Digital surya 17 desember 2013

  • 160 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
160
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. DIGITAL NE WS PA PER ASEAN - JEPANG SIMBIOSIS MUTUALISMA hal Spirit Baru Jawa Timur surabaya.tribunnews.com surya.co.id 2 | SELASA, 17 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman edisi pagi HUKUMAN ATAU REHABILITASI SURYA Online - Masyaallah. Pengguna Narkoba di Indonesia ternyata mencapai empat juta jiwa. Padahal baang haram tersebut nyata-nyata diharamkan oleh agama manapun dan hukum negara manapun karena dampaknya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik segi ekonomis hingga psikologis. Narkotika sama jahatnya dengan korupsi. Dari segi ekonomis, kerugian negara akibat kejahatan narkoba mencapai sekitar Rp 48,2 triliun pada 2011 dan diperkirakan meningkat hingga Rp 57 triliun hingga akhir 2013. Belum lagi ditambah dengan 40 orang meninggal dunia setiap harinya dan itu belum termasuk korban yang putus sekolah dan mengalami gangguan kejiwaan akibat zat-zat dalam barang haram tersebut. Dampak ekonomis dan psikologis serta dampak di sektor lainnya akan semakin diperparah dengan peredaran narkoba hingga pedesaan dan tidak memandang status sosial penggunanya. Namun kenyataannya, kejahatan transnasional tersebut semakin marak, jumlah pengedar serta penyalah gunanya. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar, bertambahnya penyalah guna ini juga dipengaruhi oleh cara penindakan terhadap penyalah guna itu sendiri. Di Indonesia, pada umumnya penyalah guna ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap melakukan tindak pidana. Mantan Kapolwiltabes Surabaya itu berpendapat, penanganan dengan memasukkan penyalah guna ke bilik jeruji tidak membuat jumlah penyalah guna menurun, tetapi justru bertambah karena penyalah guna seringkali disatukan dengan pengedar bahkan bandar yang akan menunjukkan cara-cara atau trik jitu untuk menyelundupkan narkoba untuk kebutuhannya. “Sekarang masih dilakukan kalau penyalah guna narkoba ditangkap, sejatinya undangundang kita tidak begitu,” katanya. Menurut dia, Pasal 123 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib untuk direhabilitasi. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantunan, baik secara fisik maupun psikis. Anang berpendapat, penyalah guna tidak sama dengan pengedar apalagi bandar yang harus dihukum seberat-beratnya, bahkan dihukum mati. “Jangan dianggap sebagai residivis, mereka perlu kita sayangi karena tidak berdaya. Dia sudah kehilangan masa lalunya, kita rangkul agar masa depannya tidak hancur,” katanya. Selain itu, kata Anang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna dan pecandu narkotika, mereka berhak ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. “Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika,” ujar Anang. join facebook.com/suryaonline Dekriminalisasi dan Depenalisasi Rehabilitasi merupakan satu dari sekian langkah dekriminalisasi, yakni penyalah guna tidak diproses dengan dikenakan pasal tindak pidana, melainkan disembuhkan secara medis dan sosial. “Kalau sembuh mereka tidak akan kecanduan lagi, ini akan mereduksi jumlah penyalah guna yang masih berjumlah empat juta orang. Saya yakin dengan merehabilitasi, peredaran berkurang, yang tadinya empat juta orang akan turun menjadi tiga juga sampai nol, tidak ada lagi bisnis narkoba di negeri ini,” tuturnya meyakinkan. Dengan begitu, lanjut dia, akan berkurang juga ketersediaan narkoba di Indonesia karena menurutnya, dekriminalisasi merupakan strategi integral dari hulu ke hilir yang juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba. “Justru kalau dihukum, bandar dan pengedar narkoba akan senang karena demandnya tetap ada, sementara kalau direhabilitasi akan nangis-nangis dia,” katanya menegaskan. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, salah satu tujuannya yang tercantum dalam pasal (4) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Namun fakta di lapangan, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Permasyarkatan (Lapas). Padalah dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalah guna tidak akan dihukum penjara apabila yang bersangkutan melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor, itu yang disebut dengan depenalisasi. Namun Anang berpendapat depenalisasi masih belum bergairah di kalangan masyarakat karena paradigma yang tertanam, yakni penyalah guna kemungkinan besar dihukum pidana dan dipenjara. “Wajib lapor kan masih kurang bergairah karena masyarakat masih takut dan ngumpet karena secara empiris para penyalah guna narkoba untuk diri sendiri kan ditangkap dan dimasukkan penjara,” katanya. Untuk itu, paradigma masyarakat harus diubah bahwa apabila penyalah guna narkoba menyerahkan diri, maka tidak akan dipenjara, dengan begitu masyarkat akan banyak yang melapor. “Kita ingin putar arah kalau penyalah guna jangan digrebek dan ditangkap, melainkan direhabilitasi. Kalau ditangkap terus yang gagah hanya penegak hukum,” tandasnya. Apakah pemikiran cemerlang Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar ini mendapat dukungan dari institusinya? Ini yang harus disepahamkan dahulu, karena penegak hukum dilapangan masih bangga mengejar pengguna yang menganggapnya sebagai prestasi walaupun sebenarnya menyalahi undangundang dan salah kaprah. Yang lebih mentereng lagi karena lebih gampang menangkap pengguna dari pada pengedar. (joe/antara) follow @portalsurya
  • 2. 2 SELASA, 17 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com KTT ASEAN-Jepang 2013 SIMBIOSE MUTUALISME SURYA Online - Tahun 2013 menandai usainya kerjasama antara Jepang dan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) memasuki usianya yang ke-40 yang ditandai dengan pelaksanaan KTT Istimewa di Tokyo, Sabtu (14/12/2013). “Empat puluh tahun hubungan antara ASEAN dan Jepang telah menunjukkan pada kita mengenai sebuah hubungan. Mari kita dorong dan lanjutkan hubungan tersebut di masa depan dengan sentuhan mendalam di hati kita,” kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat melangsungkan Jamuan Makan Malam menyambut kehadiran para pemimpin negara ASEAN seperti dikutip dari laman resmi Perdana Menteri Jepang, Sabtu (13/12/2013). Abe mengatakan, Jepang dan ASEAN merupakan mitra kerjasama yang berbagi visi dan identitas dan mitra untuk berbagi dimasa depan. “Kita bersama-sama menginginkan adanya perdamaian dan stabilitas, kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik dan kerjasama yang didasari dari hati ke hati,” katanya. Seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Jepang dan ASEAN-Jepang Centre, perjalanan kerjasama antara Jepang dengan ASEAN merupakan perjalanan yang cukup panjang dengan tahaptahapan yang terus meningkat dari masa ke masa. Kontak pertama antara Jepang dengan ASEAN setelah organisasi kawasan itu terbentuk pada 1967 adalah pada 1973 ketika PM Jepang Takeo Fukuda membuka forum dialog informal dengan ASEAN yang kemudian menjadi forum resmi pada 1977 yang kemudian dikenal dengan Forum ASEANJepang. Pada 1973 disepakati adanya hubungan kemitraan antara Jepang dengan ASEAN dalam bidang karet sintetis. Sebelum pada 1977 secara resmi ada forum ASEAN Jepang, dalam KTT ASEAN di Bali 1976, dibicarakan dan dimatangkan kesiapan kerjasama yang saling menguntungkan antara ASEAN dengan Jepang yang kemudian diputuskan secara formal pada KTT ASEAN 1977 di Kuala Lumpur. Pada 1998 setelah keanggotaan ASEAN bertambah dari lima negara diikuti kemudian oleh Brunei Darussalam pada 1984, Vietnam pada 1995 dan Laos serta Myanmar pada 1997 maka pada 1998 dilangsungkan pertemuan formal ASEAN + Three (Jepang, China dan Korea Selatan) sebagai mitra dialog. PM Abe dan ASEAN Saat dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada awal 2013, Shinzo Abe merumuskan sejumlah kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan luar negeri yang mendekatkan peran Jepang dengan negara-negara anggota ASEAN. Dibuktikan dengan 10 bulan pertama masa jabatannya telah mengunjungi 10 negara anggota ASEAN. Saat menghadiri KTT ASEAN-Jepang ke-16 di Brunei Darussalam, Abe mengatakan, sangat senang bisa kembali menghadiri pertemuan tersebut dimana ia terakhir menghadirinya pada 2006 saat menjabat Perdana Menteri. Dalam edisi khusus The Japan Times menyambut peringatan 40 tahun hubungan Jepang-ASEAN, Shinzo Abe memberikan pandangan yang join facebook.com/suryaonline positif atas kerjasama kedua pihak dan membawa peluang kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi Jepang maupun negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang. “Jepang sangat senang dan selalu melanjutkan menjadi mitra bagi ASEAN. Jepang tumbuh karena ASEAN tumbuh. Bersama-sama kita berbagi visi dan identitas dan kita berharap 40 tahun mendatang kita dapat tumbuh lebih baik lagi,” ujar Abe. Jepang dengan kondisi perekonomian global dan juga rivalitas ekonomi dengan China menilai Asia Tenggara sebagai kawasan strategis untuk mendorong kerjasama perdagangan, investasi dan kemitraan bisnis, untuk menahan laju perdagangan China yang selama ini menjadi ancaman Negeri Matahari Terbit. Data dari ASEAN-Jepang Center yang berbasis pada data International Monetary Fund World Economic Outlook Database menjelaskan, pertumbuhan GDP di kawasan ASEAN terus meningkat dengan tajam. Pada 1990 mencatat angka 357,7 miliar dolar AS menjadi 1,87 triliun dolar AS pada 2010 dan diprediksi akan meningkat hingga 4,63 triliun pada 2030. Volume perdagangan kawasan Asia Tenggara juga tercatat meningkat drastis dari nilai ekspor kawasan 71,73 miliar dolar AS pada 1980 menjadi 144,4 miliar dolar AS pada 1990, kemudian 426,5 miliar dolar AS pada 2000 kemudian menjadi 1,497 triliun dolar AS pada 2010. Nilai impor juga meningkat dari 65,6 miliar dolar AS pada 1980 menjadi 163,3 miliar dolar AS pada 1990, 369,0 miliar dolar AS pada 2000 dan kemudian 955,7 miliar dolar AS pada 2010. Sikap Indonesia Indonesia sendiri menilai kerjasama di kawasan dengan tujuan yang baik dan saling menguntungkan dapat mem- bantu stabilitas dan keamanan kawasan yang pada akhirnya akan menguntungkan masingmasing negara di kawasan tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu dengan PM Shinzo Abe sehari sebelum pelaksanaan peringatan 40 tahun hubungan kerjasama ASEAN-Jepang mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Jepang dapat menjadi salah satu pilar stabilitas dan keamanan kawasan. “Indonesia menyarankan agar dibangun kerja sama erat antara Jepang dan Indonesia, Jepang dan ASEAN dan Jepang dengan negara lain agar memberikan kontribusi pada perdamaian seperti yang kita inginkan,” kata Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bisa memahami keinginan Jepang untuk lebih aktif di kawasan namun peningkatan peran itu harus dibarengi dengan kebijakan dan sikap yang transparan dalam membina hubungan dan memperkuat keamanan serta stabilitas kawasan. “Indonesia juga memberikan perhatian pada pemikiran kebijakan keamanan dan luar negeri Jepang baru-baru ini. Ketika datang ke Jakarta, Perdana Menteri Abe menyampaikan tentang rencana Jepang dan pemerintahan saya mempelajari Japan’s National Security Strategy yang baru saja diluncurkan bulan ini,” katanya. (antara) follow @portalsurya