Perbaikan Tata Kelola di Sektor Perkebunan.

1,888 views
1,469 views

Published on

Presentasi oleh Mas Achmad Santosa, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, SPKS, dan PILNET di Jakarta, 29 Mei 2013.

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbaikan Tata Kelola di Sektor Perkebunan.

  1. 1. UNIT KERJA PRESIDENPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNANPERBAIKAN TATA KELOLA DIPERBAIKAN TATA KELOLA DISEKTOR PERKEBUNANMas Achmad SantosaDeputi VI UKP PPPJakarta, 29 Juni 2013.
  2. 2. 123AKAR KONFLIK PERKEBUNANAKAR KONFLIK PERKEBUNANAKAR KONFLIK PERKEBUNANAKAR KONFLIK PERKEBUNANMODUS PELANGGARAN HUKUMMODUS PELANGGARAN HUKUMMODUS PELANGGARAN HUKUMMODUS PELANGGARAN HUKUMDAFTAR ISIPERBAIKAN TATA KELOLA PERKEBUNAN3451PENEGAKAN HUKUM MULTIDOORPENEGAKAN HUKUM MULTIDOORPENEGAKAN HUKUM MULTIDOORPENEGAKAN HUKUM MULTIDOORKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANPERBAIKAN TATA KELOLA PERKEBUNAN
  3. 3. Bagian 1AKAR KONFLIK AGRARIA2
  4. 4. PENYEBAB KONFLIK [1]• Banyak tanah yang dikuasai masyarakat adat/lokal yang“ditunjuk” sebagai kawasan hutan [33.000 desa berada dikawasan hutan], proses penetapan kawasan hutanlambat [baru 14,2 juta Ha /12% yang temu gelang], dll)-Contoh: Konflik Kesepuhan/adat Lebak-Banten denganPemerintah terkait perluasan Taman Nasional GunungHalimun-Salak; Konflik Pulau Padang terkait pemberian HTIpada PT RAPP, Konflik• Jumlah tanah masyarakat yang memiliki buktikepemilikan formal masih terbatas (proses sertifikasibelum tuntas)• Pengambilalihan tanah masyarakat oleh penjajahPenetapanSepihak atasStatus Tanah(TermasukKawasan Hutan)oleh Negara• Adanya pemberian izin dan hak di tanah yang masihdimiliki/kuasai masyarakat (misalnya: izin kebun, tambangatau perumahan) - Contoh kasus Bima antara masyarakatdengan PT NewmontPermasalahandalamPemberian Izindan Hak• Pengambilalihan tanah masyarakat oleh penjajahBelanda dan tidak adanya proses pengembalian atastanah tersebut pasca kemerdekaan (kerap menimbulkanmasalah lanjutan hingga kini),
  5. 5. PENYEBAB KONFLIK [2]• Ganti rugi tidak dibayar/tidak sesuai kesepakatan/tidakwajar- Contoh: Konflik antara PTPN VII dan Masyarakat CintaManis- Sumsel• Pembebasan lahan dengan kekerasan• Manipulasi dalam pembebasan lahanPermasalahanPembebasanLahan• Tidak membuat plasma, luas/letak kebun plasma tidaksesuai kesepakatan• Tidak menjalankan kewajiban/kesepakatan (tidak membeliPerusahaanIngkar Janji/ • Tidak menjalankan kewajiban/kesepakatan (tidak membelihasil kebun plasma, membayar pembelian/diluarkesepakatan dll)- Contoh: Konflik antara PT Sumber WangiAlam (PT SWA)-PT Treekreasi Marga Mulia (PT TMM) denganMasyarakat Desa Sodog, Kec. Mesuji, Kab.OKI,Prov.Sumsel.PerusahaanIngkar Janji/KewajibanHukumnya• Masyarakat menduduki lahan/tanah secara tidak sah, baiktanah yang dikuasai negara/perusahaan atau tanah yangditelantarkan - Contoh: Konflik masyarakat adat dengan PT.Sumber Air Mas Pratama di KarawangKeterbatasanAkses Tanah
  6. 6. • Tidak diakuinya status kepemilikan tanah masyarakatadat /lokal yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal(sertifikat)• Belum tuntasnya penetapan status kepemilikan tanahnegara dan masyarakatKetidakjelasananStatus KepemilikandanPenguasaan Tanah• Ketiadaan pengaturan pembatasan lahan yang efektif(hukum tidak ditegakkan dan saling bertentangan)KetimpanganStrukturPENYEBAB KONFLIK [3]5(hukum tidak ditegakkan dan saling bertentangan)• Pola Pembangunan yang belum sepenuhnya adil(pengelolaan tanah perkebunan, pertanian dan kawasanhutan oleh masyarakat relatif kecil dibanding perusahaanskala besar)StrukturKepemilikan,Penguasaan sertaPeruntukan Tanah• Praktek KKN dalam pemberian izin/hak• Kelemahan koordinasi antara instansi• Kelemahan penegakan hukum dan lembagapenyelesai konflik• Peraturan yang tumpang tindih• Ketiadaan peta yang terintegrasi (one map)Kelemahan dalamTata Pemerintahan
  7. 7. Bagian 2MODUS PELANGGARAN HUKUM6
  8. 8. Data Penggunaan Kawasan Hutan Non-ProseduralPROPINSI PERKEBUNAN TAMBANG PERKIRAANKERUGIAN7Sumber : Presentasi Ir. Rafles B Panjaitan (Direktur Penyidikan & Pengamanan Hutan Kemenhut) pada FGD Peta Jalan yang diselenggarakan SatgasREDD+ yang didapat dari hasil ekspose Gubernur dan Bupati / Walikota)
  9. 9. ModusDiterbitkannya izin tanpa persyaratan sesuaiperaturan perundangan yang berlaku.(Contoh : Penerbitan IUP tanpa Amdal atauUKL-UPL)Dikeluarkannya izin di wilayah yang tidakboleh digunakan untuk aktivitas perizinanyang bersangkutan. (Contoh: Aktivitasperkebunan diareal gambut dalam dan/atauhutan primer)Aktivitas tanpa izin di kawasan hutan,antara lain:a) Aktivitas tanpa Izin Pelepasan KawasanHutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan;Beberapa Modus Kejahatan SDA-LHantara lain: Hutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan;b) Aktivitas tanpa IUPerkebunan. (Contoh :melakukan penanaman di luar areal konsensi)Tidak membayar Provisi Sumber DayaHutan- Dana Reboisasi (PSDH-DR) danmenebang tanpa Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) dalam pembukaan lahan untukperkebunan. (contoh : kasus DL Sitorus)Melakukan pembakaran yang menyebabkankerusakan dan dilampauinya baku mutu.(Contoh : kasus pembakaran di Rawa Tripa)8
  10. 10. BAGIAN II.BAGIAN II.PERBAIKAN TATA KELOLA9
  11. 11. PerkembanganPerkembangan KebijakanKebijakan yangyang TerkaitTerkait dengandengan KehutananKehutanan• Pembaharuan Agraria mencakup proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembalipenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SD Agraria• Arah kebijakan:• Pengkajian ulang terhadap seluruh peruu-an yang berkaitan dengan agraria• Melaksanakan penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (landrefrom) dgnmemperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat• Menyelesaikan konflik agraria• Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksanaan pembaruan agraria• Pembaharuan Agraria mencakup proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembalipenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SD Agraria• Arah kebijakan:• Pengkajian ulang terhadap seluruh peruu-an yang berkaitan dengan agraria• Melaksanakan penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (landrefrom) dgnmemperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat• Menyelesaikan konflik agraria• Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksanaan pembaruan agrariaTAP MPR No.TAP MPR No.IX/MPR/2001IX/MPR/2001tentangtentangPembaruanPembaruan AgrariaAgrariadandan PengelolaanPengelolaanSDASDA• Penunjukan wilayah untuk tujuan kehutanan dan non-kehutanan merupakankewenangan provinsi. Tetapi penetapan rancangan perda provinsi terkait RTRWPdan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansidari Menteri (Pasal 18)• Penunjukan wilayah untuk tujuan kehutanan dan non-kehutanan merupakankewenangan provinsi. Tetapi penetapan rancangan perda provinsi terkait RTRWPdan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansidari Menteri (Pasal 18)UU 26/2007UU 26/2007tentangtentang PenataanPenataandan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansidari Menteri (Pasal 18)• PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang• Wilayah yang dialokasikan untuk kehutanan dalam revisi RTRWP harus sesuaidengan yang ditunjuk oleh Kemenhut (Pasal 31)dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansidari Menteri (Pasal 18)• PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang• Wilayah yang dialokasikan untuk kehutanan dalam revisi RTRWP harus sesuaidengan yang ditunjuk oleh Kemenhut (Pasal 31)UU 26/2007UU 26/2007tentangtentang PenataanPenataanRuangRuang• Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajiian Llingkungan HidupStrategis (KLHS).• Usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL (a.l. . IUPHHK-HA, Izin Usaha Pertambangan,Izin Usaha Perkebunan) diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkungan• Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajiian Llingkungan HidupStrategis (KLHS).• Usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL (a.l. . IUPHHK-HA, Izin Usaha Pertambangan,Izin Usaha Perkebunan) diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkunganUU 32/2009UU 32/2009tentangtentangPerlindunganPerlindungan dandanPengelolaanPengelolaanLingkunganLingkungan HidupHidup
  12. 12. 11PENANDATANGAN MOU PEMERINTAH PROVINSI KALTENG &SATGAS REDD+
  13. 13. PENUNJUKANKAWASANHUTAN;PENATAANBATASKAWASANHUTAN;PEMETAANKAWASANHUTAN; DANPENETAPANKAWASANHUTAN.TAHAPANManfaat bagiPenegakan Hukum :1. Mempermudahlingkup wilayahpenyelidikan karenabatas wilayah untukmelakukan verifikasimenjadi jelas;2. Batas yang jelasmempermudah1. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN12Urgensi Pengukuhan Kawasan Hutanmemperjelas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Inimerupakan konsekuensi dari kebijakan kehutanan diIndonesia yang menginginkan adanya pengelolaan hutansecara khusus oleh pemerintah sehingga harus terangbenderang adanya pemisahan hak antara negara denganpihak ketiga lainnya.mempermudahpembuktian sifatmelawan hukumterkait tindak pidanayang dilakukan;3. Penyelesaian konflikyang disebabkan tatabatas.
  14. 14. STRATEGI PENGUKUHAN KAWASANHUTAN13a. Memastikan penetapan kawasan hutanhanya dapat dilakukan setelah seluruhkonflik antara negara dan masyarakat atasbatas hutan dan opsi penyelesaiannyaselesai.b. Adanya mekanisme untuk mengintegrasikanpenetapan kawasan hutan dengan peta tataruang wilayah.c. Penetapan kawasan hutan menghasilkankawasan hutan yang tegas batas status,luas, dan letaknya.
  15. 15. REGISTRASI IZINPengumpulan dataMembuat IMS yangterintegrasiLALC/UJI TUNTASPemilihan Kabupaten PELAKSANAANREKOMENDASIPenertiban perizinan &Penyelesaian KonflikEmisi GRK turun, ekonomitumbuh & kesejahteraan rakyat2. REVIEW IZINManfaat bagi penegakan hukum :1. Memberikan indikasi awal dari kemungkinan adanya pidana yang dilakukan;2. Menjadi sarana untuk dapat menemukan modus sehingga dapat dijadikan sarananpencegahan.Upload dataSiap untukdimanfaatkanPelaksanaan LALCPenyusunanrekomendasiMembangunkesepakatan parapihakPemantauan secaraberkalaPeta perizinan lengkap danterkonekasi antar pemerintahpusat dan daerahPerbaikan kebijakantumbuh & kesejahteraan rakyatmeningkatOkt 2012– Juni 2013 Pasca Juni 2013Pemprov Kalteng/Satgas REDD+Pemprov Kalteng/Badan REDD+
  16. 16. Barito Selatan* Kapuas* Kotawaringin Timur*KENDALA DALAM PENGUMPULAN DATA30% pengumpulan data izin terpenuhi daritotal 137 perizinan50% pengumpulan data izin terpenuhi daritotal 55 perizinan55% pengumpulan data izin terpenuhi daritotal 87 perizinan*Progres pengumpulan data per Maret 2013 olehSEKALAProgress Pengumpulan Data• Banyak data yang tidak bisa diperoleh karenasistem pengarsipan yang kurang memadai;• Penerbitan izin tidak sesuai prosedur: Bupatisebelumnya mengeluarkan izin dulu, setelahitu baru disusulkan dengan pertimbanganteknis dari dinas perkebunan dan administrasilainnya. Akibatnya data administrasi tidaklengkap;• Diperlukan dukungan dari PemerintahProvinsi Kalteng yang lebih besar sebagaisalah satu upaya membangun komunikasiintensif.• Ada PemiluKada, dimana Bupati yangmenjabat kembali mencalonkan diri,sehingga beliau harus cuti selamakampanye dan pemilu. Segala urusandikendalikan Sekda;• Sekda dan SKPD tidak berwenangmemberikan data apapun kecuali adaperintah dari Bupati;• Diperlukan dukungan dari PemerintahProvinsi Kalteng yang lebih besarsebagai salah satu upaya membangunkomunikasi intensif.• Pada awalnya terdapat kesepakatanuntuk mengeluarkan data lewat satupintu, yaitu Sekda Kotim. Akan tetapipada perkembangannya SKPDmenyerahkan data ke konsultan untukmenghindari sanksi administrasidan/atau pidana.15
  17. 17. Overlay wilayah Hutan Lindung &Kawasan Konservasi……overlay dengan wilayah HPH danContoh:Overlay hutan-perkebunan-tambang di Kabupaten Paser(Kalimantan Timur)KEBUTUHAN ADANYA SATU DATA RUJUKAN16…overlay dengan wilayah HPH danHTI……overlay dengan wilayahPerkebunan……overlay dengan wilayahpertambangan….Integrated license database can be usedas starting point to solve license overlaps
  18. 18. … there should be one3. One map for national reference ...17President Susilo Bambang YudhoyonoCabinet MeetingDecember 23, 2010… there should be oneauthoritative map fornational reference ..!
  19. 19. 4. Penguatan Pencegahan D & D (bersama KPK)Kesepakatan 3 (tiga) langkah dalam perbaikan tatakelola di sektor kehutanan melalui:Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan;penyelarasan teknis dan prosedur; danresolusi konflik didasari pada prinsip keadilan,penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusiapenghormatan, dan pemajuan hak asasi manusiasesuai peraturan perundang-undangan.18
  20. 20. MENUJU TATA KELOLA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN & BERBASISKANKEADILAN• REVISI PERMENTAN 26 TAHUN 2007 TENTANGPROSEDUR PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN19
  21. 21. a) Pembatasan Luas Lahan Bagi Group Perusahaan• ISU• Pada dua Permentan sebelumnya, (Kepmentan No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 dan KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/KPTS-II/1999 tentang Perizinan UsahaPerkebunan) telah diatur pembatasan kepemilikan lahan sebesar 20.000 hektar dalam satupropinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia untuk perusahaan/kelompokperusahaan.• Permentan 26/2007 memiliki perbedaan dengan dua peraturan sebelumnya karena tidak lagimemberikan pembatasan penguasaan lahan untuk perkebunan pada kelompok perusahaan,melainkan hanya pada satu perusahaan saja.• Hal ini berakibat pada akumulasi lahan di kelompok perusahaan tertentu, hal mana tidak• Hal ini berakibat pada akumulasi lahan di kelompok perusahaan tertentu, hal mana tidaksejalan dengan konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahsecara berkeadilan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentangPerkebunan.20REKOMENDASIPembatasan 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia untukperusahaan/kelompok perusahaan.
  22. 22. b) Plasma dan Kemitraan• ISU• Belum terakomodirnya pengaturan mengenai plasma secara komprehensip. Hal tersebutmenjadi celah bagi perbedaan penafsiran dan tidak dilaksanakannya kewajiban plasmaoleh pengusaha.REKOMENDASIBerdasarkan berbagai pengaduan yang masuk pada kami terkaitimplementasi plasma dan kemitraan, Permentan yang baru perlu21implementasi plasma dan kemitraan, Permentan yang baru perlumemperjelas pengaturan antara lain mengenai hal berikut:a. kejelasan wilayah pelaksanaan plasma (apakah di dalam atau diluar lokasi yang diberikan IUP);b. prosedur pemberian plasma; danc. rencana membangun kemitraan dalam konteks persyaratan IUPperlu lebih diperketat sehingga memastikan masyarakat yangakan terlibat dalam pelaksanaan usaha telah terlibat secaraaktif sejak proses perencanaan kebun.
  23. 23. c) Perizinan yang Terintegrasi• ISU• Pada dasarnya untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, seluruh prosesperizinan di atas dua area tersebut perlu agar terkoordinasi secara baik antar instansi.Dalam hal ini, Permentan yang baru perlu mengakomodir peraturan perundang-undangan terkait sehingga memastikan proses perizinan bersifat harmonis dankonsisten.REKOMENDASI22REKOMENDASIMencantumkan kewajiban registrasi perizinan secara terpusat danpenyesuaian dengan berbagai regulasi (seperti izin lingkungan danpelepasan kawasan hutan)
  24. 24. d) Kejelasan Kewajiban Menyelesaikan Hak Atas Tanah (HGU) Sebelum Berkegiatan• ISU• Saat ini praktek yang marak terjadi adalah pelaksanaan kegiatan perkebunan sebelum HGUsecara resmi dikeluarkan oleh BPN. Hal ini berdampak negatif terutama pada kejelasan dankepastian hak-hak masyarakat dan perusahaan, serta hilangnya yang pendapatan negara ataspajak.REKOMENDASI23REKOMENDASIPenyesuaian redaksi dengan secara tegas mewajibkan penyelesaian HGUsebelum kegiatan dilakukan.
  25. 25. e) Pengawasan, Sanksi Administratif & Tanggung Jawab Pemerintah• ISU• Diperlukan suatu pengaturan yang lebih baik dan jelas mengenai sanksi administratif bagipelanggaran kewajiban perusahaan dan pemberi izin. Dalam hal ini, sering ditemuipermasalahan bahwa pemberian izin dilakukan tanpa memperhatikan kelengkapan syarat-syarat yang diatur di dalam Permentan 26/2007.• Karenanya, diperlukan peran aktif pemerintah pusat untuk memastikan pengawasan danpenegakan hukum adminsitratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik.• Sehubungan dengan hal di atas, diperlukan sanksi adminsitratif yang lebih ketat dengandilengkapi mekanisme second-line administrative enforcement oleh Pemerintah Pusat.24REKOMENDASIKetentuan pembatalan perizinan dan pemberian sanksi oleh pemerintah pusat.
  26. 26. f) Prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan izin• ISU• Pasal 19 Permentan 26/2007 berdampak pada timbulnya pemahaman bahwa:• “persyaratan izin dianggap lengkap apabila tidak ada respon dari pejabat pemberi izin dalamjangka 30 (tiga puluh) hari kerja”• izin dapat langsung terbit apabila syarat dianggap telah lengkap.• Hal ini tidak sejalan dengan:• Pasal 3 UU 5/1986 tentang PTUN yang pada prinsipnya mengatur bahwa sikap pemerintahanyang diam (misal, tidak merespon permohonan izin) harus diartikan sebagai sikap penolakanterhadap permohonan izin (prinsip fiksi negatif).••• .25REKOMENDASIPenyesuaian dengan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986.
  27. 27. RSPO & ISPONo. RSPO ISPO1. Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan2. Memenuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku Tanggung Jawab Terhadap Pekerja3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dankeuangan jangka panjangTanggung Jawab Sosial dan Komunitas4. Penggunaan praktik terbaik tepat olehperkebunan dan pabrikPemberdayaan Kegiatan EkonomiMasyarakat26perkebunan dan pabrik Masyarakat5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasikekayaan alam dan keanekaragaman hayatiPeningkatan Usaha Secara Berkelanjutan6. Pertimbangan bertanggung jawab ataskaryawan, individu, dan komunitas yangterkena dampak perkebunan dan pabrikSistem Perizinan dan ManajemenPerkebunan7. Pengembangan perkebunan baru yangbertanggung jawabPenerapan Pedoman Teknis Budidaya danPengolahan Kelapa Sawit.8. Komitmen terhadap perbaikan terus-meneruspada wilayah-wilayah utama aktiftas-
  28. 28. 27For more information:www.satgasreddplus.orginfo@satgasreddplus.org

×