Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau

on

  • 8,565 views

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau

Statistics

Views

Total Views
8,565
Views on SlideShare
7,650
Embed Views
915

Actions

Likes
2
Downloads
219
Comments
1

6 Embeds 915

http://www.penataanruang.com 897
http://www.weebly.com 12
http://translate.googleusercontent.com 2
https://www.google.co.id 2
http://www.google.co.id 1
http://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Informasi, berita, data, dan berbagai hal menarik di bidang perencanaan kota, pembangunan daerah, dan penataan ruang, serta urban design dari kota-kota mancanegara. Dapatkan hanya di www.penataanruang.com .... happy browsing bro, c u there!
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau Presentation Transcript

  • PEMERINTAH KOTA PEKANBARU RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) NO. …..TAHUN 2006 Tentang :RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU
  • DAFTAR ISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) KOTA PEKANBARU NO. .... TAHUN 2006 Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARULAMPIRAN :LAMPIRAN - ITabel I Rencana Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Setiap Gambar 8 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Industri Jenis Fungsi Pemanfaatan di Kota Pekanbaru Gambar 9 Peta Rencana Pengembangan Kawasan PergudanganTabel II Rencana Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan di Kota Pekanbaru Gambar 10 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan Gambar 11 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Olahraga dan RekreasiLAMPIRAN – II Gambar 12 Peta Rencana Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU)Gambar 1 Peta Pemantapan Fungsi Wilayah Pembangunan (WP) Kota Pekanbaru Gambar 13 Peta Rencana Pengembangan Kawasan MiliterGambar 2 Peta Struktur Tata Ruang Kota Pekanbaru Gambar 14 Peta Rencana Fungsi Jaringan Jalan Kota PekanbaruGambar 3 Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kota Pekanbaru Gambar 15 Peta Rencana Sistem Transportasi Kota PekanbaruGambar 4 Peta Rencana Pengembangan Kawasan LindungGambar 5 Peta Rencana Pengembangan Kawasan PermukimanGambar 6 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan dan PerkantoranGambar 7 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan
  • Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Riau (Himpunan Lembaran Negara Tahun ...) 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); PEMERINTAH KOTA PEKANBARU 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya NOMOR ... TAHUN 2006 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470); Tentang : RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan KOTA PEKANBARU Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang WALIKOTA PEKANBARU (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan dan pembangunan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Kota Pekanbaru harus lebih dioptimalkan terutama dalam hal pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran berdaya guna dan berhasil guna; Negara Nomor 3839); b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan antarsektor, antarbagian wilayah kota, dan antarpelaku dalam Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Negara Nomor 3851); Pekanbaru Nomor ..... tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun ......, perlu (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran direvisi dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru; Negara Nomor 4247); c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Rencana Umum Tata 11. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Perundang-undangan; 1993 sudah habis masa berlakunya dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 12. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sehingga perlu dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang 13. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (dan Revisi RTRWN tahun 2003 dan draft Peraturan Pemerintah tentang revisi RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c di 3293); atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru;
  • 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol 26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Negara Nomor 3405); Tambahan Lembaran 1Negara Nomor 4146);16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 27. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445); Negara Nomor 4156);17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 28. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Negara Nomor 3527); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 30. Perturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63?PRT/1993 tentang Garis Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Sempada Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); Sungai;20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 134 Tahun 1998 tentang Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabuptan;21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 33. Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2004 tentang Batas Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 KKOP Bandara Sultan Syarif Kasim II; Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); 34. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2005 tentang Batas-22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Kasim II. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 35. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2003 tentang23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang. Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934); 36. Peraturan Daerah Kotamadya PekanbaruNo. 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kotamadya Pekanbaru;24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 37. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Kecamatan Bari dari 8 (delapan) Kecamatan menjadi 12 (duabelas) Negara Nomor 3952); Kecamatan;25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 38. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Kelurahan Baru dari 50 (limapuluh) Kelurahan menjadi 58 (limapuluh Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor delapan) Kelurahan; 4090);
  • 39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor .. BAB I Tahun ...... tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II KETENTUAN UMUM Pekanbaru; Pasal 1 40. Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun ..... tentang Ijin Membuat Bangunan (IMB); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 41. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor .. 1. Daerah adalah Kota Pekanbaru; Tahun ..... tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah; 2. Kota adalah Kota Pekanbaru; 3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 42. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun .....; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru; 5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru; 43. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun .....; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru; 44. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang 7. Propinsi adalah Propinsi Riau; Kewenangan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Daerah Otonom; 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, 45. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pekanbaru; melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya; 9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan 46. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang maupun tidak; Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; 10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor .. Tahun .. tentang Rencana Tata 11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; Ruang Wilayah Propinsi Riau; 12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru;Dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTApersetujuan PEKANBARU 13. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalamMEMUTUSKAN: pembangunan; 14. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayahMenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA TATA kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan; RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU. 15. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan; 16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional; 17. Wilayah Pembangunan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder; 18. Wilayah Pembangunan (WP I) terdiri atas Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi, Limapuluh, Senapelan, dan Sail; 19. Wilayah Pembangunan WP II terdiri atas Kecamatan Rumbai;
  • 20. Wilayah Pembangunan WP III terdiri atas Kecamatan Rumbai Pesisir; saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi;21. Wilayah Pembangunan WP IV terdiri atas Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya; 37. Sarana Kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas22. Wilayah Pembangunan WP V terdiri atas Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, dan pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan Payung Sekaki; umum,peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta23. Kawasan adalah ruang dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang batas dan pemakaman umum; sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu; 38. Pembangunan adalah pelaksanaan operasi teknik bangunan, pertambangan dan operasi24. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi lainnya, di dalam, pada, di atas atau di bawah lahan, atau pembuatan setiap perubahan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; penting dalam penggunaan lahan, pemanfaatan bangunan dan pemanfaatan ruang25. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk lainnya; dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 39. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan dan sumberdaya buatan; pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil;26. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan pembangunan atau 40. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam rangka memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam RTRW; mendorong pertumbuhan kota ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi 41. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang persoalan-persoalan yang mendesak; ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, dan Koefisien Lantai27. Kawasan Permukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi yang diperlukan sebagai Bangunan; tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan; 42. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap28. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi kegiatan seiring dengan penataan ruang; yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan 43. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau watak dan ciri kehidupan perkotaan; mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang;29. Sistem Pusat Pelayanan Kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat-pusat 44. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan mekanisme kegiatan kota yang meliputi pusat primer, dan pusat sekunder; perijinan, pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana30. Pusat Primer adalah pusat kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan mulai dari tata ruang yang telah ditetapkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan beberapa WP, skala kota, sampai skala wilayah dan nasional; rencana tata ruang yang ditetapkan;31. Pusat Sekunder adalah pusat kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan pada 45. Perijinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar sebagian wilayah kota atau setara dengan satu WP; ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi32. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah penetapan lokasi, besaran luas dan arahan kepentingan umum; pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk mewadahi berbagai kegiatan kota 46. Ijin Pemanfaatan Ruang adalah ijin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, baik dalam bentuk wilayah terbangun maupun kawasan/ruang terbuka hijau; penggunaan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan, dan33. Wilayah Terbangun adalah ruang dalam wilayah perkotaan yang mempunyai ciri dominasi kelengkapan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan dan kebiasaan yang berlaku; perkotaan; 47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang-ruang dalam kota ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan ruang; yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau 48. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian; ruang, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang;35. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 49. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan; dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan36. Prasarana Kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman rencana tata ruang; perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, 50. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang;
  • 51. Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar Bagian Kedua pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud; Visi, Misi dan Tujuan52. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan Paragraf 1 mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan Visi dan Misi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;53. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung Pasal 3 perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya;54. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya; dan Pusat Kebudayaan Melayu.55. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan Pasal 4 produktifitas lingkungan hidup;56. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPRD adalah (1) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Visi penataan ruang satu tim yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota, yang terdiri dari unsur dinas, badan wilayah Kota Pekanbaru 2016 adalah Mewujudkan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas yang harmonis bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Kota; kebudayaan Melayu belandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;57. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat (2) Dalam rangka melaksanakan visi sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), atau badan hukum; ditetapkan misi tata ruang Kota Pekanbaru adalah :58. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan a. menciptakan pusat-pusat kegiatan yang mampu memberikan pelayanan yang merata ruang. kepada seluruh penduduk kota; b. menciptakan integrasi sistem transportasi dan sistem pelayanan prasarana dasar yang mampu meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dan lingkungan kegiatan yang berkualitas; BAB II NORMA PENATAAN RUANG c. mewujudkan wajah kota Pekanbaru yang aman, nyaman, dan serasi antara kegiatan budidaya dan kegiatan konservasi/ lindung; Bagian Pertama Asas d. memberikan kemudahan investasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pasal 2 e. menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan mampu mendukung peningkatanRTRW berdasarkan asas: kualitas sumberdaya manusia;(1) Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; f. memupuk kembali nilai-nilia budaya Melayu pada masyarakat Kota Pekanbaru melalui revitalisasi kawasan yang memiliki nilai historis serta pembangunan pusat kajian dan(2) Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum; pengembangan kesenian yang mengakar pada budaya Melayu.(3) Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
  • Paragraf 2 a. penerbitan perijinan pembangunan, pemanfaatan ruang,dan pengendalian Tujuan Penataan Ruang pemanfaatan ruang untuk wilayahyang belum diatur dalam rencana yang lebih rinci; b. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan Pasal 5 pembangunan;Tujuan penataan ruang adalah: c. penyusunan indikasi program pembangunan yang lebih terinci.(1) Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;(2) Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan; BAB III WILAYAH, MATERI DAN JANGKA WAKTU RENCANA(3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang; Bagian Pertama(4) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarbagian wilayah kota serta Wilayah Perencanaan antarsektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;(5) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak Pasal 7 negatif terhadap lingkungan. (1) Lingkup wilayah RTRW adalah Daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah seluas 63.226 Ha beserta ruang udara di atasnya Bagian Ketiga dan ruang bawah tanah; Kedudukan dan Fungsi (2) Batas-batas Daerah adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Siak, Timur dengan Kabupaten Pelalawan, Barat dengan Kabupaten Kampar, dan Selatan dengan Kabupaten Pasal 6 Kampar.(1) Kedudukan RTRW adalah sebagai: a. dasar bagi kebijakan pemanfaatan ruang kota; Bagian Kedua b. penyelaras strategi serta arahan kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi dengan Materi Rencana kebijakan penataan ruang wilayah Daerah ke dalam Struktur dan Pola Tata Ruang Wilayah Daerah; Pasal 8 c. penyelaras bagi kebijakan penataan ruang WP; (1) Materi RTRW mencakup kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang, pemanfaatan d. pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. pemanfaatan ruang; (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi: e. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan. a. kebijakan perencanaan tata ruang; b. kebijakan pemanfaatan ruang;(2) RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi: c. kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. a. perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang; b. pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, (3) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi: Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; a. rencana struktur tata ruang wilayah kota; c. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota pada skala 1:5000, Rencana Teknik b. rencana pola pemanfaatan ruang; Ruang Kota pada skala 1:1000, c. rencana pengembangan sistem transportasi;(3) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala1:1000, dan/atau rencana teknis d. rencana pengembangan prasarana dan sarana kota. lainnya pada skala1:1000 atau lebih besar;
  • (4) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini meliputi: kegiatan pembangunan antarwilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. a. pola penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya; b. program pembangunan; (2) Kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang adalah: c. tahapan pembangunan; a. mengembangkan satu pusat primer dengan pusat pengembangan pada kawasan pusat kota; d. pembiayaan pembangunan; b. membagi wilayah kota menjadi lima WP, masing-masing dilayani oleh satu Pusat e. insentif dan disinsentif. Sekunder;(5) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini c. menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan sebaran fungsi meliputi: kegiatan primer dan sekunder. a. mekanisme perijinan; (3) Kebijakan pendukung pembentukan struktur tata ruang: b. kegiatan pengawasan; a. memanfaatkan potensi program-program pembangunan kota yang sedang c. kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. dilaksanakakan sebagai momentum pengembangan kota; b. membuka akses menuju kawasan-kawasan yang akan dipacu pengembangannya dalam 10 tahun ke depan; Bagian Ketiga c. memadukan program-program yang akan dilaksanakan dan fungsi-fungsi kota yang Jangka Waktu Rencana disebar untuk mengembangkan sub pusat pengembangan (sub WP) secara terpadu; Pasal 9 d. membatasi perkembangan kota pada lokasi-lokasi yang tidak diarahkan sebagai kawasan terbangun.Jangka waktu RTRW adalah berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai e. meningkatkan akses pergerakan regional melalui pengembangan jalan outer ringdengan Tahun 2016. road di bagian Utara dan Selatan Kota; f. meningkatkan akses pergerakan internal Utara – Selatan melalui pengembangan inner ring road; BAB IV KEBIJAKAN PENATAAN RUANG g. meningkatkan akses pergerakan antar kawasan melalui penataan fungsi jaringan jalan yang telah ada; Bagian Pertama Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Pasal 10 Paragraf 2 Kebijakan Sistem Permukiman PerkotaanKebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ameliputi struktur tata ruang, sistem permukiman perkotaan, pola pemanfaatan ruang, sistem Pasal 12transportasi, serta pengembangan prasarana dan sarana kota. Kebijakan sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 yaitu : (1) Kawasan permukiman penduduk : Paragraf 1 Kebijakan Struktur Tata Ruang a. pengembangan kawasan permukiman diarahkan melalui pemadatan ruang-ruang kosong yang ada di kawasan pusat kota (WP – I); Pasal 11 b. pada WP – II, WP – III, WP – IV, dan WP – V diarahkan pengembangannya dengan intensitas yang disesuaikan dengan potensi pengembangan yang ada;(1) Tujuan dari kebijakan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan
  • c. pengembangan kawasan permukiman pada jalur patahan, kawasan sekitar bandara a. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan hutan lindung dan resapan air atau SSK – II, kawasan resapan air, kawasan lindung, kawasan berawa, dan sempadan kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air sungai harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan keseimbangan dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; lingkungan kota. b. melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi;(2) Kawasan perkantoran yang diperuntukkan bagi perkantoran pemerintah dan swasta. c. intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau; d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan mengendalikan alih fungsi(3) Pemanfaatan ruang untuk Kawasan perdagangan yang peruntukkan bagi : ke fungsi lain; a. pengembangan kawasan perdagangan lokal dan regional; e. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap; b. pengembangan bandar udara, terminal bus, terminal cargo, pelabuhan penumpang, f. mengembalikan fungsi dan melestarikan serta melindungi kawasan cagar budaya dan pelabuhan barang; yang telah ditetapkan dari alih fungsi; c. pengembangan kawasan pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan, jasa, dan industri. Pasal 15 Paragraf 3 (1) Kebijakan pola pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang ayat (3) meliputi: a. kebijakan utama pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya; Pasal 13 b. kebijakan sektoral dalam pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya.(1) Pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Kebijakan utama pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah:(2) Kebijakan arah pengembangan pemanfaatan ruang adalah: a. mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang a. mengarahkan dan memprioritaskan perkembangan ke wilayah Timur Pekanbaru; ditetapkan dalam RTRW; b. mengendalikan perkembangan kegiatan di Kawasan Pusat Kota, Kawasan Selatan b. menunjang kebijakan sektoral dalam rangka implementasi program – program Pekanbaru, dan Kawasan Utara Pekanbaru; pembangunan yang masuk dalam kategori kawasan prioritas; c. membatasi pembangunan pada kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan limitasi. c. mendorong perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW; d. membatasi perkembangan perumahan, perdagangan dan jasa di wilayah pusat kota(3) Kebijakan pola pemanfaatan ruang meliputi kebijakan pola pemanfaatan kawasan Pekanbaru, serta penataan kawasan kumuh lengkap dengan sarana dan prasarana lindung dan kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. lingkungannya; e. mengupayakan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana pelayanan umum. Pasal 14 (3) Kebijakan sektoral dalam pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi:(1) Kebijakan umum pengembangan kawasan lindung adalah : a. Pengembangan kawasan perumahan; a. mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 49% dari luas lahan kota; b. Pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan; b. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung terutama kawasan c. Pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan; pertanian, perkebunan, serta pekarangan; d. Pengembngana kawasan dan kegiatan industri; c. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan pada kawasan lindung. e. Pengembangan kawasan dan kegiatan pergudangan;(2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung secara khusus adalah: f. Pengembangan kawasan dan kegiatan pendidikan;
  • g. Pengembangan kawasan dan kegiatan olahraga dan rekreasi; (2) merelokasi pasar yang menimbulkan gangguan dan/atau tidak didukung prasarana yang memadai; h. Pegembangan lahan pemakaman umum (TPU); (3) mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan; i. Pengamanan kawasan poertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan; (4) menertibkan pasar yang tidak sesuai peruntukannya; (5) membina kegiatan usaha kaki lima agar secara bertahap dapat berdagang tanpa memanfaatkan ruang terbuka publik; Pasal 16 (6) mewajibkan dan memberi insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kaki lima;mengembangkan kawasan perdagangan sesuai jenis dan skalaKebijakan pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf pelayanannya;a adalah: (7) menyediakan, menata, dan memperkuat fungsi pasar induk/ grosir;(1) mendorong pengembangan perumahan secara ekstensif ke arah Selatan dan Timur Kota Pekanbaru; (8) mengendalikan dan menertibkan pusat belanja yang mengganggu;(2) membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 34,25 % dari luas lahan kota; (9) mengarahkan pengembangan pusat belanja ke wilayah Pekanbaru Timur;(3) mengembangkan perumahan secara vertikal untuk wilayah kecamatan dan/atau kawasan (10) mengendalikan perkembangan pertokoan eceran dan/atau gerai pabrik serta yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada; mengarahkan ke lokasi yang sesuai peruntukan;(4) meremajakan dan merehabilitasi lingkungan yang menurun kualitasnya, dan diupayakan (11) mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha kaki lima; pengembangannya lengkap dengan sarana dan prasarana dasar lingkungannya; (12) kerjasama antarkabupaten/antarkota dalam upaya penanganan kegiatan usaha kaki lima;(5) melestarikan lingkungan perumahan lama yang mempunyai karakter khusus, antara lain (13) meminimumkan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan komersial akibat terpolarisasi di yang termasuk kawasan lindung cagar budaya dari alih fungsi dan perubahan fisik kawasan pusat kota. bangunan yang terdapat di Kawasan Pasar Bawah;(6) membatasi luas lantai bangunan perumahan maksimal 4 lantai yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha dengan menyediakan prasarana yang memadai. Pasal 19 Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan industri dan pergudangan sebagaimana Pasal 17 dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf d adalah: (1) intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja danKebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal peningkatan pendapatan daerah;15 ayat (3) huruf b adalah: (2) mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang bersifat polutif pada zona khususa. mempertahankan kawasan pemerintahan pada lokasi yang telah berkembang saat ini di industri yang dilengkapi dengan pola penanganan lingkungan; Kawasan Pusat kota; (3) merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada kawasan pusat kota keb. mengarahkan perkantoran pemerintahan ke lokasi baru yang memiliki lahan cukup bagi kawasan industri yang telah ditetapkan; pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan;. Pasal 20 Pasal 18 Kebijakan pengembangan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3)Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e adalah :ayat (3) huruf c adalah: a. menunjang fungsi Kota Pekanbaru sebagai pusat koleksi dan distribusi;(1) merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun b. mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan industri yang menjadi program prioritas kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanannya yang telah pengembangan Kota; ditetapkan;
  • c. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang (3) Menghidupkan kembali nilai-nilai kekayaan budaya Melayu sebagai bagian dari promosi dialokasikan di dalam Kawasan Industri Tenayan. daya tarik wisata. Pasal 24 Pasal 21 Kebijakan pengembangan lahan TPU sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf h adalah :Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15ayat (3) huruf f adalah: (1) Menyediakan lahan pemakaman yang dapat memberikan pelayanan secara merata kepada penduduk;(1) mempertahankan pengelompokan kegiatan pendidikan pada lokasi yang sudah tertata dan tidak menimbulkan dampak negatif; (2) Menjamin ketersediaan lahan bagi prosesi pemakaman penduduk Kota Pekanbaru;(2) mengarahkan dan memberikan insentif bagi pengembangan kegiatan pendidikan yang (3) Menciptakan keteraturan dan efisiensi pemanfaatan lahan TPU, Pemeritah Daerah perlu baru untuk beraglomerasi ke kawasan yang telah ditetapkan. mengalokasikan lahan TPU sesuai perkembangan penduduk dan tingkat mortalitas;(3) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan parkir yang memadai bagi kawasan dan kegiatan pendidikan;(4) mengenakan disinsentif dan/atau merelokasikan kegiatan pendidikan yang tidak mampu Pasal 25 memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan parkir, dan/atau tidak sesuai lagi lokasinya. Kebijakan pengembangan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf j adalah : (1) Mengamankan kawasan dan bangunan instalasi serta perkantoran Pertahanan dan Pasal 22 Keamanan sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan; (2) Penetapan batas kawasan pertahanan keamanan dan peninjauan kembali terhadapKebijakan pengembangan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf g produk-produk hukum tentang penetapan batas kawasan pertahanan sesuai denganadalah: perkembangan kota saat ini;(1) menunjang pemantapan struktur ruang kota; (3) Menjaga keserasian fungsi kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan di(2) penyediaan fasilitas olahraga yang dapat dinikmati oleh penduduk, baik dalam skala kota, sekitarnya; kawasan, hingga lingkungan perumahan;(3) penerapan kewajiban menyediakan fasiiltas olahraga bagi setiap pengembang pada setiap lokasi kawasan perumahan yang akan dibangun; Pasal 26(4) mengenakan insentif dan/atau disinsentif bagi sektor swasta dalam penyediaan fasilitas olahraga pada ruang terbuka hijau kota; Kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dimaksud dengan Pasal 13 ayat (1) adalah: (1) meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan; Pasal 23 (2) menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan.Kebijakan pengembangan kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf gadalah:(1) Mengoptimalkan potensi alam bagi pengembangan sektor pariwisata dan rekreasi(2) Memperluas kesempatan usaha bagi sektor swasta dalam mengembangkan wahana dan/ atau kawasan rekreasi;
  • Paragraf 4 b. meningkatkan dan mengefisienkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi (3) Kebijakan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini Pasal 27 adalah:Kebijakan sistem transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;(1) Pembangunan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas regional b. menyediakan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif baik dalam skala dan internal, serta memacu pertumbuhan kawasan potensial yang berada di luar kawasan mikro/ kawasan maupun kota; pusat kota; c. meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya.(2) Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan; (4) Kebijakan prasarana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal(3) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas ini adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi serta menghilangkan gangguan sisi jalan; permasalahan banjir dan genangan.(4) Pembangunan simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antar moda meliputi pelabuhan sungai, terminal angkutan darat, dan bandar udara. (5) Kebijakan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini adalah:(5) Meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Sultan Syarif Kasim II sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti; a. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang(6) Menjajaki kemungkinan relokasi bandara di Kalurahan Palas untuk mengantisipasi berwawasan lingkungan; peningkatan lalu lintas orang dan barang yang memanfaatkan transportasi udara dalam 10 tahun yang akan datang; b. menyediakan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang dapat difungsikan dalam jangka panjang dengen memperhatikan dampak-dampak(7) Menata dan meningkatkan pelayanan sistem angkutan umum; lingkungan, sosial dan ekonomi;(8) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai da terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan. c. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah. (6) Kebijakan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 5 ayat (1) huruf e Pasal ini adalah: Kebijakan Pengembangan Prasarana dan Sarana a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik dan telekomunikasi; Pasal 28 b. Meningkatkan kapasitas produksi melalui sumber-sumber energi alternatif;(1) Kebijakan prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi: (7) Kebijakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (1) a. Rencana pengembangan prasarana dan sarana air baku dan air bersih; Pasal ini adalah: b. Rencana pengelolaan prasarana dan sarana air limbah; a. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan c. Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan drainase; lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; d. Rencana prasarana dan sarana persampahan; b. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada; e. Rencana pengembangan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi; c. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke wilayah Pekanbaru Selatan dan Timur; f. Rencana pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. d. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;(2) Kebijakan prasarana dan sarana air baku dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat e. menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi (1) huruf a Pasal ini adalah: fasilitas yang sudah jenuh; a. mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau; f. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
  • Bagian Kedua (4) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: Kebijakan Pemanfaatan Ruang a. menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat; Pasal 29 b. menyerahkan tanggung jawab utama pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada(1) Kebijakan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b instansi yang menerbitkan perijinan; diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang yang telah c. mengefektifkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk ditetapkan. mengkoordinasikan pengendalian pemanfaatan ruang kota;(2) Kebijakan pemanfaatan ruang adalah: d. menyediakan mekanisme peranserta masyarakat dalam pengawasan. a. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan (5) Kebijakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan di masa yang akan datang; a. mengintensifkan upaya penertiban secara tegas dan konsisten terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berijin secara bertahap; b. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota; b. mengefektifkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang dan penertiban c. menyusun mekanisme dan perangkat insentif untuk mendorong pengembangan gangguan ketertiban umum; kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional d. menyusun mekanisme dan perangkat disinsentif untuk mengendalikan dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang; perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. d. menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif untuk setiap pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten; e. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban Bagian Ketiga pemanfaatan ruang. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 30 BAB V(1) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf c RENCANA TATA RUANG WILAYAH mengacu kepada RTRW ini, atau rencana yang lebih rinci yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan ketentuan, standar Bagian Pertama teknis, kelengkapan prasarana, kualitas ruang, dan standar kinerja kegiatan yang Rencana Struktur Tata Ruang ditetapkan. Pasal 31(2) Pengendalian pemanfaatan ini meliputi mekanisme perijinan, pengawasan dan penertiban. Rencana struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a(3) Kebijakan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: meliputi pembagian WP, rencana pengembangan sistem pusat pelayanan, rencana struktur kegiatan fungsional, dan rencana struktur jaringan transportasi. a. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan yang efektif; b. menyusun ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan ijin yang lebih efisien dan efektif; c. menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perijinan bagi kegiatan yang berdampak penting.
  • Paragraf 1 f. pemerintahan; Pembagian WP g. pendidikan; Pasal 32 h. fasilitas umum dan sosial;(1) WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 29 adalah: (4) Pelayanan minimal pada pusat sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah: a. WP I terdiri dari Kecamatan Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sukajadi, dan Sail; a. Permukiman; b. WP II terdiri atas Kecamatan Rumbai; b. Perdagangan; c. WP III terdiri atas Kecamatan Rumbai Pesisir; c. Transportasi d. WP IV terdiri atas Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya; d. Fasilitas umum dan sosial; e. WP V terdiri atas Kecamatan Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. e. Peribadatan; f. bina sosial;(2) Tata ruang setiap WP diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota. g. olahraga/rekreasi;(3) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 1 Lampiran II. (5) Penataan pusat-pusat WP agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Paragraf 2 Paragraf 3 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Rencana Struktur Kegiatan Fungsional Pasal 33 Pasal 34 (1) Rencana Struktur kegiatan fungsional dibagi menjadi kegiatan primer yang melayani(1) Pusat primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi WP – I yang wilayah lebih luas dari batas Kota, dan kegiatan sekunder yang melayani dalam batas merupakan kawasan pusat kota: Kota.(2) Pusat sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah: (2) Kegiatan primer Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi antara lain: a. Pusat Sekunder WP – II terletak di Kelurahan Palas; a. pusat pemerintahan Propinsi dan Kota; b. Pusat Sekunder WP – III terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ; b. komplek militer c. Pusat Sekunder WP – IV terletak di Kelurahan Kulim; c. kawasan industri Tenayan d. Pusat Sekunder WP – V terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat. d. bandara Sultan Syarif Kasim II;(3) Pelayanan minimal pada Pusat Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini e. dermaga/pelabuhan di sekitar muara Sungai Air Hitam; adalah: f. terminal terpadu AKAP a. perdagangan regional; g. kawasan rekreasi Lembah Sari; b. transportasi regional; h. kawasan komersial di Inti Pusat Kota dan sekitarnya, simpang SKA dan simpang jalan c. jasa; Riau – Sukarno Hatta; d. industri; i. kawasan perdagangan grosir/pasar induk di Senapelan dan Tampan. e. pergudangan;
  • (3) Kegiatan sekunder Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bagian Kedua meliputi antara lain: Rencana Pola Pemanfaatan Ruang a. komplek pemerintahan Kota Pekanbaru di sekitar Kantor Walikota Pekanbaru dan Pasal 37 Tampan; b. rekreasi Alam Mayang; (1) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi rencana pola pemanfaatan kawasan lindung, rencana pola pemanfaatan kawasan c. kawasan perkantoran di jalan Sudirman dan Tampan; budidaya, rencana pengembangan sistem transportasi, rencana pengembangan prasarana d. kawasan komersial dan perdagangan eceran di beberapa ruas jalan utama kota; dan sarana kota serta rencana daya tampung dan daya dukung lingkungan. e. kawasan pendidikan tinggi, di Kecamatan Rumbai, Tampan, Bukit Raya, dan Tenayan (2) Peta Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 tercantum pada Raya Gambar 3 Lampiran II. Paragraf 4 Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Rencana Pola Pemanfaatan Kawasan Lindung Pasal 35 Pasal 38Rencana Sistem Jaringan Transportasi adalah: (1) Rencana pola pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) meliputi:a. pemantapan hirarki sistem jaringan yang disesuaikan dengan hirarki kegiatan kota baik sistem primer dan sekunder; a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;b. pengembangan jalan alternatif dalam rangka melengkapi hirarki sistem jaringan jalan, b. kawasan perlindungan setempat; dengan memprioritaskan pembuatan jalan-jalan tembus yang sudah direncanakan sesuai dengan fungsinya; c. kawasan pelestarian alam;c. peningkatan akses melalui pengembangan jalan Lingkar Luar dan Lingkar Dalam Kota d. kawasan cagar budaya. Pekanbaru; (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimanad. operasionalisasi fungsi kegiatan pendukung pada Terminal Terpadu AKAP Bandar Raya dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini adalah wilayah Taman Hutan Raya SSK II dan Payung Sekaki, mencakup terminal cargo, jasa, da perdagangan; Daerah Resapan Air;e. pembangunan sub terminal di wilayah pinggiran kota; (3) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi pula sebagai RTH sebagaimana dimaksudf. pemantapan fungsi Bandara Sultan Syarif Kasim II sampai terbangun dan berfungsinya pada huruf b ayat (1) Pasal ini, meliputi: bandara pengganti. a. jalur sempadan sungai; b. kawasan sekitar danau buatan/bendungan Lembah Sari; Paragraf 5 Peta Rencana Struktur Tata Ruang c. Kawasan penyangga (buffer zone); d. kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi; Pasal 36 e. taman kota, taman lingkungan dan pemakaman umum.Peta struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 34tercantum pada Gambar 2 Lampiran II. (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal ini adalah Kawasan Taman Hutan Raya SSK II di Kecamatan Rumbai;
  • (5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal ini adalah (2) Kawasan budidaya terdiri dari perumahan, pemerintahan, perdagangan, industri, kawasan Kota Lama Senapelan di sekitar Pasar Bawah. pergudangan, pendidikan, olahraga dan rekreasi, Tempat Pemakaman Umum (TPU), serta Pertahanan dan Keamanan. Pasal 39 Pasal 42(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), (4), dan (5) diupayakan untuk dipulihkan agar tetap berfungsi lindung. (1) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) meliputi:(6) Sebaran kawasan lindung sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 ayat (2), (3), (4) dan (5) pasal ini adalah : a. Penataan dan/ atau relokasi kawasan permukiman yang berada pada bantaran sungai, area hutan lindung, kawasan zona keselamatan penerbangan, dan kawasan a. hutan lindung yang terletak di Kawasan Taman Hutan Raya SSK-II seluas 2.270,44 rawan bencana lainnya; Ha, dan kawasan hutan lainnya seluas 3,25 Ha; b. mendorong pengembangan perumahan secara ekstensif ke arah Selatan dan Timur b. kawasan resapan air di Kecamatan Rumbai seluas 6.059 Ha dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; seluas 5.145,58 Ha; c. membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 34,25 % dari luas lahan kota; c. sempadan sungai meliputi sungai besar dan sungai kecil seluas 2.741,71 Ha; d. permukiman kepadatan tinggi diarahkan di sekitar kawasan pusat kota meliputi d. buffer zone di sekitar kawasan industri dan wilayah perbatasan seluas 1.238,72 Ha; Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi, Limapuluh, Senapelan, dan Sail, serta kawasan e. hutan kota tersebar di Kecamatan Tampan (551,48), Payung Sekaki (242,08 Ha), sekitar Pusat Kota yang berada di Kecamatan Payung Sekaki, Bukit Raya, dan Marpoyan Damai (60,84 Ha), Tenayan Raya (2.047,12 Ha), Rumbai Pesisir (1.547,74 Marpoyan Damai; Ha); e. permukiman kepadatan sedang diarahkan pada kawasan potensial pengembangan f. RTH terdiri dari taman, lapangan olahraga, serta lahan pertanian dan perkebunan kegiatan prioritas meliputi Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan seluas 9.104,42 Ha tersebar di Kecamatan Tampan (286,70 Ha), Payung Sekaki Damai, dan Tenayan Raya; (1.178,64 Ha), Bukit Raya (598,75 Ha), Marpoyan Damai (123,10 Ha), Tenayan Raya f. permukiman kepadatan rendah diarahkan pada kawasan yang memiliki fungsi (4.629,57 Ha), dan Rumbai Pesisir (2.287,66 Ha). lindung dan kawasan rawan bencana meliputi Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, g. kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Senapelan seluas 13,53 Ha. Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai dan Rumbai Pesisir. g. mengembangkan perumahan secara vertikal untuk wilayah kecamatan dan/atau kawasan yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang Pasal 40 ada; h. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan yang menurun kualitasnya, danPeta rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 diupayakan dikembangkan lengkap dengan sarana dan prasarana dasartercantum pada Gambar 4 Lampiran II. lingkungannya; i. melestarikan lingkungan perumahan lama yang mempunyai karakter khusus, antara lain yang termasuk kawasan lindung cagar budaya dari alih fungsi dan perubahan Paragraf 2 fisik bangunan yang terdapat di Kawasan Pasar Bawah; Rencana Pola Pemanfaatan Kawasan Budidaya j. membatasi luas lantai bangunan perumahan maksimal 4 lantai yang diperbolehkan Pasal 41 untuk kegiatan usaha dengan menyediakan prasarana yang memadai.(1) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) Peta rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi bangunan dan guna lahan Pasal ini tercantum pada Gambar 5 Lampiran II. yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
  • Pasal 43 Pasal 45(1) Rencana pengembangan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 (1) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) ayat (2) adalah : adalah: a. intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja a. mempertahankan kawasan pemerintahan pada lokasi yang telah berkembang saat ini dan peningkatan pendapatan daerah; di Kawasan Pusat kota; b. mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang bersifat polutif pada zona b. mengarahkan perkantoran pemerintahan di sekitar Parit Indah seluas 69,42 Ha, khusus industri yang dilengkapi dengan pola penanganan lingkungan; Simpang Pasar Pagi Arengka seluas 13,49 Ha, dan perkantoran pemerintah dan swasta di sekitar Jl. S.M Amin seluas 272,93 Ha;. c. merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada kawasan pusat kota ke kawasan industri yang telah ditetapkan;(2) Peta rencana pengembangan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 6 Lampiran II. d. pengembangan kawasan industri skala besar di alokasikan di Kawasan Industri Tenayan di Kecamatan Tenayan Raya seluas 1.675,21 Ha; e. Pengembangan kawasan industri kerajinan rotan seluas 3.31 di Kecamatan Rumbai; Pasal 44 f. Pengembangan kawasan industri kerajinan dan makanan khas seluas 18,93 Ha di Kecamatan Tampan.(1) Pengembangan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) meliputi kegiatan perdagangan formal dan kegiatan perdagangan informal. (2) Peta rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 8 Lampiran II.(2) Kegiatan perdagangan formal meliputi pasar serta pusat belanja dan pertokoan antara lain : a. pengembangan kawasan perdagangan regional di Jalan Siak II seluas 201,93 Ha, Pasal 46 simpang SKA hingga Jalan Tambusai Ujung seluas 221,50 Ha, Simpang Jalan Riau – Jalan Sukarno Hatta seluas 22,85 Ha, dan Tebing Tinggi Okura seluas 57,97 Ha; (1) Rencana pengembangan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) adalah: b. pengembangan kawasan perdagangan skala lokal di jl. Sudirman, Jl. T. Tambusai, Jl. Sukarno – Hatta, Jl. Riau, Jl. Ahmad Yani, Jl. Subrantas, Jl. Siak II, Jl. Imam a. menunjang fungsi Kota Pekanbaru sebagai pusat koleksi dan distribusi; Munandar, Jl. Terusan Setia Budi (Rencana), Jl. Lintas Timur, dan Jalan Lingkar Timur; b. mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan industri yang menjadi program prioritas pengembangan Kota; c. pengembangan pasar induk pada lokasi kawasan regional di Kecamatan Tampan; c. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan dan a. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh jasa dikembangkan di Kelurahan Tampan dan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki kecamatan; seluas 175,46 Ha; b. relokasi pasar Lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak d. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang; dialokasikan di dalam Kawasan Industri Tenayan. d. Perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan (2) Peta rencana pengembangan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat arteri dan kolektor harus dikendalikan. (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 9 Lampiran II.(3) Lokasi untuk kegiatan perdagangan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.(4) Peta rencana pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 7 Lampiran II.
  • Pasal 47 g. Pengembangan dan penataan Kawasan Hutan Raya Sultan Syarif Kasim II sebagai kawasan wisata seluas 2.270,44 Ha.(1) Rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) adalah: (2) Peta rencana pengembangan kawasan Olahraga dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 11 Lampiran II. a. mempertahankan pengelompokan kegiatan pendidikan pada lokasi yang sudah tertata dan tidak menimbulkan dampak negatif; b. pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Tampan seluas 329,19 Ha, Pasal 49 Kecamatan Rumbai seluas 461,91 Ha, Tenayan Raya seluas 119,44 Ha c. mengarahkan dan memberikan insentif bagi pengembangan kegiatan pendidikan (1) Rencana pengembangan Lahan TPU sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) adalah: yang baru untuk beraglomerasi ke kawasan yang telah ditetapkan. a. Agar tercipta keteraturan dan efisiensi pemanfaatan lahan TPU, Pemeritah Daerah d. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan parkir yang memadai bagi perlu mengalokasikan lahan TPU sesuai perkembangan penduduk dan tingkat kawasan dan kegiatan pendidikan; mortalitas; e. mengenakan disinsentif dan/atau merelokasikan kegiatan pendidikan yang tidak b. Pengelolaan TPU dalam jangka panjang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar dapat mampu memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan parkir, dan/atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat; tidak sesuai lagi lokasinya. c. Sistem pelayanan lahan pemakaman umum diarahkan berdasarkan zona pelayanan untuk mengurangi ketidakteraturan dalam penyediaan lahan TPU ;(2) Peta rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 10 Lampiran II. d. Zona Pelayanan TPU di bagi menjadi 4 wilayah yaitu Zona Pelayanan WP – II, Zona Pelayanan WP – III, Zona Pelayanan WP – IV, dan Zona Pelayanan WP – V; e. WP – I yang merupakan kawasan pusat kota akan dilayani oleh 4 (empat) TPU yang Pasal 48 ada, menurut jarak terdekat ke TPU. f. Lahan TPU di WP – II dialokasikan seluas 33,87 Ha di Kecamatan Rumbai;(1) Rencana pengembangan kawasan kegiatan Olahraga dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) adalah: g. lahan TPU di WP – III dialokasikan seluas 14,58 Ha di Kecamatan Rumbai Pesisir; a. kawasan olahraga yang akan dikembangkan harus mampu dinikmati denan mudah h. Lahan TPU di WP – IV dialokasikan seluas 71,29 Ha di Kecamatan Tenayan Raya; oleh seluruh penduduk kota; i. Lahan TPU di WP – V dialokasikan seluas 110,57 Ha di Kecamatan Payung Sekaki. b. Obyek wisata dan rekreasi yang dikembangkan meliputi wisata bangunan bersejarah, wisata agro, wisata budaya, wisata obyek rekreasi; (2) alokasi lahan TPU dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang memiliki tingkat kerawanan bencana seperti pada jalur patahan di WP – V; c. Obyek wisata dan rekreasi yang dikendalikan,dibatasi dan/atau dilarang meliputi tempat hiburan khusus. (3) Untuk menindaklanjuti penyiapan lahan TPU, perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik tentang lokasi dan ketersediaan lahan. d. Rencana pengendalian dan/atau pembatasan kegiatan pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini adalah pengalokasian pada lokasi (4) Peta rencana pengembangan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 12 Lampiran II. tertentu serta pelarangan pada lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan permukiman penduduk. e. Mengarahkan pengembangan kawasan olahraga yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga Kota Pekanbaru dan Propinsi Riau di kembangkan di sekitar Pasal 50 Stadion Rumbai dengan alokasi lahan seluas 332,27; f. Pengembangan dan penataan kawasan rekreasi yang telah eksis antara lain kawasan (1) Rencana pengembangan kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud wisata Danau Lembah Sari seluas 197,96 Ha, kawasan rekreasi Alam Mayang seluas Pasal 41 ayat (2) adalah: 30,08 Ha;
  • a. Mengamankan kawasan dan bangunan instalasi serta perkantoran Pertahanan dan a. rencana pengembangan transportasi jalan; Keamanan sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan; b. rencana pengembangan transportasi sungai; b. Penetapan batas kawasan pertahanan keamanan dan peninjauan kembali terhadap c. rencana pengembangan bandar udara; produk-produk hukum tentang penetapan batas kawasan pertahanan sesuai dengan perkembangan kota saat ini; c. Menjaga keserasian fungsi kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan di sekitarnya, terutama kompleks militer yang tersebar di Kecamatan Tampan, Bukit Pasal 53 Raya, Marpoyan Damai, Limapuluh, dan Sukajadi seluas 93,43 Ha; (1) Rencana pengembangan transportasi jalan sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf a d. Penataan kawasan bandar udara SSK – II yang juga berfungsi sebagai bandara adalah: militer seluas 783,43 Ha; a. penataan hirarki jalan untuk mendukung pengaturan perijinan guna lahan;(2) Peta rencana pengembangan kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud b. memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 13 Lampiran II. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan; c. meningkatkan fungsi jaringan jalan yang sudah ada dan pembangunan jaringan jalan baru untuk peningkatan kapasitas jaringan jalan; Paragraf 3 Intensitas Bangunan d. mengembangkan jalan-jalan penghubung yang diprioritaskan, yaitu jalan lingkar luar dan lingkar dalam kota Pekanbaru. Pasal 51 e. melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas;(1) Rencana pengaturan intensitas bangunan terdiri dari rencana koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. f. membangun jalan-jalan tembus sebagai jalan alternatif untuk melengkapi hirarki jalan;(2) penetapan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan dilakukan dengan g. membatasi lalu lintas angkutan barang yang masuk ke kota; mempertimbangkan beberapa aspek antara lain: h. melarang lalu lintas angkutan berat masuk ke kota; a. jenis kegiatan yang dibangun; i. penetapan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan bagi kegiatan-kegiatan b. kondisi eksisting dan penilaian lingkungan; yang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan, c. rencana kepadatan kawasan; kebisingan, keselamatan, keindahan, bau, dan gangguan lainnya; d. aspek urban desain; j. penyediaan lahan dan atau gedung parkir di pusat-pusat kegiatan; e. keselamatan penerbangan pada jalur kemungkinan bahaya kecelakaan pesawat. k. menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir di badan jalan khususnya pada kawasan-kawasan rawan macet.(3) Rencana intensitas bangunan diatur sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2 Lampiran I. (2) Rencana hirarki jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Gambar 14 Lampiran II. Bagian Ketiga Rencana Sistem Transportasi Pasal 54 Pasal 52 Rencana pengembangan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b adalah:Rencana sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi: a. meningkatkan peran angkutan sungai dan laut guna menunjang arus pergerakan barang produksi dan barang konsumsi dari dan menunju Kota Pekanbaru;
  • b. mengintegrasikan peran prasarana transportasi sungai dalam sistem tranportasi wilayah b. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih Perusahaan Daerah Air yang menunjang pertumbuhan perekonomian kota; Minum (PDAM) untuk seluruh wilayah Kota Pekanbaru, dengan target 35% pelayanan pada tahun 2011 dan 65% pada tahun 2016;c. pembangunan pelabuhan khusus yang mendukung aktivitas produksi di Kawasan Industri Tenayan; c. menurunkan tingkat kebocoran air sampai dengan 40% pada tahun 2011 dan 20% pada tahun 2016; pemeliharaan dan perbaikan sistem distribusi;d. relokasi pelabuhan barang dan penumpang yang berada di kawasan Senapelan ke sekitar Muara Sungai Air Hitam; d. peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan IPA Kampar Kanan; Pasal 55 Pasal 58Rencana pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf c adalah: Rencana pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b adalah:a. peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional dan pelayanan angkutan a. perbaikan sistem pengolahan air limbah (IPLT) Muara Fajar melalui penyediaan fasilitas dari dan ke bandara (internal kota); pendukung;b. menetapkan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian b. pembangunan sistem sewerage pada kawasan pusat kota; bangunan di sekitar kawasan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. pembangunan sistem on site komunal pada kawasan padat penduduk di sepanjangc. meninjau kembali fungsi Bandara Sultan Syarif Kasim II sampai terbangun dan bantaran sungai Siak; berfungsinya bandara pengganti; d. penyiapan regulasi sistem pengolahan limbah industri (industry water treatment system)d. mengembangkan koridor wajah kota (face of the city) sepanjang jalur dari bandara Sultan pada kawasan industri Tenayan; Syarif Kasim II ke Kawasan Pusat Kota Pekanbaru; e. sosialisasi pemanfaatan sistem on site individual pada kawasan-kawasan pengembangane. penyiapan lahan di Kelurahan Palas dalam rangka relokasi bandara saat ini untuk yang berada di luar kawasan pusat kota. mengantisipasi semakin meningkatnya lalu lintas orang dan barang yang memanfaatan transportasi udara. Pasal 59 Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c Pasal 56 adalah:Rencana pengembangan sistem transportasi Kota Pekanbaru dimaksud pada Pasal 53, Pasal 54 a. penanganan sistem mikro melalui pembangunan tanggul penahan banjir dan salurandan Pasal 55 sebagaimana tercantum pada Gambar 15 Lampiran II. baru, perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran, perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah, memperlebar dimensi saluran; b. penanganan sistem makro melalui perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah, pembangunan kolam penampungan sementara (tandon air) di Bagian Keempat Kecamatan Payung Sekaki, Rumbai, dan Tampan; Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Kota c. pembangunan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun yang belum terlayani. Pasal 57Rencana pengembangan prasarana air baku dan air bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 6028 ayat (1) huruf a adalah:a. mengendalikan debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air tanah; Rencana pengelolaan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf d adalah: a. penataan organisasi kelembagaan pengelola sampah;
  • b. memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur (2) Fasilitas sosial dan fasilitas umum ditempatkan di setiap pusat-pusat permukiman (baik ulang-pemanfaatan kembali-pengurangan dalam pengolahan sampah di TPA yang ada skala kelurahan, kecamatan, wilayah maupun skala kota). maupun yang akan dikembangkan;c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak; Pasal 63d. relokasi lahan TPA Muara Fajar ke wilayah Selatan Kawasan Tahura dan/ atau ke Kecamatan Kulim Rencana pengembangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1)e. optimasi pengolahan sampah melalui Sistem Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang adalah: dialokasikan di 4 WP yaitu WP – II, WP – III, WP – IV, dan WP – V. a. menyebarkan fasilitas pendidikan skala lingkungan meliputi: Taman Kanak-kanak (TK),f. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten dan kota Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA. Tingkat Atas (SLTA); b. menyediakan fasilitas pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk dan kebutuhan real kota; Pasal 61 c. pembangunan fasilitas pendidikan harus memperhatikan radius pelayanan terhadap kawasan permukiman dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti transportasi, dan(1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi sebagaimana lapangan olahraga; dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf e terdiri dari jaringan listrik dan telepon antara d. mendorong aglomerasi pengembangan pendidikan tinggi ke Kecamatan Tampan, Rumbai lain: dan Tenayan Raya. a. Pengembangan energi listrik alternatif (PLTG) dengan memanfaatkan bahan baku e. peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. gas alam yang diekpsloitasi di Kecamatan Tenayan Raya; b. Pengembangan sistem distribusi jaringan listrik yang terinterkoneksi dengan sistem pembangkit yang ada; Pasal 64 c. Perluasan pelayanan listrik pada kawasan-kawasan potensial; Rencana pengembangan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) d. Pengaturan zona pembangunan tower transmisi selular, terutama yang berada di adalah: tengah kotadan pada bangunan bertingkat sesuai kriteria teknis, keselamatan, dan keindahan kota; a. sarana kesehatan yang ada terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)/rumah bersalin, apotik/toko obat dan e. Perluasan jaringan telepon kabel pada kawasan-kawasan perioritas pengembangan praktek dokter yang berfungsi sebagai sarana kesehatan skala lingkungan; kota; b. menyediakan sarana kesehatan dan prasarana pendukungnya untuk pelayanan skala kota f. drainase, pipa distribusi gas, dan saluran pembuangan air kotor. maupun regional atau nasional; g. Pengembangan sistem jaringan bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan rencana pengembangan jaringan pipa air bersih, jaringan c. pelayanan jasa kesehatan dapat menjadi salah satu bentuk jasa yang potensial ditawarkan dalam visi sebagai kota Jasa. Pasal 62 Pasal 65(1) Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf f, meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, perdagangan, Rencana pengembangan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) olahraga dan rekreasi. adalah:
  • a. dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama sebagai salah satu landasan pokok pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya;b. pengembangan fasilitas peribadatan harus memperhatikan sebaran dan jumlah populasi penduduk berdasarkan agama;c. peningkatan kualitas sarana dan prasarananya, seperti rehabilitasi dan perawatan Bagian Kelima bangunan tempat ibadah baik untuk tempat ibadah yang ada di seluruh bagian kota. Rencana Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungand. pengembangan Islamic Center. Pasal 68 Rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Pasal 66 ayat (1) mencakup: a. pengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam di wilayah Pekanbaru Utara yangRencana pengembangan fasilitas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) merupakan kawasan lindung;adalah: b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan untuk menyediakan fasilitasa. sarana pemerintahan skala lingkungan (lokal) berupa kantor pemerintahan pelayanan yang memadai dalam rangka mengurangi tingkat perjalanan ulang alik; kecamatan/kelurahan, LP3M (Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat), pos pemadam kebakaran, pos keamanan dan ketertiban, Kantor c. pendistribusian penduduk sesuai dengan daya tampungnya;b. Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4), d. pengendalian pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi penduduk sesuai dengan daya pos polisi (Polsekta/Koramil), pos/depo kebersihan; dukungnya.c. menyediakan sarana pemerintahan skala lingkungan di masing-masing wilayah administratif kecamatan/kelurahan. BAB VI PEMANFAATAN RUANG Pasal 67 Bagian Pertama Pola Penatagunaan Tanah, Air dan UdaraRencana pengembangan fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1)adalah: Paragraf 1a. Sarana perdagangan skala lingkungan berupa pasar eceran (dapat berupa pasar Pola Penatagunaan Tanah tradisional tapi sebaiknya berupa pasar tertutup) dan toko lingkungan; Pasal 69b. Penyediaan sarana perdagangan harus mempertimbangkan kondisi wilayah setempat, tidak bertumpuk dalam jumlah yang melebihi kebutuhan yang berakibat pada persaingan tidak sehat dan gangguan terhadap tata ruang kota secara keseluruhan; (1) Penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan/atau tanah negara.c. Menyediakan sarana perdagangan dengan pengaturan dan pengendalian jumlah sarana ditiap lingkungan (kelurahan/kecamatan) agar perekonomian tetap berkembang dengan (2) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada. merata dan seimbang. (3) Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah adalah: a. pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah;
  • b. penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum adanya penetapan rencana tata e. penguasaan tanah yang di atas dan atau di bawah bidang tanahnya dilakukan ruang tetap diakui haknya; pemanfaatan ruang, tetap diakui sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang. c. penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang dapat diberikan haknya (2) Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung. apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang; d. penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang tidak diberikan haknya (3) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah: apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata a. di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan ruang. budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan(4) Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka: upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup; a. pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian b. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif; penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus b. pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang- melaksanakan penyesuaian pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan disinsentif. undangan yang berlaku.(5) Pelaksanaan pengelolaan penatagunaan tanah adalah: a. pengelolaan penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan melalui penataan Paragraf 3 kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara Pola Penatagunaan Tanah di Kawasan Budidaya atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 71 b. pengelolaan penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam berbagai pedoman, standar dan kriteria teknis. (1) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan budidaya adalah: a. penguasaan tanah dalam kawasan budidaya harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak dan rencana tata ruang; Paragraf 2 b. penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan Pola Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah. Pasal 70 (2) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan budidaya adalah:(1) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan lindung adalah: a. pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat a. penguasaan pada bidang-bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah pada ditingkatkan pemanfaatannya; kawasan lindung dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan; b. pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan b. penguasaan pada bidang-bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah pada rencana tata ruang; kawasan cagar budaya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lokasi situs; c. pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dan standar pemanfaatan c. penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasasi ruang; oleh masyarakat yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah; d. penyesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah; d. penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, sungai, dan/atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan pemanfaatan e. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tanahnya harus memperhatikan kepentingan umum dan terbuka untuk umum serta tidak terkait dengan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal kelestarian fungsi lingkungan; ini dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan;
  • f. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah Program Pengembangan Struktur Tata Ruang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 74 (1) Pengembangan struktur tata ruang dilakukan berdasarkan dua kriteria, yaitu pusat kegiatan yang dikembangkan dan pusat kegiatan yang dikendalikan. Paragraf 4 (2) Pusat kegiatan yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Pola Penatagunaan Air diprioritaskan pengembangannya dalam 5 tahun pertama yaitu kawasan AKAP, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan pergudangan, kawasan pendidikan, kawasan Pasal 72 agrowisata, pelabuhan sungai, dan kawasan bandar udara;(1) Air baku permukaan dan air tanah, serta sumber air tidak dapat dikuasai oleh perorangan (3) Pusat kegiatan yang dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu atau badan usaha. kawasan pusat kota, kawasan wisata, dan kawasan bandara.(2) Ketentuan pemanfaatan air adalah: a. masyarakat dan badan usaha dapat memanfaatkan air baku permukaan dan air Pasal 75 tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas air baku permukaan dan air (1) Untuk mewujudkan sistem pusat primer dan pusat sekunder sebagaimana dimaksud pada tanah; Pasal 31, maka program pengembangan pusat primer dan pusat sekunder adalah: c. masyarakat dan badan usaha dilarang mencermari air baku dan badan air sungai dan a. penataan dan pengendalian kawasan pusat kota; danau di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. pengembangan dan penataan pusat baru di Selatan dan Timur Kota; c. pengembangan dan penataan pusat sekunder pada pusat-pusat WP. (2) Program penataan pusat primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini Paragraf 5 adalah: Pola Penatagunaan Udara a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Pasal 73 b. penyusunan Panduan Rancang Kota; c. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan;(1) Ruang udara tidak dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha. d. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja,(2) Ketentuan pemanfaatan udara adalah: dan sejenisnya; a. masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas udara; e. pengendalian kegiatan jasa dan perkantoran skala regional yang meliputi jasa keuangan, jasa profesi, jasa kontraktor, jasa konsultansi dan jasa pariwisata; b. masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari udara di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pengembangan Islamic Center; c. pemanfaatan ruang udara diatas tanah yang dikuasai masyarakat dan badan usaha g. pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah. harus seijin pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. (3) Program untuk pengembangan dan penataan pusat sekunder dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan perdagangan eceran, grosir, pasar dan sejenisnya skala bagian Bagian Kedua wilayah kota; Program Pembangunan b. pengembangan perkantoran jasa skala bagian wilayah kota; Paragraf 1
  • c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau Rencana Teknik Ruang Kota atau Panduan Rancang Kota tiap pusat sekunder yang belum ditata. Paragraf 3 Program Pengembangan Kawasan Budidaya(4) Program untuk penataan WP dilakukan melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota, peraturan pembangunan dan standar teknis. Pasal 78 Program pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 meliputi: a. peremajaan perumahan di wilayah Senapelan, Sukarame, dan Bantaran Sungai Siak Pasal 76 antara lain melalui program perbaikan kampung dan relokasi permukiman; b. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkunganUntuk mewujudkan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarbagian wilayah perumahan;kota, maka setiap pusat primer dan pusat sekunder perlu didukung oleh ketersediaan dankualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. c. jenis, lokasi dan program pengembangan kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel 4 Lampiran I. Paragraf 2 Program Pengembangan Kawasan Lindung Pasal 79 Pasal 77 Program pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 adalah:Program pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 untuk a. pengaturan dan penataan pasar dan sarana perdagangan lainnya;mewujudkan proporsi kawasan lindung sebesar 49,07% adalah: b. revitalisasi pasar tradisional;a. pengukuhan kawasan lindung melalui kegiatan: c. revitalisasi pasar dan kawasan pasar tradisional - penunjukan kawasan lindung; d. relokasi pasar Lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang dipandang sudah - penataan batas kawasan lindung; tidak sesuai lagi dengan tata ruang kota; - pemetaan kawasan lindung; e. pemerataan fasilitas perdagangan; - penetapan kawasan lindung; f. pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima (PKL); - penguasaan kawasan lindung; g. pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menyangkut luas, lokasi, dan waktu.b. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung, melalui kegiatan penghijauan di seluruh Kawasan Lindung; Pasal 80c. pengamanan dan pengendalian lahan di kawasan lindung melalui kegiatan pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya di seluruh Program pengembangan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 kawasan lindung; meliputi:d. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di kawasan lindung a. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan; dilakukan melalui kegiatan pengembangan dana lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS). b. pemindahan industri besar ke kawasan Industri yang dikembangkan di Kawasan Industri Tenayan dan sentra industri kerajinan di Kecamatan Rumbai dan Tampan;e. Jenis, lokasi dan program pengembangan kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 4 Lampiran I c. pembatasan pergudangan di kawasan pusat kota dan mengarahkan pergudangan di wilayah Pekanbaru Timur dan Barat.
  • Pasal 83 Pasal 81Program pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) (1) Program pengembangan sistem transportasi disusun untuk meningkatkan kapasitas,adalah: kualitas dan tingkat pelayanan prasarana transportasi guna mendukung berjalannya sistem pelayanan yang telah direncanakan.a. mengarahkan aglomerasi lokasi pendidikan tinggi di wilayah Kecamatan Tampan, Rumbai dan Tenayan Raya; (2) Program pengembangan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 adalah: a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan;b. pembatasan perkembangan pendidikan tinggi di kawasan pusat kota dan pengaturan perkembangannya; b. penataan dan peningkatan fungsi jalan; c. pembangunan jalan alternatif dan jalan inspeksi sungai/saluran yang sebidang; d. pembangunan jalan lingkar luar dan lingkar dalam; Pasal 82 e. pembangunan jalan-jalan tembus sebagai jalan alternatif; f. penataan persimpangan dan pembangunan simpang susun pada kawasan yangProgram pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 rawan macet;ayat (1) meliputi: g. pengaturan lintasan dan jadwal angkutan barang dan angkutan berat;a. pengembangan fasilitas olahraga skala regional, kota, kawasan dan lingkungan; h. penetapan kawasan parkir;b. pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai sarana bermain dan olahraga; i. pembangunan gedung parkir.c. pelestarian bagi bangunan tua dan bersejarah; (3) program pengembangan pelabuhan bagi penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 adalah :d. pelestarian dan pengembangan wisata budaya Melayu; a. melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang berada pada lintasan alur sungai Siak menuju laut;e. pengembangan wisata agro; b. merelokasi pelabuhan barang dan penumpang saat ini ke sekitar Muara Sungai Airf. pengembangan obyek-obyek wisata; Hitam.g. pengembangan prasarana pariwisata; (4) Program pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 adalah:h. pengembangan jasa pariwisata; a. memperpanjang landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan syarat teknis pesawat;i. pengembangan jalur wisata dalam kota; b. penetapan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara yang diijinkan;j. pengembangan angkutan wisata; c. meningkatkan pelayanan fasilitas terminal penumpang udara; d. meningkatkan akses menuju bandar udara melalui penyediaan angkutan umum yangk. pengalokasian kegiatan hiburan khusus pada lokasi tertentu; layak, terpadu dan menyeluruh.l. pelarangan pengembangan kegiatan hiburan khusus pada lokasi sekitar kegiatan e. pengembangan koridor penghubung bandara-kota menjadi kawasan ”pintu masuk peribadatan, pendidikan dan permukiman penduduk. kota” Paragraf 4 Paragraf 5 Program Pengembangan Sistem Transportasi Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Kota
  • f. mengembangkan sistem on site komunal di kawasan permukiman padat yang berada di Pasal 84 bantaran Sungai Siak; g. mengembangkan sistem sewerage pada kawasan pusat kota dengan tetap(1) Program pengembangan prasarana air baku dan penyediaan air bersih sebagaimana mempertahankan pemanfaatan sistem on site individual yang telah ada; dimaksud pada Pasal 57, adalah pembuatan sumur resapan, membangun danau buatan dan tandon-tandon air serta meningkatkan pelayanan air bersih. h. mengembangkan sistem pengolahan air limbah pada kawasan industri secara terpadu; i. mengembangkan pemanfaatan sistem on site individual pada kawasan pengembangan(2) Program pelestarian sumberdaya air meliputi: yang berada di luar kawasan pusat kota melalui sosialisasi; a. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; j. meningkatkan sarana dan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan pengelolaan air b. penertiban penggunaan sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam, limbah; terutama yang digunakan oleh industri. k. mengembangkan sistem saluran pembuangan yang terpisah antara air limbah dan saluran drainase;(3) Program peningkatan pelayanan air bersih meliputi: l. mewajibkan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk kegiatan industri, rumah a. memanfaatkan debit air Sungai Siak dan Sungai Kampar Kanan, dan Danau sakit dan hotel sebelum dibuang ke badan air. Limbungan untuk memenuhi kebutuhan air di Pekanbaru; m. peningkatan aspek kelembagaan dalam pengelolaan air limbah; b. memprioritaskan pelayanan pada seluruh kawasan tebangun, daerah rawan air, dan daerah dengan kondisi air tanah yang buruk; n. peningkatan aspek hukum dalam rangka pemantapan jalannya peraturan yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas air limbah yang memenuhi standar; c. optimalisasi pemanfaatan kapasitas IPA terpasang, rehabilitasi jaringan pipa air bersih yang sudah ”kadluarsa” sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas termanfaatkan dan mengurangi tingkat kebocoran; d. mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam Pasal 86 memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih; Program pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi: e. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berdekatan dalam penyediaan pasokan air baku; a. membuat rencana induk drainase perkotaan; f. memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan meningkatkan b. membuat dan meningkatkan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih. lingkungan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama; c. meningkatkan kapasitas drainase mikro yang ada; d. memperbaiki sistem drainase pada kawasan banjir dan genanangan dengan sistem Pasal 85 berjenjang terpadu; e. melaksanakan penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase;Program pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, meliputi: f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terdekat dalam pengelolaana. peningkatan fasilitas instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) yang berada di Kelurahan sumberdaya air. Muara Fajar;b. peningkatan pemanfaatan pelayanan pengurasan dari dinas baik oleh pemilik fasilitas cubluk maupun fasilitas jamban + tangkii septik; Pasal 87c. penambahan/ pengadaan mobil tangki tinja seiring dengan rencana peningkatan playanan pengurasan; Program pengembangan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, meliputi:d. peggantian fasilitas cubluk dengan fasilitas jamban + tangki septik melalui penyuluhan dan bantuan teknis kepada masyarakat; a. mengadakan penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non- organik;e. mengendalikan pembuangan air limbah langsung ke saluran terbuka dan ke sungai; b. menentukan lahan-lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS)/kontainer yang baru;
  • c. melakukan rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan kontainer yang rusak; Program Pengembangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidupd. melakukan usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan swasta. Pasal 90e. penyiapan lahan TPA baru pasca penutupan (post operation) TPA Muara Fajar.f. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), untuk mengurangi kiriman (1) Tujuan pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana volume sampah ke TPA; dimaksud pada Pasal 68 adalah untuk meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan, menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan, serta menjaga prosesg. peningkatan koordinasi antar instansi pengelola sampah kota; pembangunan berkelanjutan. (2) Program pengembangan daya dukung dan daya tampung wilayah adalah sebagai berikut: Pasal 88 a. pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan:Program pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada i. pemantauan pencemaran pada sungai, anak sungai, dan kali;Pasal 61, meliputi: ii. pemantauan kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);a. mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik dan telepon di wilayah b. penertiban dan penegakan hukum; Kota; c. efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;b. mengarahkan pengembangan jaringan listrik ke wilayah potensial pengembangan dengan memanfaatkan sumber pembangkit yang terinterkoneksi dengan sistem distribusi listrik d. pengembangan daya dukung lingkungan buatan melalui reboisasi, program kali regional; bersih, pengembangan sumur resapan, tandon air, danau buatan, dan lain-lain.c. perluasan cakupan pelayanan telepon dengan memanfaatkan keunggulan jangkauan pelayanan telepon tanpa kabel (wireless);d. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran; Bagian Ketiga Tahapan Pengembangane. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif;f. pengembangan fasilitas telekomunikasi (telepon umum, wartel dsb) di lokasi Paragraf 1 strategis.peningkatan partisipasi investasi bidang energi dan telekomunikasi melalui Umum promosi dan simplifikasi perijinan; Pasal 91 (1) Tahapan pengembangan sampai dengan tahun 2016 dibagi ke dalam 2 (dua) tahapan , Pasal 89 yaitu jangka pendek (2007 – 2011) dan jangka menengah (2012 – 2016);Program pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) Rincian tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang sebagaimana dimaksud63 sampai 67 meliputi: pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Tabel Rencana Program yang terdapat padaa. pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; bagian Lampiran I Perda ini.b. rehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum;c. peningkatan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum;d. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru; Paragraf 2 Kriteria Tahapan Pengembangane. relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Pasal 92 Paragraf 6
  • (1) Kriteria pentahapan program penataan ruang dibagi ke dalam tahapan pengembangan (6) Pemerintah Kota dapat mengenakan ongkos atas penyediaan barang publik, yang kawasan lindung, tahapan pengembangan kawasan budidaya, tahapan pengembangan mencakup jalan, saluran, jembatan, trotoar, taman, pasar dan pelayanan pemerintah sistem transportasi, serta tahapan pengembangan sarana dan prasarana kota. lainnya dibiayai oleh Pemerintah.(2) Tahapan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini (7) Pembangunan prasarana harus dapat dibayar kembali dengan mengenakan biaya kepada adalah: pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. a. Pencapaian porsi kawasan lindung sebesar 49,07 % dari luas seluruh wilayah kota dan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi lahan dilakukan secara bertahap; b. Tahapan pengembangan program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kekritisan dan tingkat kerusakan. Bagian Kelima(3) Tahapan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Insentif dan Disinsentif ini secara umum didasarkan pada kriteria dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah. Pasal 94(4) Tahapan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kriteria pemecahan persoalan mendesak, pemenuhan kebutuhan (1) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri dari aspek masyarakat, serta dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah. pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan langsung oleh Pemerintah Daerah.(5) Tahapan pengembangan prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang meliputi prasarana sumber daya air dan irigasi, drainase dan (2) Jenis perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini persampahan, serta prasarana energi dan telekomunikasi didasarkan pada kriteria dapat terdiri dari: pemecahan persoalan mendesak, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan; pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah. b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana. Bagian Keempat Pembiayaan Pembangunan Pasal 95 Pasal 93 (1) Insentif khusus akan diberikan untuk mengendalikan pembangunan di WP – I dan WP – V, serta mendorong pembangunan di Wilayah Pembangunan yang selama ini(1) Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang bersumber perkembangannya masih lambat ; dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat, serta sumber pendapatan lainnya yang sah serta atau dalam bentuk (2) Insentif untuk mengendalikan pengembangan kawasan di WP – I meliputi: kerjasama pembiayaan. a. kemudahan perijinan bagi pengusaha yang mengalihkan investasi yang masih dalam(2) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan tahap proses perijinan ke wilayah pengembangan yang sesuai dengan jenis kegiatan barang publik, seperti taman, pasar dan rumah sakit, dan sejenisnya. yang akan dikembangkan; b. pembangunan perumahan murah di wilayah pengembangan kota, bagi penduduk(3) Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh pihak swasta, yang yang berada pada kawasan padat dan kumuh yang bersedia direlokasi; mencakup sekolah swasta, jasa keuangan, dan jasa pelayanan lainnya. c. reduksi bea pajak bagi sektor swasta yang menyediakan prasarana lingkungan serta(4) Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik serta membagi beban fasilitas umum dan sosial pada lokasi pembangunan; pelayanan publik, maka bentuk kerjasama¸ peran serta, dan kemitraan antara Pemerintah d. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;(5) Kota, swasta dan masyarakat harus didorong.
  • (3) Insentif untuk mendorong pengembangan kawasan di WP – II meliputi: (8) Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. kemudahan perijinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; f. pembangunan akses jalan penghubung; Pasal 96 g. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; h. kemudahan perijinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di wilayah Pekanbaru memiliki ijin sebelumnya. Utara dan mengendalikan pembangunan di kawasan pusat kota.(4) Insentif untuk mendorong pengembangan kawasan di WP – III meliputi: (2) Disinsentif yang dikenakan untuk menghambat pembangunan di wilayah Pekanbaru Utara adalah: a. kemudahan perijinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; a. membatasi ijin lokasi baru pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air; b. pembangunan akses jalan penghubung; b. tidak dibangun akses jalan baru pada kawasan-kawasan tersebut; c. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital Daerah. d. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan terutama pada kawasan agrowisata dan kawasan industri ; (3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di kawasan pusat kota adalah :(5) Insentif untuk mendorong pengembangan kawasan di WP – IV adalah: a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di WP lainnya; a. kemudahan perijinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; b. pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. b. pembangunan akses jalan penghubung; c. pembatasan ketinggian dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan yang c. penyediaan pelayanan jaringan utlitias dan prasarana dasar kawasan; berdampak pada keserasian, kenyamanan, dan keindahan lingkungan pusat kota; d. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan terutama pada kawasan industri; (4) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di sepanjang jalur patahan adalah : e. keleluasaan pembentukan badan pengelola sarana dan prasarana pendukung seperti pelabuhan barang dan fasilitas pergudangan. a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di kawasan lainnya; b. pembatasan pembangunan jaringan jalan akses pada kawasan yang dilintasi jalur(6) Insentif untuk mengendalikan pembangunan di WP – V adalah: patahan; a. kemudahan perijinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah c. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan ditetapkan; yang telah memiliki guide line yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan b. kemudahan perijinan bagi sektor dunia usaha yang mengalihkan investasi pada standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana; kawasan yang ditetapkan sebagai jalur patahan, ke lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kecil terhadap bencana; c. kemudahan perijinan bagi sektor dunia usaha dalam pengembangan kawasan terpadu AKAP dan kawasan pergudangan; BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG d. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan terutama pada kawasan pergudangan. Bagian Pertama Umum(7) Pembangunan prasarana harus dapat dibayar kembali dengan mengenakan biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 97
  • (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui mekanisme perijinan, kegiatan (1) Permohonan perijinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) yang pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui prosedur khusus.(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh TKPRD bekerjasama dengan (2) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang disetujui aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta melibatkan peran serta masyarakat. harus dikenakan disinsentif.(3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, RTRW harus dijabarkan dalam: (3) Prosedur perubahan pemanfaatan ruang, ketentuan penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda dan biaya dampak a. Rencana Detail Tata Ruang WP dan/atau rencana teknis yang lebih detail dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. operasional; b. Perangkat pengendalian, antara lain peraturan pembangunan (zoning regulation), pengkajian rancangan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Panduan Rancang Bagian Ketiga Kota dan standar teknis yang ditetapkan. Pengawasan Bagian Kedua Pasal 100 Mekanisme Perijinan Paragraf 1 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat Prinsip-prinsip Perijinan (1) diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin. Pasal 98 (2) TKPRD melakukan pengawasan pemanfaatan ruang. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh aparat Kecamatan,(1) Tujuan penyelenggaraan perijinan adalah: Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta oleh masyarakat umum. a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum; b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas dan kinerja (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap penyimpangan/ pelanggaran rencana tata ruang secara khusus dilakukan oleh instansi pemberi ijin dan minimum yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru. instansi lain yang terkait.(2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. (5) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.(3) RTRW atau rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, menjadi acuan dari perijinan yang berdampak ruang.(4) Jenis perijinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan Bagian Keempat dengan Peraturan Daerah. Penertiban(5) Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk kepentingan Pasal 101 umum kepada pemohon ijin. (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan. Paragraf 2 (2) Tindakan penertiban pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pemeriksaan dan Permohonan Perijinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai penyelidikan atas semua pelanggaran/penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang dengan Rencana Tata Ruang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 99 (3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk aparat kelurahan.
  • (4) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Bagian Kedua Hak Masyarakat Pasal 103 (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat memiliki hak untuk: a. berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; BAB VIII b. mengetahui secara terbuka isi RTRW; PERAN SERTA MASYARAKAT c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; Bagian Pertama Peran Serta Masyarakat d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 102 (2) Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang meliputi peranserta dalam(1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dilakukan melalui pemberian informasi proses penyusunan, evaluasi, serta pengesahan rencana tata ruang kota. berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan, yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, email, situs web dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 104(2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW, (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) meliputi: huruf b, Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban mengumumkan dan menyebarluaskan a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan RTRW yang telah RTRW. ditetapkan; (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan diselenggarakan melalui : ruang; a. Pencantuman Perda dan Peta RTRW dalam situs Pemerintah Kota Pekanbaru c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; b. Pemuatan Perda dan Peta RTRW di berbagai media d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW; c. Penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat- e. konsolidasi pemanfaatan tanah, air dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya tempat umum, kantor-kantor pelayanan umum, pameran dan sebagainya. pemanfaatan ruang yang berkualitas; f. perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; Pasal 105 g. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf c, pelaksanaannya(3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. melalui: (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung a. pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa manfaat informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
  • Pasal 106 (1) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan terhadap RTRW yang telah ditetapkan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.(1) Perolehan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal pada Pasal 103 ayat (1) huruf d, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana BAB X dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan KETENTUAN SANKSI peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Pertama Sanksi Administrasi Pasal 107 Pasal 110Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kota, masyarakat wajib: Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima ijin maupuna. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; pemberi ijin.b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;c. mentaati RTRW yang telah ditetapkan. Pasal 111 (1) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 terdiri dari: Bagian Ketiga a. pelanggaran fungsi ruang; Kewajiban Masyarakat b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang; Pasal 108 c. pelanggaran tata massa bangunan; d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, (2) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan dinas dan atau aparat Pemerintah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- Kota adalah penerbitan perijinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan atau undangan yang berlaku. tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan.(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang. Pasal 112 Bentuk dasar penertiban bagi pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) terdiri dari: BAB IX PENINJAUAN KEMBALI RENCANA a. peringatan dan atau teguran; TATA RUANG WILAYAH b. penghentian sementara pelayanan administratif; Pasal 109
  • c. penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang; (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukand. pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang; oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yange. pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang; berlaku.f. pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:g. pelengkapan/pemutihan perijinan; a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;h. pengenaan denda. b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Pasal 113 d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;Aparat Pemerintah Kota yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;dimaksud pada Pasal 111 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;perundang-undangan yang berlaku. g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana Bagian Kedua dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Sanksi Pidana Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; Pasal 114 i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan atau denda sesuai berat ringannya pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN(2) Berat-ringannya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 118 dalam Peraturan Daerah ini bergantung pada luasnya pengaruh dampak, Pasal 116 jangka waktu berlangsungnya dampak, serta jumlah korban yang terkena dampak. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan(3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pelaksanaannya yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Daerah ini. pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP BAB XI Pasal 117 PENYIDIKAN Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Pasal 115 Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
  • Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1991 - 2015, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi. Pasal 118Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota; Pasal 119Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Pekanbaru.Disahkan di Pekanbarupada tanggal:.................WALIKOTA PEKANBARUTTD.................Diundangkan di Pekanbarupada tanggal ...........SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,......................LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ................
  • LAMPIRAN - I
  • TABEL 1 RENCANA PENGATURAN KDB PADA SETIAP JENIS PEMANFAATAN LAHAN KDB KDBNo Jenis Pemanfaatan Lokasi No Jenis Pemanfaatan Lokasi (%) (%)1 Permukiman Lokal 90 Jl. T. Tambusai Kepadatan Tinggi 60 – 75 Kawasan Pusat Kota Jl. Riau Kec. Bukit Raya (Parit Indah dan Jl. Sudirman sekitarnya) Jl. A. Yani Kec. Payung Sekaki (Sekitar Jalan Jl. Siak II Riau dan Jalan Sukarno Hatta) Jl. Subrantas Jl. H. Imam Munandar Kepadatan Sedang 45 – 60 Kec. Rumbai Pesisir (Sekitar Jalan Jl. Sukarno Hatta Kayangan) Jl. Rencana Menuju Perawang Kec. Tenayan Raya Barat (antara S. Jl. Raya Pekanbaru – Rengat Tenayan dan S. Teleju) Jl. Garuda Sakti Kec. Tenayan Raya Selatan (antara S. Sail dan S. Pembatuan) 4 Fasiiltas Umum dan Sosial Kec. Bukit Raya (Sekitar Kampus Pendidikan Tinggi 30 Kec. Rumbai UIR) Kec. Tampan Kec. Tampan (Sidomulyo Barat, Kec. Bukit Raya Delima, Simpang Baru dan Tuah Kec. Tenayan Raya Karya) Kec. Payung Sekaki (Jalan Riau 50 Kawasan Pusat Kota Ujung) Fasum dan Fasos Lainnya 50 Seluruh Kecamatan Kepadatan Rendah 30 – 45 Jalur Patahan di Kec. Payung Sekaki, Tampan dan Marpoyan 5 Industri Damai. Bangunan Pabrik 50 – 60 Kec. Tenayan Raya Kec. Rumbai Kec. Lima Puluh Kec. Rumbai Pesisir (sekitar Danau Kec. Tampan Lembah Sari hingga Okura) Kec. Marpoyan Damai Bangunan Gudang 50 Kec. Tenayan Raya2 60 Sepanjang Jl. Sudirman dan Jl. Kec. Payung Sekaki Pemerintahan dan Perkantoran Gajah Mada, Jl. Riau, Jl. Subrantas. Sekitar Parit Indah 6 Ruang Terbuka Hijau 0–5 Seluruh Kecamatan Jl. M.S Amin Sumber : Hasil Analisis dan Rencana, 20063 Perdagangan, Jasa, dan Komersial Regional 70 – 80 Simpang SKA Jl. Siak II Terusan Jl. T. Tambusai Jl. Air Hitam Raya Simpang Jalan Lingkar (sekitar Jembatan Siak V Tenayan)
  • TABEL 2 RENCANA PENGATURAN KLB DAN KETINGGIAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU Ketingian KetingianNo KLB Maksimum Lokasi No KLB Maksimum Lokasi Bangunan (M) Bangunan (M)1 Permukiman 5 Perkantoran 3 Lantai 18 Sisi Jalan Arteri Primer Pemerintah Sisi Jalan Arteri Sekunder < 6 Lantai < 33 Sisi Jalan Arteri Primer Sisi Jalan Kolektor Sisi Jalan Arteri Sekunder Cluster Sisi Jalan Kolektor 2 Lantai 13 Sisi Jalan Kolektor Sekunder Cluster Jalan Lokal/ Lingkungan 6 – 10 lantai 33 – 53 Sisi Jalan Arteri Primer Sisi Jalan Arteri Sekunder2 Perdagangan Lokal 4 Lantai 23 Sisi Jalan Arteri Primer 6 Perkantoran Swasta Sisi Jalan Arteri Sekunder < 6 Lantai < 33 Sisi Jalan Arteri Primer 3 Lantai 18 Sisi Jalan Arteri Sekunder Sisi Jalan Arteri Sekunder Sisi Jalan Kolektor Sisi Jalan Kolektor Perdagangan Regional Cluster 6 Lantai 33 Sisi Jalan Arteri Primer 6 – 10 Lantai 33 – 53 Sisi Jalan Arteri Primer Sisi Jalan Arteri Sekunder Sisi Jalan Arteri Sekunder3 Fasum dan Fasos 6 Industri 4 – 6 Lantai 23 – 33 Sisi Jalan Arteri Primer Bangunan Pabrik Sisi Jalan Arteri Sekunder - 1 Lantai (* 13 Cluster Sisi Jalan Kolektor Bangunan Kantor 3 Lantai 18 Sisi Jalan Kolektor Sekunder - 3 Lantai 18 Cluster 2 Lantai 13 Sisi Jalan Lokal Sumber: Hasil Rencana, 2006.4 Hotel 6 – 10 Lantai 33 – 53 Sisi Jalan Arteri Primer Sisi Jalan Arteri Sekunder 4 – 6 Lantai 22 – 33 Sisi Jalan Arteri Sekunder Sisi Jalan Kolektor
  • LAMPIRAN - II