Your SlideShare is downloading. ×
0
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Tambang Kawasan Lindung
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tambang Kawasan Lindung

2,093

Published on

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,093
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Kawasan Hutan Lindung dan Tambang Oleh Pius Ginting Officer Publikasi WALHI Diskusi “Kuasa Pertambangan di sekitar Hutan Lindung: Masalah, Dampak, dan Solusinya” Selasa, 23 Desember 2008
  • 2. Tambang vs Kawasan Lindung <ul><li>Interaksi antara pertambangan dengan kehutanan adalah kolonisasi kawasan hutan oleh pertambangan dasar “pinjam pakai” kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung. </li></ul><ul><li>Interaksi ini terjadi karena hampr 61% kawasan hutan Indonesia adalah kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan pertambangan (+ 84.757.000 hektar -- Siaran Pers Pusat Informasi Kehutanan Departeman Kehutanan pada tanggal 14 Maret 2002 (No.: 230/II/PIK-1/2002) </li></ul><ul><li>Sedangkan kawasan hutan lindung hanya seluas 32.221.389 hektar atau sekitar 23% kawasan hutan Indonesia. </li></ul>
  • 3. Tambang vs Kawasan Lindung <ul><li>Dari keterpautan ruang atau tumpang tindih kawasan timbul persoalan: </li></ul><ul><li>a. Masalah yang paling luas yaitu seluruh kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. </li></ul><ul><li>b. Masalah kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung </li></ul><ul><li>c. Masalah kegiatan pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung. </li></ul>
  • 4. Potret Hutan P. Jawa <ul><li>Laporan Badan Planologi Departemen Kehutanan menyebutkan, luas hutan di Pulau Jawa tinggal 4% saja. </li></ul><ul><li>Sementara Balai Pemantapan Kawasan Hutan Jawa-Madura menggambarkan kawasan hutan di Pulau Jawa seluas 3.289.131 keadaannya menyedihkan. </li></ul><ul><li>Luas lahan kritis di Pulau Jawa mencapai 1,714 juta hektar atau 56,7 % dari total luas hutan yang ada di Jawa </li></ul><ul><li> Perinciannya, hutan lindung atau hutan konvervasi yang rusak seluas 567.315 hektar </li></ul><ul><li> Kawasan hutan produksi tak berpepohonan mencapai 1.147.116 hektar. Kondisi itu diperparah dengan meluasnya lahan kritis mencapai 9, 016 juta hektar. </li></ul><ul><li>Sehingga total lahan yang perlu direhabilitasi mencapai 10,731 juta hektar atau 84,16% dari seluruh luas Pulau Jawa </li></ul><ul><li>(Kompas, 9 Februari 2003) </li></ul><ul><li>. </li></ul>
  • 5. Regulasi Diubah Mengakomodir Tambang <ul><li>UU No. 41/1999 Pasal 38 ayat disebutkan: </li></ul><ul><li>“ Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka” </li></ul><ul><li>Kenyataan saat UU dikeluarkan: </li></ul><ul><li>sekitar 150 proyek penambangan yang menguasai 11,4 juta hektar berada di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. </li></ul><ul><li>Aturan peralihan UU No. 41/1999 tidak mengatur bagaimana aturan transisi perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut. </li></ul>
  • 6. Regulasi Diubah Mengakomodir Tambang <ul><li>Untuk meloloskan izin usaha pertambangandikawasan konservasi, perusahaan </li></ul><ul><li>Pertambangan beserta Asosiasi Perusahaan Pertambangan Indonesia </li></ul><ul><li>(IMA) melakukan lobi dan desakan kepada pemerintah untuk mengamandemen pasal </li></ul><ul><li>38 UU 41/1999 tentang Kehutanan, yang melarang dilakukannya operasi pertambangan </li></ul><ul><li>secara terbuka di hutan lindung. </li></ul>
  • 7. Kawasan Lindung Indonesia <ul><li>Pada tahun 2004, luas kawasan lindung Indonesia adalah seluas 55,2 juta hektar. </li></ul><ul><li>Saat ini Indonesia memiliki kawasan lindung seluas 39 juta hekter. </li></ul><ul><li>Terjadi penciutan kawasan lindung seluas 29% dalam 5 tahun </li></ul><ul><li>Saat ini terancam ditambang 11,4 juta hektar </li></ul>
  • 8. UU Minerba <ul><li>Tidak memberikan perlindungan memadai bagi kawasan hutan (lindung) </li></ul><ul><li>Pasal 10 poin b </li></ul><ul><li>(Penetapan WP dilaksakan) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan </li></ul><ul><li>Poin c: memperhatikan aspirasi daerah </li></ul>
  • 9. WPN-Wilayah Pencadangan Negara yang rentan ditambang <ul><li>Pasal 27 </li></ul><ul><li>(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjagai keseimbangan ekosistem dan lingkungan </li></ul><ul><li>(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI </li></ul>
  • 10. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>

×