Digital surya 05 oktober 2013

  • 119 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
119
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. join facebook.com/suryaonline hal 2 DIGITAL NEWSPAPER edisipagisurabaya.tribunnews.com surya.co.id | SABTU, 05 OKTOBER 2013 | Terbit 2 halaman follow @portalsurya Spirit Baru Jawa Timur Rekam Jejak AM Sudah Rusak SURYA Online - Penang- kapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AM dengan dugaan menerima uang konspirasi Pilkada, sangat mencoreng wibawa hukum di Indonesia. Mengingat lembaga MK adalah lembaga tertinggi di bidang hukum di negeri ini, sehingga usulan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie untuk membe- rikan hukuman mati kepada pelaku korupsi di lembaga yang pernah dipimpinnya itu adalah sangat tepat. Bahkan di China, tidak ha- nya pejabat lembaga hukum saja yang menerima hukum- an mati, pejabat lainpun jika sudah tertangkap melakukan korupsi maka hukumannya adalah hukuman mati dan pemelaratan seluruh keluarganya. Ini benar-benar penerapan hukum yang amat jitu di China dalam rangka memerangi korupsi di Negeri dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu. Indonesia yang semakin banyak koruptornya, apalagi setelah reformasi, perlu kiranya untuk menerapkan hukuman ‘Petrus’ ini kepada para koruptor yang semakin hari semakin menggurita saja di negeri ini. Mereka bahkan hanya tertawa- tertawa sambil melambaikan tangan meski tertangkap. Dasar sudah putus urat malunya manusia-manusia koruptor di Indonesia ini. Salah satu sebabnya adalah karena ringannya hukuman yang akan dijatuhkan untuk para koruptor. Bahkan yang korupsi ratusan miliar, hanya dihukum tidak akan lebih dari 20 tahun, belum lagi mengembalikan uang yang jauh lebih sedikit dibanding dan uang yang dikorupsinya. Sehingga pemikiran yang waras saja, lebih baik dihukum satu-dua tahun tetapi mendapatkan tabungan puluhan bahkan ratusan miliar. Hukuman untuk para koruptor ini bah- kan jauh lebih ringan dibanding hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri sandal di masjid atau pencuri ayam. Mereka harus dipukuli massa, kemudian dipukuli polisi dan terakhir mendapat hukuman dari hakim lima tahun penjara, bahkan lebih. Duh, nikmatnya jadi koruptor di Indonesia. Karena sudah jelas-jelas korupsi akan sangat menyengsarakan rakyat dan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya, maka hu- kuman mati untuk koruptor adalah keputusan yang sangat tepat. Dengan kata lain, joke-nya adalah dengan memberikan hukuman ‘Petrus’ kepada para koruptor bangsa ini, alih-alih untuk mengurangi kepadatan penduduk Indonesia. Karena sekarang ini jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai 250 juta jiwa. Kalau para koruptor tersebut, katakanlah, jumlahnya sekitar 25 persen, maka penduduk kita akan berkurang setidaknya 60 juta jiwa. Pengurangan penduduk tersebut akan membawa dampak perbaikan kehidupan yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Hukuman mati ini tidak hanya akan memberikan efek jera pada para koruptor di negeri ini, tetapi juga akan memperbaiki moral dan mental dari pejabat di republik ini, dari bermental berjuis dan korup tinggalan penjajah Belanda kepada pejabat yang benar- benar melayani masyarakat. Alasan lain, perlunya hukuman mati diterapkan terhadap koruptor adalah karena korupsi sudah menjalar dima- na-mana, disemua sendi kehidupan masyarakat, mulai dari perangkat birokrasi, legislatif dan yudikatif. Jika zaman orde baru, korupsi masih tereliminir di lingkungan birokrasi dan yudikatif saja, namun sekarang legislatif juga terkena wabah korupsi berjamaah. Sehingga tidak ada lagi harapan memperbaiki negeri ini kecuali dengan memberikan hukuman mati kepada para koruptor. (wahjoe harjanto) Penangkapan Korupsi Ketua MK SAATNYAHUKUMANMATI
  • 2. join facebook.com/suryaonline follow @portalsurya SABTU, 05 OKTOBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com2 SURYA Online - Dunia hukum tampak- nya lagi-lagi tercemar. Di saat penyi- dikan kasus dugaan suap pertemuan di toilet Gedung DPR RI yang diduga melibatkan calon hakim agung dengan seorang anggota DPR belum tuntas, kini masyarakat dikejutkan aksi suap lebih besar lagi. Aksi suap yang diduga dilakukan oleh lima orang, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi AM dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, CHN. Kelima pelaku suap tersebut tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/10/2013) di Jakarta. Ketua Mahkamah Konstitusi AM, anggota DPR CHN dan CN yang diduga pengusaha ditangkap di rumah dinas AM di Perumahan Widya Chandra III, Jakarta Selatan. CHN dan CN ditangkap oleh penyidik KPK, usai serah terima uang dolar Singapura senilai sekitar Rp 3 miliar de- ngan AM, di rumah dinasnya. Tak lama kemudian, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dolar Singapura dan dolar Amerika yang jika dirupiahkan nilainya Rp 2,5 miliar sampai Rp 3 miliar. Diduga, CHN dan CN akan memberikan uang ini kepada AM di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepe- ngurusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati incumbent. Pemberian uang kepada AM dalam kasus ini diduga merupakan yang perta- ma kali. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk AM. KPK memantau pergerakan AM sejak Minggu setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk AM, Senin (30/9/2013), tapi kemudian bergeser menjadi Rabu (2/10/2013). Tim penyidik KPK juga menangkap pengusaha, Tubagus Chery Wardana di Jakarta, Rabu (2/10/2013) malam. Dia adalah adik Guber- nur Banten Ratu Atut Chosiyah, sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penangkapan Tubagus ini masih berkaitan dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi AM. Diduga, Chery juga terlibat serah terima uang dengan AM terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Lebak, Banten. Rekam jejak AM agaknya telah lama mencurigakan. Tahun 2011 dia pernah diperiksa sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Simalungun. Bupati Simalungun saat itu, Jopinus Ramli Saragih, diduga akan menyerahkan uang Rp1 miliar kepada AM. Tetapi AM lolos karena MKH tak bisa membuktikan dia benar-benar menerima uang itu. Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki juga menyebutkan beberapa kali menerima laporan masyarakat terkait Ketua Mahkamah Konstitusi AM karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan memainkan perkara di MK. KY telah menyampaikan laporan tersebut ke MK, tetapi belum ada tindak lanjutnya. “Sempat ada laporan resmi masuk ke kami. Secara eksplisit menyebut nama dia (AM). Sudah kami sampaikan ke Mahfud MD (Ketua MK periode 2008-2013),” ujar Suparman sambil menambahkan langkah itu dilakukan akan ditindaklanjuti, sebab KY tidak lagi memiliki wewenang mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Dia mengungkapkan, laporan terkait AM bahkan diterima beberapa kali pada 2011 dan 2012, saat yang bersangkutan belum menjabat sebagai Ketua MK. Laporan itu terkait dugaan menerima suap dalam penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga mengaku sering mendengar kabar bahwa AM memainkan perkara. “Saya jengkel dan marah sekali. Saya sudah sering juga mendengar omongan- omongan tentang dia. Ada cerita-cerita bahwa dia suka menerima imbalan untuk meloloskan (salah satu pihak),” ujar Jimly. “Tadinya saya tidak percaya. Tapi begitu tertangkap tangan, ya saya sedih sekali,” katanya. Bahkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengaku pernah melaporkan kasus dugaan suap penanganan perkara seng- keta Pilkada yang terjadi di MK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Marzuki, kasus-kasus yang dilaporkan ke Presiden SBY saat itu berbeda dengan kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang diduga melibatkan Ketua MK. “Ya, waktu itu kasus-kasus (money politics) Pilkada seperti ini sudah keras sekali suara- nya,” ujar Marzuki. Marzuki menolak menceritakan kasus-kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada MK tersebut. Ia justru berharap pihak KPK menelusu- ri kasus yang dimaksudkan- nya. Reaksi keras Mantan Ketua Mahka- mah Konstitusi Mahfud MD mengaku me- rasa terpukul atas peristiwa tertangkapnya Ketua MK AM yang diduga terlibat kasus suap. “Sulit memulihkan nama MK karena sudah dirusak dan dihancurkan oleh Pak AM,” katanya. Menurut dia, citra MK tidak akan pulih dalam waktu satu tahun ke depan setelah dirusak oleh penerusnya. “Be- kerja sekeras apa pun akan tetap diejek orang. Saya belum tahu cara memulih- kan nama baik MK. Butuh waktu lama, karena sudah tercoreng. Terkait hal tersebut, dia berharap AM tidak menyulitkan pemeriksaan sehingga bisa memudahkan MK untuk memulihkan nama baiknya. “MK punya pekerjaan berat, jadi tidak boleh digan- tung oleh kasus AM,” katanya. (wahjoe harjanto/berbagai sumber) RekamJejakAMSudahRusak