Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan

12,326 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
808
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan

  1. 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN OLEH MOCH MACHTINO A. MAHALE
  2. 2. Perlu adanya penetapan kebijakan dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut ? Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan masyarakat Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan dengan baik untuk tujuan pembangunan yang Berkelanjutan
  3. 3. Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut, berkurangnya angka pengangguran (unemployment), mempersempit jurang kesenjangan ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta peningkatan investasi Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan masyarakat (empowerment) Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pokok kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan wilayah pesisir
  4. 4. Dalam GBHN 1993 dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II) pada pendayagunaan sumberdaya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut termaksud ZEE - Meningkatkan kesejahteraan rakyat - Kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan - Penegakan kedaulatan dan perwujudan wawasan nasional - Terciptanya industri kelautan yang kukuh dan maju - Menciptakan SDM dalam pendayagunaan SD laut - Peningkatan usaha dengan persaingan yang sehat - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendayagunaan potensi laut - Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup Sasaran dalam PJP II untuk Pembangunan wilayah pesisir dan lautan sasaran
  5. 5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
  6. 6. Tabel 4
  7. 7. Tabel 5 Tabel 6
  8. 8. Dalam mencermati pembangunan Indonesia, secara empiris Pembangunan Kelautan dan Perikanan kurang mendapat perhatian , kondisi ini sangat ironis mengingat hampir 70%wilayah indonesia merupakan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan indoensia merupakan pilhan yang tepat, hal ini didasarkan potensi yang dimilikinya berupa sumberdaya dan keterlibatan sumberdaya manusia hampir 12,5 juta orang terlibat didalamnya. PERMASALAHAN Faktor Internal - Masih banyaknya nelayan tradisional - Struktur Armada berskala kecil - Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan yg lainnya - Lemahnya Lembaga Hukum - Lemahnya market intelligence tentang informasi pasar, harga dan pesaing - Rusaknya ekosistem laut Faktor Eksternal Lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan khususnya terkait kebijakan moneter, Fisikal, dan investasi seperti suku bunga peminjam, dan penyediaan kredit perikanan
  9. 9. Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa alasan Utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan 1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi belum di garap secara optimal 2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri 3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisienasi yang tinggi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi 5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang bersumber dari daratan 6. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, seperti halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
  10. 10. INDIKASI SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SEMAKIN BERKURANG KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH TANGKAP, SEMBILAN KAPAL DIBAKAR DI BANTAN, BENGKALIS (KOMPAS, 4 MEI 2005) ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT : NELAYAN THAILAND MENANGKAP IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005) KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT • TERUMBU KARANG TINGGAL 6% SANGAT BAIK • MANGROVE TINGGAL 30% • PANTAI TERABRASI FAKTA
  11. 11. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN INDIKASI POTENSI SUMBERDAYA IKAN INDONESIA DI WILAYAH LAUT MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN PANJANG PANTAI 81.000 KM, LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2 5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA HA (DKP, 2002) POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA, SEDANGKAN TINGKAT PEMANFAATANNYA BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU SEKITAR 40 % DARI TOTAL POTENSINYA (DITJEN PERIKANAN, 1999) FAKTA
  12. 12. PEMBANGUNAN TIDAK BERKELANJUTAN INDIKASI Bencana terjadi dimana-mana, seperti Gempa, Banjir, Stunami KEMISKINAN MENINGKAT : - 40 % DIBAWAH GARIS KEMISKINAN KEBOCORAN PEMBANGUNAN TERUS MENINGKAT : - KKN - KETIDAKADILAN FAKTA
  13. 13. TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SOSIAL PENGHAPUSAN KEMISKINAN NELAYAN MENGUBAH POLA KONSUMSI & PRODUKSI YG TIDAK BERKELANJUTAN MELINDUNGI & MENGELOLA BASIS SDA P & L BAGI PEMBANGUNAN SOSIAL & EKONOMI KESEJAH- TERAAN EKONOMI EKOLOGI
  14. 14. PENENTUAN KEBIJAKAN Banyaknya masalah yang dihadapi dalam mengatasi pembangunan wilayah pesisir , Maka Dalam GBHN di Tetapkan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan di Wilayah pesisir 1. Menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional 2. Mendayagunakan potensi laut dan dasar laut 3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan 4. Mengembangkan potensi bebagai industri kelutan 5. Memenuhi kebutuhan data dan informasi dan mengembangkan nya kedalam suatu jaringan sistem informasi 6. Mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
  15. 15. 1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
  16. 16. 2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut a. Mengembangkan industri pengolahan ikan b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah lingkungan c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mengevaluasi penyediaan data
  17. 17. 3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina dalam industri pengelolaan hasil laut c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha untuk sistem distribusi d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat pantai e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim paceklik
  18. 18. 4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan industri lainnya b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal dan fiber glass d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional e. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan pelayanan jasa kepelabuhan f. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuh g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi
  19. 19. 5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu yang didukung oleh perangkat hukum b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
  20. 20. 6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pesisir c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat pengolahan hasil-hasil sumber daya laut. d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata bahari e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan f. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan g. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
  21. 21. Sumber Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam laut. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w eb&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falm arjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan- perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs- 4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm= bv.42452523,d.dGY Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indoensia Masa Depan. http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/
  22. 22. Terima Kasih

×