Sosialisasi asosiasi profesi pulp dan kertas indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sosialisasi asosiasi profesi pulp dan kertas indonesia

on

  • 890 views

Ina-TAPPI

Ina-TAPPI

Statistics

Views

Total Views
890
Views on SlideShare
890
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sosialisasi asosiasi profesi pulp dan kertas indonesia Sosialisasi asosiasi profesi pulp dan kertas indonesia Document Transcript

  • IKATAN PROFESI PULP DAN KERTAS INDONESIA INDONESIA TECHNICAL ASSOCIATION FOR PULP AND PAPER TECHNOLOGY (Ina-TAPPI)I. LATAR BELAKANGSalah satu faktor penentu tercapainya industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia yang berkelanjutan adalahdimilikinya sumber daya manusia (SDM) IPK yang berkompeten sesuai standar kompetensi kerja dan berdayasaing tinggi. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) bersama Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI),Departemen Perindustrian (IHHP) serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai otoritas sertifikasiprofesi Indonesia, terpanggil untuk menyediakan SDM dimaksud. Pintu masuk untuk bisa secara terusmenerus memasok SDM dimaksud tersebut adalah melalui pendirian Asosiasi Profesi Pulp dan KertasIndonesia. Asosiasi Profesi menjadi motor penggerak bagi kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi danmelaksanakan pemberdayaan SDM IPK sebagai pemain utama menuju IPK Indonesia berkelas dunia.Asosiasi Profesi selain merupakan pintu masuk bagi tersusun dan ditetapkannya standar kompetensi kerjanasional Indonesia (SKKNI) bidang pulp dan Kertas juga berfungsi sebagai pemantau, pengevaluasi, danpemberi masukan atau pemangku keputusan bagi implementasi dari SKKNI tersebut. Kegiatan implementasiSKKNI seperti lembaga pendidikan dan pelatihan profesi bidang pulp dan Kertas (LDP), lembaga pengujikompetensi kerja atau yang dikenal sebagai lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan sebagai forum ilmiahmaupun sosial akan menghantarkan profesi SDM IPK mampu untuk berkompitisi di tingkat dunia. Kompetensiyang terukur melalui sertifikasi profesi bagi SDM IPK secara nasional yang mengacu pada skema BadanNasional Sertifikasi (BNSP), badan khusus Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepadaPresiden, menjadi akan menjadi lokomotif mencapai IPK Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggidengan didukung oleh sumber bahan baku serat yang pasokannya terjamin dan dampak lingkungan yangdapat terkendali. Kebutuhan profesi SDM IPK bersertifikasi telah menjadi kebutuhan pasar atau dunia kerjaIndonesia sehingga mampu bersaing bukan hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar kerja global. Peningkatankompetensi SDM IPK oleh tuntutan pasar kerja memerlukan peran strategis Asosiasi Profesi disampinghubungan harmonis pihak penyedia SDM (lembaga Diklat/ perguruan tinggi), dunia industri, dan lembagasertifikasi profesi.II. PERAN SDM IPK INDONESIAIndustri pulp dan kertas (IPK) Indonesia sangat penting dalam perolehan devisa dan pembangunan ekonomibangsa yang berkembang pesat sejak tahun 1980an. Dalam visi 2030 dan Road Map Industri Nasionaltentang Revitalisasi Industri dan Investasi yang dikeluarkan oleh KADIN pada tahun 2007, IPK ditempatkansebagai satu dari tiga klaster industri unggulan pencipta lapangan kerja dan penngentasan kemiskinan.Bedasar hasil survai kebutuhan pelatihan IPK Indonesia tahun 2007, sebagian besar IPK Indonesia telahmemiliki program Bidang Pengembangan SDM namun dengan standar yang berbeda-beda tergantung padateknologi yang digunakan oleh industry/ perusahaan tersebut. Karena itu, sertifikasi profesi bagi SDM IPKsecara nasional sudah saatnya untuk dilaksanakan dengan mengacu pada skema BNSP. SDM IPK sebagaisuatu profesi yang bersertifikasi nasional akan menjadi lokomotif mencapai IPK Indonesia yang berkualitasdan berdaya saing tinggi dengan didukung oleh sumber bahan baku serat yang terjamin pasokannya sertadan dampak lingkungan yang terkendali.Kebutuhan profesi SDM IPK bersertifikasi telah menjadi kebutuhan pasar atau dunia kerja agar dapat bersaingdi pasar kerja global. Peningkatan kompetensi SDM IPK oleh tuntutan pasar kerja memerlukan hubunganharmonis pihak penyedia SDM (lembaga Diklat/ perguruan tinggi) dengan dunia industri. Implementasi profesiSDM IPK bersertifikasi harus melibatkan para pemangku kepentingan IPK dengan lebih dulu memetakankompetensi dan menetapkan strategi terpilih melalui forum Asosiasi Profesi. Tersedianya peta kompetensikerja dan kualifikasi profesi IPK berimplikasi pada pemilihan strategi. Secara langsung, SDM IPK nasionalberperan sangat penting bagi keberlanjutan IPK Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih bagikemajuan ekonomi secara keseluruhan.Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 1
  • Pengembangan profesionalitas SDM IPK berbasis kompetensi ini bertumpu pada 3 (tiga) pilar pokok yangdiperlihatkan pada Gambar 1. MRA ISC UU,PP,KEPMEN DUNIA KERJA ASC BNSP STANDAR ASOSIASI INDUSTRI KOMPETENSI ASOSIASI PROFESI WSC LSP SKKNI/ KKNI PEMERINTAH Depnis,Nakertrans TUK SERTIFIKAT SDM IPK MENTOR KOMPETEN PEDOMAN/ ASESOR MODUL SISTIM SISTIM BELAJAR MATERI PENILAIAN PELATIHAN STRATEGI UJI LSP LDP BELAJARGambar 1. Ketiga pilar kegiatan pemberdayaan SDM bersetifikat yaitu penetapan SKKNI, pengembangan LDP berbasis kompetensi, dan pengujian LSPPada tahun 2007, penyerapan tenaga kerja pada industri pulp adalah sekitar 75.508 orang, dan industri kertaslebih dari 178.620 tenaga kerja yang tersebar pada 94 perusahaan produsen pulp dan kertas di tiga pulauterbesar Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Pemain utama IPK di Indonesia saat inin adalah Grup Asia Pulp danPaper (APP) dari kelompok Sinar Mas Group (SMG) yang menguasai 40% kapasitas pulp dan 31,8%kapasitas kertas dan APRIL dari kelompok Raja Garuda Mas yang menguasai 33,3% kapasitas pulp dan 7,8%kapasitas kertas.III. DASAR HUKUM DAN SKEMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIADalam memberdayakan SDM Indonesia, 3 (tiga) Menteri dari Depnaker, Depdiknas, dan Depperindag padabulan Mei tahun 2000 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memprakarsai pendirianBadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sedang dasar hukum yang mendukung kesepakatan tersebutditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UUNo.13 tahun 2003 ini telah menetapkan tiga pilar utama pengembangan profesi SDM Indonesia yaitu: a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kerangka Kualifikasi Kerja Kualifikasi (KKNI) untuk semua Profesi, b. Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi c. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mensertifikasi kompetensi para tenaga kerja.Hubungan dan kerjasama yang baik dalam menentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKNI) Kerangka Kualifikasi Kerja Kualifikasi (KKNI) telah berjalan pada beberapa profesi. Pihak industrimenetapkan kualifikasi SDM yang mereka perlukan, sedangkan pihak penyedia SDM (Lembaga Diklat Profesi/LDP) harus mampu merumuskan pengembangan program SDM untuk memenuhi kerangka kualifikasitersebut. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai penjamin kompetensi tenaga kerja profesi merupakanperpanjangan tangan dari BNSP sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun2004, Perpres Nomor. 31 Tahun 2006, tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional DAN Peraturan Menteri NomorPer. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.Standar nasional untuk kompetensi kerja pada profesi di industri pulp dan kertas masih belum ada atau belumditetapkan. Untuk itu standar kompetensi kerja perlu disusun dan dikembangkan dengan mengacu padakebutuhan industri pulp dan kertas atau perusahaan, agar standar kompetensi kerja tersebut dapat diterima didunia kerja atau memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.Dalam mengembangkan Standar Kompetensi beberapa model standar kompetensi telah dikembangkan,yaitu:- Standar Perusahaan - Standar JabatanSosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 2
  • - Regional Model Of Competency Standard (RMCS)Standar Perusahaan atau Enterprise Standard adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau industritertentu yang dipergunakan sebagai dasar pengembangan SDM dan kebutuhan operasionalnya sendiri.Misalnya Standar yang diterapkan olehAPRIL Learning Institut (ALI) di PT. RAPP dan TPL, dan lain-lain.Sedangkan Standar Jabatan adalah standar yang mengacu pada jabatan-jabatan yang ada padainstitusi/lembaga/industri sebagai penjabaran struktur organisasi institusi/lembaga/industri dalam rangkamendukung tercapainya tujuan atau misi institusi/lembaga/industri tersebut.Yang terakhir adalah Regional Model Competency Standar (RMCS) yang dikembangkan berdasar padakompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dari suatu bidang keahlian yang sesuai dengan jenis sektornya.RMCS didalamnya terkandung 7 (tujuh) kompetensi kunci, yaitu: 1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2. Mengkomunikasikan ide dan informasi 3. Merencanakan dan mengatur kegiatan 4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5. Menggunakan ide dan teknik matematika 6. Memecahkan persoalan/masalah 7. Menggunakan teknologiTuntutan kompetensi tidak hanya mengerjakan saja, tetapi juga mencakup mengorganisasikan, mengatasimasalah, menggunakan kemampuannya untuk pekerjaan atau situasi yang berbeda. Sehingga RMCS dapatdigunakan untuk berbagai ketrampilan (Multi Skill).Proses penyusunan Draf SKKNI IPK akan dilakukan melalui beberapa pendekatan: a. tahapan inventarisasi industri pulp dan kertas b. identifikasi atau pemetaan bidang bidang pekerjaan di industri pulp dan kertas c. identifikasi unit kompetensi d. penyusunan standar kompetensi e. validasi standar kompetensi f. sosialisasi dan konvensi di tingkat nasional bersama seluruh pemangku kepentinganPendekatan ini diharapkan mampu memberikan kebermaknaan secara luas dan tingkat keterlaksanaannyadapat dijangkau oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) IPK terkait. Unsur yang terlibat padaproses penyusunan SKKNI terdiri dari asosiasi industri (APKI), asosiasi profesi, industri (IPKINDO),Departemen Teknis (BBPK), unsur birokrat (Depperin dan Depnaker), para pakar, dan lembaga diklat. Dalamproses ini juga dapat dibentuk PRG (Project Reference Group) sebagai embrio LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) yang secara konsisten harus aktif terlibat dalam proses penyusunan dokumen.Penetapan SKKNI IPK akan mengacu kepada Keputusan Menakertrans No. 227/Men/2003 tentang Tata CaraPenetapan SKKNI dengan yaitu: 1. Memiliki kandungan materi yang benar menurut kaidah ilmu, teknis kebutuhan industri, dan dirumuskan secara sistimatik dan sekuensi yang logis 2. Memperoleh pengakuan dari semua “pemangku kepentingan” melalui forum konsensus 3. Memiliki dukungan dari aspek legal, dalam bentuk penetapan dari lembaga yang berwenang (BNSP) 4. Kompatibel dengan standar sejenis dari luar negeri sehingga dapat dilakukan harmonisasi atau mutual recognition agreement (MRA)Sedangkan KKNI IPK akan disusun berdasarkan 9 (sembilan) jenjang kualifikasi kompetensi kerja yang telahditetapkan BNSP dari yang terendah sampai yang tertinggi, dimulai dengan kualifikasi sertifikat 1 (satu) sampaidengan sertifikat 9 (sembilan). Kualifikasi profesionalisme merupakan akumulasi pengetahuan (cognitive),keahlian, kemampuan, keterampilan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (skill), serta pengalaman hidup baik dilingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat umum serta kemampuan mengembangkan diri (selfdevelopment). KKNI merupakan acuan dalam menetapkan jenjang kualifikasi untuk sektor/ bidang keahlian.Dalam hal sektor dan/ atau profesi tertentu tidak memiliki atau tidak memerlukan seluruh jenjang pada KKNI, LSPdapat memilih kualifikasi tertentu. LSP dapat menetapkan jenjang kualifikasi sesuai dengan kebutuhan darisektor/ bidangnya.Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 3
  • Ketiga pilar kegiatan pemberdayaan SKKNI yaitu penetapan SKKNI dan KKNI, pengembangan Diklat berbasiskompetensi, dan pendirian LSP idealnya dibangun oleh oara pemangku kepentingan IPK, yaitu masyarakatindustri, perguruan tinggi, lembaga litbang, lembaga diklat, departemen terkait, dan lembaga swadayamasyarakat (Gambar 2). Wood Construction Packaging Chemical Supplier Printing Machinery Manufacture PULP, PAPER, PAPERBOARD, Consulting Control and and BOARD Information Systems INDUSTRY R&D, and Education Wood/ Chips- Supplier Energy, Forest Industry Logistics Electricity Generation Gambar 2. Para Pemangku kepentingan IPK yang merupakan klaster IPK3.1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan IPK Berbasis KompetensiPendidikan dan pelatihan (Diklat) IPK berdasarkan kompetensi adalah pelatihan yang memperhatikanpengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan di industri pulp dan Kertas agar dapat melakukanpekerjaannya dengan kompeten. Pengembangan Diklat IPK berbasis kompetensi diselenggarakan denganmetode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja.Kompetensi tersebut mencakup keterampilan melaksanakan pekerjaan rutin (task skills), mengelola pekerjaan(task management skills), mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan (contingency managementskills), mengelola lingkungan kerja yang berbeda (job/role/environment skills).Diklat berbasis kompetensi (competency-based education and or training) IPK merupakan salah satupendekatan dalam pengembangan SDM yang berfokus pada hasil akhir (outcome) yang dimiliki oleh parapeserta pelatihan. Diklat berbasis kompetensi merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang dirancanguntuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yangberbasis target kinerja (performance target) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Diklat berbasis kompetensidi IPK harus fleksibel dalam proses pelatihan dan kesempatan untuk memperoleh kompetensi denganberbagai cara.3.1.1. Tujuan Diklat Berbasis Kompetensi :Tujuan utama dilaksanakannya Diklat Berbasis Kompetensi adalah agar para pesesrta Diklat mampumenghasilkan kompetensi serta mampu menggunakan ketrampilan tersebut untuk mencapai standar yangtelah ditetapkan dalam berbagai pekerjaan dan jabatan. Program Diklat harus dirancang secara sistematisagar mampu memfasilitasi para peserta Diklat dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untukbidang dan jenjang kompetensi tertentu. Disamping itu, penyelenggaraan Diklat harus didukung dengan saranadan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja serta tenagakepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Lembaga Diklatdapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi.Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 4
  • 3.2. Pengembangan Sistem Sertifikasi KompetensiSistem sertifikasi kompetensi yang independen dan terpercaya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawabLembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang yang memperoleh lisensi dari BNSP. Lisensi diberikan melalui prosesakreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukankegiatan sertifikasi profesi sebagai sertifikator maupun sebagai developer. Sebagai sertifikator melaksanakansertifikasi kompetensi, sebagai developer melakukan pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi.Dalam melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, LSP mengacu pada pedoman yangditetapkan BNSP yaitu dalam Pedoman BNSP. LSP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi Profesiberdasarkan PP Nomor 23 tahun 2004. Pendirian LSP harus disahkan oleh Notaris agar LSP mempunyaikekuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum bersama pihak ketiga. Organisasi LSP terdiri dari unsurpengarah maupun pelaksana. Unsur pengarah dipimpin oleh Ketua yang merangkap anggota dengankeanggotaan berasal dari Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Industri/ Perusahaan. Sedangkan pada unsurpelaksana minimal terdiri dari Ketua dibantu bagian administrasi, standardisasi, sertifikasi, dan manajemenmutu.LSP bersifat nasional dan ruang lingkupnya meliputi bidang dan jenis kompetensi yang telah ditetapkan dalamlisensi. Sehubungan dengan hal tersebut, LSP dapat membuka cabang di daerah dan dapat bekerjasamadengan lembaga pendidikan dan pelatihan atau perusahaan di daerah sebagai tempat uji kompetensi (TUK).TUK adalah suatu tempat kerja profesi dan atau lembaga yang telah memiliki sarana, prasarana, danprasyarat dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP berlisensi.3.2.1. Tugas TUK: - Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh LSP - Menyelenggarakan proses uji kompetensi yang meliputi : merencanakan, melaksanakan serta mengkaji ulang / review penilaian. - Menyediakan Assessor dan Administrator yang kompeten dan memahami sistem ujian, tegas dan jujur. - Melaksanakan sosialisasi mengenai keberadaan TUK kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi dan aktivitas TUK serta keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan LSP berdasarkan standar yang telah ditetapkan.IV. PENDIRIAN ASOSIASI PROFESI PULP DAN KERTAS INDONESIA Ina-TAPPIIndustri Pulp dan Kertas (IPK) Indonesia telah memiliki asosiasi industri bernama Asosiasi Pulp dan KertasIndonesia (APKI) sejak tahun 70-an yaitu saat pemerintah Indonesia mulai menggiatkan swasembadaproduksi pulp dan kertas nasional melalui pendirian beberapa proyek IPK di Pulau Jawa, Sumatera, danKalimantan. Pendirian proyek IPK milik negara ini sebelumnya telah didahului oleh survai dan penelitian mulaitahun 1955 oleh para Peneliti Proyek Balai Rayon dan Selulosa, dan Proyek Pilot Rayon Bandung dengansupervisi oleh beberapa tenaga ahli dari Jerman. Proyek Balai Rayon dan Selulosa, dan Proyek Pilot Rayonkemudian diintegrasikan menjadi Lembaga Penelitian Selulosa (LPS) pada tanggal 14 Nopember 1968, dankemudian berubah menjadi Balai Besar Selulosa tahun 1979 dan tahun 2002 menjadi Balai Besar Pulp danKertas. Inisiatif pendirian APKI bermula di Bandung oleh LPS dan Departemen Perindustrian Dasar danPertambangan (Perdatam) yaitu Departemen Perindustrian sekarang dengan mengambil lokasi di LPS, JalanTaman Sari Bandung.Secara de facto tenaga profesi pulp dan kertas Indonesia telah ada sejak berdirinya IPK di Padalarang sejaktahun 1923 oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Pertumbuhan IPK yang relatif cepat terutama ditahun 80-an secara langsung juga meningkatkan jumlah tenaga profesi di bidang industri ini. Pada tahun 2008diperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh IPK lebih dari 130 ribu orang. Jumlah ini belum termasuktenaga kerja profesi yang menyiapkan bahan baku di hutan tanaman industri.Secara de jure, profesi pulp dan kertas Indonesia baru dipersatukan dalam satu organisasi profesi bernamaIkatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia disingkat IPPKINDO pada saat sarasehan sertifikasi profesi pulp dankertas hari Jum’at tanggal 22 Agustus 2008. Sebelumnya para penggagas pendirian Ikatan Profesi pulp danSosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 5
  • kertas telah melakukan sosialisasi rencana pendirian Ikatan Profesi kepada para pemangku kepentingan IPKbaik pada event-event nasional penting yang dihadiri masyarakat IPK maupun sosialisasi langsung kebeberapa IPK yang semuanya mendapat respon sangat positif. Akhirnya, dengan arahan oleh Bp. Sumarna F.Abdurahman, Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diundang untuk memberikanpencerahan pentingnya sertifikasi profesi, disaksikan oleh Ibu Wieke Pratiwi Kepala BBPK, Bp. M. MansurKetua APKI, dan Bp. Soeprapto Direktur ATPK serta para pemangku kepentingan IPK dari dan belasan IPKdan industri pendukung yang hadir sebagai pengguna profesi, dengan suara mayoritas mendeklarasikanberdirinya IPPKINDO di Bandung dari beberapa pilihan nama Asosiasi Profesi yang ditawarkan oleh parapeserta sarasehan. Formatur kepengurusan IPPKINDO juga dipilih dari peserta sarasehan yaitu Bp. SuryaAristo mewakili grup APP, Bp. Imron Rosyadi mewakili grup APRIL, Bp. Yansri Mislejar Budi mewakili grupPura Kertas, Bp. Syarif Hidayat mewakili PT. Kertas Padalarang, serta Bp. Wawan Kartiwa Haroen, Bp.Taufan Hidayat, Ibu Nina Elyani, Bp. Dwiyarso Joko Wibowo, dan Bp. Posma R. Panggabean mewakili BBPK.Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2008 dilaksanakan Kongres Nasional IPPKINDO pertama denganagenda pemilihan kepengurusan, pengesahan AD/ART dan nama Organisasi. Kongres yang dihadiri semuaperwakilan pemangku kepentingan berjalan demokratis menetapkan pilihan suara terbanyak Bp. SyarifHidayat dan Bp. Wawan Kartiwa Haroen sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, serta Ibu WiekePratiwi, Bp. M. Mansur, Bp. Gatot Ibnusantosa, dan Bp. Soeprapto sebagai Ketua dan Anggota MajelisProfesi. Pengesahan AD/ART juga disepakati oleh Kongres dengan beberapa usulan perbaikan atas draf danlogo yang diajukan. Berkenaan dengan nama asosiasi, atas usulan dari beberapa peserta Kongres agardibicarakan kembali, akhirnya diputuskan menggunakan nama Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesiadengan singkatan INA-TAPPI yang mudah diingat dan sudah dikenal oleh masyarakat industri pulp dan kertasinternasional. Keputusan ini berawal dari informasi dan komunikasi intensif melalui e-mail dengan TAPPI danbeberapa kerabat asosiasi (Sister Associations) TAPPI, yaitu : Japan-TAPPI, Korea-TAPPI, dan ChINA-TAPPIyang bersedia menyambut Indonesia sebagai kerabat asosiasi TAPPI.Secara resmi penggunaan nama INA-TAPPI diberikan oleh TAPPI pada tanggal 9 Februari 2009 dalam suatuperjanjian ”License Agreement” yang ditandatangani oleh Presiden TAPPI Mr. Larry N. Montague denganKetua Umum Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia Bp. Syarif Hidayat (Lampiran 1). Pengakuan sebagaikerabat Ikatan Profesi TAPPI juga diikuti oleh pemberian keanggotaan kehormatan (Honorary Member) TAPPINomor 1250594 kepada INA-TAPPI. Sebagai anggota kehormatan, INA-TAPPI mendapat akses untukmencari dan mengunduh informasi yang tersedia dalam website TAPPI secara free of charge termasuk jurnalTAPPI terkini serta kemudahan lain bila hendak mengikuti seminar/ course dan lain-lain. Undangan untukmengikuti Seminar Internasional 15th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry(ISWFPC) tahun 2009 di Oslo tanggal 17 Juni 2009 dari TAPPI untuk INA-TAPPI merupakan bukti kuat bahwaTAPPI menginginkan kerabat asosiasinya untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yangdilaksanakan secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali. Untuk ISWFPC ke 17 tahun 2013 TAPPImenawarkan kepada INA-TAPPI untuk menjadi penyelenggara di Indonesia dengan mempresentasikanproposal menjadi penyelenggara pada Rapt TAPPI yang diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaranISWFPC ke 15 di Oslo tanggal 17 Juni 2009.Merespon undangan tersebut, INA-TAPPI segera mengadakan rapat Pengurus dengan Majelis Profesi INA-TAPPI pada hari Jum’at 22 Mei 2008 dengan keputusan mengirimkan minimal satu (1) orang utusan yangakan menghadiri ISWFPC ke 13 dan sekaligus mempresentasikan proposal Indonesia sebagai calon TuanRumah IWFPC ke 17 tahun 2009 serta mendorong IPK agar dapat berangkat (mandiri) sebagai delegasi dariINA TAPPI. INA-TAPPI tertantang untuk menggunakan peluang ini sebagai kesempatan mendeklarasikan visimisi IPK Indonesia dalam komunitas asosiasi profesi pulp dan kertas internasional sebagai industri yang akrablingkungan.Ke depan, Ina-TAPPI diharapkan untuk : - membentuk komisi-komisi yang menampung semua aspirasi anggota - membentuk atau menjadi bagian tim perumus SKKNI - mendirikan LDP yang dijalankan oleh SDM berkompeten - mendirikan LSP dan dapat menjadi pengurus LSP - mengawal dari segi keilmuan dan kode etik di LSP & LDP - melakukan pelatihan-pelatihan keprofesianmelakukan advokasi, diseminasi dan sosialisasi uji kompetensi, pengetahuan, keahlian, atau pengalaman profesi kepada para anggota maupun diSosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 6
  • dalam komunitas pemangku kepentingan IPK Indonesia.Para pemangku kepentingan Ikatan Profesi IPK Indonesia adalah: a. Masyarakat industri - industri inti (core industries): industri pulp, industri kertas, industri pengguna Kertas - industri pendukung (supporting industries): mesin dan peralatan, kertas bekas; kayu; bahan Kimia; dll - industri terkait (related industries): rayon, semen, pencetakan dan penerbitan, converting, pengemasan, rokok, Komputer, dll b. Asosiasi Industri : - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia - Persatuan Industri Corrugated/ Cardboard Indonesia (PICCI) - Federasi Pengemasan Indonesia (FPI) - dll c. Perguruan Tinggi : ITB, IPB, USU, ITS UNPAD, UGM, UNDIP, UI, UPI, UNHAS, UNPAR, dll d. Lembaga Litbang - Balai Besar Pulp dan Kertas - Balai Besar Kimia dan Kemasan - dll e. Lembaga Diklat :  Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi (Seksi Pelatihan Teknis) BBPK, cikal bakal Lembaga Diklat Profesi IPK  Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK), ke depan diharapkan akan menjadi setara dengan Perguruan Tinggi  dll f. Departemen Teknis - Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP), Kemenperin - Kementerian Lingkungan Hidup - Departemen Tenaga Kerja - Departemen Kehutanan - dll g. Lembaga Swadaya Masyarakat - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) - Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) - WWF - dllSelanjutnya, apabila Asosiasi Profesi sudah berdiri, tugas berikut para fungsionarisnya adalah: - Mendapatkan dukungan dari industri, asosiasi industri, dan instansi terkait - Menyiapkan badan hukum, - Menyusun draf organisasi dan personil, - Melaksanakan workshop nasional para pemangku kepentingan membahas draf organisasi - Mengajukan Surat permohonan mendapatkan lisensi kepada BNSP4.2. Tujuan Pendirian Ina-TAPPI Tujuan jangka panjang dari pendirian Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia (Ina-TAPPI) adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja IPK nasional dengan meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja IPK sehingga mampu meningkatkan produktivitas IPK nasional dan mampu bersaing di pasar kerja global. - Secara praktis operasional Ikatan Profesi akan mendisain kegiatan pelatihan bagi SDM IPK yang siap pakai sesuai dengan strategi pembangunan bidang IPK serta mendirikan LSP yang mensertifikasi SDM tersebut. - Secara kualitatif adalah dipahaminya konsep standar kompetensi model Regional Model Competency Standar (RMCS), yang diadopsi oleh Indonesia sesuai Kepmenakertrans No. 227/MEN/2003 dan No. 069/MEN/2004, tentang tata cara penetapan SKKNISosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 7
  • - Secara kuantitatif terpetakannya kompetensi kerja yang terdapat pada bidang IPK dengan cakupan yang layak untuk disusun standar kompetensi kerjanya. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah untuk : - mewadahi tenaga kerja professional IPK dengan membentuk kepengurusan masyarakat profesi IPK yang transparan, kredibel dan bertanggungjawab secara terstruktur bagi program kemaslahatan profesi IPK - menyiapkan draf SKKNI bidang keahlian IPK yang memperoleh pengakuan dan pengesahan secara nasional dari BNSP - mengelola, merencanakan, membina, mengevaluasi, dan mengawasi pendidikan dan pelatihan SDM IPK Indonesia secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan4.3. Ruang Lingkup Kegiatan Ina-TAPPI Mengacu pada kondisi lingkungan ideal pendirian Asosiasi Profesi IPK di atas, ruang lingkup pendirian Asosiasi Profesi IPK yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: - Penyelenggaraan workshop nasional yang dihadiri oleh seluruh para pemangku kepentingan terkait atau pihak yang mewakili untuk penyamaan persepsi terhadap berdirinya Asosiasi Profesi IPK - Pemetaan kompetensi bidang profesi IPK - Menyusun, mengadap/ mengadop, mengkaji ulang dari dan menyempurnakan dokumen standar kompetensi berdasar pada regional model of competency standard (RMCS), - Melakukan validasi kepada stakeholders dan pihak lain yang terkait, Membentuk kelompok kerja (project reference group-PRG) dan Komite Kode Etik yang beranggotakan unsur dari stakeholders yang akan memberikan pengesahan pada standar dan sebagai embrio kelembagaan pengujian dan sertifikasi, - Melakukan sosialisasi draf standar kepada stakeholders dan pihak lain yang terkait lainnya khususnya yang belurn tercakup pada proses validasi sebagai persiapan workshop nasional, - Menyempurnakan dokumen standar dan penandatanganan/ pengesahan standar kompetensi dari wakil masing-masmig stakeholders - Mendirikan/ menginisiasi pendirian Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi - Mendirikan/ menginisiasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi - Mendirikan/ menginisiasi pendirian Tempat Uji Kompetensi4.4. Keuntungan Pendirian Ikatan Profesi Ina-TAPPIBeberapa keuntungan Ikatan Profesi bagi para pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsungadalah sebagai berikut:a. Keuntungan Bagi Individu/ Karyawan - Jenjang Karir yang lebih baik - Meningkatkan Akses untuk berkembang - Pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki - Lebih banyak kesempatan - Meningkatkan mobilitas dan daya saing pekerja - Meningkatkan rekognisi dan remunerasi - Meningkatkan prospek karier - Meningkatkan keselamatan kerja - Meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kebanggaan profesib. Keuntungan bagi Industri/ Perusahaan (industri pulp dan kertas) - Meningkatkan produktivitas - Fleksibilitas yang lebih jelas - Mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerjaSosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 8
  • - Meningkatkan penjualan - Mengurangi staff yang keluar masuk - Memiliki tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, dan termotivasi - Informasi kerja yang lebih baik - Mempermudah seleksi dan membantu dalam rekrutmen - Membantu penilaian unjuk kerja - Dipakai untuk membuat uraian jabatan - Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/ industri - Mengembangkan Standar dan Operasi Kerja - Loyalitas kepada perusahaan - Komitmen terhadap kualitas - Meningkatkan Kualitas Pelayanan - Memudahkan rekrutmen dan seleksi - Memudahkan penempatan dan penugasan - Memudahkan pengaturan remunerasi - Memudahkan pengaturan pengembangan karier dan DIKLAT - Meningkatkan keselamatan kerjac. Keuntungan bagi Lembaga Pelatihan dan Pendidikan - Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasid. Keuntungan bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi - Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasie. Keuntungan bagi Pemerintah dan Masyarakat - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bursa kerja dan tenaga kerja - Meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional dan global - Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas perusahaan - Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja - Menungkatkan efektivitas dan efisiensi Diklat - Mendorong pertumbuhan ekonomi - Menurunkan tingkat pengangguranTiada gading yang tak retak, Panitia Kerja Pembentukan Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia yangawalnya bernama IPPKINDO dan akhirnya bernama resmi Ina-TAPPI mengharapkan masukan, saran,tanggapan, dan kritik membangun demi terwujudnya IPK Indonesia ke depan yang produktif, kompetitif, danberkelanjutan, yang didukung oleh SDM yang profesional dan kompeten. Kami menyampaikan terima kasihyang sebesar-besarnya atas peran aktif dan antusiasme semua pihak di dalam mensosialisasikan informasipendirian Ina-TAPPI ini di Perusahaan/ Institusi Saudara/i masing-masing atau terhadap Kolega yangProfesinya terkait dengan industri pulp dan kertas. Bandung, awal Oktober 2008 Salam hormat kami, Tim Sosialisasi Ina-TAPPI Posma Reginald Panggabean/ posma@bdg.centrin.net.idSosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 9