Sosialisasi Pemilu PPLN Wellington

1,828 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosialisasi Pemilu PPLN Wellington

  1. 1. Sosialisasi Pemilu 2009 di Selandia Baru Auckland, Hamilton, Wellington, Palmerston North dan Christchurch Desember 2008
  2. 2. Panitia Pemilihan Luar Negeri Wellington – Selandia Baru Nino Triono (Ketua/Anggota) Hermono (Anggota) Subandrio (Anggota) Ridwan (Anggota) Jeffry Liando (Anggota) Sekretariat PPLN Rosihan Saragih (Kaset) Fitri Sadiya (Anggota)
  3. 3. DPT Selandia Baru Total = 2959 pemilih AKL = Auckland, Northland, Corromandel HAM: Waikato, Central Plateau, Bay of Plenty PMR: Taranaki, Wanganui, Hawkes Bay WLG: Wellington, Wairarapa CHC: Canterbury SOT: South Island selain Canterbury
  4. 4. DPT Selandia Baru
  5. 5. DPT Selandia Baru
  6. 6. Apa itu Pemilu? <ul><li>Pemilihan Umum dimana rakyat memilih langsung Partai dan Caleg pilihannya untuk duduk di DPR, DPD dan DPRD. </li></ul><ul><li>Sejak Pemilu 2004, rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. </li></ul><ul><li>Alat demokrasi dan realisasi kedaulatan rakyat atas bangsa dan negara. </li></ul>
  7. 7. Peningkatan Partisipasi <ul><li>Dibentuk KPU yang nasional, tetap dan mandiri sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. </li></ul><ul><li>Gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada di tangan anda. </li></ul><ul><li>Kenalilah dan pilih caleg yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat. </li></ul>
  8. 8. Peningkatan Partisipasi Loyalis Rasional Swing Voters Jumlahnya Masih cukup besar Kesadaran politik Memilih atas dasar kinerja partai/tokoh Masih ragu tergantung pada performance partai
  9. 9. Mars Pemilu
  10. 10. Sistem Pemilu <ul><li>Berdasarkan UUD 1945: </li></ul><ul><ul><li>Pasal 19 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pasal 6A </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) </li></ul></ul></ul>
  11. 11. Sistem Pemilu <ul><li>Pasal 22E </li></ul><ul><ul><li>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) </li></ul></ul><ul><ul><li>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***) </li></ul></ul><ul><ul><li>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***) </li></ul></ul><ul><ul><li>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***) </li></ul></ul><ul><ul><li>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***) </li></ul></ul>
  12. 12. Sistem Pemilu <ul><li>Asas Pemilu: </li></ul><ul><ul><li>UU No 10 thn 2008 tentang Pemilu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pasal 2: Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>UU No 22 thn 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pasal 2: Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. </li></ul></ul></ul>
  13. 13. Sistem Pemilu <ul><li>Pemilu dan Demokrasi </li></ul><ul><ul><li>menghasilkan penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pilihan rakyat atas partai politik. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pilihan rakyat atas Presiden/Wakil Presiden. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. </li></ul></ul>
  14. 14. Sistem Pemilu Pemilu Pengawas Struktur Lokasi Struktur Lokasi KPU Jakarta Bawaslu Jakarta PPLN Luar Negeri Pengawas Pemilu Luar Negeri Luar Negeri
  15. 15. Sistem Pemilu <ul><li>Pemilu, Demokrasi dan Tata Negara </li></ul><ul><ul><li>DPR hasil Pemilu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengusulkan, membahas, menyetujui dan mengesahkan rancangan UU. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengesahkan UU. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Presiden hasil Pemilu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengusulkan dan menyetujui rancangan UU. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengesahkan UU. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Sistem Pemilu <ul><li>Tugas dan Wewenang DPR </li></ul><ul><ul><li>Fungsi Legislasi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikut membahas RUU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fungsi Pertimbangan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan pertimbangan kepada DPR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bidang Terkait: RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fungsi Pengawasan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK </li></ul></ul></ul>
  17. 17. Pemilu di Selandia Baru <ul><li>Diselenggarakan pada hari Kamis, 9 April 2009: </li></ul><ul><ul><li>Di TPS untuk kota Wellington </li></ul></ul><ul><ul><li>Lewat Pos untuk daerah di luar Wellington. </li></ul></ul><ul><li>untuk memilih Partai dan Calon Legislatif yang akan duduk di kursi DPR. </li></ul><ul><li>untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden . </li></ul><ul><li>masuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta-II: </li></ul><ul><ul><li>Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri . </li></ul></ul><ul><li>Alokasi kursi DPR = 7 kursi . </li></ul>
  18. 18. Tentang PPLN Selandia Baru <ul><li>Dibentuk 2 Agustus 2008. </li></ul><ul><li>Walaupun belum dilantik, sudah bekerja dengan prioritas pemutakhiran data. </li></ul><ul><li>Dilantik 17 September 2008 berdasarkan Keputusan KPU no 260/SK/KPU/2008. </li></ul><ul><li>Dibantu oleh Sekretariat PPLN. </li></ul><ul><li>Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLSN). </li></ul>
  19. 19. Tentang PPLN Selandia Baru <ul><li>Hubungan PPLN Selbar dengan KPU Pusat adalah melalui KBRI Wellington dan Kelompok Kerja Pemilihan Luar Negeri di Departemen Luar Negeri (Pokja PLN Deplu). </li></ul><ul><ul><li>PPLN <- KBRI <- Pokja PLN Deplu <- KPU Pusat </li></ul></ul><ul><li>SetPPLN menjalankan fungsi tata usaha, keuangan dan logistik. </li></ul><ul><li>PPLN membentuk KPPSLN untuk menangani pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan di TPS. </li></ul>
  20. 20. Pemutakhiran Data Pemilih <ul><li>Daftar Pemilih Sementara (DPS) diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) . </li></ul><ul><li>Kemudian DPSHP diperbaiki kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHPA) . </li></ul><ul><li>Berdasarkan DPSHPA disusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) . </li></ul>
  21. 21. Pemutakhiran Data Pemilih <ul><li>DPS dari Data Konsuler KBRI -> diumumkan </li></ul><ul><ul><li>-> tanggapan/masukan dari masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbaikan </li></ul></ul><ul><li>DPSHP -> diumumkan </li></ul><ul><ul><li>-> tanggapan/masukan dari masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbaikan Akhir </li></ul></ul><ul><li>DPSHPA -> dikirim ke KPU </li></ul><ul><ul><li>Penyusunan DPT </li></ul></ul><ul><li>DPT -> dikirim ke KPU </li></ul><ul><li>Dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan </li></ul>
  22. 22. Pemutakhiran Data Pemilih <ul><li>Daftar Pemilih Tetap adalah daftar final dan seorang calon pemilih harus terdaftar dalam satu DPT . </li></ul><ul><li>Jika pindah ke tempat lain, maka calon pemilih harus membawa Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (SPDPTB) dari DPT asal yang ditandatangani Ketua PPLN/PPS. </li></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seseorang yang tercatat dalam DPT di Jakarta datang ke Selandia Baru dengan membawa SPDPTB yang dikeluarkan PPS asal di Jakarta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seseorang yang tercatat dalam DPT di Selandia Baru pergi ke Jakarta dengan membawa SPDPTB yang dikeluarkan PPLN asal di Selandia Baru. </li></ul></ul></ul>
  23. 23. Parpol dan Caleg Tetap <ul><li>Pemilu 2009 diikuti oleh 38 Parpol. </li></ul><ul><ul><li>16 partai lama, 22 partai baru. </li></ul></ul><ul><li>Daftar Caleg Tetap utk Daerah Pemilihan DKI Jakarta-II (lihat lampiran) </li></ul><ul><li>Tanda Gambar Parpol Peserta Pemilu (lihat lampiran) </li></ul><ul><li>Design surat suara akan mencakup Tanda Gambar, No dan Daftar Caleg Tetap seluruh Parpol Peserta Pemilu. </li></ul>
  24. 24. Kampanye Pemilu di Selbar <ul><li>Bentuk kampanye dapat berupa: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. media massa cetak dan media massa elektronik; d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat umum; f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangundangan. </li></ul><ul><li>Kampanye parpol harus diketahui PPLN. </li></ul><ul><li>Alternative bentuk Kampanye di Selbar: </li></ul><ul><ul><li>lewat pos </li></ul></ul><ul><ul><li>lewat email </li></ul></ul>
  25. 25. Pemungutan Suara Lewat Pos <ul><li>Surat suara disediakan oleh KPU Pusat. </li></ul><ul><li>Surat suara akan dikirimkan kepada pemilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Tambahan (pindah DPT) ke alamat yang diberikan. </li></ul><ul><li>Surat suara dikirimkan sebelum pelaksanaan Pemilu. </li></ul><ul><li>Di dalam amplop pengiriman surat suara akan terdapat: </li></ul><ul><ul><li>Surat Suara resmi dari KPU </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplop Surat Suara (blank tanpa kode pengirim) </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplop Pengembalian Freepost PPLN Selbar (dengan nama & kode pengirim) </li></ul></ul><ul><li>Harus dikembalikan paling lambat cap pos 9 April 2009. </li></ul><ul><li>Harus dikembalikan dengan melampirkan fotokopi Paspor RI yang berlaku . </li></ul>
  26. 26. Pemungutan Suara Lewat Pos <ul><li>Setelah diterima oleh PPLN, Amplop Pengembalian akan disimpan sementara di brankas yang dijaga keamanannya. </li></ul><ul><li>Pada hari Kamis, 9 April 2009 ketika pelaksanaan pemungutan suara dimulai, PPLN akan mengambil dan mengumpulkan semua Amplop Pengembalian yang sudah diterima. </li></ul><ul><li>Di depan Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan , PPLN akan membuka Amplop Pengembalian dan memeriksa lampiran fotokopi paspor, nama & kode pengirim untuk di-cross check dengan DPT dan Daftar Tambahan yang ada. </li></ul><ul><li>Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan juga akan memegang salinan DPT dan Daftar Tambahan. </li></ul>
  27. 27. Pemungutan Suara Lewat Pos <ul><li>Amplop Surat Suara resmi yang blank tanpa kode pengirim kemudian dipisahkan dan dimasukkan ke Kotak Suara yang digembok, dimana kerahasiaan pemilih akan tetap terjaga dan Surat Suara akan tetap anonymous. </li></ul><ul><li>Setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS KBRI Wellington ditutup, Kotak Suara akan dibuka untuk dimulai Tahap Penghitungan Suara. </li></ul><ul><li>Dengan dihadiri Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan, penghitungan Suara yang dikirimkan lewat pos akan dilakukan oleh PPLN Selbar. </li></ul>
  28. 28. Pemungutan Suara Lewat Pos Surat suara dimasukan ke amplop blank dan amplop blank dimasukan ke amplop pengembalian Amplop pengembalian disimpan sementara. Saat hari-H amplop dgn nama & kode pengirim divalidasi dan amplop blank dipisahkan untuk dimasukan ke kotak suara.
  29. 29. Pemungutan Suara di TPS <ul><li>Pelaksanaan pemungutan suara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 9 April 2009. </li></ul><ul><li>Pemilih datang ke TPS dengan membawa Kartu Tanda Pemilih dan identitas berupa fotokopi Paspor RI yang berlaku. </li></ul><ul><li>Setelah sampai di TPS, pemilih langsung melapor dengan menunjukkan Kartu Tanda Pemilih dan fotokopi Paspor RI. </li></ul><ul><li>Di depan Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan , KPPSLN akan memeriksa Kartu Tanda Pemilih dan fotokopi Paspor RI untuk di-cross check dengan DPT dan Daftar Tambahan yang ada. </li></ul><ul><li>Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan juga akan memegang salinan DPT dan Daftar Tambahan. </li></ul>
  30. 30. Pemungutan Suara di TPS <ul><li>Setelah diverifikasi, pemilih akan diberikan Surat Suara yang kemudian menandai pilihannya di dalam Bilik Suara yang disediakan. </li></ul><ul><li>Setelah menandai pilihannya, Surat Suara dimasukkan ke dalam Kotak Suara. </li></ul><ul><li>Setelah pelaksanaan pemilu di TPS KBRI Wellington ditutup, Kotak Suara akan dibuka untuk dimulai Tahap Penghitungan Suara. </li></ul><ul><li>Dengan dihadiri Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan, penghitungan Suara di TPS akan dilakukan oleh KPPSLN. </li></ul>
  31. 31. Pengawas dan Saksi Pemilu <ul><li>Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu 2009 di Selandia Baru tidak pernah dibentuk oleh Bawaslu dari awal. </li></ul><ul><li>Saksi Pemilu adalah orang yang ditunjuk dan mendapat mandat dari Partai Peserta Pemilu. Oleh karena itu, PPLN atau KPPSLN atau Perwakilan RI tidak berkepentingan untuk menunjuk dan memberi mandat kepada Saksi Pemilu. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, Berita Acara Perhitungan Suara nantinya bisa dianggap sah walaupun tanpa tanda tangan Saksi Pemilu dan Pengawas Pemilu. </li></ul><ul><li>Masih ada kemungkinan perubahan teknis di kemudian hari berdasarkan Petunjuk Teknis dari KPU Pusat. </li></ul>
  32. 32. Cara Pemberian Suara <ul><li>Peraturan KPU no 35/2008 Pasal 26 </li></ul><ul><ul><li>g. tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan : </li></ul></ul><ul><ul><li>3) pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; </li></ul></ul>
  33. 33. Cara Pemberian Suara <ul><li>Jika seseorang ingin memilih Partai A, jadi yang dipilih adalah Partai A atau Nama Caleg Partai A. </li></ul><ul><li>Surat Suara menjadi tidak sah jika yang dipilih Partai A dan juga memilih Nama Caleg Partai A. Harus memilih satu kali, Partai saja atau Nama Caleg saja. </li></ul><ul><li>Surat Suara menjadi tidak sah jika yang dipilih Partai A sementara Nama Caleg Partai B. </li></ul>
  34. 34. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG SUARA SAH
  35. 35. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 49 PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG √ SUARA SAH
  36. 36. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG SUARA SAH
  37. 37. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG √ SUARA TIDAK SAH
  38. 38. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN ELINA KEDANG 1 √ SUARA TIDAK SAH
  39. 39. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG √ SUARA TIDAK SAH
  40. 40. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN ELINA KEDANG 1 √ √ SUARA TIDAK SAH
  41. 41. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG SUARA TIDAK SAH
  42. 42. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG SUARA TIDAK SAH
  43. 43. 2 3 4 5 ABDUL AZIS AHMAD BAEDOWI YOHANES POLALE KETUT DARMAWAN AGNES MONICA 6 7 GOJALI HARAHAP 49 √ PARTAI AWAN 1 ELINA KEDANG SUARA TIDAK SAH
  44. 44. Anggota PPLN dan SetPPLN <ul><li>PPLN </li></ul><ul><ul><li>Ketua/Anggota: Nino Triono (non PNS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anggota: Hermono (PNS) Subandrio (PNS) Ridwan (non PNS) Jeffry Liando (non PNS) </li></ul></ul><ul><li>SetPPLN </li></ul><ul><ul><li>Kaset: Rosihan Saragih (PNS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Staf: Fitri Sadiya (PNS) </li></ul></ul>
  45. 45. Kunjungi www.pemilu-nz.org Untuk mendapat informasi pemilu selengkapnya. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA

×