• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Digital surya 07 desember 2013
 

Digital surya 07 desember 2013

on

  • 402 views

 

Statistics

Views

Total Views
402
Views on SlideShare
355
Embed Views
47

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 47

http://www.suryaonline.co 47

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Digital surya 07 desember 2013 Digital surya 07 desember 2013 Document Transcript

    • DIGITAL NEWSPAPER Nelson Mandela Yang Disanjung dan Dicerca hal 2 Spirit Baru Jawa Timur surabaya.tribunnews.com surya.co.id | SABTU, 07 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman edisi pagi Nikah Harus di Kantor KUA KEBAT KELEWAT SURYA Online - Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membabat habis koruptor di Negeri tercinta ini nampaknya mulai menulari aparat penegak hukum seniornya, Kejaksaan. Bahkan, perkara-perkara korupsi kecil, dari yang puluhan juta, tak pandang bulu, langsung diringkus. Saking kebat kelewatnya, Kejaksaan pun menelisik ke desa-desa, Penghulu yang menikahkan sebuah perkawinan di rumah temanten dan kemudian pulangnya diberi ogorampe yang punya gawe, ratusan ribu saja, juga diembatnya. Duhh Gusti. Hebatnya, untuk urusan perkara yang dianggap gratifikasi buat Penghulu ini tak perlu menunggu lama untuk diambil keputusan bahkan dijadikan tersangka, tak sampai berbulan-bulan, vonis pun sudah jatuh. Telisik punya telisik, asal usul tindakan audzubilah mindalik itu konon cerita salah satunya datang atas saran Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, dengan alasan untuk menghindari praktik pungli di Kantor Urusan Agama (KUA), para calon pengantin disarankan menikah di Kantor KUA dan di hari kerja, dengan biaya resmi Rp 30.000. “Kalau ingin ringan, laksanakan di KUA dan di jam kantor,” ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Abdul Djamil kepada detikcom, Sabtu (29/12/2012). Djamil tidak menampik bahwa di KUA ada saja oknum-oknum yang melakukan praktik pungli. Meski begitu, dia meminta masyarakat tidak menggeneralisir bahwa di setiap KUA terjadi praktik seperti itu. “Masyarakat harus tahu biaya nikah hanya Rp 30.000. Karena KUA sudah diberikan tempat Balai Nikah, maka digunakan,” imbuhnya. Di Indonesia tercatat ada 5.382 KUA. Ada variasi lokasi dan tingkat kesulitan yang berbeda di setiap KUA. Maka tidak bisa dikatakan bahwa apa yang diberikan oleh masyarakat kepada Penghulu adalah sebuah pungli. Namun pada prekteknya, tidak demikian, di Madiun, belum lama ini, ada Penghulu yang harus berurusan dengan hukum karena hal tersebut. Forum Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (FKKKUA) se-Jawa Timur menolak pernikahan di luar Balai Nikah KUA. Penolakan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengatakan, penolakan itu merupakan aksi menentang keras,” tegas Sabron dikonfirmasi Senin (2/12/2013). Pertimbangan lain, di Jatim sudah ada Perda Pelayanan Publik dan Komisi Pelayanan Publik yang menindaklanjuti amanat Undang-Undang Pelayanan Publik. Setiap PNS, lanjutnya, harus mengedepankan pelayanan publik bukan malah minta dilayani. “Kepentingan rakyat harus diatas segalanya,” pinta Sabron. Politisi Golkar itu juga menolak pemberian pihak mempelai kepada petugas pencatat nikah digolongkan pungli atau gratifikasi. Baginya, kasus yang menimpa Kepala KUA Kota Kediri itu dinilai solidaritas petugas pencatat akad nikah se-Jatim atas kasus hukum yang menimpa salah seorang rekan mereka di Kediri. Namun, Sabron tidak sependapat jika akad nikah diwajibkan di Balai Nikah KUA. Sebab dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 memperbolehkan nikah di luar KUA asal atas persetujuan kedua mempelai dan mendapat persetujuan petugas pencatat akad nikah. “Itu adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau KUA menolak menikahkan di luar Kantor KUA itu namanya sepihak. Jadi saya sangat terlalu berlebihan. “Jemput bola melayani masyarakat itu bukan pungli atau gratifikasi. Dan mereka juga tidak pernah minta dan mentarget, jadi jangan terjebak pungli dan gratifikasi karena pemberian kepada mereka itu seikhlasnya,” tegas Sabron. Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim, Nuning Rodiyah justru menilai aksi FKK KUA se-Jatim itu bagian dari bentuk pelanggaran terhadap pelayanan publik. Alasannya, nikah di luar KUA diperbolehkan sejak dulu tapi justru disalahgunakan sehubungan dengan biaya nikah di luar KUA yang tanpa standar jelas. join facebook.com/suryaonline “Kesalahan tetap di Penghulu yang seharusnya melayani. Karena peluang biaya nikah di luar aturan itu adalah konsensus bawah tangan antar para pihak terkait,” jelas Nuning. Karena itu, pihaknya menyarankan supaya agar kasus ini tidak berulang, maka harus diselesaikan di beberapa stakeholder agar nantinya ada kepastian layanan publik. Aksi Solidaritas Forum Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (FKK KUA) se-Jawa Timur mengancam tidak akan melayani akad nikah di luar Balai Nikah. Sebanyak, 661 orang Penghulu mendeklarasikan anti pungutan liar di luar biaya resmi nikah. Itu disampaikan menyusul dijebloskannya Kepala KUA Kecamatan Kota Kediri, Kamis (28/12/2013), ke penjara lantaran diduga menerima kelebihan biaya nikah sebesar Rp10.000 tiap prosesi pernikahan. Untuk diketahui, biaya resmi hanya sebesar Rp 30.000. Koordinator FKK KUA Jatim Samsu Thohari mengatakan, kasus hukum yang menimpa Kepala KUA tersebut terkesan dipaksakan. Dalih adanya pungli ataupun gratifikasi justru mencoreng profesi KUA. Padahal dalam praktiknya petugas pencatat nikah tidak menarik tarif lebih. “Banyak yang minta dinikahkan di rumah, dan saat pulang, petugas diberi uang transportasi. Itu kemudian dianggap pungli ataupun gratifikasi,” jelas Thohari. Karena itu, sejak 1 November 2013, sebagian kabupaten/ kota di Jawa Timur menolak menerima layanan di luar Balai Nikah. Termasuk Kediri, Jombang, Magetan. Saran Dirjen Bimas Islam Kemenag yang kemudian di lapangan langsung dipraktekkan dengan kaku itu sebenarnya cermin ketidakbijaksaan dan ketidakmengertian pemimpin di Negeri Bhinneka Tunggal Ika ini. Tujuannya sih baik, untuk membebeaskan korupsi di KUA, tetapi penerapannya yang kurang tepat. Karena dengan berbagai macam tradisi yang ada di Negeri tercinta ini, dibutuhkan kematangan dan kedewasaan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi keresahan dalam masyarakat. Ada baiknya, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali harus diberikan kepada calon-calon pemimpin bangsa agar memahami ke-Bhinnekaan yang ada. Tentu saja dengan koridorkoridor hukum yang berlaku, kalau tradisi pernikahan itu sejogjanya menurut hukum Islam harus dilakukan orang tua mempelai. Oleh sebab itu, biasanya pengantin selalu mengambil tempat di rumah atau masjid, bukan di Kantor KUA. Disamping itu, pelaksanaan nikha di hari dan jam kerja ini yang sangat tidak manusiawi. Padahal masyarakat punya tradisi sendiri menentukan hari dan jam pernikahan. Nilai kesakralan itulah yang diugemi masyarakat. Kalau kemudian tuan rumah memberikan uang saku, hal itu sudah sewajarnya sebagai ungkapan terima kasih dan kebahagiaan pernikahan. Kecuali kalau kemudian ada aturan KAU yang mentargetkan nominal untuk ongkos menikahkan, itu lain cerita. (wahjoe harjanto) follow @portalsurya
    • 2 SABTU 07 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com Selamat Jalan Nelson Mandela YANG DISANJUNG dan DICERCA SURYA Online - Dunia boleh saja memuja Nelson Mandela (95) sebagai malaikat pembawa perdamaian yang menghapus politik apartheid tanpa pertumpahan darah, namun dalam perspektif politik aspiratif, Mandela adalah pemimpin yang gagal menjalankan misinya. Nelson Mandela, keturunan aristokrat lokal yang menjadi Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan itu akhirnya berpulang ke rahmad Tuhan dengan menyaksikan ketimpangan sosial yang hendak diruntuhkannya justru semakin menajam. Betul bahwa kini praktik yang membagi hak-hak sipil berdasarkan warna kulit telah lama hilang dari negara yang menyebut dirinya sebagai Bangsa Pelangi itu. Betul bahwa transisi politik tersebut secara mengagumkan terjadi tanpa pertumpahan darah yang banyak berarti. Namun apa artinya kesetaraan politik tanpa kesetaraan ekonomi? Afrika Selatan memang kini menjadi salah satu di antara sedikit negara di Benua Afrika yang berpendapatan menengah ke atas dengan pendapatan perkapita sebesar 7.610 dolar AS, atau dua kali lipat dari uang yang didapatkan oleh rata-rata penduduk Indonesia selama satu tahun. Namun di sisi lain, indeks gini dari Bank Dunia yang mengukur ketimpangan kesejahteraan masyarakat di suatu negara menunjukkan bahwa Afrika Selatan adalah negara yang paling buruk di dunia dalam hal distribusi kekayaan. Koefisien 63,1 dalam survei terakhir Bank Dunia jauh lebih buruk dibanding masa awal kepemimpinan Mandela pada 1995. Angka ketimpangan kesejahteraan di Afrika Selatan itu hampir dua kali lipat dari Indonesia (38,1) dan bahkan masih jauh lebih tinggi dari negara tetangganya baru seumur jagung, Sudan Selatan (45,5). Dan mudah untuk ditebak bahwa tidak meratanya distribusi kekayaan tersebut berbanding terbalik dengan warna kulit. Pendapatan rumah tangga kulit hitam yang jumlahnya mencapai 80 persen penduduk Afrika, hanya seperenam (1/6) dari total pendapatan kulit putih yang jumlah populasinya tidak mencapai 20 persen. Realitas inikah yang diharapkan oleh Mandela menjelang kematiannya? Semua orang yang ingat akan pesan pendek Mandela yang ditulis pada Januari 1990 dari dari dalam penjara tentu akan menjawab tidak. Dalam secarik kertas, Mandela menulis bahwa Nasionalisasi pertambangan, bank, dan monopoli industri adalah kebijakan organisasi African National Congress (ANC)... (untuk) ... memberdayakan ekonomi kelompok kulit hitam yang merupakan tujuan kami.” join facebook.com/suryaonline Itulah janji Madela kepada pendukung setianya di luar penjara. Pemberdayaan ekonomi kulit hitam itulah yang menjadi persoalan utama yang diangkat dalam Freedom Charter, piagam yang memuat tujuan utama dibentuknya ANC oleh Mandela dan teman-teman seperjuangannya. Bagi Mandela dan ANC, apartheid bukan hanya sistem politik yang meregulasi siapa yang mempunyai hak pilih tetapi juga sistem ekonomi yang memungkinkan kelompok ras tertentu mendapat keuntungan besar dari pertambangan dan pertanian karena kulit hitam tidak diperbolehkan memiliki alat-alat produksi. Pesan Mandela dalam robekan kertas pada 1990 menunjukkan sikap Sang Pemimpin Revolusi pada saat itu yang masih percaya bahwa kebebasan politik tidak dapat dicapai tanpa redistribusi kekayaan. Lalu apa yang membuat sejarah menikam balik manusia berhati malaikat seperti Mandela sehingga dia gagal mencapai tujuannya? Dalam konteks menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya rekonstruksi peristiwa yang diruntutkan oleh Naomi Klein menjelang berakhirnya rezim apartheid pada akhir 1993. Saat itu, negosiasi antara ANC dengan Partai National milik rezim de Klerk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mengurusi soal politik dan yang terakhir soal ekonomi. Pada bagian perundingan ekonomi yang tidak terlalu mendapatkan perha- tian publik itulah kelompok apartheid mengajukan klausul independensi Bank Sentral dengan imbalan penyerahan hak-hak politik kepada kaum kulit hitam. Dan persyaratan itulah yang akhirnya disetujui. Elit intelektual ANC yang tidak mengikuti perundingan memprotes keras kesepakatan tersebut. Bagi mereka, kebijakan moneter yang dieksekusi oleh Bank Sentral harus ditujukan untuk melayani kepentingan Freedom Charter, yaitu redistribusi kekayaan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun alih-alih mendengarkan tuntutan pendukungnya, tim negosiator yang dipimpin oleh Mandela justru bergerak lebih jauh lagi dengan memberikan kursi tertinggi Bank Sentral kepada orang yang sama, yang memimpin institusi penting di masa rezim apartheid, Chris Stals. Bahkan pos menteri keuangan juga diberikan kepada tokoh dari kelompok yang sama. Menanggapi fenomena tersebut Naomi Klein dalam bukunya The Shock Doctrine menulis, rakyat Afrika Selatan memang berhasil merebut kekuasaan, namun cakupan kekuasaan tersebut dengan cepat terkikis habis dan tidak lagi punya kaki untuk mereformasi ekonomi. Redistribusi kekayaan yang dicitacitakan Freedom Charter dan pemberdayaan kulit hitam yang dijanjikan Mandela kini menjadi tidak mungkin dilakukan karena instrumen kebijakan yang menentukan hal tersebut masih dikuasai oleh kelompok lama. Apartheid memang menyerahkan sedikit kuenya kepada Mandela namun mereka berhasil mempertahankan sisi kekuasaan paling strategis yang dimiliki. Ini bukan konsesi sementara yang dibuat Mandela untuk memuluskan transisi politik di Afrika Selatan pada saat itu, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Langkah tersebut lebih mencerminkan perubahan keyakinan Mandela mengenai bagaimana menjalankan roda ekonomi di negaranya. Bandingkan pernyataan Mandela Tahun 1992 ini dengan pesannya di secarik kertas saat masih dipenjara, Dalam kebijakan ekonomi...kami tidak mengenal hal-hal seperti nasionalisasi, dan hal ini bukan hal yang kebetulan... tidak ada satupun slogan Partai ANC yang mempunyai hubungan dengan ideologi Marxist. Mengenai perubahan sikap ini, The New York Times pernah menulis bahwa Tuan Mandela pada akhir-akhir ini lebih mirip dengan Margareth Thatcher daripada aktivis sosialis revolusioner pada masa mudanya. Mungkin hanya Mandela yang tahu mengapa keyakinannya berubah. Namun satu hal yang pasti, perubahan ideologi tersebut justru membuat dia gagal mencapai cita-citanya akan kesetaraan hak politik dan ekonomi bagi seluruh rakyat Afrika Selatan tanpa memandang warna kulit. Bagaimanapun Nelson Mandela telah membawa perubahan, yang berarti perjuangan rakyat Afrika Selatan belum selesai. (joe/antara) follow @portalsurya