• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Draft RUU Ormas [Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan]   edisi 27 mei 2013
 

Draft RUU Ormas [Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan] edisi 27 mei 2013

on

  • 3,149 views

Draft RUU Ormas per 27 Mei 2013. Silakan kunjungi elsam.or.id untuk draft RUU Ormas versi sebelumnya.

Draft RUU Ormas per 27 Mei 2013. Silakan kunjungi elsam.or.id untuk draft RUU Ormas versi sebelumnya.

Statistics

Views

Total Views
3,149
Views on SlideShare
2,877
Embed Views
272

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 272

http://itsrinaldo.net 216
https://twitter.com 55
http://www.ourvoice.or.id 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Draft RUU Ormas [Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan]   edisi 27 mei 2013 Draft RUU Ormas [Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan] edisi 27 mei 2013 Document Transcript

    • DDRAFT PER 27 MEI 2013RAI-trCANGANUNDANG-U}TDANG RMFUEI"IK INDONESIAtrGMOR ... ?AFIUlf ...TENTAHGORGAIIISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDBN REPUBI,IK INDONESIA,bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalamkehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negar:aKesatuar: Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar hleg:rra Republik Indonesia Tahun 1945;Menimbang:qe. bahwa berdasarkan pertimbangandalam huruf a, huruf b, hurufmembentuk Undang-UndangKemasyarakatan;Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 2BC(3), dan Pasal 28J Undang-UndangIndonesia Tahun 1945;I b I bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat,-/ berkumpul, clan mengeiuarkan pendapat, setrap orang wajibmengholmati hak asasi dan kebebasan orang lain dalamrangka tertib hukuln serta menciptakan keadilan dalamkehidupan bermaslarakat, berbangsa, dan bernegara;l -rtt. yahwa sebagai rvad..rir dalam menjalankan kebebasan-/berserikat, berkurnpul, dan mengeluarkan penclapat,organisasi kemasvarakatan berpartisipasi dalampembangunan untuk melvujudkan tujuan nasional dalamuadah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia yangberdasarkar:. Pancasila;d. bahwa Undamg-Undang Nomor B Tahun 1985 tentangOrganisasi l(emasvaral<atan sudah ticlak sesuai lagi rlengankebutuhan dan clinamika kehidupan beirlas.arakat,berbar-r.gsa, clan bcrncgara sehingga perlu digantr;sebagaimana dimaksudc2 dan huruf d perlutentang Organisasiayat (2), Pasal 288 ayatDasar Negara Republik-W-SrAIDP-,v%l-z
    • Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASIKEMASYARAKATAN.tsAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalarn Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalahorganisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarelaberdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi daiam pembangunan demitercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila.2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasarOrmas.3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturanyang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahar daerah.6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandalam negeri.SAS Xtr,qsAs, crsRx, .$.qN sIFAtPasal 2Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 3Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehenclak dancita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.
    • Pasal 4Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.BAB IIITUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUPPasal 5Ormas bertujuan untuk:a. meningkatkan parti.sipasi dan keberdayaan masyarakat;b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;d. meiestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yanghidup dalam masyarakat;e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;f. mengembangkan kesetiakawanan sosiai, gotong royong, dan toleransidaiam kehidupan bermasyarakat;g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;danh. mewujudkan tujuan negara.Pasal 6Ormas berfungsi sebagai sarana:a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi;c. penyalur aspirasi masyarakat;d. pemberdayaan masyarakat;e. pemenuhan pelayanan sosiai;f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa; dan/ataug. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Pasal 7Ormas memiliki bidang kegiatan:a. agama;b. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha trsa;c. hukum;d. sosial;e. ekonomi;f. kesehatan;g. pendidikan;h. sumber daya manusia;i. penguatan demokrasi Pancasila;j pernberdayaanperempuan;k. lingkungan hidup dan sumber daya alam;J
    • L kepemudaan;m. olahraga;n. profesi;o. hobi;p. seni dan budaya; danf atauq. bidang kegiatan lainnya.Pasal 8Ormas memiliki lingkup:a. nasional;b. provinsi; atauc. kabupaten/kota.BAB IVPENDIRIAN ORMASPasal 9Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecualiOrmas yang berbadan hukum yayasan.Pasal 10Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal B dapat berbentuk:a. badan hukum; ataub. tidak berbadan hukum.Pasal 11(1) Orrnas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 huruf aberbentuk:a. perkumpulan; ataub. yayasan.(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.(3) orrnas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hur:uf b didirikan dengan tidak berbasis arrggota.Pasal 12(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:a. akta pendirian yang dikeiuarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;b. program kerja;c. sumber pendanaan;d. surat keterangan domisili;e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; danf
    • f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan ataudalam perkara di pengadilan.(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oieh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakasasi manusia.(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansiterkait.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.Pasal 13Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufb diatur dan d.ilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 14(1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, ormas dapatmembentuk suatu wadah berhimPun.(2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harustunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undangBAB VPENDAFTARANPasal 15(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkanpengesahan badan hukum.(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukunr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperolehstatus badan hukum, tiCak memerlukan surat keterangan terdaftar.Pasal 16(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan pemberian surat keteranganterdaftar.(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (l-) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
    • a akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau ADdan ART;b. program kerja;c. isusunan pengurus;d. surat keterangan domisili;e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalamperkara di pengadilan; dang. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh:a. ,,4enteri bagi Ormas yang memiiiki wilayah kegiatan nasional;b. gubernur bagi Ormas yang memiliki rvilayah kegiatan provinsi; atauc. bupati/walikota bagi ormas yang memiliki wilayah kegiatanlkabupaten/kota.Pasal 17(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagairnana dimaksud dalamPasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran palinglarna 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumenpendaftaran.(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta ormaspemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (iima belas)hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidakiengkapan dokumenpermohonan.(3) Dalam ha1 Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keteranganter<laftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.Pasal L8(1) Daiam hal ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhipersyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dandomisili.(2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehcamat atau sebutan 1ain.(3) Pendataan ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. nama dan alamat organisasi;b. nama pendiri;c. tujuan dan kegiatan; dand. susunan pengurus.Pasal 196
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormassebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB VIHAK DAN KEWAJIBANPasal 2OOrmas berhak:a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri danterbuka;b. mernperoleh hak atas kekayaa.n intelektual untuk nama dan lambangOrmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatanorganisasi; danf. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta,Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutanorganisasi.Pasal 21Ormas berkewajiban:a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia;c. memelihara nilai agama, budaya, mora1, etika, dan norma kesusilaan sertamernberikan manfaat untuk masyarakat;d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;e. menakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; danf. berpartisipasi dalarn pencapaian tujuan negara.BAB VIIoRGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSANBagian KesatuOrganisasiPasal22Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengumsan.Pasal 23Ormasi lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasai B huruf amemiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25oh (dua puluhlima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.Pasal 24
    • Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal B huruf bmemiliki struktur oganisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluhlima persen) dari jumlah kabupatenlkota dalam 1 (satu) provinsi.Pasal 25Ormas tinglatp kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal B Lturuf cmemiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu)kecamatan.Pasal 26Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar negerisesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal27Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undanganBagian KeduaKedudukanPasal 28Ormas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia yang ditentukan dalam AD.Bagian KetigaKepengurusanPasal 29(1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara rnusyawarah danmufakat.(2) Kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitterdiri atas:a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; danc. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.(3) Kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas danbertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.
    • Pasal 3O(1) struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus,wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengankepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yangbaru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurllsan.Pasal 31(1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidakdapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.(2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimanadirriaksud pada ayat (1) rnembentuk kepengurusan dan/atau mendirikanOrmas yang sama, keberadaanya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.Pasal 32Ketentuan iebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dankepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sarnpai dengan Pasal31 diatur dalam AD dan/atau ART.BAB VIIIKEANGGOTAANPasal 33Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas.Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.Pasal 34Setiap anggota Ormas memiiiki hak dan kewajiban yang sama.Hak dan kewajiban anggota Ormas di.atur dalam AD dan/atau ART.BAB IXKEPUTUSAN ORGANISASI(1)(2)(3)(1)(2)
    • Pasal 35(1)Keputusan Ormas di setiap tingkatan dilakukan dengan musyawarah danmufakat sesuai dengan AD dan/atau ART.(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Ormas.BAB X. AD DAN ART ORMASBagian KesatuUmumPasal 36(1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki ADdan ART.(2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:a. nama dan lambang;b. lempat kedudukan;c. asas;d. visi dan misi;e. tujuan dan fungsi;f. kepengurusan;g. hak dan kewajiban anggota;h. penerimaan dan pemberhentian anggota;i. mekanisme pengambilan keputusan;j. pengelolaan keuangan;k. penyelesaian sengketa;1. mekanisme pengawasan internai; danm. pembubaran.Bagian KeduaPerubahan AD dan ART OrmasPasal 37(1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilankeputusan Ormas.(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilaporkan ke kementerian, gubernur, bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hariterhitung sejak terjadinya perubahan.BAB XIKEUANGAN10
    • Pasal 38(1) Ketrangan Ormas dapat bersumber dari:a. iuran anggota;b. bantuan/ sumbangan masyarakat;c. anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanjadaerah;d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asi.ng;e. hasil usaha Ormas; dan/atauf. kegiatan lain yang sah menurut hukum.(2) Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secaratransparan dan akuntabel.(3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.Pasal 39(1) Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf adan huruf b menghimpun dan mengelola dana dari anggota danmasyarakat, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangansesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan ADdan/atau ART.(2) Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perunCang-undangan.BAB XIIBADAN USAHA ORMASPasal 4O(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hiduporganisasi, Ormas bqrbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.(2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamAD dan/atau ART.(3) Perrdirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB XIIIPEMBERDAYAAN ORMAS11
    • Pasal 41(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormasuntuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.(iA) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati danrnempertimbangkan aspek kesejarahan, rekam jejak, peran daniintegritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danlbernegara.(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. fasilitasi kebijakan;b. penguatan kapasitas kelembagaan; danc. peningkatan kualitas sumber daya manusia.(3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a berupaperaturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.(4) Penguatan kelembagaan sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) hurr-rf bdapat berupa:a. penguatan manajemen organisasi;b. penyediaan data dan informasi;c. pengembangan kemitraan;d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;f. pemberian penghargaan; dan/ataug. penelitian dan pengenrbangan.(5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c dapat berupa:a. pendidikan dan pelatihan;b. pemagangan; danc. krrrsus.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasiiitasi kebijakan, penguatan kapasitaskelembagaan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturanPemerintahP asar42(1) Dalam hal pemberdayaan, ormas dapat bekerja sama atau mendapatdukungan dari Ormas lainnya, masyarakal, danf atau swasta.(2) Kerjasama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukunganoperasionai organisasi.Pasal 431.2
    • (1) Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkanpelayanan publik dan tertib administrasi.(2) Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikandan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urLrsanpemerintahan dalam negeri.(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai sistem informasi Or;nas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XIVORMAS YANG DIDIII.IKAN WARGA NEGARA ASINGPasal 44(1) Orrnas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatandi virilayah Indonesia(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya;b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atauwarga negara asing bersama warga negara Indonesia; atauc. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.Pasal 45(1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimanadirnaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.(2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. izin prinsip; danb. izin operasional.(3)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a diberikan olehme.nteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luarnegeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan.(4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikanoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Pasal 46(1) Untuk memperolein izin prinsip, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:a. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dari negarayang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.(2)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untul< jangkawaktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.(3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukanpaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.13
    • Pasal 47(I) Izin operasional bagi ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(2) huruf a hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan tzirtprinsip.(2) Untuk memperoleh izin operasionai, ormas sebagairnana dimaksud dalamPasal 44 ayat (2) huruf a harus memiliki perjanjian tertuiis denganPemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya.(3) Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yangdiclirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah.(4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidakmelebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.(5) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional tersebutberakhir.Pasal 48(1) Badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelahmendapatkan pertimbangan tim perizinan.(2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perunciang-undangan dibidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan olehwarga Negara asing atau warga negara asing bersama warga NegaraIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b wajibmemenuhi persyaratan paling sedikit:a.warga negara asing yang mendirikan Ormas tersebut telah tlnggal dilndonesia selama 5 (1ima) tahun berturut-turut;b. pemegang tzin tinggal tetap;c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asingatau warga negara asing bersama wa.rga negara Indonesia, yang berasaldari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit setarasenilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengansurat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahanharta kekayaan tersebut.d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Ormas berbadan hukumyayasan yang didirikan tldak merugikan masyarakat, bangsa, dannegara Indonesia.(3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan olehbadan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayal (2) hurufc, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasidi indonesia selama 5 (1ima) tahun berturut-turut;b. -iumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yangberasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikankekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rpi0.000.000.000,0014
    • (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataanpengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaantersebut; danc. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Ormas berbadan hukumyaya$an yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dannegara Indonesia.Pasal 49Pemberntukan tim periztnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)dan Pasal 48 ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang luar negeri.Pasal 5OKetent.uan lebih lanjut mengenai perrzirlan, tim perizinan, dan pengesahanOrmas yang didirikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 51Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalamPasai 44 ayat (2) berkewajiban:menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yargberlaku daiam masyarakat Indonesia;memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;mengu.mumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; danmembuat laporan kegiatan berkala kepada pemerintah dan dipubiikasikankepada masyarakat melallri media massa berbahasa Indonesia.Pasal 52Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilarang:a. melakukan kegiatan yallg bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;c. melakukan kegiatan intelijen;d. melakukan kegiatan politik;e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; danh. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.BAB XVPENGAWASANa.LU.d.e.f.15
    • Pasal 53(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas dan ormas yangdidirikan oleh warga negara asing, dilakukan pengawasan internai daneksternal.(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehmasyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.Pasal 54(1) Unt.uk menjamin teriaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormasdan ormas yang didirikan oleh warga negara asing, memiliki pengawasinte:rna1.(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untukmenegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksidalam internal Ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing.(3) Tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diat-ur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.Pasal 55(1) Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53ayat (3) dapat berupa pengaduan.(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan kepadaPemerintah atau Pemerintah Daerah.Pasal 56Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas dan ormas yang didirikan olehwarga negara asing sebagaimana climaksud dalam Pasal 53 sampai denganPasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XVIPENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASIPasal 57(1) Dalam hal terjadi sengketa Ormas, Ormas berwenang menyelesaikansengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan parapihak yang bersengketa.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.16
    • Pasal 58(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidaktercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilannegeri.(2) Terhadap putusan pengadiian negeri hanya dapat diajukan upaya hukumkasasi.(3) SerLgketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus olehperLgadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilannegeri.(4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dia-jukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalamjangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggalpermohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.BAB XVIILARANGANPasal 59(1) Ormas dilarang:a. menggunakan bendera atau lambang negara Republik Indonesia untukkegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengannama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;c. menggunakan tanpa iztn nama, lambang, bendera negara lain ataulembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau benderaorganisasinya;d. menggunakan rranra, lambang, bendera, atau simbol organisasi yangmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengannama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atauorganisasi terlarang; ataue. menggunakan nama, lanrbang, bendera, atau tanda gambar yangmempunyai persamaan parla pokoknya atau keseluruhannya dengannama, lambang, bendera, ntau tanda gambar Ormas lain atau partaipolitik.(2) Ormas dilarang:a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, ataugolongan;b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agamayang dianut di Indonesia;c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia;d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman danketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;ataue. melakukan tindakan atau kegiatan lainnya yang bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.i7
    • (3) Ormas dilarang:a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangandalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; ataub. rnengumpulkan dana untuk partai politik.(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaranatau paham yang bertent.angan dengan Pancasila.(5) Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan aparatpenegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB XVIIISANKSIPasal 6O(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dankewenangannya menjatuhkan sanksi administratif terhadap Ormas yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I dan Pasal59.(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelummenjatuhkan sanksi administratif terhadap Ormas yang melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 61Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiriatas:a. peringatan tertulis;b. penghentian bantuan dan/atau hibah;c. penghentian sementara kegiatan; dan/ataud. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badanhukum.Pasal 62(L) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiriatas:a. peringatan tertulis kesatu;b. peringatan tertulis kedua; danc. peringatan tertulis ketiga.(2) Pe:ringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secarabenjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari.(3) Dalam ha1 Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnyajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atauPemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksucl.18
    • (4) Daiam ha1 Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangkawakLu sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, Pemerintah atau PemerintahDaerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.(5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau PemerintahDaerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.Pasal 63(1) Dalam ha1 Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu (secaraberulang) sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapatmenjatuhkan peringatan tertulis kedua.(2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertuiis kedua sebanyak 2(dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkanperingatan tertulis ketiga.Pasal 64(1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atauPemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi:a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/ataub. penghentian sementara kegiatan.(2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan danlatau hibah, Pemerintahatau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementarakegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.Pasal 65(1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadapOrmas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukumdari Mahkamah Agung;(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari MahkamahAgung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berw-enangme.njatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.(3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadapOrmas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, Pemerintah Daerah wajibme.minta persetujuan forum komunikasi pimpinan daerah.Pasal 66(1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalamt9
    • Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan"(2) Datam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuaidengan tujuan Ormas.(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatansebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentiansernentara kegiatan.Pasal 67(1) Dalam hal Ormas ticiak berbadan hukum tidak mematuhi sanksipenghentian sementara kcgiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkansanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukumMahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan suratketerangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paiing lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.Pasal 68Dalam ha1 Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentiansementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) hurufb, Femerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.Sanksi pencabutan stattrs badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperolehkelruatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpernerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.Pasal 69(1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalamFasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusanpembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud padaayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.20(1)(2)(3)
    • (1)(2)(3)(4)(s)(6)(7)(1)(2)(3)Pasal 7OPermohonan pembubaran orma.s berbadan hukum sebagaimanadimaksud daiam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri olehkejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasimanusia.Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisilihukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonanpembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai buktipenjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah.Dalam hal permohonan sebagaimarra dimaksud pada ayat (3) tidakdisertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukumti,Cak dapat diterima.Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu palinglama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonanpembubaran Ormas.Pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secarapietut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksaanaansidang.Daiam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormassebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengannaemberikan keterangan dan bukti di persidangan.Pasal 71Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70avat (1) harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjangpaling lama 20 (dua puiuh) hari atas persetujuan Ketua MahkamahAgung.Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayal (2) harus dir.rcapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Pasal 722I
    • Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran ormassebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, danmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum danhak as;asi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitungsejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Pasal 73(1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 lnanyadzrpat diajukan upaya hukum kasasi.Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukumkasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilannegeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasimanusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusandiucapkan.Pasal 74Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh parapihak.Dalam ha1 pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonankasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 14 (empatbelas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clidaftarkanpada pengadiian negeri yang telah memutus pembr-rbaran Ormas.(4) Palnilera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanlapr:rmohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertr-rlis yangditandatangani panitera.(5) Pt:mohon kasasi r,vajib menJ,.ilnlpaikan memori kasasi kepacla paniterapengadil.an dalam waktu paiilig iama 14 (empat belas) hari terhitung sejaktanggal permohonan dicatat.Pasal ?5Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasisebagaimana di.maksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalamja.ngka waktu paling lan":ra 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggalpr:rmohonan kasasi clidaftarkan.Termohon kasasi dapat mengajukan kontrei memori karsasi kepaclapanitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitu-ng sejai<tanggal memori kasasi diterima.(3)(2)(1)(2)(1)(2)
    • (3)(4)(1)(2)(1)(2Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohonkepada pemohon kasasi clalam. jangka r,vaktu paling lama 2 (dua) harikerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.Pianitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dankontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepadaIV{ahkamah Agung dalam jangka r,vaktu paling lama 40 (empat puluh) hariterhitung sejak tanggal permoleonan kasasi didaftarkan atau paling lama7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.Pasal ?6Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4)tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangankepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidakrn engajukan memori kasasi.Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) hari kerja sejakberakhirnya batas waktr-r penyampaian memori kasasi.Pasal ?7Mahkamah Agung rvajib mempelajari permohonan kasasi danrnenetapkan hari sidang dalam jangka wakt.i-r paling lama 5 (1ima) harikerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh paniteraIVfahkamah Agung.Permohonan kasasi sebagaimana climaksud dalam Pasal TS harr.sdiputns dalam jangka rnaktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitungsejak tanggai permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agrng.FasaL TSPanitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasikepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktr-r paling lama 20(cLua puluh) hari terhitr-rng sejak tangg:rl permohonan kasasi cliputuskan.Pengaclilan negeri rvajib lncnyamperikan salinan .pLltusrlil kasasrsr:bagaimana dimaksud pada. aSrat (1) kepada pemohon kasasi, termchonkasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka r,ri:.ktu palireg lama 2(dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.Pasal 79Dalarn ha1 ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pemerintahatau Femerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi:a. peringatan tertulis;b. penghentj.an kegiatan;ZJ(1)(2)
    • (1)c. pembekuan i.zin operasional;d. perrcallutan izin operasional;e. pernbekuan rzin prinsip;f. pencabr-rtan izin prinsip; clan/ataug. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 8SKetentuan mengenai. penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimanadimaksud daiam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara rnutatismutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasanyang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersamawarga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukumasing.Pasai 81Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggotaatau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negala asing, baik sendirimzrltpLln l:ersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai clengankelentuan peraturan perundang-undangan.seliap orang -vang merupakan anggota atau pengrrrus ormes, atall alrggotaatau pengurlls ormas yang clidirikan oleh warga negara asing, baik sendirimetupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugianbagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajr,ikair gugatan perdatasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 8?Ketenl-uan lebih ianjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, Ormas badanhukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan ormas badan hukumyayasan yang didirikan warga Negara asing atau r,varga Negara asing bersamawarga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampaidengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XIXKETENTUAN PERALIHANPasal 83Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undangini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undangini;b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1B7O Nomor64 tentang Perkumpulan-Perkumpuian Berbadan Hukum (Rechtsper-soonlijkheid van Vereenigingen) sebelum Proklamasi Kemerdekaan NegaraKesatuan Republik Indonesia tetap diakui keberadaannya dan diakui24(2)
    • d"C,kesejarahannya dan tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai ketentuanUndang-Undang ini.SuLrat keterangan terdaftar ertau surat tanda pernberitahuan keberadaanorganisasi vang sudah diterl:itkan sebelum Undang Undang ini l:erlaku.tel-ap berlaku sampai akhir rnasa berleLkunva.ormas yang telah didirikan oleh warga negara asing, warga negara asingdengan warga negara lndonesier, dan badan hukum arsing J/ang tel:rhberoperasi harus. menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang inidalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.BAB XXKETENTUAN PENUTUPPasal 84Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.Pasal 85Pada saart Undar-rg-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor I Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 44, TambahanLembeiran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.Pasa1 86Peraturan peiaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.Fasal 87Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangernUndang-Undang ini dengarr penernpatannya cialam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal...PRtrSIDEN REPUBLIK IND ONtrSIA.25
    • SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal...MENTIIRi HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK iNDONESIA,AMIR fJYAMSUDINLSMBARAN I{EGARA REPUSLIK INDONE$III TAHUI{ ...NOMOTT ...26
    • PENJELASANATASRANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ...TAHUN ...TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANI. UMUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat serta memajukan diri.nya dalam memperjuangkan haknya secaraindividu maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dannegara kesatuan Republik lndonesia sebagai perwujudan hak asasimanusia. Pasal 28 J ayat (2| undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dankebebasannya secara individu mauplrn kolektif, setiap orang wajibmenghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepadapernbatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-matauntuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasanorang iain dan untr-rk memenuhi tuntutan yang adil sesuai clenganperl-imbangan moral, nilai-ni1ai agama, keamanan, dan ketertiban umumdalelm masyarakat yang clemokratis.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengansegala jenis dan bentuknya senantiasa hadir, tumbuh dan berkembangsejalan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara. Dalam sejarah perjuangan kernerdekaan negara RepublikIndonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaanantara lain Boedi Oetomo, Taman Sisuva, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,Syarekat Islam, Al-Irsyad Islarni5sfu, Persatuan Islam, .Jong Java, JongCelebes, .Jong Ambon, dan Orm:rs lain yang didirikan sebelum kemerdekaanRepublik Indonesia. Peran dan rekar:r jejak Ormas yang teiah berjuangsecara ikhlas dan sukarela tcisebuL, merupakan nilai sejarah dan asetbangsa yang sangat penting bagi perjaianan bangsa dan negara.Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahanmembawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhanjumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupandemokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormasuntuk berpartisipasi dala- ,rp"y" mewu.ludt<an cita-cita nasional bangsaIndonesia, menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalarnpembangunan memberi konsekuensi pentingnSa membangun sistempengelolaan ormas yang memenuhi kaidah ormas yang sehat sebagaiorganisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan danakuntabel.27
    • Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warganegara baik secara individu maupun kolektif termasuk Ormas wajibmen-jadikan Pancasila sebagai nafas, jiwa, dan semangat dalam mengelolaOrmas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undreng Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar dan falsafahberbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormatikebhinnekaan Orm4s yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidakbertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula terhadap Ormas yangmentadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.Pergaulan internasional membarx,a konsekuensi terjadinya interaksiantara Ormas di suatu negara dengan negara lain. Kehadiran Ormas darinega.ra iain di Indonesia harus dipastikan tetap menghormati kedar-rlatanNKRI, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serla tetapmenghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tr,rnc|,rk padahukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undangmernbuat pengaturan terhadap Ormas yang didirikan warga negara asingdan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia.Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntutpengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor B Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44) yang ada saatini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu diperlukanpenggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan.Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri dart 20Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian;asasi, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian;pendaftaran; hak dan kr:rv;ljifsn; organisasi, kedudukan, dankepengurusan; keanggotaan; kegrr-rtusan organisasi; AD dan ART; keuangan;badan usaha; dan pemberday;.ran Ormas. Selain itu, undang-undang inimengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing maupunormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaiansengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkandapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberi manfaat dalam sistemkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.II. PASAL DEMI PASAL.Pasal 1Cukup jelas.Pasal 228
    • Cukup jeias.Pasal 3Cukup jelas.Paszrl 4Cukup jelas.Pasal 5Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jeias.Huruf eCukup je1as.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup je1as.Huruf hYang dimaksud dengan "mewujudkan tujuan negara" adalahsebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial".Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Huruf aCukup jelas.Huruf bzg
    • Yang dimaksud dengan "Ormas yang memiiiki bidangkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah Orrnas yangdibentuk oieh para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esayang mengakui dan meyakini nilai-niiai penghayatankepercayaan kepada Tr*rhan Yang Maha Esa yang tumbuh danberkembang dari akar sejarah dan budaya asli Indonesia (bukankepercayaan dari negara lain).Huruf cCukup je.las.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup je1as.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf ICukup jelas.Huruf mCukup jelas.Huruf nCukup jelas.Huruf oCukup jelas.Huruf pCukup je1as.30
    • Huruf qYang dimaksud dengan "bidang kegiatan lainnya" adalah bidanglain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 1 1Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup je1as.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal L7Cukup je1as.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelasPasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.3t
    • a,Pasal 23Cukup jelas.Pasa| 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Fasal 26Cukup jelas.trasal 27Cukup jelas.Fasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas..Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Cukup jelas..Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.32
    • Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43. Cukup jeias.Fasal 44Cukup jelas.Fasal 45Cukup jelas.Fasal 46Cukup jelas.Fasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jeias.Pasal 49Cukup jelas.Pasai 50Cukup jelas.Pasal 51Cukup jelas.Pasal 52Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup je1as.Huruf cCulrup jelas.Huruf d55
    • Yang dimaksud dengan "kegiatan politik" adalah kegiatanyang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, antara 1ain,penggalangan dana untuk jabatan politik, propagandapolitik, ikut terlibat daiam demonstrasi atau ikut. mempengaruhi pengambilan keputusan politik.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup je1as.Huruf gCukup jelas.Huruf hYang dimaksud dengan "sarana dan prasarana padainstansi/ lembaga Pernerintahan" antara lain kantor,kendaraan dinas, pegawai, dan peralatan kedinasan.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup je1as.Pasal 59Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah tanpa izinciari pemilik nama, lambang, atau bendera negara,J+
    • Iembaga / badan internasional.Huruf dCukup jeias.Huruf eCukup jeias.Ayat (2)Cuk.up jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (a)Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yangbertentangan dengan Pancasila" adalah ajaran atheisme,komunisme / marxisme-leninisme.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasa1 6 1Huruf aCukup je1as.Huruf bYang di:naksud dengan "penghentian bantuan dan/atauhibah" adalah penghentian oleh pemerintah dan/atauPemerintah Daerah atas bantuan dan/atau hibah yangbersumber dari anggaran pendapatan dan belanja. negaradan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.Huruf cPenghentian sementara kegiatan daiam ketentuan ini tidaktermasuk kegiatan internal, seperti rapat internal ormas.Huruf dCukup jelas.Fasai 62Cukup jelas..Pasal 63Cukup jelas.Pasal 6435
    • Cukup jelas.Pasal 65Ayat (1). Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan forum komunikasi pimpinan daerahprovinsi antara lain terdiri dari gubernur, ketua DPRDprovinsi, pangdam/danrem, kapolda, kajati, dan ketuaPengadilan Tinggi.Yang dimaksud dengan forum komunikasi pimpinan daerahkabupatenlkota antara lain terdiri dari bupati/walikota,ketua DPRD kabupaten f kota, dandim, kapolres, kajari, danketua pengadiian negeri.Pasal 66Cukup jelas.l?asa1 67Cukup jelas.Pasai 68Cukup jeias.Pasal 69Cukup jelas.lPasal 70Yang dimaksud dengan "permohonan" tidak <iapat diartikansebagai perkara uoluntair yang diperiksa secara ex parte, tetapiharus diperiksa secara contentiusa, yaitu pihak-yangberkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk memenuhiasas audi et alteram partem.lPasal 71Cukup jelas.PasalT2Cukup jelas.rPasal 73Cukup jelas..Pasal 74Cukup jelas.36
    • Fasal 75Cukup jelas.Pasal76Cukup jelas.Pasal77Cukup jelas.Fasal 78Cukup jeias..Fasa1 79Cukup je1as.Pasai 80Cukup jelas.Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82Cukup jelas.Pasai 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Pasal 85Cukup jelas.Pasal 86Cukup jelas.Pasal 87Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...)/