Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro

2,908 views
2,889 views

Published on

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGOROSalinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO,Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,dan/atau dunia usaha; b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten; c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah.Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. 2. - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (lembaran Negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011-2031. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro.4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.5. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  3. 3. - 3 -9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.13. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.14. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.18. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.19. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.23. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.25. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
  4. 4. - 4 -26. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.28. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.29. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuanketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.30. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.31. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.32. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.33. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.34. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.35. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.36. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
  5. 5. - 5 -37. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.38. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.41. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.43. Agroekowisata adalah pengembangan pariwisata berbasis komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta lingkungan.44. Ekowisata adalah bagian dari agroekonomi yang pengembangan pariwisata dengan berbasis ekonomi dan lingkungan.45. Agropolitan adalah merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja.46. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2(1) Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi mencakup 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan 430 (empat ratus tiga puluh) desa / kelurahan seluas lebih kurang 230.706 (dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam) Ha pada koordinat koordinat 111º25 BT - 112º09 BT dan 6º59 LS - 7º37 LS, dengan batas-batas : a. sebelah utara Kabupaten Tuban; b. sebelah timur Kabupaten Lamongan; c. sebelah selatan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang; dan d. sebelah barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora - Jawa Tenggah.(2) Lingkup muatan RTRW, mencakup : a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
  6. 6. - 6 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu mewujudkan ruang kabupaten yang mampumendukung perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yangselaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataanpembangunan. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Pasal 4Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :a. pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;b. pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat;c. pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;d. pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah;e. pengendalian secara ketat pada kawasan hutan; danf. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Paragraf 2 Strategi Penataan Ruang Pasal 5(1) Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor; b. mengembangkan lumbung desa modern; c. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan; d. mengembangkan pusat penyuluhan tani; e. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis; f. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor; g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
  7. 7. - 7 - h. meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap; i. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; j. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; dan k. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.(2) Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi : a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata; d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata; e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal; f. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan g. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.(3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi : a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil menenggah dan industri rumah tangga; b. mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan; c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil menenggah; d. mengembangkan kawasan industri menengah – besar; e. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), secara individual maupun komunal; f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri; g. mengendalikan zona dan kawasan industri polutif; h. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri; dan i. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu.(4) Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi : a. meningkatkan produktivitas kegiatan budidaya; b. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat; dan c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah dibagian utara dan selatan.(5) Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi : a. mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan; b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama; c. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan d. mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan.
  8. 8. - 8 -(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atauTNI. BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 6(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. sistem pusat kegiatan ; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya.(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesatu Sistem Pusat Kegiatan Pasal 7(1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. PKW; b. PKLp; c. PPK;dan d. PPL.(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Bojonegoro.(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Perkotaan Dander; b. Perkotaan Sumberejo; c. Perkotaan Baureno; d. Perkotaan Ngasem; e. Perkotaan Padangan; f. Perkotaan Ngraho; g. Perkotaan Temayang; dan h. Perkotaan Kedungadem.(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Perkotaan Trucuk; b. Perkotaan Kapas; c. Perkotaan Sukosewu; d. Perkotaan Balen;
  9. 9. - 9 - e. Perkotaan Kanor; f. Perkotaan Kepohbaru; g. Perkotaan Kalitidu; h. Perkotaan Malo; i. Perkotaan Purwosari; j. Perkotaan Kasiman; k. Perkotaan Kedewan; l. Perkotaan Margomulyo; m. Perkotaan Ngambon; n. Perkotaan Tambakrejo; o. Perkotaan Bubulan; p. Perkotaan Gondang; q. Perkotaan Sekar; dan r. Perkotaan Sugihwaras.(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. Desa Sumberejo dan Desa Margomulyo di Kecamatan Margomulyo; b. Desa Ngraho, Desa Kalirejo, dan Desa Blimbinggede di Kecamatan Ngraho; c. Desa Tambakrejo, Desa Bakalan, Desa Jawik, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Tambakrejo; d. Desa Ngambon dan Desa Bondol di Kecamatan Ngambon; e. Desa Sekar, Desa Miyono, dan Desa Klino di Kecamatan Sekar; f. Desa Bubulan dan Desa Cancung di Kecamatan Bubulan; g. Desa Gondang, Desa Sengaten, Desa Pajeng, dan Desa Sambongrejo di Kecamatan Gondang; h. Desa Temayang dan Desa Kedungsari di Kecamatan Temayang; i. Desa Trate, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Glagahwangi di Kecamatan Sugihwaras; j. Desa Kedungadem, Desa Trumbasanom, dan Desa Drokilo di Kecamatan Kedungadem; k. Desa Kepohbaru, Desa Sidomukti, dan Desa Brangkal di Kecamatan Kepohbaru; l. Desa Baureno, Desa Pasinan, Desa Trojalu, Desa Sraturejo, Desa Blongsong, Desa Kauman, Desa Gajah, dan Desa Sumuragung di Kecamatan Baureno; m. Desa Kanor, Desa Sumberwangi dan Desa Tambakrejo di Kecamatan Kanor; n. Desa Sumberejo, Desa Talun, Desa Bogangin, dan Desa Sumuragung di Kecamatan Sumberejo; o. Desa Balenrejo, Desa Margomulyo, Desa Sobontoro, Desa Kedungbondo, Desa Kabunan, Desa Bulu, dan Desa Suwaloh di Kecamatan Balen; p. Desa Sukosewu dan Desa Kalicilik di Kecamatan Sukosewu; q. Desa Kapas, Desa Sukowati, Desa Mojodeso, Desa Tikusan, Desa Kalianyar, Desa Plesungan, dan Desa Kedaton di Kecamatan Kapas; r. Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Sumbang, Desa Sukorejo, Desa Kauman, Desa Pacul, Kelurahan Jetak, Kelurahan Klangon, Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Mojokampung, Kelurahan Ngrowo, Desa Campurejo, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Mulyoagung, Kelurahan Kalirejo, Desa Semanding, dan Kelurahan Kepatihan di Kecamatan Bojonegoro; s. Desa Trucuk, Desa Guyangan, Desa Padang, dan Desa Pagerwesi di Kecamatan Trucuk; t. Desa Dander, Desa Growok, Desa Mojoranu, Desa Sumodikaran, Desa Ngumpakdalem, dan Desa Sumbertlaseh di Kecamatan Dander;
  10. 10. - 10 - u. Desa Ngasem, Desa Ngadiluwih, Desa Dukuhkidul, Desa Gayam, Desa Mojodelik, Desa Bonorejo, Desa Brabohan, Desa Begadon, dan Desa Ringintunggal di Kecamatan Ngasem; v. Desa Kalitidu, Desa Panjunan, Desa Brenggolo, Desa Mayanggeneng, Desa Talok, Desa Mlaten, Desa Sumengko, Desa Manukan, Desa Sudu, Desa Ngraho, Desa Ngujo, Desa Wotangare, Desa Ngrebekan, Desa Katur, dan Desa Beged di Kecamatan Kalitidu; w. Desa Malo, Desa Trembes, Desa Ketileng, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Malo; x. Desa Purwosari, Desa Pejok, Desa Gapluk, Desa SedahKidul, Desa Punggur, Desa Kuniran, Desa Tinumpuk, dan Desa Tlatah di Kecamatan Purwosari; y. Desa Padangan, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Banjarjo, Desa Kebunagung, Desa Ngasinan, dan Desa Cendono di Kecamatan Padangan; z. Desa Kasiman, Desa Sekaran, Desa Batokan, dan Desa Sambeng di Kecamatan Kasiman; dan aa.Desa Kedewan dan Desa Wonocolo di Kecamatan Kedewan. Bagian Kedua Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 8Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b, terdiri atas :a. sistem jaringan transportasi darat;b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; danc. sistem jaringan transportasi udara. Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 9(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas : a. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi : 1. jaringan jalan dan jembatan; 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3. jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan. b. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan(ASDP); dan c. Jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan.(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 , terdiri atas : a. pengoptimalan jaringan jalan Kolektor (1), status Nasional, meliputi ruas: 1. Babat – Batas Kota Bojonegoro; 2. Jln A. Yani; 3. Jln Gajah Mada; 4. Jln Untung Suropati; 5. Jln Rajekwesi; 6. Batas Kota Bojonegoro – Padangan; 7. Jln M.T. Haryono; dan 8. Padangan – Batas Kabupaten Ngawi.
  11. 11. - 11 -b. pengoptimalan jaringan jalan Kolektor (2), status Provinsi meliputi : 1. Jln Sawunggaling; 2. Jln Basuki Rahmad; 3. Jln Jaksa Agung Soeprapto; 4. Jln Bojonegoro - Pajeng; 5. Jln Bojonegoro – Ponco; 6. Jln HOS Cokroaminoto; dan 7. jln Padangan – batas Jateng.c. pengoptimalan jaringan jalan Lokal status Kabupaten (dalam kota), meliputi ruas : 1. Jln MH. Thamrin; 2. Jln Imam Bonjol; 3. Jln KH. Ashari; 4. Jln Diponegoro; 5. Jln Trunojoyo; 6. Jln Mastrip; 7. Jln Pasar; 8. Jln Pahlawan; 9. Jln KH. Mansyur; 10. Jln Teuku Umar; 11. Jln Panglima Sudirman; 12. Jln J.A Suprapto; 13. Jln Rajawali; 14. Jln Hayam Wuruk; 15. Jln Mayangkoro; 16. Jln Dr. Wahidin; 17. Jln WR. Supratman; 18. Jln Kartini; 19. Jln Hasanudin; 20. Jln Setyo Budi; 21. Jln Dr. Cipto; 22. Jln Ronggolawe; 23. Jln Munginsidi; 24. Jln Dr. Soetomo; 25. Jln Serma Abdullah; 26. Jln Panglima Polim; 27. Jln Patimura; 28. Jln A. Rahman Hakim; 29. Jln DI Panjaitan; 30. Jln AKBP. M. Suroko; 31. Jln P. Mas Tumapel; 32. Jln Letda Suradji; 33. Jln Kapten Ramli; 34. Jln Alun-alun Tengah; 35. Jln Serma Maun; 36. Jln Sersan Kusman; 37. Jln Lettu Suwolo; 38. Jln Lisman; 39. Jln Dr. Suharso; 40. Jln B.Pol. KS. Tubun; 41. Jln Pemuda; 42. Jln Kusnandar; 43. Jln Kapten P. Tendean; 44. Jln Serma Darsi; 45. Jln Tri Tunggal; 46. Jln KH. Ahmad Dahlan;
  12. 12. - 12 - 47. Jln H. Agus Salim; 48. Jln Brigjend Sutoyo; 49. Jln Ade Irma Suryan; 50. Jln Kapten Martono; 51. Jln Hartono; 52. Jln Maswiji; 53. Jln Dewi Sartika; 54. Jln A. Sunjani; 55. Jln Letda Mustajab; 56. Jln Cut Nya Dien; 57. Jln Lettu Suyitno; 58. Jln Kopral Kasan; 59. Jln Mliwis Putih; 60. Jln Komplek Wisma Indah; 61. Jln Sersan Suratman; 62. Jln Kyai Mojo; 63. Jln Sarimulyo; 64. Jln Kolonel Sugiono; 65. Jln Veteran; 66. Jln Mangga; 67. Jln Tikusan – Sambiroto; 68. Jln Komplek Stadion; 69. Jln Kyai Sulaiman; 70. Jln Ki Andong Sari; 71. Jln Kapten Sumitro; 72. Jln Ki Hajar Dewantara; 73. Jln Komplek Perummas Ut.; 74. Jln Komplek Perumda; 75. Jln Komplek Pacul Permai; 76. Jln Dalang Ngoro; 77. Jln Makam Manis; 78. Jln Makam Sedeng; 79. Jln Gg. Wates; 80. Jln Sumiran; 81. Jln Srinayan; 82. Jln Depo; 83. Jln Kalijogo/ASPOL; 84. Jln SD; 85. Jln Mawar; 86. Jln Rukun; 87. Jln Ngalimun; 88. Jln Tegal Luwung; 89. Jln Letda A. Hamdani;dan 90. Jln Prajurit Abu.d. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (luar kota), meliputi ruas : 1. jalan Dander – Bubulan; 2. jalan Dander – Ngasem; 3. jalan Bubulan – Judeg; 4. jalan Trenggulunan - Bubulan; 5. jalan Ngasem – Trenggulunan; 6. jalan Trenggulunan – Ngambon; 7. jalan Kalitidu – Ngasem; 8. jalan Talok – Mlaten; 9. jalan Purwosari – Glagah; 10. jalan Glagah – Ngambon;
  13. 13. - 13 - 11. jalan Glagah – Turi; 12. jalan Turi – Ngambon; 13. jalan Turi – Tambakrejo; 14. jalan Taji – Tambakrejo; 15. jalan Taji – Tinggang; 16. jalan Ngraho – Taji; 17. jalan Tambakromo – Kawengan; 18. jalan Ngraho – Luwihaji; 19. jalan Sambeng – Tambakromo; 20. jalan Batas Kabupaten – Kasiman; 21. jalan Kasiman – Kedewan; 22. jalan Temayang – Sugihwaras; 23. jalan Kedungsumber - Wdk Pacal; 24. jalan Balen – Sugihwaras; 25. jalan Sumberejo – Kepohkidul; 26. jalan Kedungadem – Nglinggo; 27. jalan Kedungadem – Kesongo; 28. jalan Nglinggo – Kepohbaru; 29. jalan Sroyo – Nglinggo; 30. jalan Baureno – Kepohbaru; 31. jalan Medalem – Simorejo; 32. jalan Sumberejo – Kanor; 33. jalan Kanor – Semambung; 34. jalan Simorejo – Baureno; 35. jalan Kanor – Simorejo; 36. jalan Sugihwaras – Kepohkidul; 37. jalan Kepohkidul – Kedungadem; 38. jalan Tambakromo – Malo; 39. jalan Malo – Selogabus; 40. jalan Betek – Gondang; 41. jalan Kapas – Glendeng; 42. jalan Kapas – Sampang; 43. jalan Ngambon – Bobol; 44. jalan Sambongrejo – Bobol; 45. jalan Watu Jago – Bobol; 46. jalan Banjarejo – Bakalan; 47. jalan Purwosari – Malingmati; 48. jalan Bojonegoro – Kunci; 49. jalan Kepohbaru – Gunungsari; 50. jalan Jono – Sugihwaras; 51. jalan Kalianyar - Ngumpak Dalem; 52. jalan Dlm. Kota - Sumberejo; 53. jalan Kedewan – Beji; 54. jalan Pasinan - Ps. Hewan Baureno; 55. jalan Drokilo – Kepohbaru; 56. jalan Turi – Kaliklampok; 57. jalan Sumengko – Setren; 58. jalan Kedaton – Tanjungharjo; 59. jalan Ngumpakdalem – Ngujo; dan 60. jalan Pemuda – Semanding.e. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (perbatasan dengan wilayah sekitar), meliputi ruas : 1. Jl. Poros Desa Semambung – Rengel; 2. Jl. Poros Ds.Sumberejo – Margorejo; 3. Jl. Poros Desa Banjarsari – Menilo; 4. Jl. Poros Desa Ngudal –Wonosari;
  14. 14. - 14 - 5. Jl. Poros Desa Ledok – Wonosari; 6. Jl. Poros Desa Trembes – Brangkal; 7. Jl. Poros Kec. Kedewan – Kaligede; 8. Jl. Poros Kec. Mlideg - Bajang,Ngluyu; 9. Jl. Poros Desa Sukun – Tritik; 10. Jl. Poros Desa Krondonan – Bendoasri; 11. JL.Poros Desa Klino – Saradan; 12. Jl. Poros Desa Bobol – Rejuno; 13. Jl. Poros Desa Watujago – Ngelo; 14. Jl. Poros Kec. Margomulyo – Kalangan; 15. Jl. Poros Kec.Margomulyo - Gunungsari, Ngawi; 16. Jl. Poros Desa Cendono – Sidorejo; 17. Jl. Poros Desa Purworejo – Getas; 18. Jl. Poros Kecamatan Kasiman – Giyanti; 19. Jl. Poros Kec. Gajah – Karangkembang; dan 20. Jl. Prs. Ds. Simorejo - Kdg.pengaron Modo. f. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan menyebar pada setiap kawasan di wilayah Kabupaten; g. pengembangan jaringan jalan kolektor , meliputi : 1. rencana jalan layang di desa Tikusan Kecamatan Kapas; 2. rencana jalan lingkar selatan luar perkotaan Bojonegoro; 3. ruas jalan lintas selatan wilayah kabupaten yang melalui Kecamatan Baureno–Kecamatan Kepohbaru–Kecamatan Kedungadem–Kecamatan Sugihwaras–Kecamatan Dander–Kecamatan Ngasem–Kecamatan Purwosari – Kecamatan Padangan; dan 4. rencana jalan lintas yang berada di perbatasan daerah dengan Kabupaten Lamongan.(3) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan, meliputi : a. penyediaan jalur pejalan kaki; b. pemasangan rambu-rambu lalu lintas; c. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas pada pengembangan daerah yang menimbulkan bangkitan lalu lintas; d. penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima; dan e. penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau perkotaan.(4) Jaringan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1, terdiri atas : a. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo; dan b. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo.(5) Pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi : a. jembatan Kasiman–Giyanti Blora; b. jembatan Kasiman–Batokan /Cepu; c. jembatan kalitidu–Malo; d. jembatan Bojonegoro–Banjarsari; e. jembatan Bojonegoro–Trucuk; f. jembatan Semambung–Rengel Tuban; g. jembatan Bandar/Kasiman–Padangan; dan h. jembatan Baureno–Plandirejo Tuban.(6) Pengembangan jembatan lintas anak Sungai Bengawan Solo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada lintasan anak sungai yang tersebar diwilayah Kabupaten.(7) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2, terdiri atas : a. terminal; b. alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang; dan c. unit pengujian kendaraan bermotor.
  15. 15. - 15 -(8) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas : a. terminal penumpang; dan b. terminal barang.(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi : a. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A terminal Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro; b. pengoptimalan terminal penumpang tipe B terminal Padangan di Kecamatan Padangan; c. pengembangan terminal penumpang tipe C, yang meliputi : 1. terminal Betek di Kecamatan Gondang; 2. terminal Temayang di Kecamatan Temayang. dan 3. terminal Kedewan di Kecamatan Kedewan.(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa rencana pengembangan terminal barang umum dan untuk kepentingan sendiri sebagai penunjang keterpaduan antar moda, yang meliputi : a. terminal barang di Kecamatan Bojonegoro; b. terminal barang di kecamatan Baureno; dan c. terminal barang di Kecamatan Padangan.(11) Alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa pengoptimalan unit pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang di desa Sraturejo Kecamatan Baureno.(12) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berupa pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor di Desa Kapas Kecamatan Kapas.(13) Jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3, terdiri atas : a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan b. jaringan angkutan barang.(14) Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi : a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan penumpang dalam wilayah kabupaten; dan b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan penumpang antar wilayah.(15) Pengembangan jaringan trayek angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi : a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan barang dalam wilayah kabupaten; dan b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan barang antar wilayah.(16) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo; dan b. pengembangan angkutan sungai lainnya.(17) Jaringan transportasi perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. pengembangan jaringan transportasi perkotaan guna mengakomodasi perkembangan angkutan; dan b. pengembangan jaringan transportasi pedesaan pada masing-masing pusat pelayanan lokal.
  16. 16. - 16 - Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian Pasal 10(1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan kereta api.(2) Jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. pengembangan jaringan kereta api umum, berupa jalur utara Surabaya – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu – Jakarta; b. pengembangan jaringan kereta api khusus, guna kepentingan pengangkutan hasil pertanian, pariwisata, industri , kehutanan dan migas berupa jalur Lasem - Jatirogo – Bojonegoro; dan c. lokasi stasiun kereta api berada di Kecamatan Bojonegoro. Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 11Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 huruf c, berupa rencana pengadaan bandar udara khusus yang akanditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungansesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 12Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf c terdiri atas :a. sistem jaringan energi ;b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;c. sistem jaringan prasarana sumber daya air;d. sistem jaringan pengelolan lingkungan; dane. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 13(1) Sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas : a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan trasmisi tenaga listrik.(2) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan migas meliputi : a. desa mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro - desa Mudi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
  17. 17. - 17 - b. desa Gayam Kecamatan Ngasem – desa Jelu Kecamatan Ngasem – desa Ngulanan Kecamatan Dander – desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander – desa Jetak Kecamatan Bojonegoro – desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander – desa Pacul Kecamatan Bojonegoro – desa Sembung Kecamatan Kapas – desa Wedi Kecamatan Kapas – desa Ngampel Kecamatan Kapas – desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan c. Blora – Bojonegoro – Lamongan – Gresik pada sempadan jalur Kereta api.(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. sistem interkoneksi Jawa – Bali; b. gardu Induk meliputi : 1. Kecamatan Baureno; dan 2. Kecamatan Bojonegoro. c. gardu penyulang (distribusi) meliputi : 1. Kecamatan Dander; 2. Kecamatan Kalitidu; 3. Kecamatan Sumberrejo; 4. Kecamatan Sugihwaras; 5. Kecamatan Padangan; 6. Desa Senori Kecamatan Trucuk; 7. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan 8. Jalan Thamrin Kecamatan Bojonegoro. d. meningkatkan pelayanan listrik pada kawasan industri; dan e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik pada kawasan permukiman.(4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. jaringan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV dan sistem distribusinya 20 KV; b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi : 1. Kecamatan Kepohbaru; 2. Kecamatan Sumberejo; 3. Kecamatan Kapas; 4. Kecamatan Kalitidu; dan 5. Kecamatan Padangan. c. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah(SUTM) meliputi : 1. Kecamatan Baureno; 2. Kecamatan Balen; 3. Kecamatan Bojonegoro; 4. Kecamatan Padangan; 5. Kecamatan Ngraho; 6. Kecamatan Margomulyo; 7. Kecamatan Purwosari; 8. Kecamatan Tambakrejo; 9. Kecamatan Ngasem; 10. Kecamatan Dander; 11. Kecamatan Bubulan; 12. Kecamatan Sugihwaras; 13. Kecamatan kepoharu; 14. Kecamatan Kedungadem; 15. Kecamatan Kanor; 16. Kecamatan Trucuk; 17. Kecamatan Malo; 18. Kecamatan Kasiman; dan 19. Kecamatan Kedewan.
  18. 18. - 18 - d. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh wilayah Kabupaten; e. areal konservasi pada jaringan SUTT dan SUTM meliputi kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi jaringan; f. jaringan tegangan menengah pada wilayah perkotaan meliputi : 1. Kecamatan Bojonegoro; 2. Kecamatan Sumberejo; 3. Kecamatan Baureno; 4. Kecamatan Ngasem; 5. Kecamatan Padangan; 6. Kecamatan Ngraho; 7. Kecamatan Kedungadem; dan 8. Kecamatan Temayang. g. jaringan tegangan menengah pada desa-desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas meliputi : 1. Kecamatan Sekar; dan 2. Kecamatan Gondang.(5) Rencana pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru disesuaikan dengan daya dukung lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi Pasal 14(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas : a. jaringan teresterial; b. jaringan nirkabel; dan c. jaringan satelit.(2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel telepon yang tersebar diseluruh kecamatan.(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa telekomunikasi selular yang dimanfaatkan dalam bentuk telepon genggam yang memanfatkan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama yang tersebar di seluruh kecamatan.(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa telekomunikasi dalam bentuk telepon genggam yang digunakan di kawasan hutan atau terpencil karena tidak memerlukan pemancar BTS. Paragraf 3 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Pasal 15(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas : a. wilayah sungai; b. jaringan irigasi; c. air baku; d. air minum kelompok pengguna; dan e. sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran.(2) Pengembangan dalam wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengelolaan sungai; b. waduk;
  19. 19. - 19 - c. embung; dan d. daerah resapan air.(3) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada pada 17 (tujuh belas) titik Sungai Bengawan Solo yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi.(4) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada 8 (delapan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan 1 (satu) titik di desa Mojodelik Kecamatan Ngasem.(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada pada 30 (tiga puluh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten.(6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten.(7) Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan .(8) Air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada 7 (tujuh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten, meliputi : a. Desa Kasiman Kecamatan Kasiman; b. Desa Jari Kecamatan Gondang; c. Desa Pajeng Kecamatan Gondang; d. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang; e. Desa Klino Kecamatan Sekar; f. Desa Deling Kecamatan Sekar; dan g. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno.(9) Sebaran lokasi waduk, embung, jaringan irigasi, air baku dan air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.(10) Sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. struktural, yang meliputi : 1. perbaikan dan pengaturan sistem; dan 2. pembangunan pengendali banjir. b. non struktural berupa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Paragraf 4 Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan Pasal 16(1) Pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas : a. pengelolaan persampahan; b. pengoptimalan penanganan air limbah; c. pengelolaan sistem drainase; dan d. pengembangan sistem jaringan air minum.(2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pengembangan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat; b. pengembangan sistem komposing pada kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah; c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi : 1. TPA Trucuk, yang melayani Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk; 2. TPA Margomulyo, yang melayani Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo;
  20. 20. - 20 - 3. TPA Kedewan, yang melayani Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo; 4. TPA Padangan, yang melayani Kecamatan Padangan, Kecamatan Kasiman, dan Kecamatan Purwosari; 5. TPA Ngasem, yang melayani Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Ngambon; 6. TPA Dander, yang melayani Kecamatan Dander, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Sukosewu, dan Kecamatan Temayang; 7. TPA Gondang, yang melayani Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sekar; 8. TPA Kanor, yang melayani Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Sumberejo, dan Kecamatan Baureno; dan 9. TPA Kedungadem, yang melayani Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepohbaru, dan Kecamatan Sugihwaras. d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi : 1. TPS Kapas; 2. TPS Bojonegoro; 3. TPS Trucuk; 4. TPS Tambakrejo; 5. TPS Ngraho; 6. TPS Margomulyo; 7. TPS Kedewan; 8. TPS Malo; 9. TPS Padangan; 10. TPS Kasiman; 11. TPS Purwosari; 12. TPS Ngasem; 13. TPS Kalitidu; 14. TPS Ngambon; 15. TPS Dander; 16. TPS Bubulan ; 17. TPS Sukosewu; 18. TPS Temayang; 19. TPS Gondang; 20. TPS Sekar; 21. TPS Kanor; 22. TPS Balen; 23. TPS Sumberejo; 24. TPS Baureno; 25. TPS Kedungadem; 26. TPS Kepohbaru; dan 27. TPS Sugihwaras. e. peningkatan sistem pengelolaan dengan sanitary landfiil dan dengan sistem 3R, yaitu pengurangan (Reduce), penggunaan kembali (Re-use), dan daur ulang (Recycle).(3) Pengoptimalan penanganan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. non domestik; dan b. domestik.(4) Non domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar pada wilayah kabupaten.(5) Domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa pembangunan jamban umum dan MCK pada kawasan permukiman.
  21. 21. - 21 -(6) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro; dan b. bagian selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro.(7) Dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimna dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi : a. saluran utama Banjarejo; b. saluran utama Karang Pacar; dan c. saluran utama Ledok Kulon.(8) Selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi : a. afvour Sukorejo; b. Kali Cumik; c. saluran Sekunder Pirang; d. saluran Sekunder Dander; e. kali Pirang / Kali Kunci; dan f. afvour Kedaton – Tikusan.(9) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. peningkatan kapasitas produksi sumber daya air; b. pemenuhan kebutuhan air minum di daerah rawan air minum dan mengoptimalkan keberadaan sumur di desa rawan air minum; dan c. pengembangan sistem air minum di Kabupaten, meliputi: 1. Kecamatan Padangan; 2. Kecamatan Purwosari; 3. Kecamatan Kalitidu; 4. Kecamatan Dander ; 5. Kecamatan Bojonegoro; 6. Kecamatan Balen; 7. Kecamatan Kapas; 8. Kecamatan Balen; 9. Kecamatan Sumberejo; dan 10. Kecamatan Baureno. Paragraf 5 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Pasal 17(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi : a. jalur evakuasi; dan b. ruang evakuasi bencana alam.(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada daerah jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana;(3) Ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada sekitar daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, bencana angin atau puting beliung, dan kekeringan yang tersebar di wilayah kabupaten.(4) Pemanfaatan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada : a. ketinggian lahan; dan b. kondisi aman.
  22. 22. - 22 -(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 18(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya.(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 19Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a,terdiri atas :a. kawasan hutan lindung;b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;c. kawasan perlindungan setempat;d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dane. kawasan rawan bencana alam. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 20Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a,seluas kurang lebih 1.514,3 (seribu lima ratus empat belas koma tiga) Hameliputi :a. KPH Padangan kurang lebih 4,4 (empat koma empat) Ha;b. KPH Bojonegoro kurang lebih 1.051,4 (seribu lima puluh satu koma empat) Ha;c. KPH Parengan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) Ha;d. KPH Saradan kurang lebih 456,2 (empat ratus lima puluh enam, koma dua) Ha.
  23. 23. - 23 - Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Pasal 21(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa Kawasan resapan air.(2) Kawasan resapan air seluas kurang lebih 114.553 (seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tiga) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan. Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 22(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas : a. kawasan sempadan sungai; b. kawasan sekitar waduk; c. kawasan sekitar embung; d. Kawasan sempadan jaringan irigasi; dan e. kawasan sempadan sumber mata air.(2) Penetapan kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) Ha berada pada 17 (tujuh belas) titik yang tersebar disepanjang sungai mengalir di wilayah Bojonegoro sebagaimana tercantum pada lampiran III a .(4) Penetapan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.(5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) Ha , berada pada 6 (enam) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III b.(6) Penetapan kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air embung tertinggi; atau b. daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik embung.
  24. 24. - 24 -(7) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) Ha , berada pada 30 (tiga puluh) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III c.(8) Penetapan sempadan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak 1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M3/detik atau lebih, 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M3/detik, 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M3/detik. b. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan c. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.(9) Kawasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada 139 (seratus tiga puluh Sembilan) titik yang tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II d.(10) Penetapan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.(11) Kawasan sempadan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berapa pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II e. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Pasal 23(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas : a. kawasan taman wisata alam; dan b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.(2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. hutan wisata watu jago di Kecamatan Margomulyo; b. sumber api abadi dan sumber air panas kayangan api di Kecamatan Ngasem; dan c. goa lowo, goa lawang, dan goa sumur di Kecamatan Dander.(3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. lingkungan non bangunan; b. lingkungan bangunan non gedung; dan c. lingkungan bangunan gedung dan halaman.(4) Lingkungan non bangunan sebagaimana pada ayat (3) huruf a, meliputi : a. areal permukiman masyarakat samin di dusun Jepang – Desa Margomulyo-Kecamatan Margomulyo; b. petilasan Angkling dharmo di Kecamatan Kalitidu; dan
  25. 25. - 25 - c. upacara nyadran, sedekah bumi, bersih desa di Kecamatan Dander.(5) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana pada ayat (3) huruf b, meliputi : a. monumen perjuangan Suyitno di alun – alun kota; b. monumen perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di alun – alun kota; c. monumen Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Bojonegoro; d. monument Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Padangan; dan e. monument Brigade I Ronggolawe Divisi Brawijaya di Kecamatan Bojonegoro.(6) lingkungan bangunan gedung dan halaman sebagaimana pada ayat (3) huruf c, berupa Masjid Agung Darussalam di desa kauman Kecamatan Bojonegoro. Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 24(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan banjir; b. kawasan rawan tanah longsor; dan c. kawasan rawan bencana lainnya.(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, meliputi : a. Kecamatan Padangan; b. Kecamatan Kalitidu; c. Kecamatan Malo; d. Kecamatan Trucuk; e. Kecamatan Bojonegoro; f. Kecamatan Kapas; g. Kecamatan Sumberejo; h. Kecamatan Kanor; dan i. Kecamatan Baureno.(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Kecamatan Margomulyo; b. Kecamatan Tambakrejo; c. Kecamatan Ngambon; d. Kecamatan Sekar; e. Kecamatan Gondang; f. Kecamatan Malo; dan g. Kecamatan Kedewan.(4) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas a. kawasan rawan angin topan atau puting beliung; dan b. kawasan rawan kekeringan.(5) Kawasan rawan angin topan atau puting beliung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi : a. Kecamatan Sumberrejo; b. Kecamatan Ngambon; dan c. Kecamatan Bubulan.(6) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada dataran yang berada di wilayah selatan Kabupaten, meliputi : a. Kecamatan Sekar;
  26. 26. - 26 - b. Kecamatan Bubulan; dan c. Kecamatan Gondang. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 25Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b,terdiri atas :a. kawasan peruntukan hutan produksi;b. kawasan peruntukan hutan rakyat;c. kawasan peruntukan pertanian;d. kawasan peruntukan perikanan;e. kawasan peruntukan pertambangan;f. kawasan peruntukan industri;g. kawasan peruntukan pariwisata;h. kawasan peruntukan permukiman; dani. kawaan peruntukan budidaya lainnya. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 26Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25huruf a, luas kurang lebih 90.579,3 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuhpuluh sembilan koma tiga ) Ha, meliputi :e. KPH Padangan kurang lebih 27.826,2 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam koma dua) Ha;f. KPH Bojonegoro kurang lebih 49.094,0 (empat puluh sembilan ribu sembilan puluh empat Ha;g. KPH Parengan kurang lebih 2.728,2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma dua ) Ha;h. KPH Jatirogo kurang lebih 1.584,3 (seribu lima ratus delapan puluh empat koma tiga ) Ha;i. KPH Ngawi kurang lebih 2.483,4 (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat) Ha; danj. KPH Saradan kurang lebih 6.863,2 (enam ribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua) Ha. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 27Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25huruf b luas kurang lebih 28.180 (dua puluh delapan ribu seratus delapanpuluh) Ha, tersebar diwilayah kabupaten, utamanya meliputi : a. Kecamatan Ngasem; b. Kecamatan Bubulan; dan c. Kecamatan Temayang.
  27. 27. - 27 - Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 28(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari : a. kawasan tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan.(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. lahan basah; dan b. lahan kering.(3) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas kurang lebih 43.926,42 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat puluh dua) Ha meliputi : a. Kecamatan Padangan; b. Kecamatan Kasiman; c. Kecamatan Malo; d. Kecamatan Kalitidu; e. Kecamatan Bojonegoro; f. Kecamatan Dander; g. Kecamatan Kapas; h. Kecamatan Balen; i. Kecamatan Sumberrejo; j. Kecamatan Baureno; k. Kecamatan Kanor; l. Kecamatan Sukosewu; m. Kecamatan Sugihwaras; dan n. Kecamatan Kepohbaru.(4) Dari luasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 32.430,40 (tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh) Ha;(5) Pengendalian dan pengoptimalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B); dan c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).(6) lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 32.921 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu) Ha, meliputi : a. Kecamatan Ngraho; b. Kecamatan Tambakrejo; c. Kecamatan Ngambon; d. Kecamatan Bubulan; e. Kecamatan Temayang; f. Kecamatan Sugihwaras; g. Kecamatan Kedungadem; h. Kecamatan Kepohbaru; i. Kecamatan Baureno; j. Kecamatan Dander; k. Kecamatan Ngasem; l. Kecamatan Kalitidu;
  28. 28. - 28 - m. Kecamatan Malo; n. Kecamatan Padangan; o. Kecamatan Kasiman; p. Kecamatan Purwosari; dan q. Kecamatan Kedewan.(7) Dari luasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 33.333,57 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh) Ha;(8) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) Ha meliputi : a. salak di desa Wedi Kecamatan Kapas; b. pisang di Kecamatan Padangan, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Trucuk; c. belimbing di Kecamatan kalitidu; d. mangga di Kecamatan Kanor; Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Padangan; e. sayuran di Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngraho; dan f. tanaman hias di Kecamatan Bojonegoro.(9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 17.251 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu) Ha meliputi : a. tebu tersebar di wilayah Kabupaten; b. tembakau tersebar di wilayah Kabupaten; c. kapas di Kecamatan Baureno; d. kelapa tersebar di wilayah Kabupaten; e. kopi di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang; f. cengkeh di Kecamatan Sekar; g. jambu Mente di Kecamatan Sekar, Kecamatan Gondang, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan Kedewan; h. kapuk randu tersebar di wilayah Kabupaten; i. kakao di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang; dan j. jarak di Kecamatan Trucuk, Kecamatan Temayang, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Ngraho.(8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. peternakan sapi perah di Kecamatan Malo dan Kecamatan Sekar, b. sapi potong di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Pandangan, Kecamatan Dander, Kecamatan Kapas, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan Trucuk; c. itik di Kecamatan Dander, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Malo; d. ayam buras pedaging di Kecamatan Kanor, Kecamatan Trucuk, dan Kecamatan Malo; e. ayam buras petelur di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Trucuk; f. kambing atau domba di wilayah Kabupaten; g. babi di Kecamatan Dander; h. kuda di Kecamatan Dander; dan i. kerbau di Kecamatan Dander.
  29. 29. - 29 - Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 29(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas : a. perikanan sungai; b. perikanan kolam; dan c. perikanan waduk dan embung.(2) perikanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada disepanjang lintasan sungai Bengawan Solo dan anak sungai meliputi : a. Kecamatan Margomulyo; b. Kecamatan Ngraho; c. Kecamatan Padangan; d. Kecamatan Malo; e. Kecamatan Kalitidu; f. Kecamatan Bojonegoro; g. Kecamatan Balen; h. Kecamatan Kanor; dan i. Kecamatan Baureno.(3) perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi a. Kecamatan Ngraho; b. Kecamatan Margomulyo; c. Kecamatan Bubulan; d. Kecamatan Temayang; e. Kecamatan Kepohbaru; f. Kecamatan Sumberrejo; g. Kecamatan Balen; h. Kecamatan Bojonegoro; i. Kecamatan Dander; j. Kecamatan Kalitidu; dan k. Kecamatan Padangan.(4) perikanan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Kecamatan Temayang; b. Kecamatan Kedungadem; c. Kecamatan Dander; d. Kecamatan Balen; e. Kecamatan Kalitidu; dan f. Kecamatan Padangan. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 30(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, luas kurang lebih 905 (sembilan ratus lima ) Ha, meliputi : a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan; dan b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a berupa batuan meliputi :
  30. 30. - 30 - a. batu gamping non klastik di Kecamatan Dander dan Kecamatan Temayang, Batu gamping klastik di Desa Gunung Sari dan Desa Gajah Kecamatan Baureno, serta Desa Dandangilo dan Desa Padang Kecamatan Kasiman; b. phosphat jenis Guano di Desa Kunci dan Desa Jono Kecamatan Temayang, Desa Sumberagung Kecamatan Dander, Desa Sumberejo Kecamatan Bubulan, dan Desa Pragelan Kecamatan Bubulan; c. bentonit di Desa Ketileng Kecamatan Malo, Desa Payung Geneng, Dusun seteren Kulon Kecamatan Margomulyo, Desa Kenongo Kidul Kecamatan Sugihwaras, dan Desa Ngati Kecamatan Ngraho; d. bahan Galian Gypsum di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari, Desa Sambong, Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem, dan Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem; e. bahan Galian Lempung di Desa Luwihaji, Desa Sumberagung, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Cangakan Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Padangan; f. batu onix di Desa Jari Kecamatan Gondang; g. pasir dilakukan secara tradisional atau non mekanis disepanjang Sungai Bengawan Solo; dan h. tanah urug di Desa Banjarsari, Desa kaliketek Kecamatan Bojonegoro, Desa Pagerwesi Kecamatan Malo, Desa Nganti, Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho, dan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo.(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. pertambangan modern pada area Blok Sukoati di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas dan area Blok Cepu di Kecamatan Ngasem; dan b. pertambangan tradisional di Desa Wonocolo, Desa Hargomulyo, dan Desa Beji Kecamatan Kedewan dan sekitarnya. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 31(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas kurang lebih 3.398 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) Ha terdiri atas : a. industri besar; b. industri kecil menenggah (IKM); dan c. industri rumah tangga.(2) kawasan industri besar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pendukung eksploitasi migas Kecamatan Ngasem; b. Kecamatan Kapas; c. Kecamatan Kalitidu; d. Kecamatan Baureno; e. Kecamatan Purwosari; dan f. Kecamatan Bojonegoro.(3) kawasan industri kecil menenggah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Kecamatan Sumberrejo; b. Kecamatan Baureno; c. Kecamatan Dander; d. Kecamatan Trucuk; dan e. Kecamatan Sugiwaras.
  31. 31. - 31 -(4) kawasan industri rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. industri meubel di Kecamatan Bojonegoro; b. industri ledre di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Padangan; c. industri patung sapi di Kecamatan Malo; d. industri gerabah di Kecamatan Kasiman; e. industri onix di Kecamatan Gondang; f. industri tembakau di Kecamatan Baureno; dan g. industri souvenir kayu jati di Kecamatan Margomulyo. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 32(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas : a. pariwisata budaya; b. pariwisata alam ; c. pariwisata buatan; dan d. pariwisata minat khusus.(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi : a. grebek suro di kayangan api di Kecamatan Ngasem; b. kehidupan masyarakat samin di Kecamatan Margomulyo; c. tayub di Kecamatan Temayang dan Kecamatan Bubulan; d. wayang thengul di Kecamatan Kanor; dan e. tempat bersejarah dan purbakala tersebar di wilayah Kabupaten.(3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Sumber Api Abadi Kayangan api di Kecamatan Ngasem; b. Waduk Pacal di Kecamatan Temayang; c. Taman Wisata Wilis Putih di Kecamatan Bojonegoro; d. Pemandian Taman Tirta di Kecamatan Bojonegoro; e. Gua Lowo, Lanang, dan Sumur di Kecamatan Dander; f. Watu Jago di Kecamatan Margomulyo; dan g. Bumi Kali Kethek di Kecamatan Bojonegoro.(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , meliputi a. Kedung Maor di Kecamatan Temayang; dan b. Pemandian Tirta Wana di Kecamatan Dander.(5) Pariwisata minat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. golf di Kecamatan Dander; dan. b. kerajinan mebel meliputi : 1. Kecamatan Bojonegoro; 2. Kecamatan Kasiman; 3. Kecamatan Margomulyo; 4. Kecamatan Malo; dan 5. Kecamatan Gondang. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 33(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, seluas kurang lebih 34.950 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) Ha, terdiri atas :
  32. 32. - 32 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan b. kawasan permukiman perdesaan.(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK, dan PPL.(3) Pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perumahan real estate; dan b. perumahan individu.(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian.(5) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Perkotaan Margomulyo meliputi : 1. Desa Sumberejo; dan 2. Desa Margomulyo. b. Perkotaan Ngraho meliputi : 1. Desa Ngraho; 2. Desa Kalirejo; dan 3. Desa Blimbinggede. c. Perkotaan Tambakrejo meliputi : 1. Desa Tambakrejo; 2. Desa Bakalan; 3. Desa Jawik; dan 4. Desa Sukorejo. d. Perkotaan Ngambon meliputi : 1. Desa Ngambon; dan 2. Desa Bondol. e. Perkotaan Sekar meliputi : 1. Desa Sekar; 2. Desa Miyono; dan 3. Desa Klino. f. Perkotaan Bubulan meliputi : 1. Desa Bubulan; dan 2. Desa Cancung. g. Perkotaan Gondang meliputi : 1. Desa Gondang; 2. Desa Sengaten; 3. Desa Pajeng; dan 4. Desa Sambongrejo. h. Perkotaan Temayang, meliputi : 1. Desa Temayang; dan 2. Desa Kedungsari. i. Perkotaan Sugihwaras meliputi : 1. Desa Trate; 2. Desa Siwalan; 3. Desa Sugihwaras; dan 4. Desa Glagahwangi. j. Perkotaan Kedungadem meliputi : 1. Desa Kedungadem; 2. Desa Trumbasanom; dan 3. Desa Drokilo.
  33. 33. - 33 -k. Perkotaan Kepohbaru meliputi : 1. Desa Kepohbaru; 2. Desa Sidomukti; dan 3. Desa Brangkal.l. Perkotaan Baureno meliputi : 1. Desa Baureno; 2. Desa Pasinan; 3. Desa Trojalu; 4. Desa Sraturejo; 5. Desa Blongsong; 6. Desa Kauman; 7. Desa Gajah; dan 8. Desa Sumuragung.m. Perkotaan Kanor meliputi : 1. Desa Kanor; 2. Desa Sumberwangi; dan 3. Desa Tambakrejo.n. Perkotaan Sumberejo meliputi : 1. DesaSumberejo; 2. Desa Talun; 3. Desa Bogangin; dan 4. Desa Sumuragung.o. Perkotaan Balen meliputi : 1. Desa Balenrejo; 2. Desa Margomulyo; 3. Desa Sobontoro; 4. Desa Kedungbondo; 5. Desa Kabunan; 6. Desa Bulu; dan 7. Desa Suwaloh.p. Perkotaan Sukosewu meliputi : 1. Desa Sukosewu; dan 2. Desa Kalicilik.q. Perkotaan Kapas meliputi : 1. Desa Kapas; 2. Desa Sukowati; 3. Desa Mojodeso; 4. Desa Tikusan; 5. Desa Kalianyar; 6. Desa Plesungan; dan 7. Desa Kedaton.r. Perkotaan Bojonegoro meliputi : 1. Kelurahan Kadipaten; 2. Kelurahan Sumbang; 3. Desa Sukorejo; 4. Desa Kauman; 5. Desa Pacul; 6. Kelurahan Jetak; 7. Kelurahan Klangon; 8. Kelurahan Ledok Wetan; 9. Kelurahan Ledok Kulon; 10. Kelurahan Karangpacar; 11. Kelurahan Mojokampung; 12. Kelurahan Ngrowo; 13. Desa Campurejo; 14. Kelurahan Banjarejo;
  34. 34. - 34 - 15. Kelurahan Mulyoagung; 16. Kelurahan Kalirejo; 17. Desa Semanding; dan 18. Kelurahan Kepatihan.s. Perkotaan Trucuk meliputi : 1. Desa Trucuk; 2. Desa Guyangan; 3. Desa Padang; dan 4. Desa Pagerwesi.t. Perkotaan Dander meliputi : 1. Desa Dander; 2. Desa Growok; 3. Desa Mojoranu; 4. Desa Sumodikaran; 5. Desa Ngumpakdalem; dan 6. Desa Sumbertlaseh.u. Perkotaan Ngasem meliputi : 1. Desa Ngasem; 2. Desa Ngadiluwih; 3. Desa Dukuhkidul; 4. Desa Gayam; 5. Desa Mojodelik; 6. Desa Bonorejo; 7. Desa Brabohan; 8. Desa Begadon; dan 9. Desa Ringintunggal.v. Perkotaan Kalitidu meliputi : 1. Desa Kalitidu; 2. Desa Panjunan; 3. Desa Brenggolo; 4. Desa Mayanggeneng; 5. Desa Talok; 6. Desa Mlaten; 7. Desa Sumengko; 8. Desa Manukan; 9. Desa Sudu; 10. Desa Ngraho; 11. Desa Ngujo; 12. Desa Wotangare; 13. Desa Ngrebekan; 14. Desa Katur; dan 15. Desa Beged.w. Perkotaan Malo meliputi : 1. Desa Malo; 2. Desa Trembes; 3. Desa Ketileng; dan 4. Desa Sukorejo.x. Perkotaan Purwosari meliputi : 1. Desa Purwosari; 2. Desa Pejok; 3. Desa Gapluk; 4. Desa SedahKidul; 5. Desa Punggur; 6. Desa Kuniran; 7. Desa Tinumpuk; dan 8. Desa Tlatah.
  35. 35. - 35 - y. Perkotaan Padangan meliputi : 1. Desa Padangan; 2. Desa Kuncen; 3. Desa Dengok; 4. Desa Banjarjo; 5. Desa Kebunagung; 6. Desa Ngasinan; dan 7. Desa Cendono. z. Perkotaan Kasiman meliputi : 1. Desa Kasiman; 2. Desa Sekaran; 3. Desa Batokan; dan 4. Desa Sambeng. aa.Perkotaan Kedewan meliputi : 1. Desa Kedewan; dan 2. Desa Wonocolo.(6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. Perdesaan Margomulyo meliputi : 1. Desa Kalangan; 2. Desa Ngelo; 3. Desa Geneng; dan 4. Desa Meduri. b. Perdesaan Ngraho meliputi : 1. Desa Tanggungan; 2. Desa Luwihaji; 3. Desa Sugihwaras; 4. Desa Sumberagung; 5. Desa Mojorau; 6. Desa Tapelan; 7. Desa Jumok; 8. Desa Nganti; 9. Desa Padan; 10. Desa Klempun; 11. Desa Bancer; 12. Desa Sumberarum; dan 13. Desa Payaman. c. Perdesaan Tambakrejo meliputi : 1. Desa Turi; 2. Desa Ngrancangan; 3. Desa Napis; 4. Desa Jatimulyo; 5. Desa Malingmati; 6. Desa Gading; 7. Desa Kalisumber; 8. Desa Tanjung; 9. Desa Pengkol; 10. Desa Dolokgede; 11. Desa Mulyorejo; 12. Desa Kacangan; 13. Desa Sedangrejo; dan 14. Desa Gamongan. d. Perdesaan Ngambon meliputi : 1. Desa Sengon; 2. Desa Nglampir; dan 3. Desa Karangmangu.
  36. 36. - 36 - e. Perdesaan Sekar meliputi : 1. Desa Deling; 2. Desa Bareng; dan 3. Desa Bobol. f. Perdesaan Bubulan meliputi : 1. Desa Clebung; 2. Desa Sumberbendo; dan 3. Desa Ngorogunung. g. Perdesaan Gondang meliputi : 1. Desa Pragelan; 2. Desa Jari; dan 3. Desa Krondonan.h. Perdesaan Temayang meliputi : 1. Desa Soko; 2. Desa Papringan; 3. Desa Bakulan; 4. Desa Kedungsumber; 5. Desa Pandanroyo; 6. Desa Belun; 7. Desa Ngujung; 8. Desa Jono; 9. Desa Pancur; dan 10. Desa Buntalan. i. Perdesaan Sugihwaras meliputi : 1. Desa Bareng; 2. Desa Alasagung; 3. Desa Panunggalan; 4. Desa Bulu; 5. Desa Wedoro; 6. Desa Glagah; 7. Desa Nglajang; 8. Desa Panemon; 9. Desa Jati Tengah; 10. Desa Balongrejo; 11. Desa Kedungdowo; 12. Desa Genjor; dan 13. Desa Drenges. j. Perdesaan Kedungadem meliputi : 1. Desa Tondomulo; 2. Desa Kesongo; 3. Desa Banjang; 4. Desa Dayukidul; 5. Desa Pejok; 6. Desa Babat; 7. Desa Mlideng; 8. Desa Kendung; 9. Desa Geger; 10. Desa Kepuh Kidul; 11. Desa Duwel; 12. Desa Kedungrejo; 13. Desa Megale; 14. Desa Sidorejo; 15. Desa Mojorejo; 16. Desa Tlogoagung; 17. Desa Sidomulyo; 18. Desa Jamberejo;
  37. 37. - 37 - 19. Desa Ngrandu; dan 20. Desa balongcabe.k. Perdesaan Kepohbaru meliputi : 1. Desa Pejok; 2. Desa Simorejo; 3. Desa Cengkir; 4. Desa Mojosari; 5. Desa Balongdowo; 6. Desa Sumberoto; 7. Desa Turigede; 8. Desa Sumberaagung; 9. Desa Nglumber; 10. Desa Klangkong; 11. Desa Jipo; 12. Desa Bayemgede; 13. Desa Tlogorejo; 14. Desa Wiro; 15. Desa Betet; 16. Desa Mudung; 17. Desa Krangonanyar; 18. Desa Bumirejo; 19. Desa Karangan; 20. Desa Sumbergede; 21. Desa Sugihwaras; dan 22. Desa Pohwates.l. Perdesaan Baureno meliputi : 1. Desa Tlogoagung; 2. Desa Gunungsri; 3. Desa Kalisari; 4. Desa Bumiayu; 5. Desa Ngemplak; 6. Desa Banjaranyar; 7. Desa Drajat; 8. Desa Sembunglor; 9. Desa Banjaran; 10. Desa Pomahan; 11. Desa Karangdayu; 12. Desa Lebaksari; 13. Desa Pucangarum; 14. Desa Tanggung; dan 15. Desa Kedungrejo.m. Perdesaan Kanor meliputi : 1. Desa Sarangan; 2. Desa Pesen; 3. Desa Samberan; 4. Desa Palembon; 5. Desa Nglarangan; 6. Desa Sroyo; 7. Desa Cangaan; 8. Desa Simpatan; 9. Desa Kabalan; 10. Desa Piyak; 11. Desa Sideng; 12. Desa Bakung; 13. Desa Bungur; 14. Desa Caruban;
  38. 38. - 38 - 15. Desa Simorejo; 16. Desa Temu; 17. Desa Prigi; 18. Desa Semambung; 19. Desa Pilang; 20. Desa Gedongarum; dan 21. Desa Kedungprimpen.n. Perdesaan Sumberejo meliputi : 1. Desa Tlogohaji; 2. Desa Kedungrejo; 3. Desa Mlinjen; 4. Desa Sumberharjo; 5. Desa Banjarejo; 6. Desa Ngampal; 7. Desa Deru; 8. Desa Sendangagung; 9. Desa Pejambon; 10. Desa Sambongrejo; 11. Desa Wotan; 12. Desa Kayulemah; 13. Desa Teleng; 14. Desa Karangdinoyo; 15. Desa Pekuwon; 16. Desa Karangdowo; 17. Desa Jatigede; 18. Desa Tulungrejo; 19. Desa Margoagung; 20. Desa Butoh; 21. Desa Mejuwet; dan 22. Desa Prayungan.o. Perdesaan Balen meliputi : 1. Desa Penganten; 2. Desa Pohbogo; 3. Desa Mayangkawis; 4. Desa Sidobandung; 5. Desa Kenep; 6. Desa Bulaklo; 7. Desa Ngadiluhur; 8. Desa Kemamang; 9. Desa Mulyoagung; 10. Desa Lengkong; 11. Desa Pilanggede; 12. Desa Prambatan; 13. Desa Sekaran; 14. Desa Kedungdowo; 15. Desa Mulyorejo; dan 16. Desa Sarirejo.p. Perdesaan Sukosewu meliputi : 1. Desa Semawot; 2. Desa Klepek; 3. Desa Sitiaji; 4. Desa Semenkidul; 5. Desa Jumput; 6. Desa Tegalkodo; 7. Desa Duyungan; 8. Desa Pacing;
  39. 39. - 39 - 9. Desa Purwosari; 10. Desa Sumberjokidul; 11. Desa Sidorejo; dan 12. Desa Sidodadi.q. Perdesaan Kapas meliputi : 1. Desa Bendo; 2. Desa Kumpulrejo; 3. Desa Padangmentoyo; 4. Desa Tanjungharjo; 5. Desa Tapelan; 6. Desa Bangilan; 7. Desa Sembung; 8. Desa Wedi; 9. Desa Klampok; 10. Desa Semenpinggir; 11. Desa Nglampek; 12. Desa Sambiroto; 13. Desa Bakalan; dan 14. Desa Bogo.r. Perdesaan Trucuk meliputi : 1. Desa Kanten; 2. Desa Sumbangtimun; 3. Desa Kandangan; 4. Desa Mori; 5. Desa Tulungrejo; 6. Desa Sumbrejo; 7. Desa Sranak; dan 8. Desa Banjarsari.s. Perdesaan Dander meliputi : 1. Desa Kunci; 2. Desa Sumberarum; 3. Desa Jatiblimbing; 4. Desa Desa Ngunut; 5. Desa Karangsono; 6. Desa Sendangrejo; 7. Desa Ngraseh; 8. Desa Sumberagung; 9. Desa Ngulanan; dan 10. Desa Ngablak.t. Perdesaan Ngasem meliputi : 1. Desa Setren; 2. Desa Trenggulunan; 3. Desa Butoh; 4. Desa Mediyunan; 5. Desa Kolong; 6. Desa Sendangharjo; 7. Desa Bandungrejo; 8. Desa Sambong; 9. Desa Ngantru; 10. Desa Bareng; 11. desa Tengger; 12. Desa Wadang; 13. Desa Jelu; dan 14. Desa Jampet.u. Perdesaan Kalitidu meliputi : 1. Desa Pungpungan;
  40. 40. - 40 - 2. Desa Leran; 3. Desa Sukoharjo; 4. Desa Bringinrejo; 5. Desa Mojo; 6. Desa Mojosari; 7. Desa Mayangrejo; 8. Desa Pilangsari; 9. Desa Mlaten; dan 10. Desa Cengunklung. v. Perdesaan Malo meliputi : 1. Desa Dukuhlor; 2. Desa Kacangan; 3. Desa Kemiri; 4. Desa Petak; 5. Desa Kliteh; 6. Desa Sudah; 7. Desa Ngujung; 8. Desa Tambakromo; 9. Desa Sumberejo; 10. Desa Banaran; 11. Desa Rendeng; 12. Desa Tinawun; 13. Desa Kedungrejo; 14. Desa Tanggir; 15. Desa Semlaran; dan 16. Desa Tulungagung. w. Perdesaan Purwosari meliputi : 1. Desa Pelem; 2. Desa Kaliombo; 3. Desa Ngrejeng; dan 4. Desa Donan.x. Perdesaan Padangan meliputi : 1. Desa Tebon; 2. Desa Prangi; 3. Desa Ngeper; 4. Desa Purworejo; 5. Desa Sonorejo; 6. Desa Ngradin; 7. Desa Kendung; 8. Desa Sidorejo; dan 9. Desa Nguken. y. Perdesaan Kasiman meliputi : 1. Desa Tembalang; 2. Desa Betet; 3. Desa Bengah; 4. Desa Sidomukti; 5. Desa Tambakmerak; 6. Desa Hargomulyo; dan 7. Desa Ngaglik. z. Perdesaan Kedewan meliputi : 1. Desa Kawengan; 2. Desa Beji; dan 3. Desa Hargomulyo.
  41. 41. - 41 - Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya Pasal 34(1) Kawasan perutukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; c. kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; dan d. Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan latihan tembak di Banjarsari, Kecamatan Trucuk; dan b. kantor KODIM 0813 , kantor Polres, komplek Brimob, dan mess TNI Polri di Kecamatan Bojonegoro.(3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. pengembangan perdagangan di perkotaan PKW, perkotaan PKLp, dan perkotaan PPK; b. pengembangan kegiatan perdagangan modern terdapat di perkotaan Bojonegoro; c. pengembangan agropolitan terdapat di Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kalitidu; dan d. pengembangan perdagangan tradisional di PPL.(4) Kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan peruntukan : a. kawasan pendidikan berada pada kawasan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi; b. kawasan kesehatan berada pada kawasan rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan Apotik; dan c. kawasan peruntukan peribadatan berada pada kawasan masjid, langgar, gereja, dan vihara.(5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 3.626 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) Ha, meliputi : a. ruang terbuka hijau (RTH) publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai; dan b. ruang terbuka hijau (RTH) privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan. Pasal 35(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.
  42. 42. - 42 - BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 36(1) Penetapan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas : a sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.(2) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, berupa Gerbangkertosusilo Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lamongan , Bojonegoro, dan Tuban) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);(3) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, meliputi : a dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Jatim- Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan- Bojonegoro; dan b kawasan tertinggal meliputi Kabupaten Bojonegoro.(4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : a kawasan PKLp; b kawasan pertanian; c kawasan industri; d kawasan agroindustri; e kawasan pariwisata; f kawasann perdagangan dan jasa; dan g kawasan pertambangan bahan galian strategis dan migas.(5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan penduduk samin di desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo.(6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi a kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; b kawasan batuan; dan c kawasan waduk Pacal. (5) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  43. 43. - 43 - BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 37(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas ; a. indikasi program utama; b. indikasi lokasi; c. indikasi waktu pelaksanaan; d. indikasi sumber pendanaan; dan e. indikasi pelaksana kegiatan. (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. perwujudan struktur ruang; b. perwujudan pola ruang; dan c. perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten. (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, meliputi : a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020; c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031. (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi a. dana Pemerintah; b. dana Pemerintah Provinsi; c. dana Pemerintah Kabupaten; d. dana BUMN; e. dana swasta; dan f. dana masyarakat. (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten; d. BUMN; e. swasta; dan f. masyarakat. (7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Pasal 38(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan

×