TUGAS PENGANTAR BISNIS   NAMA: REGI FIANDISA ANGGORO          NIM: 022070358   PRESENTASI PENGANTAR BISINIS              B...
BAB 5          MENGELOLA PERUSAHAAN BISNISPertama sebelum kita berbicara tentang bagaimana mengelola persahaan bisnis,adal...
3. Penetapan sasaran membantu menetapkan budaya korporasi.   4. Penetapan sasaran mebantu manajer menilai kinerjanya.Macam...
A. Pengertian Good Coorporate GovernanceMenurut Griffin (2002) pengertian corporate governance adalah : “The roles ofshare...
MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagaiberikut                                              ...
Disamping itu UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagaianggota Dewan Komisaris adalah orang perseorang...
di BUMN maupun perusahaan publik (Effendi, 2008).C. Implementasi Keberadaan Dewan Komisaris Independen Di IndonesiaBerdasa...
yang memadai.A. KesimpulanKeberadaan Dewan Komisaris Independen yang sesuai peraturan yang berlakupada perusahaan dapat me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pb 5

487 views
383 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pb 5

  1. 1. TUGAS PENGANTAR BISNIS NAMA: REGI FIANDISA ANGGORO NIM: 022070358 PRESENTASI PENGANTAR BISINIS BAB 5 UNIVERSITAS TRISAKTI FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
  2. 2. BAB 5 MENGELOLA PERUSAHAAN BISNISPertama sebelum kita berbicara tentang bagaimana mengelola persahaan bisnis,adalangkah langkah yang harus kita lakukan.1.MENETAPKAN SASARAN DAN MERUMUSKAN STRATEGISasaran adalah Tujuan yang diharapkan dan direncanakan untuk dicapai suatubisnis.Maksud penetapan sasaran suatu organisasi berfungsi secara sistematis karenaorganisasi menetapkan sasaran dan rencanannya.Tentu saja organisasi berfungsiseperti itu karena ia melibatkan sumber dayanya pada seluruh tingkatan untukmencapai sasarannya.Secara khusus, kita akan mengidentifikasi empat maksud utama penetapan sasaranorganisasi: 1. Penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan, jika para manajer mengetahui dengan tepat kemana perusahaan diarahkan, maka sedikit kemungkinan terjadi kesalahan pada berbagai unit di perusahaan 2. Penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber danannya, Bidang – bidang yang diharapkan tumbuh akan mendapatkan prioritas utama.
  3. 3. 3. Penetapan sasaran membantu menetapkan budaya korporasi. 4. Penetapan sasaran mebantu manajer menilai kinerjanya.Macam-macam sasaran sasaran akan berbeda beda untuk setiap perusahaan,tergantung maksud dan misi perusahaan ituPernyataan misi adalah peernyataan suatu organisasi mengenai bagaimanaorganisasi itu akan mencapai maksudnya dalam lingkungan bisnis itu dijalankan.Terlepas dari maksud dan misi perusahaan , setiap perusahaan meiliki : • Sasaran jangka panjang adalah sasaran yang ditetapkan untuk periode waktu yang lama, umumnya 5 tahun mendatang atau lebih. • Sasaran jangka menengah adalah sasaran yang ditetapkan selama jangka waktu 1 - 5 tahun mendatang. • Sasaran jangka pendek adalah sasaran yang ditetapkan untuk waktu yang dekat, biasanya < 1 tahun.2.MERUMUSKAN STRATEGIPerumusan strategi adalah penciptaan program yang luas untuk menetapkan danmemenuhi suatu tujuan organisasi.Tujuan strategis adalah tujuan jangka panjang yang langsung berasal daripernyataan misi suatu perusahaan.Analisa lingkungan adalah proses pemindahan lingkungan bisnis terhadapancaman dan peluang.Analisa organisasional adalah kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan.
  4. 4. A. Pengertian Good Coorporate GovernanceMenurut Griffin (2002) pengertian corporate governance adalah : “The roles ofshareholders, directors and other managers in corporate decision making” (Susianadan Arleen Herawaty, 2007). Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank)adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yangdapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien,menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi parapemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. LembagaCorporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on CorporateGovernance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses danstruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitasperusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan(Effendi, 2008).Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwaCorporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organBUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan gunamewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetapmemperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturanperundangan dan nilai-nilai etika. Secara singkat GCG dapat diartikan sebagaiseperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untukmenciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders 9Effendi, 2008).Menurut FCGI dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisiCadbury Committee, Good Corporate Governance yaitu: “seperangkat peraturanyang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegangkepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dankewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur danmengendalikan perusahaan.” Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuandari Corporate Governance adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semuapihak yang berkepentingan (stakeholders).” Secara lebih rinci, terminologiCorporate Governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan danperilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan,dan para pemegang saham.Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-
  5. 5. MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagaiberikut :1. Transparansi (transparency) : keterbukaan dalam melaksanakan prosespengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevanmengenai perusahaan.2. Pengungkapan (disclosure) : penyajian informasi kepada stakeholders, baikdiminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerjaoperasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.3. Kemandirian (independence) : suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secaraprofesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsipkorporasi yang sehat.4. Akuntabilitas (accountability) : kejelasan fungsi, pelaksanaan danpertanggungjawaban Manajemen perusa-haan sehingga pengelolaan perusahaanterlaksana secara efektif dan ekonomis.5. Pertanggungjawaban (responsibility) : kesesuaian dalam pengelolaan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsipkorporasi yang sehat.6. Kewajaran (fairness) : keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hakstakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.B. Peranan Dewan Komisaris IndependenDewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan,terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder,Dewan Komisaris - merupakan inti dari Corporate Governance - yang ditugaskanuntuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalammengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya,Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untukmemberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingatmanajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingperusahaan - sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasimanajemen - maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesanperusahaan (Egon Zehnder International dalam FCGI, 2006).Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Pasal 97 UUPT,Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankanperusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPTmenegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.
  6. 6. Disamping itu UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagaianggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakanperbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernahdihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalamwaktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai anggota DewanKomisaris.Pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasikebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jikadiperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkanprosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehatdari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisarisharus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yangdiperlukan untuk menjalankan tugasnya (Effendi, 2008).Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melaluiperaturan BEI tanggal 1 Juli 2000 mengenai beberapa kriteria tentang KomisarisIndependen adalah sebagai berikut:1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegangsaham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders)Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/ataukomisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaanlainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidangpasar modal;5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritasyang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controllingshareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Beberapa persyaratan bagi komisaris independen antara lain melarang adanyahubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur ataukomisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahamiperaturan per-undang- undangan di bidang Pasar Modal. Hal ini menunjukkanbahwa eksistensi komisaris independen dapat menjadi penyeimbang dalampengawasan perusahaan publik (Effendi, 2008). Komite Nasional Good CorporateGovernance (KNGCG) juga telah mengeluarkan pedoman tentang komisarisindependen yang ada di perusahaan publik. Selain itu, Indonesian Society ofIndependent Commissioner (ISICOM) atau Paguyuban Komisaris IndependenIndonesia beberapa waktu yang lalu juga telah meluncurkan Pedoman KomisarisIndependen dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para Komisaris Independen
  7. 7. di BUMN maupun perusahaan publik (Effendi, 2008).C. Implementasi Keberadaan Dewan Komisaris Independen Di IndonesiaBerdasarkan informasi pihak otoritas Bursa sampai dengan awal tahun 2008 dari272 perusahaan tercatat, ternyata baru 86% (240 emiten) yang telah memilikikomisaris independen dan sisanya masih terdapat 32 (14%) emiten belum memilikikomisaris Independen . Bank Indonesia (BI) telah melakukan uji coba penerapanGCG pada periode September 2007 terhadap 101 bank di Indonesia (termasukkantor cabang bank asing) ternyata hasilnya hanya 30,7% yang memenuhiketentuan lima pasal utama. Salah satu penyebab belum terpenuhinya GCG, adalahsebanyak 53,5% bank ternyata belum memiliki komisaris independen (Effendi,2008).Menurut pengamatan Muhammad Arief Effendi, dalam praktek di berbagaiperusahaan di Indonesia, ternyata terdapat kecenderungan komisaris seringkalimelakukan intervensi kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Di pihak lainbiasanya kedudukan direksi terlalu kuat, bahkan terdapat beberapa direksiperusahaan publik yang enggan membagi wewenang, serta tidak memberikaninformasi yang cukup kepada komisaris, terutama komisaris independen.Keaktifan Dewan Komisaris juga tergantung dari lingkungan yang diciptakan olehperusahaan yang bersangkutan. Di Indonesia, seringkali anggota Dewan Komisaristidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas Dewan Direksi sehingga DewanKomisaris dianggap tidak bermanfaat dan keberadaannya hanya dianggap sebagaibeban tambahan bagi peruasahaan. Kepemilikan saham yang terpusat dalam satukelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisiDewan Komisaris, karena pengangkatan posisi anggota Dewan Komisarisdiberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungankeluarga atau kenalan dekat. Di Indonesia, mantan pejabat pemerintahan ataupunyang masih aktif, biasanya diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatuperusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yangbersangkutan. Dalam hal ini integritas dan kemampuan Dewan Komisarisseringkali menjadi kurang penting. Pada gilirannya independensi Dewan Komisarismenjadi sangat diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang sahammayoritas ataupun hubungannya dengan Dewan Direksi ditambah kurangnyaintegritas serta kemampuan Dewan Komisaris (Herwidayatmo, 2000 dalam FCGI).Seperti diketahui, masalah independensi (independency) dan kapabilitas(capability) komisaris independen merupakan hal yang sifatnya sangatfundamental. Oleh karena itu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisarisindependen seharusnya sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi
  8. 8. yang memadai.A. KesimpulanKeberadaan Dewan Komisaris Independen yang sesuai peraturan yang berlakupada perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja direksi dan manajemenyang akan berakibat pada peningkatan kualitas kebijakan-kebijakan yangdihasilkan. Dewan Komisaris Independen itu sendiri merupakan elemen pentingdalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat sebagaivalue added bagi perusahaan di mata para share holder dan stake holder sehinggaorang-orang yang berada pada Dewan Komisaris Independen haruslah orang yangberkompetensi dan bertanggungjawab.Tetapi penerapan Dewan Komisaris Independen pada Perusahaan-perusahaan diIndonesia belum maksimal. Kalaupun ada, fungsinya terbatas dan ke-independenan-nya masih dipertanyakan karena masih adanya praktik Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN).B. Saran • Pihak otoritas bursa dan Bapepam-LK agar memonitor dan mengawasi secara periodik kinerja komisaris independen di perusahaan publik. • Seharusnya pihak otoritas bursa dan BI memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan / bank yang belum mengangkat komisaris independen sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting, agar perusahaan publik termasuk perbankan tidak hanya memenuhi kepentingan pihak pemegang saham mayoritas saja. • Eksistensi komisaris independen di perusahaan publik termasuk perbankan seharusnya bukan hanya sekedar pelengkap saja, tetapi diharapkan sebagai wujud implementasi GCG. Mengingat pentingnya peran komisaris independen dalam mewujudkan GCG.

×