RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MODEL PEMERIKSAANKINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS APLIKASI E-GOVERNMENT...
RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MODEL PEMERIKSAANKINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS APLIKASI E-GOVERNMENT...
ii
iii
PRAKATA   Segala puji dan syukur bagi Sang Pencipta yang memberi kemampuan dankemauan sehingga penulis dapat menyelesaikan...
HALAMAN PERSEMBAHAN“Ilmu hanyalah ilmu sejati, jikalau ilmu itu ialah untuk membawa kebahagiaankepada manusia.” – Ir. Soek...
DAFTAR ISIHalaman Judul .....................................................................................................
2.4.5. Minat Memakai dan Pemakaian ........................................53               2.4.6. Kepuasan Pemakai .........
DAFTAR GAMBARGambar 1.1. Model penelitian ............................................................................15Ga...
DAFTAR TABELTabel 1.1. Empat tingkatan pengembangan e-government menurut Inpres Nomor            3 Tahun 2003 ...............
DAFTAR LAMPIRANLampiran 1. Kuesioner Penelitian Pengujian Model ..........................................122Lampiran 2. K...
ABSTRACT    This research presents the process of developing an evaluation criterion modelto assist the Indonesian Audit B...
ABSTRAK    Penelitian ini menggambarkan proses pengembangan model kriteria evaluasiuntuk mendukung Badan Pemeriksa Keuanga...
BAB I                                 Pendahuluan1.1. Latar Belakang Masalah   Salah satu bentuk implikasi teknologi infor...
22001 (Harijadi, 2004) dan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasion...
3tanpa memperhitungkan nilai dan kebutuhan, dan menghasilkan situs web-situsweb yang berlebihan adalah strategi yang umum ...
4menyediakan sarana interaksi dua arah berupa pencarian data, fasilitas downloaddan forum/chatting. Tahap ketiga dan keemp...
5dengan UU Nomor 17 Tahun 2003. Seluruh jenis pemeriksaan dapat dilakukanoleh BPK atas penerapan sistem e-government, sesu...
6b. Sistem informasi aset daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PDTT   atas pengelolaan aset daerah).c. Sistem in...
7milyar (poin f). Sesuai SPKN, PDTT atas belanja daerah tersebut dilakukanberdasarkan penilaian atas kepatuhan terhadap pe...
8berkaitan dengan e-government. Pada pertemuannya yang ke-11 (sebelas) di NewDelhi pada November 2002, Komite Audit Teknol...
9berdasarkan bukti kesuksesan yang subyektif dan tidak dapat diandalkan, danmenyediakan pengukuran perbaikan kinerja dan p...
10melengkapi standar pemeriksaan yang telah ada. Penelitian ini mencoba untukmenghasilkan rancangan model pemeriksaan kine...
11   - sebagai bahan masukan untuk penyusunan petunjuk teknis (juknis) atau      petunjuk pelaksanaan (juklak) pemeriksaan...
12yang mendefinisikan semua variasi tersebut. Oleh karena itu pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini dijelaskan dal...
13fenomena atau dalam berapa banyak fenomena suatu karakteristik tertentu dapatditemukan. Data kualitatif yang dikumpulkan...
14   Data sekunder adalah interpretasi dari data primer. Ensiklopedia, buku-bukuteks, buku-buku saku, artikel-artikel maja...
15saling berhubungan yang menyusun karakteristik tahapan-tahapan e-government.Hasil analisis tersebut kemudian dikembangka...
16terhadap penelitian-penelitian tersebut; teori-teori yang mendasari penelitian ini;standar, peraturan-peraturan perundan...
17selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan penelitian ini dalam wujudperbaikan dan validasi model.
BAB II                              Tinjauan Pustaka2.1. Penelitian Sebelumnya   Menurut Mustakini (2007b) penelitian meng...
19penggunaan e-government. Bahasan ini akan mendiskusikan penelitian-penelitanyang pernah dilakukan atas evaluasi e-govern...
20layanan e-government. Hasil penelitian ini berbeda dari literatur-literaturterdahulu karena aspek kemudahan penggunaan d...
21layanan e-government oleh masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan kualitas,tampilan, efisiensi dan personalisasi situs...
22government yang disesuaikan dengan mandat dan standar pemeriksaan BPK danperaturan perundangan yang berlaku.2.2. E-Gover...
23antarmuka web sebagai front office, didukung oleh sistem informasi-sisteminformasi atau back office yang berbeda-beda (E...
24   “E-government adalah pertukaran informasi pemerintahan secara on-linedengan masyarakat, bisnis dan agen pemerintah la...
25 Gambar 2.1. Framework e-government (dimodifikasi dari Siau dan Long, 2006).   G2C memfasilitasi interaksi antara masyar...
26memperoleh informasi dari pemerintah secara tepat waktu dan melakukantransaksi dengan instansi pemerintah, seperti penaw...
27Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan e-government sebagai obyekevaluasi dan kerangka kerja INTOSAI sebagai acuan t...
28c. Fase 3 – Interaksi Aktif (Active Interaction): masyarakat dan pemerintah dapat   menyelesaikan transaksi-transaksi da...
29   3)   Kuadran Supply Capability menjelaskan bahwa pemerintah sudah mampu        memberikan layanan e-government (front...
30   - Kedekatan: ketika mengunjungi kembali situs web, apakah situs web      tersebut mengetahui bahwa pengunjung sebelum...
31   dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi   oleh sekat waktu dan dengan biaya yan...
32c. inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri;   dengan demikian sejumlah faktor seper...
33f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang   realistik dan terukur.   2.2.5. Hambatan-h...
34  bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat yang paling rendah  akses internetnya: masyarakat miskin, masyarak...
35   Menurut Soendjojo (2005) ada beberapa hambatan operasional yang dihadapioleh pemerintah daerah ketika mengembangkan d...
36a. Inisiasi e-government   Pemerintah sering mengusulkan investasi e-government dan juga memberi   instruksi dan arahan ...
37- Risiko proses bisnis TI: risiko ini timbul ketika analisis atas pemrosesan  keamanan dan informasi tidak mencakup selu...
38c. Konsekuensi e-government   Pengakuan atas dampak yang direncanakan atau outcome jangka panjang dari   layanan e-gover...
39   - Lingkungan pengendalian intern: dalam suatu lingkungan e-government,      tahap-tahap transaksi dilakukan secara el...
40sendiri sering disamakan dengan audit operasional atau audit manajemen(Boynton dan Johnson, 2006) atau audit value for m...
41untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atauprogram/kegiatan yang diperiksa.   2.3.2. Asp...
42ketiga aspek pemeriksaan kinerja tersebut melalui beberapa sumber yaitu: StandarAudit INTOSAI (2001), Khan (1988) dan La...
43penggunaan sumber daya. Pertanyaan utamanya adalah apakah sumber daya-sumber daya telah digunakan secara optimal atau me...
44c. Efektivitas – pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan   Menurut Khan (1988) audit efektivitas mungkin adalah wil...
45Auditor dapat menilai atau mengukur efektivitas dengan membandingkanoucome dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam sas...
46   karena dampak ini dapat melebar ke wilayah di luar kompetensi dan   kekuasaan SAI. Satu cara untuk membatasi lingkup ...
47sistem informasi komersial dari penyedia software (Hall & Singleton, 2005;Hunton dkk, 2004; Martin dkk, 2005; Mustakini,...
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Tesis Model Efektivitas e-Government
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Tesis Model Efektivitas e-Government

4,533

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,533
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
348
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tesis Model Efektivitas e-Government

  1. 1. RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MODEL PEMERIKSAANKINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS APLIKASI E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN SRAGEN Internship Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Terapan Diajukan oleh Arie Purwanto 25067/IV-3/2548/06 Kepada PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA 2007
  2. 2. RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MODEL PEMERIKSAANKINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS APLIKASI E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN SRAGEN Internship Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Terapan Diajukan oleh Arie Purwanto 25067/IV-3/2548/06 Kepada PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA 2007 i
  3. 3. ii
  4. 4. iii
  5. 5. PRAKATA Segala puji dan syukur bagi Sang Pencipta yang memberi kemampuan dankemauan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian (internship) ini.Penelitian ini adalah sebuah studi awal yang bertujuan untuk menghasilkan suatumodel kriteria untuk membantu auditor (BPK) dalam menilai aspek efektivitasaplikasi e-government di pemerintah daerah dalam bingkai pemeriksaan kinerja. Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan dukungan daribanyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:1. Bapak drs. Haryono, M.Com, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan internship sejak tahap pencarian judul hingga saat ujian insternship.2. Bunda Maya dan Mbak Khya, yang dengan penuh kesabaran dan ketabahan selalu menyemangati penulis melalui kegembiraan, kasih sayang, perhatian dan cinta.3. Bapake dan ibuke di Wonosobo, yang selalu mengirimkan doa-doa terbaiknya untuk penulis dan keluarga.4. Kawan-kawan MAKSI Angkatan VIII, yang telah memperluas lingkaran persahabatan penulis dan memotivasi penulis.5. Kawan-kawan anggota dan alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Teknik UGM yang memotivasi penulis untuk maju dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang! Akhir kata, penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan kekurangan-kekurangan di dalamnya dapat diperbaiki oleh penelitian-penelitian selanjutnya. MERDEKA!!! Wonosobo, 19 Januari 2008 Penulis iv
  6. 6. HALAMAN PERSEMBAHAN“Ilmu hanyalah ilmu sejati, jikalau ilmu itu ialah untuk membawa kebahagiaankepada manusia.” – Ir. Soekarno [Menggali Api Pancasila, hal. 15]“The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain itseems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear oflife, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rationalknowledge.” – Albert Einstein“Satyan Nasti Paro Dharmah: There is no religion higher than The Truth.” –AnonimKupersembahkan sebagai wujud perjuanganku untuk: Sang Awal dan Sang Akhir Tanah tumpah darahku Indonesia Sigaraning nyawaku: Christiana Maya Kartikasari Titipan Sang Hyang Widhi: Berekhya Kiri Grace Syandana Bapake dan Ibuke BPK Republik Indonesia v
  7. 7. DAFTAR ISIHalaman Judul ......................................................................................................... iLembar Pengesahan ................................................................................................ iiPernyataan Keaslian Penelitian ............................................................................. iiiPrakata .................................................................................................................... ivHalaman Persembahan .............................................................................................vDaftar Isi ................................................................................................................ viDaftar Gambar ..................................................................................................... viiiDaftar Tabel .......................................................................................................... ixDaftar Lampiran ......................................................................................................xAbstract ................................................................................................................. xiAbstraksi .............................................................................................................. xiiBab I Pendahuluan ...........................................................................................1 1.1. Latar Belakang Masalah .................................................................1 1.2. Perumusan Masalah ........................................................................9 1.3. Batasan Penelitian ........................................................................10 1.4. Tujuan Penelitian ..........................................................................10 1.5. Manfaat Penelitian ........................................................................11 1.6. Metodologi Penelitian ..................................................................12 1.7. Metode Pengumpulan Data ..........................................................13 1.8. Metode Analisis ............................................................................15 1.9. Sistematika Pembahasan ..............................................................15Bab II Tinjauan Pustaka ..................................................................................18 2.1. Penelitian Sebelumnya .................................................................18 2.2. E-Government ..............................................................................22 2.2.1. Definisi ..............................................................................23 2.2.2. Sektor-sektor E-Government ............................................24 2.2.3. Tahapan-tahapan Kedewasaan ..........................................26 2.2.4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government .......................................................................30 2.2.5. Hambatan-hambatan .........................................................33 2.2.6. Tantangan dan Risiko ........................................................35 2.3. Pemeriksaan Kinerja .....................................................................39 2.3.1. Definisi ..............................................................................39 2.3.2. Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pemeriksaan Kinerja ...............................................................................41 2.3.3. Hubungan Antara Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas ..........................................................................46 2.4. Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi ..........................................46 2.4.1. Model Efektivitas Sistem Informasi ..................................48 2.4.2. Kualitas Sistem ..................................................................52 2.4.3. Kualitas Informasi .............................................................52 2.4.4. Kualitas Pelayanan ............................................................53 vi
  8. 8. 2.4.5. Minat Memakai dan Pemakaian ........................................53 2.4.6. Kepuasan Pemakai ............................................................54 2.4.7. Manfaat-manfaat Bersih ....................................................54Bab III Rancangan Model ................................................................................56 3.1. Tahapan Pemeriksaan Kinerja ......................................................56 3.1.1. Kriteria ..............................................................................57 3.2. Perancangan Model ......................................................................60 3.3. Model Dasar .................................................................................62 3.3.1. Analisis Tujuan Pengembangan E-Government ...............63 3.3.2. Manfaat-manfaat Bersih ....................................................65 3.3.3. Kualitas E-Government .....................................................66 3.3.4. Pemakaian dan Kepuasan Pemakai ...................................68 3.3.5. Model Penelitian dan Hipotesis ........................................69 3.4. Metodologi Pengujian Model .......................................................70 3.4.1. Prosedur .............................................................................70 3.4.2. Pengukuran ........................................................................75 3.4.3. Analisis Data .....................................................................75 3.5. Hasil Uji Model ............................................................................76 3.5.1. Model Pengukuran ............................................................76 3.5.2. Model Struktural ...............................................................83 3.5.3. Model Akhir ......................................................................88Bab IV Implementasi Model ............................................................................91 4.1. Kabupaten Sragen .........................................................................91 4.1.1. Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen .......91 4.1.2. Tujuan, Visi, dan Misi .......................................................93 4.1.3. Proses Bisnis .....................................................................94 4.1.4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia ...............95 4.1.5. Aplikasi E-Government ....................................................96 4.2. Instrumen Pengujian Efektivitas ...................................................97 4.2.1. Kualitas Aplikasi ...............................................................99 4.2.2. Pemakaian .........................................................................99 4.2.3. Manfaat-manfaat Bersih ..................................................100 4.3. Metodologi Penilaian Efektivitas ...............................................100 4.3.1. Prosedur ...........................................................................100 4.3.2. Pengukuran ......................................................................101 4.3.3. Analisis Data ...................................................................101 4.4. Hasil Penilaian Efektivitas .........................................................102Bab V Kesimpulan dan Saran .......................................................................109 5.1. Kesimpulan .................................................................................109 5.2. Saran-saran .................................................................................111Daftar Pustaka .....................................................................................................115Lampiran-lampiran ..............................................................................................122 vii
  9. 9. DAFTAR GAMBARGambar 1.1. Model penelitian ............................................................................15Gambar 2.1. Framework e-government (dimodifikasi dari Siau dan Long, 2006) ..............................................................................................25Gambar 2.2. Roll-out (The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, 2003) ..............................................................................................28Gambar 2.3. Pengembangan supply capability (The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, 2003) ......................................................29Gambar 2.4. Hubungan ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam model input- output (dimodifikasi dari Brazilian Court of Audit, 1998; Chambers dan Rand, 2000; dan Larsen, 2001) ...............................................46Gambar 2.5. Model D&M diperbarui (dimodifikasi dari DeLone dan McLean, 2003; dan Mustakini, 2007a) .........................................................50Gambar 3.1. Tahap-tahap pemeriksaan kinerja dan lingkup penelitian .............56Gambar 3.2. Tahap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan kinerja (interpretasi peneliti dari SPKN [BPK, 2007]) ..............................58Gambar 3.3. Metodologi kriteria efektivitas ......................................................60Gambar 3.4. Kategori-kategori kesuksesan sistem informasi (dimodifikasi dari DeLone dan McLean, 1992) ..........................................................61Gambar 3.5. Model dasar evaluasi efektivitas e-government yang diusulkan atau model EFEG (dimodifikasi dari Weber, 1999) .............................63Gambar 3.6. Model penelitian dan hipotesis-hipotesis ......................................68Gambar 3.7. Model penelitian 1 .........................................................................70Gambar 3.8. Model penelitian 2 .........................................................................70Gambar 3.9. Estimasi model penelitian berdasarkan PLS .................................86Gambar 3.10. Model EFEG akhir ........................................................................88Gambar 4.1. Proses bisnis di BPT (Kabupaten Sragen, 2007b) .........................94Gambar 4.2. Struktur organisasi BPT (Kabupaten Sragen, 2007b) ...................95 viii
  10. 10. DAFTAR TABELTabel 1.1. Empat tingkatan pengembangan e-government menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 ........................................................................................2Tabel 3.1. Identifikasi output dan outcome e-government Indonesia berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 ..............................................................64Tabel 3.2. Manfaat-manfaat bersih e-government ..............................................65Tabel 3.3. Kualitas e-government .......................................................................66Tabel 3.4. Hipotesis-hipotesis yang diuji ............................................................69Tabel 3.5. Instrumen pengukur Model EFEG .....................................................73Tabel 3.6. Reliabilitas item individual ................................................................77Tabel 3.7. Koefisien-koefisien reliabilitas konstruk ...........................................79Tabel 3.8. Koefisien-koefisien validitas konvergen ............................................80Tabel 3.9. Matriks muatan dan muatan-silang ....................................................80Tabel 3.10. Koefisien-koefisien validitas diskriminan ..........................................83Tabel 3.11. Koefisien-koefisien jalur dan nilai T-Statistik berdasarkan uji two-tailed ............................................................................................84Tabel 3.12. Hasil pengujian hipotesis-hipotesis ....................................................85Tabel 3.13. untuk konstruk-konstruk dependen ...............................................86Tabel 3.14. Item-item yang dikeluarkan dari model akhir ....................................89Tabel 4.1. Jenis pelayanan perijinan dan non perijinan BPT berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2007 ...............................92Tabel 4.2. Komposisi pegawai BPT berdasarkan gender ....................................96Tabel 4.3. Komposisi pegawai BPT berdasarkan latar belakang pendidikan .....96Tabel 4.4. Item-item pengukur kualitas aplikasi berdasarkan model EFEG .......97Tabel 4.5. Item-item pengukur manfaat-manfaat bersih berdasarkan model EFEG ................................................................................................100Tabel 4.6. Skala penilaian untuk menentukan ranking efektivitas ....................102Tabel 4.7. Hasil analisis frekuensi ....................................................................102Tabel 4.8. Hasil analisis statistik deskriptif dan penilaian efektivitas ...............105 ix
  11. 11. DAFTAR LAMPIRANLampiran 1. Kuesioner Penelitian Pengujian Model ..........................................122Lampiran 2. Kuesioner Penelitian Penilaian Efektivitas ....................................127 x
  12. 12. ABSTRACT This research presents the process of developing an evaluation criterion modelto assist the Indonesian Audit Board in examinig the effectiveness aspect ofperformance audit on e-government applications in local governments. The modelwas based on DeLone and McLean information systems success model. Themodel’s reliability and validity were tested using Structural Equation Modelingwith Partial Least Square technique. Some measurement items were dropped fromthe instrument to produce the final version of the model, because their reliabilityand validity were not adequate. This final model was implemented to examine theeffectiveness of e-government applications of Sragen Regency government. The model test results reveal that e-government information quality and e-government service quality significantly influence e-government user satisfaction.On the other hand, the results show a weak relationship between e-governmentsystem quality and e-government user satisfaction. The results don’t showsignificant links between e-government use and its predictor variables, i.e. e-government system quality, e-government information quality, e-governmentservice quality, and e-government user satisfaction. E-government usersatisfaction dominantly influence e-government net benefits than e-governmentuse. Hence, e-government quality (system quality, information quality, andservice quality) influences e-government net benefits over e-government usersatisfaction. The model implementation takes place in Integrated Service Board of SragenRegency which using e-government applications (i.e. Licensing ManagementInformation Systems and Demographic Information System) in delivering publicservices. The implementation results show effective e-government applications.However, some aspects of the applications need to be improved to meet the users’needs, i.e. their functionality, accessibility, efficiency, response time, and theoutput format.Keywords: e-government, information systems effectiveness, information systemsevaluation, performance audit. xi
  13. 13. ABSTRAK Penelitian ini menggambarkan proses pengembangan model kriteria evaluasiuntuk mendukung Badan Pemeriksa Keuangan dalam menguji aspek efektivitaspemeriksaan kinerja atas aplikasi e-government di pemerintah daerah. Model inididasarkan pada model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean.Reliabilitas dan validitas model diuji menggunakan Structural Equation Modeling(SEM) dengan teknik Partial Least Square (PLS). Beberapa item pengukurandikeluarkan dari instrumen untuk menghasilkan versi akhir dari model, sebabreliabilitas dan validitasnya tidak memadai. Model akhir ini diterapkan untukmenguji efektivitas aplikasi e-government Pemerintah Kabupaten Sragen. Hasil uji model mengungkapkan bahwa kualitas informasi e-government dankualitas pelayanan e-government mempengaruhi secara signifikan ke kepuasanpemakai e-government. Sebaliknya, hasil tersebut menunjukkan suatu hubunganyang lemah antara kualitas sistem e-government dan kepuasan pemakai e-government. Hasil tersebut tidak menunjukkan hubungan-hubungan yangsignifikan antara pemakaian e-government dan variabel-variabel prediktor, sepertikualitas sistem e-government, kualitas informasi e-government, kualitaspelayanan e-government, dan kepuasan pemakai e-government. Kepuasanpemakai e-government secara dominan mempengaruhi ke manfaat-manfaat bersihe-government dibandingkan pemakaian e-government. Karena itu, kualitas e-government (seperti kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan)mempengaruhi ke manfaat-manfaat bersih e-government melalui kepuasanpemakai e-government. Implementasi model dilaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu KabupatenSragen yang menerapkan aplikasi-aplikasi e-government (seperti Sistem InformasiManajemen Perijinan dan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) dalammemberikan pelayanan publik. Hasil implementasi menunjukkan aplikasi-aplikasie-government tersebut efektif. Akan tetapi, beberapa aspek dari aplikasi perludiperbaiki untuk memenuhi kebutuhan penggunanya, seperti fungsionalitas,aksesibilitas, efisiensi, lama respon, dan format output.Keywords: audit kinerja, e-government, efektivitas sistem informasi, evaluasisistem informasi. xii
  14. 14. BAB I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Masalah Salah satu bentuk implikasi teknologi informasi terhadap bidang pemerintahanadalah electronic government (e-government) (Rahardjo, 2000). E-governmentadalah sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki ataudioperasikan oleh pemerintah yang mengubah hubungan dengan masyarakat,sektor privat dan atau agen pemerintah lain sedemikian hingga meningkatkanpemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan, memperkuat akuntabilitas,meningkatkan transparansi, atau meningkatkan efisiensi pemerintah (World Bank,2001). Pengembangan sistem dan layanan e-government menjadi prioritas danagenda pembangunan di pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, termasukIndonesia (Følstad dkk, 2004). Di Indonesia e-government menjadi topik populer setelah pengunduran diriSoeharto dari kepemimpinan Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengaturmengenai desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,yang populer disebut dengan era otonomi daerah (Swastika, 2007). Tuntutanmasyarakat akan layanan publik yang lebih baik, adil, transparan, dan efisienmenjadi alasan kuat pemerintah untuk mengembangkan e-government (Sudarto,2006). Untuk mewujudkan visi TIK Indonesia, Presiden Megawati Soekarnoputrimembentuk Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) pada tahun 1
  15. 15. 22001 (Harijadi, 2004) dan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government pada 9 Juni 2003. Dengan dalih reformasi dan otonomi daerah inilah,pemerintah daerah-pemerintah daerah saling berlomba menerapkan e-governmentdengan anggaran yang besar, tetapi miskin manfaat bagi pengguna akhirnya. Mengadopsi model empat fase e-government yang dikemukakan oleh Baum(2000), Inpres Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa berdasarkan sifattransaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintahmelalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakanmelalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:Tabel 1.1. Empat tingkatan pengembangan e-government menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Tingkatan Kegiatan1. Persiapan - Pembuatan situs informasi disetiap lembaga; - Penyiapan SDM; - Penyiapan sarana akses yang mudah; - Sosialisasi situs informasi.2. Pematangan - Pembuatan situs informasi publik interaktif; - Pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain;3. Pemantapan - Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; - Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.4. Pemanfaatan - Pembuatan aplikasi G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. Berdasarkan empat tahapan tersebut dapat dijelaskan bahwa penerapan sisteme-government mencakup peningkatan efisiensi melalui reformasi administrasihingga penyediaan informasi dan pelayanan bagi publik. Meskipun begitu,pemerintah daerah menerjemahkan e-government hanya sekedar sebagai situsweb, yang hanya menampilkan informasi statis, jarang diperbarui dan tidakmenyediakan fasilitas interaksi dengan masyarakat. Berlomba untuk “go on-line”,
  16. 16. 3tanpa memperhitungkan nilai dan kebutuhan, dan menghasilkan situs web-situsweb yang berlebihan adalah strategi yang umum digunakan, tetapi hal inimenghilangkan poin penting yang harusnya disediakan oleh e-government, baikuntuk masyarakat maupun untuk organisasi pemerintah (Horne, 2003). Hal initercermin dalam hasil-hasil penelitian dan pemberitaan di media massa mengenaipenerapan e-government oleh pemerintah daerah. Menurut Bastian (2003) penerapan e-government di pemerintah daerahumumnya masih berada pada tingkatan pertama dan hanya sebagian kecil yangtelah mencapai tingkatan kedua dan ketiga. Hal ini diperkuat dengan data hasilpenelitian Abhiseka (2003) yang mengungkapkan bahwa 369 kantor pemerintahantelah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untukmempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saatini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. Menurut survei yang dilakukan oleh Depkominfo (2004) sudah ada 70 % situsweb pemerintah daerah dari total 472 pemerintah provinsi dan kabupaten/kotayang tersedia di internet, 83% di antaranya dapat diakses dan sisanya (17%) tidakdapat diakses. Buku Indikator TIK Tahun 2005 yang dipublikasikan oleh PusatPengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi menunjukkan penurunan jumlah situspemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi hanya 25% dibandingkan padatahun 2004. Buku tersebut juga mengungkapkan bahwa tahapan implementasi e-government di pemerintah daerah masih rendah. 68% dari situs yang adamenunjukkan tahap pertama dan 29% sudah mencapai tahap kedua dengan
  17. 17. 4menyediakan sarana interaksi dua arah berupa pencarian data, fasilitas downloaddan forum/chatting. Tahap ketiga dan keempat belum tercapai dan beberapa situsdiidentifikasikan masih dalam pengembangan. Berdasarkan penelitian Sarosa dan Lestari (2006) terungkap bahwa situs web-situs web pemerintah daerah di Yogyakarta belum bergerak dari publikasiinformasi berbasis web ke perwujudan transaksi elektronik dan jauh dari bentukpemerintahan virtual yang terintegrasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dibentuk berdasarkanamanat Undang-undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Tugas ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara. UU ini mengatur mengenai: lingkup pemeriksaan BPK yaitu meliputiseluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; jenis pemeriksaan BPK yaitupemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuantertentu; dan pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yangdisusun oleh BPK. Standar pemeriksaan yang diamanatkan oleh UU Nomor 17Tahun 2003 telah disusun dalam Peraturan BPK Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Seluruhperaturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar bagi BPK dalammelaksanakan pemeriksaan. Penerapan sistem e-government oleh pemerintahdaerah termasuk dalam obyek pemeriksaan BPK sebab didanai dengan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan unsur keuangan negara sesuai
  18. 18. 5dengan UU Nomor 17 Tahun 2003. Seluruh jenis pemeriksaan dapat dilakukanoleh BPK atas penerapan sistem e-government, sesuai peraturan perundang-undangan dan SPKN. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan SPKN adalahpemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuantertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan(Paragraf 14). Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi sertapemeriksaan aspek efektivitas (Paragraf 15). Pemeriksaan dengan tujuan tertentubertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa (Paragraf 17). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I dan II Tahun2006, BPK telah melakukan 729 kegiatan pemeriksaan terhadap keuangan negarayang dikelola oleh pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut: 370pemeriksaan keuangan; 16 pemeriksaan kinerja; dan 343 pemeriksaan dengantujuan tertentu (PDTT). Berdasarkan LHP ini, BPK tidak melakukan pemeriksaankinerja atas penerapan sistem e-government di pemerintah daerah. Pemeriksaankinerja yang dilakukan umumnya terhadap pelaksanaan APBD di bidangpendidikan, kesehatan dan perhubungan. Meskipun begitu, terdapat 8 (delapan)PDTT atas sistem e-government sebagai bentuk reformasi administrasi. Berikutini adalah rincian dari delapan obyek PDTT tersebut yang diurutkan berdasarkannama wilayah pemerintah daerah:a. Sistem informasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Propinsi Bali (PDTT atas belanja daerah).
  19. 19. 6b. Sistem informasi aset daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PDTT atas pengelolaan aset daerah).c. Sistem informasi Samsat Propinsi Jawa Barat (PDTT atas pendapatan daerah).d. Sistem informasi Samsat Propinsi Kalimantan Selatan (PDTT atas belanja).e. Sistem informasi manajemen rumah sakit Kabupaten Rembang (PDTT atas belanja daerah).f. Sistem informasi pendapatan daerah dan Samsat Propinsi Riau (PDTT untuk mengungkap fakta dan data tentang permasalahan yang diduga dan terindikasi kuat mengandung tindak pidana korupsi berdasarkan permintaan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia).g. Sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Simalungun (PDTT atas belanja daerah).h. Sistem informasi Samsat Propinsi Sumatera Utara (PDTT atas pendapatan daerah).Umumnya, penentuan obyek pemeriksaan dilakukan dengan uji petik (sampling)terhadap beberapa satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Data yangdisebutkan di atas menunjukkan bahwa obyek pada poin a, d, e dan g adalah hasilkegiatan belanja daerah yang termasuk dalam sampel uji petik. Sedangkan poin b,c, f dan h, tidak termasuk dalam sampel uji petik karena poin f dilaksanakanberdasarkan permintaan pihak lain, sisanya karena mendukung sebagian dari unitkerja pendapatan daerah (poin c dan h) atau unit pengelola aset daerah (poin b).Data LHP tersebut lebih jauh menunjukkan bahwa nilai pembangunan sistemberkisar antara Rp 200 juta (poin e dan g), Rp 500 juta (poin d), hingga Rp 2 (dua)
  20. 20. 7milyar (poin f). Sesuai SPKN, PDTT atas belanja daerah tersebut dilakukanberdasarkan penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan,kehematan atau ekonomi, dan efisiensi. Pendekatan pemeriksaan yang umumdilakukan terhadap sistem adalah dari aspek pengembangannya dengan metodepemeriksaan fisik. Data LHP menunjukkan bahwa sistem yang dibangun tidakbermanfaat bagi penggunanya karena: tidak dioperasikan (poin f), menghasilkaninformasi yang tidak akurat (poin b dan h), dan tidak menghasilkan informasiyang dibutuhkan (poin c, e, dan g). Ketiga hal tersebut berkaitan dengan penilaianefektivitas sistem dan menunjukkan bahwa meskipun suatu sistem dibangunsesuai dengan peraturan perundangan, memenuhi asas kehematan dan efisiensidan secara fisik menghasilkan output, tetapi bila tidak bermanfaat baik bagiindividu dan organisasi pengguna dalam kerangka peningkatan efisiensi kinerjadan pelayanan publik maka penggunaan keuangan negara untuk pembangunansistem masih dapat digugat dan dipertanyakan oleh masyarakat. Laporan Department of Economic and Social Affairs (DESA) PBB atasSeminar PBB-INTOSAI pada Pengauditan Pemerintah yang ke-18 menyimpulkanbahwa institusi audit tertinggi eksternal pemerintah (Supreme AuditInstitution/SAI) harus memainkan peran yang lebih proaktif dalammempromosikan e-government untuk pelayanan masyarakat yang lebih transparandan lebih baik. Stern (2005) mengusulkan kepada SAI supaya tidak hanyaterfokus pada isu-isu dan tren audit TIK teknis yang rumit yang berkaitan dengane-government, tetapi juga pada manfaat e-government dalam menciptakan“produk publik”. Hal ini konsisten dengan kesimpulan dari beberapa seminar yang
  21. 21. 8berkaitan dengan e-government. Pada pertemuannya yang ke-11 (sebelas) di NewDelhi pada November 2002, Komite Audit Teknologi Informasi (TI) InternationalOrganisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) – sebuah organisasi nonpemerintah yang memayungi institusi audit eksternal pemerintah negara-negara diseluruh dunia yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) –menyepakati bahwa e-government menciptakan risiko-risiko dan tantangan-tantangan baru baik bagi auditor maupun pemerintah. Komite Audit TI INTOSAI (2004) menekankan bahwa meskipun tujuan dasardari audit TI dapat tetap mengikat auditor selama mengaudit e-government, fokusdari audit e-government harus bergeser ke pemberian pelayanan kepadamasyarakat, sehingga metodologi kriteria dan bukti audit harus dimodifikasi.Kurangnya audit dan evaluasi atas e-government dapat menyebabkanmeningkatnya risiko pengulangan kesalahan karena pengalaman dan pengetahuanyang penting mengenai e-government tidak pernah dianalisis dan dilaporkan ataudikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti parlemen,pemerintah dan praktisi. Berdasarkan kebutuhan di atas, dipandang penting untukmengembangkan audit kinerja dalam wilayah e-government. Perlunya pengembangan audit kinerja e-government juga diusulkan olehbeberapa hasil penelitian. Chircu (2004) menyatakan bahwa meskipun potensimanfaat dari e-government untuk masyarakat, organisasi sektor publik, danpenyedia teknologi dan jasa e-government sangat banyak, tetapi saat ini tidak adakerangka kerja integratif dalam penilaian proyek-proyek e-government. MenurutWescott (2005), dalam banyak studi kasus TIK, evaluasi efektivitas dibangun
  22. 22. 9berdasarkan bukti kesuksesan yang subyektif dan tidak dapat diandalkan, danmenyediakan pengukuran perbaikan kinerja dan pencapaian pemberdayaanmasyarakat yang tidak akurat, maupun value-for-money yang dicapai. Carbo(2004) menyatakan bahwa belum ada pengukuran yang baik untuk pemerintahdigital atau kesepakatan atas apa yang harus diukur. Juga kurangnya pemahamanumum model-model proses yang digunakan untuk merencanakan, mendanai,mengembangkan, menerapkan, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem dalamkonteks yang berbeda-beda. Bahkan menurut Peters dkk (2004) efektivitas e-government masih diukur hanya dari antarmuka situs web dan belum menyentuhproses bisnis dan sistem informasi di belakangnya.1.2. Perumusan Masalah Meskipun BPK belum melakukan pemeriksaan kinerja dari aspek efektivitassistem e-government, tetapi berdasarkan uraian di atas, organisasi internasionalseperti PBB dan INTOSAI mengharapkan adanya kemajuan dan peningkatandalam audit kinerja atas e-government sebagai salah satu alat untukmemberdayakan masyarakat. Perkembangan teknologi cepat atau lambat akanmendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem-sistem e-government yang mewujudkan pelayanan masyarakat yang terintegrasisesuai strategi e-government nasional. Oleh karena itu, BPK harusmengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan auditornya, danmengembangkan pedoman atau standar pemeriksaan kinerja atas aplikasi e-government, untuk meningkatkan hasil pemeriksaan yang lebih komprehensif dan
  23. 23. 10melengkapi standar pemeriksaan yang telah ada. Penelitian ini mencoba untukmenghasilkan rancangan model pemeriksaan kinerja atas efektivitas aplikasi e-government bagi BPK dan kemudian menerapkannya pada aplikasi e-governmentdi Kabupaten Sragen sebagai studi kasusnya.1.3. Batasan Penelitian Penelitian ini dibatasi hanya pada aspek efektivitas dalam pemeriksaan kinerja,dan tidak membahas mengenai aspek ekonomi dan efisiensi dalam pemeriksaankinerja. Penelitian ini menelaah peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitandengan pengembangan e-government dan teori evaluasi efektivitas sisteminformasi dan kombinasi yang mungkin digunakan secara sistematis untukmenyusun model pemeriksaan yang dimaksud.1.4. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model pemeriksaankinerja aspek efektivitas aplikasi e-government, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori dalam audit kinerja dan evaluasi sistem informasi.1.5. Manfaat Penelitian Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:a. BPK, sebagai satu-satunya auditor eksternal pemerintah: - untuk mengingatkan akan pentingnya penggunaan TIK oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sebagai bentuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
  24. 24. 11 - sebagai bahan masukan untuk penyusunan petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) pemeriksaan kinerja atas sistem e- government untuk melengkapi Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK dan Juknis Pemeriksaan Kinerja,b. Pemerintah daerah yang sudah, sedang dan akan menerapkan e-government: - menjadi bahan acuan dan model untuk penyusunan evaluasi dan perbaikan sistem e-government, - menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan e- government,c. Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, sebagai insitusi akademis: - menjadi bahan acuan bagi perkuliahan yang berkaitan dengan audit sistem informasi secara umum atau audit sistem informasi dalam sektor publik secara khusus, - menjadi model untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai e- government,d. Penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan mengenai e-government dan memperdalam pengetahuan mengenai audit kinerja dan evaluasi atas sistem informasi secara umum dan e-government secara khusus.1.6. Metodologi Penelitian Menurut Cooper dan Schindler (2006) terdapat banyak pendekatan disainpenelitian yang berbeda-beda, tetapi tidak terdapat sistem klasifikasi sederhana
  25. 25. 12yang mendefinisikan semua variasi tersebut. Oleh karena itu pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam beberapa karakteristik disainpenelitian sebagai berikut. Berdasarkan derajat kristalisasi pertanyaan, maka penelitian ini termasukdalam penelitian formal. Dalam penelitian formal, penelitian diawali denganhipotesa atau pertanyaan penelitian dan melibatkan prosedur-prosedur danspesifikasi sumber data. Disain penelitian formal bertujuan untuk mengujihipotesa atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Berdasarkan dimensi waktu penelitian, maka penelitian ini termasuk dalampenelitian cross-sectional karena penelitian dilakukan sekali dan mewujudkanpotret dalam satu waktu. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitiandeskriptif karena penelitian terkait dengan penjelasan mengenai “siapa”, “apa”,“di mana”, “kapan”, atau “seberapa banyak”. Penelitian deskriptif memberikangambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuanterhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri (1)berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu, (2) menguraikan satu variabelsaja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu, dan (3) variabel yangditeliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (Kountur, 2003). Pilihan pendekatan mana yang digunakan dalam penelitian ini, kualitatif ataukuantitatif, terkait dengan tujuan penelitian. Metode kualitatif bertujuan untukmenggambarkan karakteristik-karakteristik suatu fenomena. Metode ini tidakmemberi pemahaman mengenai seberapa banyak karakteristik yang dimiliki suatu
  26. 26. 13fenomena atau dalam berapa banyak fenomena suatu karakteristik tertentu dapatditemukan. Data kualitatif yang dikumpulkan dirangkai bersama dalam suatukonsep untuk menggambarkan fenomena yang diteliti (Eneroth, 1984 dalamAxelsson dan Lundberg, 2005). Hal ini berarti bahwa suatu metode kualitatifmenggunakan observasi untuk mengidentifikasi suatu konsep, sedangkan metodekuantitatif menggunakan observasi untuk mengukur validitas suatu konsep. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu modelpemeriksaan kinerja atas aspek efektivitas sistem e-government yang divalidasi,maka penelitian ini adalah mengenai identifikasi dan penggambaran kualitas darifenomena efektivitas kinerja sistem e-government sekaligus mengukur seberapabanyak tiap karakteristik efektivitas kinerja muncul, dan gabungan metodekualitatif dan kuantitatif adalah pilihan yang tepat.1.7. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan penelitiuntuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori: (1) data primer, (2) data sekunder, dan (3) data tersier(Cooper dan Schindler, 2006). Data primer adalah kerja-kerja penelitian asli atau data mentah tanpainterpretasi atau pernyataan yang mewakili suatu opini atau posisi resmi.Termasuk di dalamnya adalah memo, surat, interviu atau pidato lengkap (dalamaudio, video, atau format transkrip tertulis). Data primer merupakan informasipaling otoritatif karena belum disaring atau diinterpretasikan oleh pihak kedua.
  27. 27. 14 Data sekunder adalah interpretasi dari data primer. Ensiklopedia, buku-bukuteks, buku-buku saku, artikel-artikel majalah, koran dan jurnal dianggap sebagaidata sekunder. Hampir semua bahan referensi masuk dalam kategori ini, termasukperaturan, regulasi, keputusan pengadilan atau standar, dan kebanyakan datapemerintah. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yangdigunakan dikumpulkan dengan cara survei melalui instrumen kuesioner,wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan adalah StandarPemeriksaan Kinerja yang diterbitkan oleh BPK, peraturan-peraturan yangberkaitan dengan e-government yang diterbitkan oleh pemerintah, berita, buku-buku dan artikel-artikel penelitian teoretis dan empiris mengenai evaluasiefektivitas e-government yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional.Data tersebut dikumpulkan dengan cara studi literatur melalui perpustakaan,jurnal-jurnal on-line dan mesin pencari internet.1.8. Metode Analisis Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu usulan modelpemeriksaan kinerja aspek efektivitas e-government di pemerintah daerah. Modelini berupa model proses, bukannya model kausal, sebab satu proses mengikutiproses yang lainnya berdasarkan proses pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Data berupa peraturan-peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan e-government dan hasil-hasil penelitian teoretis dan empiris mengenai efektivitassistem informasi dianalisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang
  28. 28. 15saling berhubungan yang menyusun karakteristik tahapan-tahapan e-government.Hasil analisis tersebut kemudian dikembangkan menjadi suatu rancangan modelevaluasi efektivitas e-government. Model ini kemudian divalidasi secara statistik.Rancangan model tersebut selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentukstudi kasus pemeriksaan kinerja efektivitas aplikasi e-government di KabupatenSragen. Metode penelitian ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.1. Gambar 1.1. Model penelitian.1.9. Sistematika Pembahasan Penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bagian awal ini menjelaskan mengenai keadaan terkini dalam penerapan e-government di pemerintah daerah, latar belakang timbulnya permasalahan,perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat ataukontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II Tinjauan Pustaka Bagian ini menjelaskan mengenai tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian teoretis dan empiris yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topikyang terkait dengan evaluasi sistem e-government dan posisi penelitian ini
  29. 29. 16terhadap penelitian-penelitian tersebut; teori-teori yang mendasari penelitian ini;standar, peraturan-peraturan perundangan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaanpemeriksaan kinerja BPK; dan peraturan pemerintah mengenai pengembangan e-government. Bab III Rancangan Model Bagian ini menjelaskan mengenai rancangan model evaluasi efektivitas e-government, hipotesa penelitian, populasi dan sampel yang dipilih, teknikpengumpulan data, variabel-variabel dan teknik pengukurannya, dan metodeanalisis data yang meliputi pengujian validitas dan reliabilitas model danpengujian model secara struktural. Hasil pengujian model tersebut kemudiandianalisis secara mendalam untuk memperoleh model yang valid untuk diterapkansecara empiris. Bab IV Implementasi Model Bagian ini menjelaskan mengenai Kabupaten Sragen secara umum danpelaksanaan aplikasi e-government di Kabupaten Sragen, penyesuaian rancanganmodel dengan kondisi pelaksanaan e-government di Kabupaten Sragen danbagaimana rancangan model pemeriksaan kinerja aspek efektivitas diterapkanpada pemeriksaan kinerja aspek efektivitas aplikasi e-government KabupatenSragen. Hasil penerapan rancangan model tersebut kemudian dianalisis secaramendalam. Bab V Kesimpulan dan Saran Bagian ini berisi kesimpulan setelah penelitian dilakukan dan saran-saran bagipemilik kepentingan dari penerapan sistem e-government dan bagi penelitian
  30. 30. 17selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan penelitian ini dalam wujudperbaikan dan validasi model.
  31. 31. BAB II Tinjauan Pustaka2.1. Penelitian Sebelumnya Menurut Mustakini (2007b) penelitian mengenai efektivitas sistem informasitelah banyak dilakukan dengan pendekatan perilaku tentang bagaimana danmengapa individual menggunakan sistem informasi. Perilaku individual penggunasistem informasi menjadi penting karena individu-individu pengguna sisteminformasi dan sistem informasi adalah komponen-komponen organisasi yangsaling berinteraksi. Walaupun manajer-manajer senior yang mengambil keputusanuntuk mengadopsi suatu sistem informasi, tetapi keberhasilan penggunaan sistemtersebut tergantung dari penerimaan dan penggunaan oleh individu-individu. E-government adalah salah satu bentuk sistem informasi strategik (Mustakini,2006) yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan layanan. Penggunadari e-government adalah masyarakat, bisnis, pegawai pemerintah dan sesamainstansi pemerintah. Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, makakeberhasilan penggunaan e-government tergantung dari penerimaan danpenggunaan oleh masyarakat, bisnis dan pemerintah. Penelitian mengenai e-government umumnya difokuskan kepada kerangkakerja penerapan e-government secara umum. Aspek insfrastruktur teknologis e-government mendominasi sebagian besar penelitian tersebut (Al-adawi dkk,2005). Sebagian penelitian e-government lainnya difokuskan kepada aspek-aspekevaluasinya untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 18
  32. 32. 19penggunaan e-government. Bahasan ini akan mendiskusikan penelitian-penelitanyang pernah dilakukan atas evaluasi e-government dan menjelaskan posisipenelitian ini terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Wangpipatwong dkk (2005) mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhiadopsi situs web e-government berdasarkan aspek-aspek kualitas informasi dankualitas sistem (DeLone dan McLean, 1992). Penelitian ini mengkonfirmasibahwa kualitas informasi dan kualitas sistem adalah faktor-faktor yang signifikanyang mempengaruhi adopsi situs web e-government. Akurasi, relevansi, dankelengkapan informasi lebih signifikan daripada ketepatan waktu dan presisi.Efisiensi adalah faktor kualitas sistem yang paling signifikan. Wang (2003) menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM)yang direvisi yang menambahkan variabel privasi informasi persepsian (perceivedinformation privacy) dan keyakinan-sendiri (self-efficacy) dan menyimpulkanbahwa variabel-variabel tersebut signifikan dalam menjelaskan tingkatpenggunaan sistem pengisian pajak secara elektronik di Taiwan. Gilbert dan Balestrini (2004) menggunakan kombinasi antara teori Diffusion ofInnovation, perluasan model TAM, dan kerangka kerja kualitas pelayanan (servicequality) untuk menemukan keuntungan dan hambatan yang mempengaruhimasyarakat Inggris dalam menggunakan layanan e-government. Penelitiantersebut menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) variabel baru, yaitu: menghindariinteraksi; kos; waktu; tampilan visual; pengalaman; keamanan finansial; kualitasinformasi; tekanan rendah; dan kepercayaan, yang terbukti dapat diandalkansebagai ukuran untuk menjelaskan kemauan masyarakat untuk menggunakan
  33. 33. 20layanan e-government. Hasil penelitian ini berbeda dari literatur-literaturterdahulu karena aspek kemudahan penggunaan dan kegunaan persepsian tidakmuncul sebagai aspek penting. Hal ini dikarenakan penelitian-penelitiansebelumnya lebih didominasi penerapannya dalam lingkungan pekerjaan untukmengenalkan teknologi kepada pegawai, sedangkan penelitian ini diterapkandalam lingkungan internet untuk masyarakat. Sarosa dan Lestari (2006) mengevaluasi 5 (lima) situs web pemerintah lokalYogyakarta menggunakan kerangka kerja Stanton berdasarkan pendekatanberpusat-pada-masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah lokalYogyakarta belum bergerak menuju e-government yang berpusat-pada-msayarakat dan masih dalam tahap publish dengan variasi kecil dalam interaksipemerintah-masyarakat melalui email, Yahoo! Messenger, forum on-line, danformulir on-line. Barnes dan Vidgen (2004) menggunakan instrumen E-Qual, yang didasarkanpada penelitian dalam ketergunaan (usability), kualitas informasi dan kualitasinteraksi layanan, untuk mengevaluasi layanan e-government DepartemenPendapatan Dalam Negeri Inggris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa usability,empati dan personalisasi adalah faktor-faktor penting dalam memahamikebutuhan pembayar pajak secara individual, menyediakan layanan yangdiperlukan, dan perangkat untuk hubungan personal. Rahardjo dkk (2007) menguji fungsionalitas e-government dan fitur situs webyang penting bagi pertimbangan masyarakat Indonesia dalam menggunakan e-government. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai penggunaan
  34. 34. 21layanan e-government oleh masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan kualitas,tampilan, efisiensi dan personalisasi situs e-government. Hussein dkk (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktororganisasi terhadap kesuksesan sistem informasi pada agensi-agensi e-governmentdi Malaysia menggunakan enam faktor organisasional – struktur pengambilankeputusan, dukungan manajemen tingkat atas, penyelarasan tujuan, pengetahuanTI manajerial, gaya manajemen, dan alokasi sumber daya – dan model kesuksesansistem informasi DeLone & McLean (DeLone dan McLean, 1992). Hasilnyamenunjukkan bahwa faktor penyelarasan tujuan adalah prediktor tertinggikesuksesan sistem informasi, diikuti dengan gaya manajemen dan sentralisasistruktur pengambilan keputusan. Gupta dan Jana (2003) mengusulkan suatu kerangka kerja yang fleksibel untukmemilih strategi yang tepat untuk mengukur keuntungan e-government yangberwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible). Melalui studi kasus atasNew Delhi Municipal Corporation, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untukmengevaluasi keuntungan e-government, proyek-proyek e-government harusdalam tahapan dewasa dengan menerapkan sistem informasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan kesuksesansistem informasi yang telah dibuktikan secara empiris untuk sistem informasispesifik yang bersifat on-line (situs web). Teori-teori tersebut dikombinasikandengan praktik-praktik terbaik pengukuran atau pemeriksaan kinerja sisteminformasi, untuk kemudian disusun dalam suatu model pemeriksaan kinerja e-
  35. 35. 22government yang disesuaikan dengan mandat dan standar pemeriksaan BPK danperaturan perundangan yang berlaku.2.2. E-Government Peningkatan penggunaan internet secara global, yang mengintegrasikan TIKberbasis standar terbuka secara efektif, dikombinasikan dengan reformasiadministrasi publik, telah menempatkan e-government sebagai hal penting dalamagenda modernisasi pemerintahan. Tetapi penekanan dari e-government bukanpada “e” melainkan pada “government”, untuk mengingatkan bahwa dalam e-government, tugas utama pemerintah adalah pemerintahan, pekerjaan untukmengatur seluruh masyarakatnya. Artinya e-government adalah tentangpeningkatan dan perbaikan kinerja semua level pemerintahan, tidak sesempitsekedar hanya administrasi publik (Gordon, 2002). Penggunaan portal World Wide Web (WWW) untuk menciptakan layanan satuatap (one-stop shops) adalah pendekatan e-government yang paling umum untukmemperbaiki penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Meskipun begitu, e-government tidak hanya bagaimana memindahkan prosedur atau layanan yang adake internet, tetapi lebih kepada bagaimana mentransformasikannya. E-governmentmewujudkan pergeseran paradigma bagaimana layanan diberikan kepada publik.Pergeseran ini melibatkan transisi dari satu model pelayanan ke model lain denganperubahan radikal dalam posisi pemerintah terhadap masyarakat dan inisiatif-inisiatif bisnisnya. Masyarakat tidak lagi perlu bertemu secara langsung denganpemerintah dan tidak perlu tahu siapa yang melayaninya, bahkan dilayani oleh
  36. 36. 23antarmuka web sebagai front office, didukung oleh sistem informasi-sisteminformasi atau back office yang berbeda-beda (Enoksen, 2004). 2.2.1. Definisi Istilah e-government memiliki arti yang berbeda-beda dan tidak ada definisiyang diterima secara umum (Bhatnagar, 2003). Umumnya definisi-definisi e-government dikelompokkan dalam kategori-kategori dari yang lebih umum keyang lebih spesifik. Definisi-definisi tersebut umumnya sepakat dalam halkebutuhan untuk memanfaatkan teknologi, meskipun penekanannya berbeda;perbedaan utamanya adalah bahwa beberapa memandang tujuan mereka dalamistilah “output”, sedangkan yang lain memiliki visi yang lebih luas yaitu “socialoutcome” (The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, 2003). Penelitian ini menggunakan definisi e-government yang ditawarkan olehWorld Bank (2001) dan INTOSAI (The INTOSAI Standing Committee on ITAudit, 2003). Berikut ini adalah definisi e-government menurut World Bank: “E-government adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yangdimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah yang mengubah hubungan denganmasyarakat, sektor privat dan atau agen pemerintah lain sedemikian hinggameningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan, memperkuatakuntabilitas, meningkatkan transparansi, atau meningkatkan efisiensipemerintah.” Definisi e-government menurut INTOSAI sedikit lebih regulatif, tanpamenjadi terlalu sempit:
  37. 37. 24 “E-government adalah pertukaran informasi pemerintahan secara on-linedengan masyarakat, bisnis dan agen pemerintah lainnya; dan penyediaan layanansecara on-line kepada masyarakat, bisnis dan agen pemerintah lainnya.” 2.2.2. Sektor-sektor E-Government Menurut Zhou (2001) ada tiga konstituen e-government yaitu: pemerintah,masyarakat dan bisnis. Oleh karena itu, aplikasi e-government dapat dibagimenjadi tiga kategori: Government-to-Government (G2G), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Citizen (G2C) (Young dan Leong, 2003).Inpres Nomor 3 Tahun 2003 juga menggunakan pengelompokan semacam inidalam mewujudkan strategi e-government nasional. Perluasan terhadap wilayahlain dari e-government yang diusulkan adalah Government-to-Employees (G2E)(General Accounting Office, 2001; Siau dan Long, 2006). Gambar 2.1 memperlihatkan hubungan antar sektor e-government. G2C danG2E melibatkan interaksi antara pemerintah dan individu-individu, sedangkanG2B dan G2G terfokus pada interaksi dan kerjasama antara pemerintah denganorganisasi. G2C dan G2B mewujudkan interaksi eksternal dan kolaborasi antarapemerintah dengan institusi-institusi di sekelilingnya, sedangkan G2E dan G2Gberkaitan dengan interaksi internal baik antara pemerintah dan pegawainyamaupun antar pemerintah pada level-level kepemerintahan horisontal dan vertikal(Gonzales dkk, 2007). Berikut adalah penjelasan mengenai sektor-sektor e-government dan contoh-contoh penerapannya menurut Carter dan Belanger (2003).
  38. 38. 25 Gambar 2.1. Framework e-government (dimodifikasi dari Siau dan Long, 2006). G2C memfasilitasi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, misalnyauntuk memperbarui surat-surat ijin, lisensi dan sertifikat, membayar pajak, danmendaftar tunjangan sosial, dengan cepat dan lebih mudah. G2C umumnyamenggunakan perangkat seperti situs web atau kios-kios informasi. Tujuan utamamenerapkan G2C umumnya adalah untuk menciptakan one-stop shops supayamasyarakat dapat melakukan tugas dan kewajibannya, yang melibatkan banyakinstansi pemerintah, tanpa mengharuskan masyarakat untuk menghubungi tiapinstansi secara individu. Penerapan utama G2B adalah proses pengadaan barang dan jasa. Sektor G2Bmendapat perhatian yang signifikan, karena tingginya antusiasme sektor bisnisdan potensi untuk mengurangi kos melalui praktik-praktik perbaikan pengadaandan peningkatan kompetisi. Dengan G2B pemerintah membolehkan bisnis untuk
  39. 39. 26memperoleh informasi dari pemerintah secara tepat waktu dan melakukantransaksi dengan instansi pemerintah, seperti penawaran dan pelelangan pekerjaansecara on-line. G2G mewujudkan inti dari e-government. Sektor G2G melibatkan sharingdata melalui pertukaran elektronik di antara instansi-instansi pemerintahan. G2Gmelibatkan pertukaran intra dan antar instansi pemerintah, baik pada level pusatatau nasional, maupun pertukaran antara level pusat, propinsi dan kabupaten/kota. G2E dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menghitung tunjanganpensiun, menyediakan informasi tentang kesempatan kerja, dan meningkatkansharing informasi dan kolaborasi tim. Selanjutnya penelitian ini menggunakan istilah “masyarakat” yang mengacupada Consumer, “bisnis” yang mengacu pada Business, dan “pemerintah” yangmengacu pada Government seperti yang digambarkan dalam hubungan antarapemerintah, masyarakat dan bisnis dalam sektor-sektor e-government. 2.2.3. Tahapan-tahapan Kedewasaan Pengembangan e-government dalam sektor-sektor yang seutuhnyamembutuhkan sumber daya yang sangat banyak karena faktor ketidakpastian yangtimbul, oleh karena itu pengembangan e-government perlu direncanakan dandilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yangterukur. Tahapan-tahapan e-government ini tampak dalam strategi keenam yangterdapat pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan kerangka kerja INTOSAI.
  40. 40. 27Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan e-government sebagai obyekevaluasi dan kerangka kerja INTOSAI sebagai acuan teoritis evaluasi. Strategi keenam pengembangan e-government di Indonesia dalam InpresNomor 3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa berdasarkan sifat transaksi informasidan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi,pengembangan e-government dilaksanakan melalui empat tingkatan:a. Tingkat 1 – Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.b. Tingkat 2 – Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.c. Tingkat 3 – Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik.d. Tingkat 4 – Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C. Kerangka kerja Komite Audit TI INTOSAI (2003) mendeskripsikankedewasaan e-government ke dalam empat fase yang berbeda:a. Fase 1 – Publikasi (Publication): terbatas pada publikasi informasi pemerintah pada situs web.b. Fase 2 – Interaksi Pasif (Passive Interaction): masyarakat dan bisnis berkomunikasi secara elektronik dengan pemerintah untuk memulai transaksi, tetapi belum dapat menyelesaikannya secara elektronik (misalnya memilih formulir untuk diunduh dan mengisinya secara manual, dan mengirimkan kembali dengan cara-cara konvensional).
  41. 41. 28c. Fase 3 – Interaksi Aktif (Active Interaction): masyarakat dan pemerintah dapat menyelesaikan transaksi-transaksi dasar secara elektronik.d. Fase 4 – E-government Sempurna (Seamless E-Government): pencapaian pemberian layanan modern. Fase 3 disesuaikan untuk memampukan baik pemerintah maupun publik (masyarakat dan bisnis) untuk memperoleh nilai yang optimal dari interaksi elektronik mereka.. Menurut Komite Audit TI INTOSAI (2003) tahapan kedewasaan e-government diperlakukan pada basis tiga dimensi pengukuran: (a) roll-out, (b)kapabilitas suplai (supply capability), dan (c) derajat kerumitan (degree ofsophistication): Gambar 2.2. Roll-out (The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, 2003). Supply Demand Capability Build Vision Capabilitya. Roll-out: Dimensi ini menjelaskan posisi suatu negara – dalam kuadran roll-out seperti Gambar 2.2 – dalam hubungannya dengan tujuan program e-government. 1) Kuadran Demand menjelaskan bahwa telah terjadi konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis dan penyedia eksternal. 2) Kuadran Vision berarti bahwa sudah ada komitmen, kepemimpinan dan faktor pendorong perubahan yang lain.
  42. 42. 29 3) Kuadran Supply Capability menjelaskan bahwa pemerintah sudah mampu memberikan layanan e-government (front office). 4) Kuadran Build Capability menjelaskan bahwa sudah tersedia infrastruktur pemerintah yang memungkinkan (back office).b. Supply capability: Dimensi ini mengukur kedewasaan layanan e-government yang telah dilaksanakan berdasarkan kemajuan e-government melalui empat fase kedewasaan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3. Gambar 2.3. Pengembangan supply capability (The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, 2003).c. Degree of sophistication: Pencapaian tahap terakhir kedewasaan e-government memerlukan pengukuran yang rumit paska implementasinya. Dari perspektif masyarakat, ada lima faktor pendorong yang menentukan tahapan kedewasaan layanan e- government:
  43. 43. 30 - Kedekatan: ketika mengunjungi kembali situs web, apakah situs web tersebut mengetahui bahwa pengunjung sebelumnya telah berinteraksi dengan pemerintah melalui situs web, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menyediakan layanan yang lebih personal? - Interaksi: apakah dimungkinkan untuk mengakses semua situs pemerintah yang berkaitan melalui satu portal? - Berbasis kebutuhan: apakah situs diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menyediakan layanan bagi kebutuhan pengunjungnya dan tidak menonjolkan struktur internal pemerintah? - Berorientasi pada konsumen: apakah situs membantu atau memberi saran kepada pengunjung atas kebutuhan atau keadaan yang mereka hadapi? - Nilai tambah: apakah mungkin bagi pengunjung untuk mengakses layanan non-pemerintahan lain yang memberi nilai tambah? 2.2.4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa definisi e-government dibedakan dari tujuannya, oleh karena itu sudut pandang yangdiambil oleh penelitian ini adalah tujuan e-government yang ingin dicapai olehpemerintah Indonesia dalam kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government (Inpres Nomor 3 Tahun 2003). Menurut Inpres tersebut ada empattujuan pengembangan e-government nasional yang harus dicapai:a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta
  44. 44. 31 dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif e-governmentyang ada selama ini belum menunjukan arah pembentukan e-government yangbaik. Beberapa kelemahan yang menonjol menurut Inpres No. 3 Tahun 2003adalah:a. pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah;b. belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi;
  45. 45. 32c. inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian;d. pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula. Dengan mempertimbangkan kondisi seperti yang telah disebutkan di atas,maka menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 pencapaian tujuan strategis e-governmentperlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
  46. 46. 33f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. 2.2.5. Hambatan-hambatan Ada beberapa hambatan yang secara umum dihadapi ketika akanmengembangkan dan menerapkan e-government (Enoksen, 2004) yaitu:- Tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan E-government menyediakan peluang untuk pegawai pemerintah untuk mengembangkan ketrampilan baru, tetapi, dengan pendapatan di bawah pasar, dan ketidakmampuan untuk memberikan keuntungan tertentu dapat menghalangi kemampuan pemerintah untuk menarik dan mempertahankan pegawai yang trampil, dan memaksa pemerintah untuk meng-outsource proyek-proyek tertentu atau menunda penerapannya.- Digital divide Tantangan lain e-government adalah kesenjangan dalam hal akses komputer. Tantangan ini termasuk dua isu kebijakan: • digital divide • aksesibilitas untuk masyarakat dengan disabilitas Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara ke komputer, baik karena kurangnya sumber daya finansial atau pun ketrampilan yang dibutuhkan. Meskipun penempatan komputer-komputer yang tersambung internet di sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan umum membantu menghadapi isu ini, usaha ini masih harus ditingkatkan. Dan yang penting adalah menyadari
  47. 47. 34 bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat yang paling rendah akses internetnya: masyarakat miskin, masyarakat lanjut usia, masyarakat yang kemampuan bahasanya terbatas, dan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Komputer juga dapat menimbulkan halangan bagi masyarakat yang tuna netra atau yang secara fisik tidak mampu, yang membutuhkan perangkat keras dan lunak yang mahal untuk komputer mereka, seperti pembaca layar atau pengendali suara, untuk memampukan akses informasi dan layanan on-line. Ini juga mensyaratkan bahwa layanan dan informasi dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan akses.- Privasi Terkait erat dengan keamanan, privasi juga menimbulkan tantangan terhadap penerapan dan penerimaan e-government. Privasi terkait dengan pertimbangan mengenai sharing informasi antar instansi pemerintah dan penyalahgunaan informasi pribadi. Bila pelanggaran privasi terjadi, maka akan timbul pengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat atas situs web pemerintah dan penggunaan layanan berbasis web.- Keamanan Salah satu tantangan signifikan dalam penerapan e-government adalah keamanan. Beberapa bidang yang lemah telah banyak diketahui: manajemen program keamanan, pengendalian akses, pengendalian pengembangan perangkat lunak dan pengubahan, pemisahan tugas, pengendalian sistem operasi, dan lain-lain.
  48. 48. 35 Menurut Soendjojo (2005) ada beberapa hambatan operasional yang dihadapioleh pemerintah daerah ketika mengembangkan dan menerapkan e-governmentantara lain:- kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pada instansi pemerintah yang terbatas (belum siap menerima perubahan kultur ke TIK);- belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (belum adanya rencana induk TI dan strategi prinsip e-government);- struktur organisasi pengelolaan e-government yang belum memadai;- belum tersedianya anggaran operasional yang memadai (akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan TIK);- kurang adanya perhatian atau kepedulian pejabat pemerintah di dalam pembangunan dan pengembangan e-government (diperlukan manajemen perubahan dan e-leadership). 2.2.6. Tantangan dan Risiko Beberapa negara dan instansi pemerintah telah maju cukup jauh dalampemberian layanan elektronik yang canggih. Tetapi menuju e-government tahapterakhir yang sempurna adalah hal yang sulit. Ada banyak risiko yang dihadapi,yang bila terjadi akan memberi pengaruh negatif terhadap aspek ekonomi,efisiensi, dan efektivitas investasi e-government. INTOSAI menawarkan kerangkakerja pertimbangan tantangan dan risiko e-government dari perspektif audit (TheINTOSAI Standing Committee on IT Audit, 2003). Kerangka kerja INTOSAImengidentifikasi tiga wilayah risiko:
  49. 49. 36a. Inisiasi e-government Pemerintah sering mengusulkan investasi e-government dan juga memberi instruksi dan arahan kepada agen-agen atau departemen-departemen spesialis untuk mengembangkan mekanisme pendukung e-government yang berbeda- beda, seperti standar yang digunakan dalam mengembangkan e-government. Dari proses ini dapat muncul dua jenis risiko: - Risiko politis: tercipta oleh atau terikat dengan permintaan, kebutuhan, kebijakan elektronis, dan strategi yang tidak jelas dari pemerintah. - Risiko manajemen strategik: studi mengenai proyek-proyek TI pemerintah umumnya menyimpulkan bahwa proyek-proyek tersebut berisiko secara bawaan, dan meskipun sifat dari risiko tersebut diketahui dengan baik, proyek-proyek TI yang kinerjanya rendah dan tidak digunakan terjadi dan terulang kembali. Proyek dan program untuk menerapkan e-government tidak hanya rawan terhadap risiko yang tetap ada ini, tapi juga terhadap risiko-risiko lain yang diakibatkan oleh sifat multi-organisasi atau multi- yurisdiksi.b. Penerapan e-government Setelah inisiasi, selanjutnya adalah tahap merencanakan, mengembangkan, menerapkan, dan memelihara layanan-layanan e-government. Ada beberapa risiko yang terlibat dalam pekerjaan ini: - Riset pasar: banyak bukti yang menyatakan bahwa instansi pemerintah menambah antarmuka publik ke fungsi bisnis tradisional mereka tanpa penilaian kebutuhan terlebih dulu.
  50. 50. 37- Risiko proses bisnis TI: risiko ini timbul ketika analisis atas pemrosesan keamanan dan informasi tidak mencakup seluruh proses bisnis, tapi sekedar sebagian dari proses bisnis. Risiko seperti ini dapat timbul dari: kurangnya transparansi aliran data, tidak memadainya integrasi sistem atau prosedur pengendalian dalam antarmuka antar sub proses pertukaran data antar sub sistem di dalam proses bisnis.- Manajemen proyek: selalu ada masalah tradisional manajemen proyek investasi TI, bahkan untuk proyek-proyek investasi e-government.- Manajemen kontrak: tambahan atas masalah tradisional pengadaan yang di- outsource, atau layanan yang diberikan di bawah perjanjian inisiatif keuangan swasta.- Standar teknis dan infrastruktur: risiko-risiko tertentu mempertimbangkan tidak adanya standar antar departemen untuk pertukaran data; tidak adanya standar perlindungan ketersediaan, integritas dan kerahasiaan informasi publik.- Risiko aplikasi TI: hasil dari bugs dan error dalam aplikasi TI, pengubahan program yang tidak dikoordinasi atau tidak didokumentasi, pengendalian input, dan pemrosesan dan output yang tidak dirancang secara memadai atau prosedur yang tidak memadai.- Risiko dan isu hukum: beberapa isu ini termasuk proteksi aset seperti paten, hak cipta, dan hukum merek dagang, dan penegakan kontrak dengan penyedia layanan internet.
  51. 51. 38c. Konsekuensi e-government Pengakuan atas dampak yang direncanakan atau outcome jangka panjang dari layanan e-government, yaitu efektivitasnya, akan banyak tergantung pada tingkat penggunaannya yang aktual oleh masyarakat, bisnis dan departemen atau agensi lain, dan terdapat beberapa risiko pada tahap paska implementasi: - Antarmuka pengguna: publik tidak akan tertarik dengan layanan elektronis yang sulit digunakan, yang tidak menyediakan kebutuhan masyarakat, atau tidak secara luas dapat diakses melalui berbagai macam perangkat akses. - Iklan dan promosi: publik tidak dapat diharapkan untuk menggunakan suatu layanan yang tidak mereka ketahui, atau yang keuntungan penggunaannya tidak mereka ketahui. - Membangun kepercayaan publik: suatu layanan harus tersedia ketika dibutuhkan. Ketersediaan yang rendah dapat menjadi akibat dari, tidak hanya dari downtime, tapi juga dari bandwidth yang tidak cukup atau kegagalan mengoperasikan layanan selama 24 jam 7 hari. - Customer relationship management (CRM): layanan harus mampu berevolusi sebagai respon terhadap lingkungan ekonomi dan sosial yang berubah-ubah. - Risiko yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan kriteria akuntansi: e- government dapat berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi, perubahan proses bisnis dan bukti yang tersedia untuk mendukung transaksi bisnis. Hal ini akan menuju kepada kebutuhan untuk perubahan dalam prosedur akuntansi dan catatan akuntansi yang dipelihara.
  52. 52. 39 - Lingkungan pengendalian intern: dalam suatu lingkungan e-government, tahap-tahap transaksi dilakukan secara elektronik. Ketergantungan terhadap sistem dan pengendalian TI menjadi hal penting, karena hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada bukti kertas asli untuk dicek dengan transaksi. Sehingga ada risiko besar yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dengan dan antar organisasi. - Risiko pengulangan kesalahan: proyek-proyek investasi e-government berisiko gagal karena pengalaman dan pengetahuan yang penting tidak dikumpulkan, dianalisis, diteliti, dievaluasi, diaudit, dan diteruskan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti parlemen, kabinet, agensi dan tim proyek e-government yang lain. Wilayah risiko ini jelas berkaitan dengan profil risiko proyek investasi TI secara umum. - Risiko yang berkaitan dengan pengukuran efektivitas e-government: dalam suatu lingkungan e-government, dibutuhkan suatu jenis pengukuran baru terhadap efektivitas layanan elektronik. Risikonya adalah pengukuran yang tidak memadai akan menyulitkan untuk menilai efektivitas layanan elektronik.2.3. Pemeriksaan Kinerja 2.3.1. Definisi Ada beberapa definisi mengenai pemeriksaan kinerja di antaranya yaitu (1)definisi menurut auditor pemerintah Amerika Serikat, General Accounting Office(GAO), (2) menurut INTOSAI dan (3) menurut BPK. Istilah pemeriksaan kinerja
  53. 53. 40sendiri sering disamakan dengan audit operasional atau audit manajemen(Boynton dan Johnson, 2006) atau audit value for money (Chambers dan Rand,2000). Penelitian ini menggunakan istilah “pemeriksaan” untuk merujuk padaistilah “audit” yang muncul dalam referensi-referensi yang dirujuk sesuai denganpenggunaannya oleh SPKN. Government Auditing Standards (GAO, 2003) menyatakan bahwapemeriksaan kinerja melibatkan pengujian bukti yang obyektif dan sistematikuntuk memberikan penilaian independen atas kinerja dan manajemen suatuprogram terhadap kriteria obyektif. Pemeriksaan kinerja memberikan informasiuntuk meningkatkan operasi program dan memfasilitasi pengambilan keputusanbagi pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi atau mengambiltindakan korektif, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Menurut INTOSAI (2004) pemeriksan kinerja adalah pengujian independenatas efisiensi dan efektivitas tugas-tugas, program-program atau organisasi-organisasi pemerintah, dengan mempertimbangkan ekonomi dan mengarahkankepada perbaikan. SPKN (BPK, 2007) menyatakan bahwa pemeriksaan kinerja adalahpemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaanaspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalammelakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaankinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti,
  54. 54. 41untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atauprogram/kegiatan yang diperiksa. 2.3.2. Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja berkaitan dengan pengujian ekonomi, efisiensi danefektivitas (BPK, 2007; INTOSAI, 2004; Khan, 1988; Larsen, 2001). MenurutPendahuluan Standar Pemeriksaan 16 SPKN (BPK, 2007) dan Standar AuditINTOSAI AS 1.0.40 (INTOSAI, 2001) suatu pemeriksaan kinerja dapat memilikitujuan pengujian terhadap satu atau lebih dari tiga aspek tersebut. Pemeriksaankinerja menurut SPKN menguji tiga aspek “E” yaitu ekonomi, efisiensi danefektivitas, sedangkan INTOSAI menyebutkan lima “E” dengan menambahkanaspek environment (lingkungan) dan equity (persamaan). Chambers dan Rand(2000) menyebutkan enam “E” dengan menambahkan aspek etika kepada lima“E”. Penelitian ini hanya membahas mengenai tiga aspek pemeriksaan kinerjayang didasarkan kepada SPKN, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pendahuluan Standar Pemeriksaan 16 SPKN (BPK, 2007) tidak menjelaskansecara panjang lebar mengenai tiga aspek pemeriksaan kinerja, tetapi hanyamenyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatuprogram adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya dantujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakahsuatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang palingproduktif di dalam mencapai tujuan program. Oleh karena itu dipandang pentinguntuk memperoleh penjelasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai
  55. 55. 42ketiga aspek pemeriksaan kinerja tersebut melalui beberapa sumber yaitu: StandarAudit INTOSAI (2001), Khan (1988) dan Larsen (2001).a. Ekonomi – mempertahankan kos rendah Menurut Standar Audit INTOSAI, ‘ekonomi’ berarti meminimalkan kos sumber daya yang digunakan untuk suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan kualitas yang sesuai. Dalam me-reviu pemerolehan sumber daya untuk ekonomi, auditor mencoba untuk meyakinkan apakah sumber daya telah diperoleh dalam jumlah yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan kos yang tepat. Reviu seperti ini mengasumsikan adanya standar yang dapat diterima. Tapi pada situasi nyata standar yang telah tersedia tidak ada, sehingga auditor harus menentukan kriteria yang merujuk ke tujuan utama organisasi yang diaudit. Dalam menentukan jumlah sumber daya yang tepat, auditor akan melihat apakah manajemen menetapkan kebutuhannya dengan jelas secara kuantitatif. Penilaian atas kebutuhan ini akan mengantarkan kepada identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini alternatif-alternatif dianalisis untuk menentukan kos minimum. Meskipun konsep ekonomi dapat didefinisikan dengan baik, pemeriksaan ekonomi tidak mudah dilakukan. Bahkan menjadi lebih sulit untuk memberikan rekomendasi yang akan mengurangi kos tanpa mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya yang digunakan.b. Efisiensi – menghasilkan yang terbaik dengan sumber daya yang tersedia Efisiensi berhubungan dengan ekonomi dan adalah konsep yang sulit dalam organisasi pemerintah. Dalam efisiensi isu utama yang dibahas adalah
  56. 56. 43penggunaan sumber daya. Pertanyaan utamanya adalah apakah sumber daya-sumber daya telah digunakan secara optimal atau memuaskan atau apakahhasil yang sama atau hampir sama dalam ukuran kualitas dan waktu yangdibutuhkan dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit. Pertanyaanini merujuk kepada hubungan antara kualitas dan kuantitas layanan yangdiberikan dan kegiatan dan kos sumber daya yang digunakan untukmemproduksinya, untuk mencapai hasil.Opini atau temuan atas efisiensi dapat diformulasikan dengan caramembandingkan dengan kegiatan yang sama, dengan periode lain, atau denganstandar yang telah diadopsi secara eksplisit. Penilaian efisiensi kadangdidasarkan pada kondisi yang tidak berhubungan dengan standar khusus –ketika hal-hal sangat rumit sedemikian hingga tidak ada standar. Dalam kasustersebut, penilaian harus didasarkan pada informasi dan argumen terbaik yangtersedia dan dalam ketaatan dengan analisis yang dilakukan selama audit.Konsep efisiensi umumnya dikhususkan dalam dua cara: apakah output yangsama dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit, atau, dengan katalain, apakah sumber daya yang sama dapat digunakan untuk mencapai hasilyang lebih baik (dalam hal kuantitas dan kualitas output).Efisiensi mengasumsikan adanya standar input dan output. Tapi dalamsejumlah besar kasus standar tidak tersedia dan auditor harus bekerja denganmanajemen auditee untuk menentukan standar yang disepakati bersama.Standar yang paling banyak digunakan adalah output yang direncanakan untuksembarang input yang ditetapkan oleh auditee.
  57. 57. 44c. Efektivitas – pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan Menurut Khan (1988) audit efektivitas mungkin adalah wilayah paling penting dalam audit kinerja. Sumber daya mungkin dapat diperoleh secara ekonomis dan efisien tetapi auditee mungkin tidak dapat mencapai tujuannya. Efektivitas adalah konsep pencapaian tujuan dan dipertimbangkan dalam hubungan antara tujuan, output dan dampak. Apakah maksud yang ditetapkan dicapai dengan perangkat yang digunakan, output yang dihasilkan dan dampak yang diamati? Apakah dampak yang diamati adalah hasil dari kebijakan dan bukan hal lain? Reviu efektivitas mengasumsikan adanya tujuan atau outcome program publik yang dapat diukur. Tujuan atau outcome ini berperan sebagai kriteria untuk auditor. Pertanyaan tentang efektivitas terdiri dari dua bagian: pertama, apakah tujuan kebijakan telah dicapai, dan kedua, apakah hal ini dapat diatribusikan dengan kebijakan. Untuk menilai lingkup pencapaian tujuan, maka tujuan harus diformulasikan dalam sebuah cara yang memungkinkan penilaian jenis ini dapat dilakukan. Hal ini tidak mudah dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas atau abstrak. Untuk menilai lingkup kejadian yang diamati dapat ditelusur kembali ke kebijakan, diperlukan pembandingan yang dilakukan dengan mengukur sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan dan mengukur dengan melibatkan suatu grup pengendali yang tidak menjadi subyek dari kebijakan. Dalam praktek, pembandingan umumnya sulit dilakukan, sebagian karena kurangnya materi pembanding. Dalam kasus tersebut, ada alternatif yaitu menilai plausibilitas asumsi yang dijadikan dasar kebijakan.
  58. 58. 45Auditor dapat menilai atau mengukur efektivitas dengan membandingkanoucome dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam sasaran kebijakan.Pendekatan ini disebut analisis ‘pencapaian tujuan’. Tetapi, ketika melakukanaudit efektivitas, auditor biasanya harus mencoba untuk menentukan lingkupsejauh mana instrumen yang digunakan senyatanya berkontribusi terhadappencapaian tujuan kebijakan. Inilah aplikasi sebenarnya dari audit efektivitasdan mensyaratkan bukti bahwa outcome, yang diamati, senyatanya disebabkanoleh tindakan diperiksa dan bukan oleh faktor-faktor lain. Contohnya, bilatujuan kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan pengangguran, apakahpenurunan angka pengangguran yang diamati adalah hasil dari tindakan entitasyang diaudit, atau apakah hal itu adalah hasil dari perbaikan umum iklimekonomi dan entitas yang diaudit tidak memiliki pengaruh atau kontrol? Olehkarena itu disain audit efektivitas harus memasukkan pertanyaan-pertanyaanatribusi dan dapat mengeluarkan variabel-variabel eksternal dan perantara.Untuk pengujian efektivitas adalah hal yang umum untuk menilai outcomeatau dampak dari suatu kegiatan. Sehingga, meski pendekatan berbasis sistemdapat digunakan, auditor biasanya juga harus memperoleh bukti substantifyang cukup tentang dampak dari kegiatan atau program, dan umumnya auditorharus mengumpulkan informasi tidak hanya dari institusi yang diaudit tetapijuga stakeholder lainnya di wilayah tersebut. Hal ini penting mengingattindakan stakeholder lain dapat mempengaruhi dampak.Satu aspek spesifik adalah dampak yang tidak diharapkan, terutama biladampak tersebut bersifat negatif. Ada permasalahan penentuan garis batas
  59. 59. 46 karena dampak ini dapat melebar ke wilayah di luar kompetensi dan kekuasaan SAI. Satu cara untuk membatasi lingkup tersebut dengan melihat dampak yang tidak diharapkan tersebut yang sedang ditangani dalam program yang lain. 2.3.3. Hubungan Antara Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Gambar 2.4. Hubungan ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam model input- output (dimodifikasi dari Brazilian Court of Audit, 1998; Chambers dan Rand, 2000; dan Larsen, 2001). Aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan kinerja salingberhubungan dalam suatu model input-output (Brazilian Court of Audit, 1998)seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Ekonomi adalah fungsi dari input aktualterhadap input yang direncanakan. Efisiensi adalah fungsi dari output aktualterhadap input aktual. Dan efektivitas adalah fungsi dari output yang diharapkan(outcome) terhadap output aktual.2.4. Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Organisasi umumnya memperoleh sistem informasi dengan dua cara: (1)mengembangkan sendiri melalui aktivitas pengembangan formal dan (2) membeli
  60. 60. 47sistem informasi komersial dari penyedia software (Hall & Singleton, 2005;Hunton dkk, 2004; Martin dkk, 2005; Mustakini, 2005). Setelah sistem informasiditerapkan dan dioperasikan, proses evaluasi efektivitas dilaksanakan untukmenentukan sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkanuntuknya (Weber, 1999). Evaluasi efektivitas sistem informasi dan pemeriksaankinerja atas aspek efektivitas sistem informasi merupakan satu irisan antara auditsistem informasi dan audit kinerja karena memiliki tujuan yang sama yaitumengukur sejauh mana tujuan yang diharapkan atau outcome dicapai denganpenggunaan sistem informasi. Menurut Weber (1999) evaluasi efektivitas sistem melibatkan enam langkahsebagai berikut:a. Mengidentifikasi tujuan sistem informasi. Kadang tujuan ditetapkan secara jelas dan dapat diukur, tetapi kadang tujuan tidak ditetapkan dengan jelas.b. Memilih pengukuran yang digunakan. Auditor harus mampu mengukur sejauh mana tiap tujuan sistem yang diidentifikasi telah dicapai. Pengukuran ini dapat bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan data statistik, maupun kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.c. Mengidentifikasi sumber data. Berdasarkan pengukuran yang dipilih, auditor kemudian mengidentifikasi sumber-sumber data yang paling tepat.d. Mendapatkan nilai-nilai ex ante pengukuran. Setelah auditor mengidentifikasi pengukuran dan sumber data yang tepat, auditor harus dapat menentukan nilai- nilai pengukuran tersebut sebelum sistem yang mereka evaluasi diterapkan. Nilai-nilai ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan dampak dari sistem.

×