Your SlideShare is downloading. ×
0
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD

5,528

Published on

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
271
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA)
  • 2. KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007 Peraturan Daerah Provinsi •RTRWN Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007 •Pedoman bidang Tentang Penataan Ruang penataan ruang •Perkembangan permasalahan nasional & hasil •RPJPD pengkajian implikasi penataan ruang provinsi ditetapkan UU 26/2007 Psl 22 ayat (1) •Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan dengan ekonomi provinsi •Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup •RPJPD Disusun dengan •RTRWP yang berbatasan memperhatikan •RTR Kawasan Strategis Provinsi •RTRWK RTRWP Psl 22 ayat (2) •Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Jangka waktu wilayah provinsi •Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang 20 tahun meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya Psl. 23 ayat (3) •Penyusunan RPJPD yang berkaitan dengan kawasan perdesaan •Penyusunan RPJMD dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan •Pemanfaatan ruang & pengendalian prasarana wilayah provinsi pemanfaatan ruang dalam wilayah Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun •Rencana pola ruang wilayah provinsi yang Psl. 23 ayat (4) provinsi meliputi kawasan lindung dan kawasan •Mewujudkan keterpaduan, budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi keterkaitan & keseimbangan •Penetapan kawasan strategis provinsi perkembangan antar wilayah •Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi Di tinjau kembali lebih dari 1 kabupaten/kota, serta keserasian yang berisi indikasi program utama jangka kali dalam 5 tahun, dalam hal antar sektor menengah lima tahunan •Perubahan kondisi lingkungan •Penetapan lokasi dan fungsi ruang •Arahan pengendalian pemanfaatan ruang strategis tertentu yang untuk investasi wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan berkaitan dengan bencana alam •Penataan ruang kawasan strategis peraturan zonasi sistem provinsi, arahan skala besar, dan/atau provinsi perizinan, arahan insentif dan disentif •Perubahan batas teritorial •Penataan ruang wilayah Psl 22 ayat (2) negara dan/atau provinsi kabupaten/kota Psl. 23 ayat (5) Psl 23 ayat (2)Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Ditjend Penataan Ruang, DPU
  • 3. RIWAYAT RTRW ACEHRTRW 1993, disusun sejak 1990 dandiperdakan 1995(Perda No. 9/1995 tentang RTRWPDaerah Istimewa Aceh Tahun 2000 : Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan Tahun 2004 : Peninjauan Kembali RTRW, tidak selesai. Tahun 2006 Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan belum diperdakan. Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang RTRWN Tahun 2009-sekarang : Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008
  • 4.  RTRWA disusun untuk memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan di aceh yang berbasiskan kepada sumber daya alam yang berkelanjutan Sebab secara ekologis, tidak ada lagi hutan alam yang dapat dieksploitasi tanpa berdampak kepada kerusakan lingkungan Selanjutnya, pembangunan ekonomi Aceh ke depan seminimal mungkin menghindari prinsip eksploitasi SDA tetapi mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan (air, Energi, karbon, dll)
  • 5. Definisi : Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki mempunyai hubungan fungsionalDefinisi : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya Kawasan lindung kawasan yang memberikan perlindungan thdp kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; rawan bencana alam; lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya Kawasan budidayakawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat; pertanian; perikanan; pertambangan; industri; pariwisata; permukiman; peruntukan lainnya.
  • 6. KONDISI existingStruktur Tata RuangProvinsi AcehPerda No. 9/1995 tentangRTRWP Daerah Istimewa Acehdan PP tentang RTRWNA. Terdapat 2 bh PKN yaitu : - Banda Aceh dan - LhokseumaweB. Terdapat 4 bh PKW, yaitu: - Sabang - Meulaboh - Takengon - LangsaC. Terdapat 15 bh PKL
  • 7. PEMBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI WILAYAH ACEH KABUPATEN/KOTA IBUKOTA Luas Jumlah (Hektar) Kec. Mukim Gampong 1 BANDA ACEH Banda Aceh 6.314,42 9 17 90 2 SABANG Sabang 12.209,21 2 7 18 3 ACEH BESAR Jantho 289.564,12 23 68 604 4 PIDIE Sigli 316.923,57 23 95 733 5 PIDIE JAYA Meureudu 94.794,61 8 34 222 6 BIREUEN Bireuen 179.630,90 17 70 608 7 ACEH UTARA Lhok Sukon 269.465,96 27 58 863 8 LHOKSEUMAWE Lhokseumawe 15.343,52 4 9 68 9 ACEH TIMUR Idi 542.750,88 24 46 512 10 LANGSA Langsa 17.572,70 5 6 51 11 ACEH TAMIANG Kuala Simpang-Karang Baru 214.686,02 12 28 213 12 ACEH JAYA Calang 387.706,15 6 21 173 13 ACEH BARAT Meulaboh 275.872,17 12 33 321 14 NAGAN RAYA ACEH BARAT Jeuram-Suka Makmue 354.491,05 8 27 237 15 DAYA Blangpidie 188.205,04 9 21 132 16 ACEH SELATAN Tapaktuan 417.658,75 16 43 248 17 ACEH SINGKIL Singkil 184.558,70 10 16 117 18 SUBULUSSALAM Subulussalam 117.570,56 5 8 74 18 ACEH TENGGARA Kutacane 416.962,53 16 36 385 20 GAYO LUES Blangkejeren 554.990,98 11 18 144 21 ACEH TENGAH Takengon 445.404,12 14 20 271 22 BENER MERIAH Simpang Tiga Redelong 190.400,56 7 12 232 23 SIMEULUE Sinabang 182.721,93 8 29 138 ACEH 5.675.840,82 276 722 6.454Berdasarkan hasil pengecekan lapangan Pusat Data Geospastial Aceh (PDGA) 2010
  • 8. KONSEP RENCANA Struktur Tata Ruang Aceh 2010-2029 A. Terdapat 1 bh PKSN yaitu : - Sabang B. Pusat Keg. Nasional/PKN - Lhokseumawe C . Pusat Kegiatan Nasional promosi/PKN-p : - Banda Aceh D. 5 bh PKW, yaitu: - Sabang - Banda Aceh - Meulaboh - Takengon - Langsa E. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKW-p) - Kota Subulussalam “ Dalam rangka orientasipertumbuhan ekonomi Acehmenuju core regional sendiri”
  • 9. Memperhatikan : UU no 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (pasal 167 - 169) ttg kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang PP 26/2008 tentang RTRWN (Lampiran II) “ Sabang PKSN & PKW” RPJMN 2010-2014, Buku II, BAB IX. “KPBPB Sabang" Medan RENCANA PERUBAHAN ORIENTASI PEREKONOMIAN ACEH KE LUAR DENGAN MENGGUNAKAN SABANGPeta Sabang (HUB PORT) SEBAGAI OUTLET ACEH
  • 10. KESESUAIAN KEDUDUKAN PROVINSI ACEH dalam alur pelayaranperdagangan Internasional
  • 11.  SELAT MALAKA ABAD KEBANGKITAN ASIA PERTUMBUHAN DOMESTIK STABILITAS KAWASAN KARAKTER KHAS KEISLAMAN
  • 12. SELAT MALAKA Selat Malaka merupakan Jalur o lebar 1,5 mil Utama lalu lintas pelayaran/ o 50.000/tahunnya, perdagangan dunia, memberikan o mengangkut sekitar seperempat perdagangan laut dunia. akses yang dekat ke pasar dunia o Sebanyak setengah dari minyak untuk jasa pelabuhan di yang diangkut oleh kapal tanker sepanjang selat ini. melintasi selat ini(mencapai 11 juta barel minyak per hari) Negara tetangga Malaysia dan Singapura aktif melakukan ekspansi ekonomi di Indonesia termasuk di Sumatera. Potensi investasi bagi Aceh
  • 13. Abad Kebangkitan Asia Cina dan India menjadi negara produsen besar dunia dengan pertumbuhan 8%-10% per tahun sebelum krisis finansial global Negara-negara Timur tengah, Jepang dan Australia dengan pendapatan per kapita tinggi dapat menjadi pasar potensial dan sumber investasi Proteksionisme akibat krisis finansial global di Eropa dan Amerika Utara membuka peluang penguatan perdagangan intra-Asia
  • 14. Pertumbuhan Domestik Perekonomian Indonesia yang tumbuh 6% per tahun setelah lepas dari krisis finansial Asia serta jumlah penduduknya yang besar berpotensi menjadi negara produsen besar dalam industri dan sumberdaya manusia Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle merintis kerjasama pengembangan kawasan Sabang- Phuket-Langkawi terutama di bidang pariwisata namun tidak menutup juga untuk pengembangan di bidang lain
  • 15. Stabilitas kawasan Forum ASEAN terbukti hampir samasekali menghilangkan konflik antar negara di Asia Tenggara dan membuka peluang kerjasama pembangunan Kawasan Asia Tenggara yang relatif aman dari konflik, potensial menjadi jalur utama perdagangan intra- Asia
  • 16. Struktur Tata Ruang yang diharapkan SesuaiStruktur Tata Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Provinsi Aceh BA (PKN) LSW (PKN) Tkn Lgs Mbo (PKW) Sabang (PKSN ) Struktur Tata Ruang menurutPerda No. 9/1995 tentang RTRWP DI Aceh dan PP 24/1992 tentang BA (PKN) RTRWN LSW (PKN) Sabang (PKSN & PKW) Tkn LSW Lgs Mbo SubulussalamArahan Struktur Tata Ruang menurutPP 26/2008 tentang RTRWN yg harus diacu ke dlm RTRWA
  • 17. 1. Sistem Perkotaan  UU 11/2006 tentang PA, Bab II – pasal 2  PP 26/2008 tentang RTRWN, Lampiran II2. Sistem Transportasi  UU 11/2006 tentang PA, Bab XXII, bagian ke Tujuh – Pasal 169  PP 26/2008 tentang RTRWN, Lampiran III  Tatrawil Provinsi NAD 2007 -20273. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api  PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 21, Lampiran XI  Tatrawil Provinsi NAD 2007 -20274. Sistem Transportasi Penyeberangan, Pelabuhan Nasional, dan Internasional Penyeberangan : UU 11/2006 tentang PA, Bab V – pasal 19, PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 24, Lampiran XI, Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027 Pelabuhan Internasional, dan Nasional : UU 11/2006 tentang PA, Bab XXII, bagian ke sembilan, pasal 172-173 , PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 26 dan pasal 36, Lampiran IV, Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027
  • 18. Lanjutan Struktur Ruang…5. Bandar Udara Pusat Penyebaran  UU 11/2006 tentang PA, Bab XXII, bagian ke sembilan, pasal 172-173  PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 29 s/d pasal 32, Lampiran V  Tatrawil Provinsi NAD 2007 -20276. Sistem jaringan Prasarana Lainnya  Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA)  Sistem Jaringan Energi  Sistem Jaringan Telekomunikasi
  • 19. 1. Perwujudan Kawasan Lindung (melindungi LH dan SDA) UU 11/2006 tentang PA, Bab XX, pasal 147 - 150 PP 26/2008 tentang RTRWN, Bagian ke-dua, Lampiran VII2. Kawasan Andalan (potensi pertumbuhan ekonomi) Kawasan Banda Aceh, Sabang dan A.Besar (pariwisata, industri, pertanian dan perikanan laut) Kawasan Pidie dan Pidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan pertambangan) Lhokseumawe, Bireun dan A.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan) Langsa, A.Timur dan A.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan, pertambangan) Kawasan A.Tengah, Bener Meriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan, dan pertanian) Kawasan A.Tenggara dan Gayo Lues (Perkebunan, pariwisata dan pertanian) Kawasan A.Jaya, A.Barat dan Nagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan) Kawasan Aceh Selatan dan Abdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata) Kawasan Subulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanan dan pariwisata) Kawasan Simeulu ( Perikanan, Perkebunan dan pariwisata)
  • 20. 3. Kawasan Strategis Propinsio Sudut kepentingan ekonomi, Kawasan pengembangan berbasis SDA (termasuk kelautan) di pesisir Barat wilayah Aceh, terbagi dalam 5 kawasan andalano Sudut sosial budaya Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara Kawasan pemakaman massal korban tsunamio Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain: Kawasan ekosistem Ulu Masen Kawasan Gunung Seulawah Taman wisata alam laut Pulau Weh Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di Gosong Telaga Singkil) Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil) Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi )
  • 21. URUTAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH (RTRWA) Persetujuan Substansi Teknis RTRWA • Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW ProvinsiDraft Naskah Persetujuan Substansi Akademis Kehutanan Pembahasan & DPRA RanQanun • Permenhut No : P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka RTRWA Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah Persetujuan Rancangan Perda/Qanun • Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Qanun Rencana Tata Ruang Daerah RTRWA
  • 22. Kesimpulan : Menjadikan RTRWA sebagai basis pembangunan Aceh yang berdasarkan tata ruang selama 20 tahun ke depan yang dijabarkan setiap 5 tahunnya ke dalam RPJMA Menjadikan Aceh sebagai core regional dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh yang mandiri dengan dukungan struktur dan pola ruang yang berkelanjutan. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap RTRWA
  • 23. TERIMA KASIH

×