di Puskesmas PONED, yang biasanya berada di wilayah – wilayah terpencil. Saat ini belum semua Puskesmas PONED di wilayah Jabar dimanfaatkan secara optimal. Menurut Khoiriyah pembangunan Puskesmas PONED, harus dibarengi dengan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat di sekitarnya untuk mengoptimalkannya.*(pwt) mediakom 42 | JUNI | 2013 | 31
  34. 34. m e d i a u t a m a dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, MSi, MH.Kes “SNOW BALL“ AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN P rovinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai jumlah populasi penduduk terbesar di Indonesia, selain itu kondisi alam Jawa Barat relatif tidak rata, bergunung - gunung sehingga akses ke pelayanan kesehatan relatif lebih sulit di wilayah - wilayah terpencil. Untuk mendobrak keterbatasan akses ke layanan kesehatan di wilayah terpencil, Dinkes Pemprov Jabar melakukan terobosan dengan meluncurkan sebuah sistem pelayanan hotline terpadu, yang dilayani langsung oleh tenaga kesehatan yang berasal dari rumah sakit. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, MSi, MH.Kes. 32 | mediakom 42 | JUNI | 2013 Apa Program Prioritas Dinkes Jabar? Program prioritas mengikuti “red line” garis kesinambungan antara pusat, provinsi dan kota, RPJMD Prov. Jabar, lalu MGD”s dan IPN setelah mengalami perhitungan prioritasnya adalah bagaimana peningkatan “akses dan mutu pelayanan”. Kalau bicara “akses” artinya tidak boleh ada seorang pun warga masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Meski kata kuncinya akses dan mutu ternyata sebuah “snow ball, ternyata disitu ada peningkatan sarana pemerintah maupun rumah sakit, pemerintah mulai dari RS, Puskesmas, Poned, Pustuk dan Polindes. Swasta pun kami sentuh juga, karena swasta pun ternyata mempunyai porsi yang besar dalam pelayanan, mulai RS swasta, Klinik – Klinik Swasta, RS – RS Khusus, bahkan dokter praktek swasta. Setelah sarana, kemudian kita lihat kemampuan mereka memberikan
  35. 35. pelayanan. Dengan dua hal ini Pemprov Jabar membentuk Lembaga sertifikasi kesehatan dan mutu (LSSK), dengan cara iso, akreditasi, sertifikasi, dan sudah diakui oleh BAPETEN. Saat ini LSSK sudah melakukan penilaian sarana yang ada sebanyak 38% , meski masih banyak yang belum dinilai, tapi setidaknya dari awal ini menyuntik yang lain – lain mau ikut dengan penilaian ini. Kenapa Dinkes melakukan penilaian ini? Kedepan kita akan beririsan dengan SJSN, karena SJSN hanya melihat lini primer dan sekunder, tidak membedakan mana milik pemerintah dan swasta, dengan harapan sama standar. Dengan akses dan mutu ada sarana, kompetensi, ternyata ada sistim yang tersentuh, yaitu sistem rujukan, maka salah prioritas Dinkes Jabar adalah sistem rujukan. Setelah itu Dinkes melakukan penjenjangan, mana yang boleh dilakukan di lini primer, lini sekunder dan lini tersier. Dengan itu saja “Snow Ball” nya sudah menarik teman di fakultas, provinsi sehingga kita mempunyai standar sistem rujukan, mulai dari standar saranan, kompetensi, jenis penyakit yang dilakukan, standar kewenangan dan aturan di lini primer, sekunder, dan tersier. “Snow ball” ini akhir juga melahirkan Perda tentang JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ), semuanya larinya ke akses dan mutu yang ujung – ujung ke SJSN. Sekarang Dinkes Jabar mempunyai peta ( map) sarana, kompetensi, sistem yang berasal dari penilaian yang digunakan dalam layanan “call center”. Seperti apa isi Perda JPKM? Perda ini adalah memberikan jaminan bagi masyarakat dan pemberi jasa pelayanan itu sendiri. Pertama : jaminan masyarakat yaitu tadi “akses” dimana Undang – Undang mengatakan, kesehatan adalah hak setiap orang dan pemerintah bersama masyarakat wajib mengupayakannya termasuk masyarakat yang termarginalkan , termasuk dari Jamkesnas, Jamkesda, sampai masyarakat swasta yang mempunyai kemampuan membayar. Kedua : jaminan bagi pemberi jasa pelayanan, yaitu jaminan keamanan, karena beberapa kewenangan sudah diturunkan ke bawah, yang asalnya Puskesmas tidak boleh melakukan sekarang boleh melakukan, juga jaminan dananya. Ke depan ada beberapa peraturan akan ada yang kita labrak, contohnya pengadaan obat – obat di Puskesmas yang asalnya hanya mengacu pada Keputusan Menteri yang mengatur jenis obat, kita akan menambah jenis – jenis obat tertentu yang tidak ada di SK tersebut agar tidak membedakan swasta dan pemerintah. Kalau tidak nanti larinya ke swasta semua atau pemerintah semua, sekarang kita buka keran itu. Ini “on the way” , Jabar sudah memulai 2 tahun yang lalu. Bagaimana dengan pelaksanaan Call Center (SPGDT) ? Saat ini karena belum ter-organize oleh dana kita baru mengambil 5 kabupaten terdekat, karena call center kita sedikit berbeda dengan yang lainnya, call center ini melibatkan mereka yang sehari – hari memberikan pelayanan di hilir, ke depan dengan 272 RS, 334 Poned minimal akan mendapat jadwal jaga bergilir 3 shift untuk bisa menjiwai, kenapa masyarakat itu datang , karena mereka perlu pelayanan. Sehingga begitu call center koneksitas dengan rumah yang dituju, dia tidak bisa diam, karena dia bisa merasakan bagaimana tegangnya dia saat menerima telepon untuk masyarakat yang menelpon dan menunggu kepastian yang RS yang ditelpon. Coba seandainya dia tidak merupakan bagiannya, kalau ditelpon biasanya diam – diam saja. Bagaimana tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan? Untuk mencapai akses ini kita tidak bisa menjawab kalau tidak ada laporan masyarakat, untuk itu kita buka kotak – kotak saran. Kalau tidak kita tidak fair, kan ? Bisa saja kita ngomong 100% terlayani. Indikatornya mana? Jadi kita buka kotak saran, maka kita lihat sebenarnya mana yang belum terlayani. Maka kita kita berani bercerita kenapa harus ada kesamaan standar, karena kotak saran yang ngomong tidak mau lagi ada perbedaan pelayanan pemerintah dan swasta. Salah satu indikator seperti yang dikatakan Bu Menkes, potong birokrasi, reformasi, memberikan respons yang cepat, inilah bentuk arahan tadi. Tapi banyak peraturan yang menghambat, itulah sebabnya “snow ball” berputar, adanya peraturan berubah, jadi nanti tidak boleh orang marah – marah lagi, misalnya pemeriksa, kadang – kadang kita mau maju pemeriksa kaku sekali. Tapi apakah itu yang akan menghambat langkah kita, kan larinya sekarang adalah kepuasan pasien, mungkin saja kepuasan pasien itu akan bertabrakan dengan peraturan, yang mungkin saja peraturan itu perlu kita reformasi. Kalau kita dituntut untuk responsif, proaktif jangan dihalangin, karena hukum itu kan sifatnya berubah sesuai dengan keadaan, para penegak hukum itu perlu kita training untuk melihat keinginan masyarakat. Kalau tidak, tidak ada yang berani melakukan terobosan, yang penting tidak untuk kepentingan pribadi, ada alasannya dan tujuannya jelas. Bagaimana dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap Program Dinkes? Gubernur sangat responsif, bahkan beliau membentuk tim independen yang terdiri dari pakar-pakar perguruan tinggi untuk menjembatani keinginan kita untuk “landing”nya masyarakat Jawa Barat. Jadi kita tidak berjalan sendiri, baik Gubernur dan Legislatif mendukung, bahkan saat ini anggaran kesehatan APBD Jabar 10,3% jadi sudah sesuai dengan UU. Sekarang kita mendorong kabupaten dan kota, karena keinginan kita tidak bisa berjalan mulus ke bawah karena beberapa kabupaten dan kota masih dengan kerajaannya mediakom 42 | JUNI | 2013 | 33
  36. 36. m e d i a u t a m a sendiri dengan merasa desentralisasi, karena mereka merasa itu program provinsi, seharusnya provinsi yang membiayai 100%. Itulah yang perlu kita bukakan hatinya, pengertiannya karena semua buat masyarakat Jawa Barat, karena tujuan kita untuk rakyat Jawa Barat, itulah tujuan kita mengabdi. Bagaimana alokasi dana APBD kesehatan Jawa Barat? Tidak semua dana tersebut ada di Dinkes, uang itu disebar ke rumah sakit provinsi, termasuk pula program – program yang mendukung program kesehatan, misalnya posyandu, dengan program SCSN ini ada program Desa Siaga, program SCSN tanpa menyentuk posyandu, Desa Siaga kolaps kita. Karena pola hidup bersih sehat di Jabar masih jelek, jamban keluarga masih jelek, rumah tangga sehat masih jelek, cakupan air bersih masih jelek, maka di Perda kita masukkan program preventif dan promotif, dimana jaman dulu tidak berani memasukan karena tidak kelihatan mata. Susah mengukurnya perubahan perilaku, karena harus lewat survei. Berkait dengan akses dan mutu apakah tingkat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi bisa tercapai? Di Jawa Barat kalau menggunakan rasio sudah tercapai, MDG’s mengatakan AKB pada tahun 2015 harus 102 / 100.000, angka kita sudah 89 / 100.000 kelahiran hidup, tapi begitu dirubah angka absolut sangat menakutkan, karena penduduk Jawa Barat sekitar 45 juta maka sangat menakutkan karena jumlah penduduknya. Setiap Bu Menkes menanyakan AKB & AKI tertinggi pasti Jawa Barat, saya harus kebal, justru itu masyarakat sudah mulai terlihat. Call center yang berada di kantor dinkes Jabar ini sudah beroperasi selama 24 jam penuh untuk menerima telepon dari pasien – pasien rujukan atau dari puskesmas dan Poned. Perbedaan call center ini dengan lainnya adalah petugas yang menerima telepon adalah tenaga medis langsung, yaitu perawat dan dokter yang secara bergiliran 8 jam sekali melayani telpon dari dari masyarakat yang membutuhkan layanan. Tenaga call center awalnya adalah petugas Dinkes, namun karena keterbatasan SDM maka Dinkes melatih tenaga medis untuk dari 47 RS tersebut untuk bertugas di call center. Saat ini setiap rumah sakit di 5 kabupaten tersebut secara rutin menugas tenaga medis mereka, yaitu dokter dan perawat untuk mengisi jadwal jaga. Pada perkembangannya telepon yang masuk call center ternyata tidak hanya dari pasien ibu dan mau bersalin rujukan dari Puskesmas atau Poned, tetapi juga pasien penyakit lainnya, seperti pasien jantung, kecelakaan. Meski begitu, fokus layanan tetap diberikan kepada pasien ibu bersalin dan bayi. Setiap hari melayani 10 – 15 panggilan telepon dari pasien dan rumah sakit rujukan.* Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) CALL CENTER “4261000” UNTUK MENURUNKAN AKI DAN AKB di JABAR Penerapan SPGDT di Jawa Barat dioperasikan sebagai langkah intervensi untuk menekan AKI dan AKB di Jawa Barat yang tinggi secara nasional, jadi layanan ini ditujukan untuk ibu hamil dan anak yang baru lahir. Dengan merangkul merangkul 5 kabupaten di wilayah Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung , di mana kelima kabupaten kota tersebut sebelumnya sudah terjalin kerjasama untuk pelaksanaan sistem rujukan rumah sakit bagi pasien rujukan ibu hamil dan persalinan dari puskesmas atau Poned. Dengan kekuatan 47 rumah sakit rujukan di 5 kabupaten kota tersebut, SPGDT Dinkes Jabar mulai beroperasi pada bulan Juli, diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Target penurunan AKI dan AKB memang belum terlihat, karena belum ada 1 tahun beroperasi, tetapi respon 34 | mediakom 42 | JUNI | 2013 menjadi daya support terbesar, setelah di break down ternyata angka terbesar ada di 10 kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau bisa diintervensi, bisa menurunkan 50% angka kematian dalam waktu 1 tahun, ternyata penyebab kematiannya adalah penyakit – penyakit yang bisa dideteksi, kalau bisa dideteksi se dini mungkin, intervensi se-dini mungkin bisa menurunkan angka kematian. Dulu kenapa tidak terdeteksi, karena akses nya masih susah, faktor geografis Jawa Barat cukup menyulitkan akses layanan kesehatan, dengan mendekatkan akses dan mutu diharapkan akan memperbaiki angka kematian. Melalui instruksi Gubernur Jabar , dengan landasan Inpres 1 dan 3 , memperbanyak sarana Poned di setiap kecamatan, saat ini ada 600 kecamatan di Jabar, dan yang sudah terbangun Poned ada 334 kecamatan.*

×