Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016

1. KEPALA DESA WLAHAR WETAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DESA WLAHAR WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a.
b.
c.
d.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;
bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan
disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan
RKPDesa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Wlahar Wetan Tahun 2016.
Mengingat : 1.
2.
Undang­Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah­daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4221);
Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang­Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,

3. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 250 Tahun 2014 tentang Pengalokasian
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006
Nomor 9 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3
Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10

4. 24.
25.
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013­
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2013 Nomor 7 Seri E);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);
Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2013­2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2014 Nomor 277/140);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WLAHAR WETAN
dan
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Desa adalah Desa Wlahar Wetan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wlahar Wetan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wlahar Wetan
4. Kepala Desa Wlahar Wetan adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan
di Desa Wlahar Wetan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

5. 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur
dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan
Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar­besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di Desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6. 24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
30. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
31. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Wlahar Wetan Tahun 2016 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat
1.4. Visi dan Misi
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
2.1. Bidang Infrastruktur
2.2. Bidang Ekonomi
2.3. Bidang Sosial Budaya
2.4. Bidang Pemerintahan
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Kebijakan Pendapatan Desa
3.1.1. Pendapatan Asli Desa
3.1.2. Pendapatan Transfer
3.1.3. Pendapatan Lain­Lain
3.2. Kebijakan Belanja Desa

7. 3.2.1. Belanja Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
3.2.2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa
3.2.3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
3.2.4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.2.5. Bidang Tidak Terduga
3.3. Kebijakan Rencana Pembiayaan
3.3.1. Rencana Pembiayaan Pada Penerimaan
3.3.2. Rencana Pembiayaan Pada Pengeluaran
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1. Rumusan Prioritas Masalah
4.1.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun
Sebelumnya
A. Bidang Pembangunan Wilayah Fisik
(Infrastruktur)
B. Bidang Ekonomi
C. Bidang Sosial Budaya
D. Bidang Pemerintahan
4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
4.2.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa
4.2.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar
Desa dan Pihak Ketiga
4.2.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai
Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.2.4. Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas
Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur
Masyarakat Desa.
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN : I. Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Perubahan Tahun 2016
II. Format Daftar Usulan RKPDesa (DU RKP) Tahun 2016
III. Format Pagu Indikatif Desa Tahun 2016
IV. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten/Kota Yang Masuk Ke Desa
Tahun 2016
(2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016.

8. Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja
(RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA),
serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum
Musyawarah Desa.
BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP­DESA
Pasal 5
1. Rencana RKP­Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa dengan
membentuk Tim Penyusun RKP­Desa berdasarkan Keputusan Kepala
Desa.
2. Dalam menyusun RKP­Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan
dengan sungguh­sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang
diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKP­Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa
disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD
untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP
Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP­Desa, dalam
Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa
mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2016 dalam bentuk
Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang
dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna
yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan
Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas
rancangan RKP­Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP­
Desa dalam peraturan desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6),
serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk
untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.
BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP­DESA
Pasal 6
1. BPD, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan
nilai­nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa
Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam
perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

9. BAB V
VISI DAN MISI
Pasal 7
Visi : Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam
Mendukung Terwujudnya Wlahar Wetan Yang Sejahtera serta
Berbudaya.
Pasal 8
Misi :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta responsif;
2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima;
3. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif,
bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta Peningkatan
perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;
4. Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola yang senantiasa
dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya
mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa serta
perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih;
5. Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya
seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat;
6. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan
Badan Usaha Milik Desa, serta kerjasama antar desa;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian,
perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang
berbasis kearifan lokal;
8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, melalui sistem
perijinan yang mudah dan cepat guna mendukung peningkatan
pendapatan desa;
9. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan usaha
pedesaan;
10. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif;
11. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 9
Strategi Pembangunan Desa :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan pengembangan dan
peningkatan SDM, kompetensi, profesionalisme aparatur Pemerintah
Desa pada bidang sasaran optimalisasi administrasi, pelayanan dan
penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT, SOP
dan produk hukum serta perencanaan sistematis kegiatan Pemerintah
Desa.
3. Peningkatan prestasi kegiatan desa dan peningkatan pelayanan dalam
pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.
4. Transparasi dan integritas Pemerintah Desa serta penguatan kapasitas
dan penataan kelembagaan desa.

10. 5. Meningkatkan pembangunan desa dan pemerataan ekonomi dengan
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, usaha ekonomi berbasis
ketrampilan masyarakat dan penguatan pengembangan ekonomi desa.
6. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan
pemercepatan infrastuktur serta prasarana desa.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar
desa menjadi mandiri dan sejahtera.
Pasal 10
Arah Kebijakan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat dengan mengembangkan usaha ekonomi mandiri berbasis
ketrampilan masyarakat dan keluarga.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat,
belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja publik.
3. Terlaksananya program­program yang melibatkan partisipasi
masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan
mengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat dan program kegiatan
desa.
5. Terwujudnya kualitas Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Masyarakat
dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.
Pasal 11
Arah Kebijakan Pembangunan Desa :
1. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Program operasional Pemerintahan Desa;
3. Program pemantapan admintrasi pemerintahan desa berbasis E­Gov;
4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT Desa);
5. Program peningkatan akses ketersediaan sarana
prasarana/infrastruktur pelayanan dasar;
6. Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
7. Program dan rencana kerja pembangunan penataan ruang;
8. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
9. Program peningkatan kerjasama antar desa;
10. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
11. Program peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
10. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Program pengembangan usaha ekonomi mandiri berbasis ketrampilan
masyarakat dan kelompok usaha produktif;
12. Program peningkatan dan pengembangan potensi/kapasitas SDM
aparatur desa;
13. Program pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
14. Program penguatan lembaga kemasyarakatan, organisasi pertanian,
kepemudaan, keagamaan dan sosial;
15. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan desa.
16. Program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
17. Program pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;

11. 18. Program peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
19. Program pengembangan potensi seni budaya, kegiatan peningkatan
kualitas agama diluar sekolah dan peningkatan pelayanan akses
pendidikan usia dini;
20. Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
21. Program pengembangan BUMDES/LKM berbasis kemitraan dan bisnis;
22. Program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
dan
23. Program pendayagunaan sumber daya alam;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 13
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan
disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
Pasal 14
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun
Anggaran 2016.
Pasal 15
(1) Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di : Wlahar Wetan
pada tanggal :
25 November 2015
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
DODIET PRASETYO A

12. Diundangkan di Wlahar Wetan
pada tanggal 25 November 2015
Plt. SEKRETARIS DESA WLAHAR WETAN,
DARYO
LEMBARAN DESA WLAHAR WETAN TAHUN 2015 NOMOR 8

13. Keputusan Kepala Desa
tentang TIM PENYUSUN RKP Desa

14. KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016
DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Meteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim
Penyusun RKP Desa untuk menjadi dasar
penetapan APB Desa Tahun 2016;
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang
dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim
Penyusun RKPDes;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan
Kalibagor tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang­Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah­Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

15. 3. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang­Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2006 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2013­2018 (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor
277/140);
10. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) Tahun 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan
Tahun 2015 Nomor 8).

16. MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan tentang
Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Wlahar Wetan
Kecamatan Kalibagor.
Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Wlahar Wetan Tahun
Anggaran 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
Kedua :
Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah :
a. Penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2016;
b. Pengajuan rancangan daftar usulan baru di RKP Desa
Tahun 2016.
c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa;
d. Pencermatan ulang dengan dokumen RPJM Desa;
e. Penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2016 melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA, Tim berkordinasi kepada Kepala Desa
selaku Pembina dalam tim penyusun RKP Desa.
Keempat : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Wlahar Wetan
Pada Tanggal : 27 November 2015
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO A
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan);
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalibagor;
3. BPD Wlahar Wetan;
4. Arsip.

17. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor : 14 Tahun 2015
Tanggal : 27 November 2015
SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2016
NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM
UNSUR
1 2 3 4 5
1.
Dodiet Prasetyo A,
ST
Kepala Desa PEMBINA Kepala Desa
2. Daryo
Plh. Sekretaris
Desa
KETUA Sekretaris Desa
3. Suwarto BA
Ketua
LKMD/LPMD
SEKRETARIS LKMD/LPMD
4. Iksan Kadus II ANGGOTA Perangkat Desa
5. Sobirin Kadus I ANGGOTA Perangkat Desa
6. Agus S Kasi Kesra ANGGOTA Perangkat Desa
7. Erna Lianti Ketua PKK ANGGOTA
Anggota Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
8. Widiastuti Ketua KPMD ANGGOTA
Kader
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
9. Nur Asri
Ketua
Karangtaruna
ANGGOTA
Unsur Lembaga
Masyarakat
10. Ranto Ketua RT ANGGOTA
Unsur Lembaga
Masyarakat
11. Sumarno Ketua RT ANGGOTA
Unsur
Masyarakat
Wlahar Wetan, 27 November 2015
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO A, ST

20. XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA
PAGU INDIKATIF DESA TA. 2016
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH .
NO Indikatif Program/Kegiatan Desa
Sumber Dana Indikatif
Pendapatan Asli
Desa
(PAD)
Dana Desa
(APBN)
Alokasi Dana Desa
(bagian dana
perimbangan
kab./kota)
Dana Bagian Dari
Hasil Pajak dan
Retribusi
Bantuan Keuangan
APBD Provinsi
APBD
Kabupaten/Kota
I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap Aparatur
Pemdes
Rp. 230.969.568,­
Tunjangan­Tunjangan Aparatur
Pemdes
Rp. 74.846.820,­
Tambahan Penghasilan Aparatur
Pemdes
Rp. 50.000.000,­
Tunjangan Badan Permusyawatan
Desa
Rp. 9.480.000,­
Operasional Pemerintah Desa Rp. 80.000.000,­ Rp. 65.000.000,­ Rp. 180.000.000,­ Rp. 35.000.000,­
II
.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan Drainase Jalan
Desa di RT. 06 RW. 2
Rp. 35.000.000,­

21. Pembangunan Drainase Jalan
Desa di RT. 10 RW. 2
Rp. 95.000.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa di RT. 4 RW. 2 ­ RT. 2 RW. 2
Rp. 40.000.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa di RT. 5 RW. 2
Rp. 45.500.000,­
Pembangunan
Infrastruktur/Jaringan
Bersih/PAMSIMAS (lokasi 2 RW )
Rp. 350.000.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa di RT. 1 RW. 1 Rp. 52.800.000,­
Pembangunan Jalan
Lingkungan/Setapak di RT. 5 RW.
1
Rp. 10.495.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa di RT. 4 RW. 1
Rp. 27.270.200,­
Pembangunan Jalan
Lingkungan/Setapak di RT. 07
RW. 2
Rp. 15.450.000,­
Pembangunan drainase Jalan
Antar Desa RT. 7 RW. 1 ke
congot/Ds. Kaliori
Rp. 32.925.000,­
Pembangunan Gedung dan sarana
Prasarana TK (Ruang Kegiatan
belajar Mengajar, Ruang Guru,
Taman Bermain dan bacaan Anak)
Rp. 200.000.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan (RT.01/1)
Rp. 6.425.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa (RT.06 dan 07/1)
Rp. 75.000.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan (RT.03/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan (RT.06/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan (RT.07/1)
Rp. 6.425.000,­

22. Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan Gang
Pertinggi (RT.08/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Gorong­Gorong
Jalan Desa­Pekaja (RT.03/2)
Rp. 26. 250.000,­
Rehab/Perbaikan/Jalan Tani dari
Tamansari­Tanah lampung
(RT.03/2)
Rp. 260. 600.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan (RT.06/2)
Rp. 6.425.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa (RT.06/2)
Rp. 175. 750.000,­
Peningkatan/Rehab/Perbaikan
Pengaspalan Jalan Desa (RT.05/2
~ Congot)
Rp. 268. 550.000,­
Pembangunan Drainase Jalan
Desa (RT.09/2)
Rp. 46.475.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan
Setapak/Lingkungan (RT.10/2)
Rp. 6.425.000,­
Pembangunan Sumur Bor Air
Bersih (RT.09/2)
Rp. 220. 000.000,­
Pembangunan Sentra Peternakan
Sapi Terpadu
Rp. 450. 000.000,­
Pembangunan Jembatan Setapak
Pada Saluran Irigasi Primer (6 titik)
Rp. 36.000.000,­
Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp. 750. 000.000,­
III
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Kegiatan Pembinaan PKK Rp. 41.500.000,­
Kegiatan Pembinaan
LKMD/LPMD
Rp. 3.500.000,­
Kegiatan Pembinaan POKMAS Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pembinaan BUMDES Rp. 35.000.000,­
Kegiatan Pembinaan Linmas Rp. 21.000.000,­
Kegiatan Pembinaan
Karangtaruna
Rp. 12.000.500,­

23. Kegiatan Pembinaan
PLKB/PPKBD
Rp. 7.500.000,­
Kegiatan Hari Besar Nasional/
HUT RI
Rp. 15.000.000,­
Kegiatan Pembinaan PAUD Rp. 22.000.000,­
Kegiatan Pembinaan TK Rp. 20.000.000,­
Kegiatan Budaya Lokal ruwatan Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pembinaan TPQ Rp. 15.500.000,­
Kegiatan Tim/P3D Rp. 18.500.000,­
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan pelatihan teknis E­Office
dan E­Gov
Aparatur Desa
Rp. 7.500.000,­
Pelatihan dan Bimbingan Teknis
TPK Untuk Pokmas
Rp. 7.500.000,­
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan
Kelompok Usaha Batik (eks PNPM)
Rp. 8.500.000,­
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan
Kelompok Usaha Telor Asin
(Program PKH)
Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan
Kelompok Usaha Jahe Olahan
(KWT)
Rp. 55.000.000,­
Kelompok Usaha Tani/Gapoktan
Eka Karya (Pengembangan Pupuk
dan Pestisida Organik)
Rp. 10.000.000,­
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan
Kelompok Usaha Masyarakat
dengan bahan baku lokal
Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pelatihan Manajemen
Usaha/Pengelolaan/Pengembanga
n BUMDES dan Usaha Ekonomi
Rumahan
Rp. 7.500.000,­
Pelatihan Kelompok Usaha
Bersama Budidaya Lele (RT.01/1)
Rp. 5.500.000,­

24. Pelatihan Kelompok Usaha
Bersama Menjahit (RT.03/1)
Rp. 5.500.000,­
Pelatihan Kewirausahaan Berbasis
Potensi Lokal (Workshop Usaha
Desa) Tema Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian
Rp. 7.500.000,­

25. XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
No
Asal
Program/
Kegiatan
Nama Program/Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana
(Rp.)
Prakiraan Pelaksana
1 Dari Pemerintah
Program Air Bersih/PAMSIMAS Rp. 800,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 1.500,000,000 Tahun 2016
2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi
Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4­ISDA­IK)
Rp. 180,000,000 Tahun 2016
3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Program Pengembangan Saluran Irigasi Tersier Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sumur Bor Air Dalam Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sarana Prasarana Lingkungan Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
4 Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota

26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 250,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 450,000,000 Tahun 2017
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 750,000,000 Tahun 2018
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 850,000,000 Tahun 2019
Desa …………………,
tanggal …., …., ….
Ketua Tim
Penyusun RKP Desa
( ……………………………… )

28. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WLAHAR WETAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Raya Wlahar Wetan Kec. Kalibagor Kab. Banyumas Kode Pos 53191
E-mail: bpddesawlaharwetan@yahoo.co.id Website: www.wlaharwetan.desa.id
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WLAHARWETAN KECAMATAN KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Meteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa,
Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk
menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala
desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala
prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat,
operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD,
Intensif RT/RW, penyelenggaraan pemerintah desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat desa, dan partisipasi masyarakat
yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana

29. Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari
RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wlahar Wetan Tahun
2016;
d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan
disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang
RKP Desa Tahun 2016;
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan BPD.
Mengingat : 1. Undang­undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang­undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

30. 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013­2018;
11.Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2013­2018;
12.Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI

31. PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN.
Disepakati di : Wlahar Wetan
Pada Tanggal : 2 2 November 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD )
DESA WLAHAR WETAN
KETUA
IMAM SUPRIYATNO

32. BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : ...../DS­…………../2015
Nomor : ...../BPD ­………………… /2015
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WLAHAR WETAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2016
Pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Dodiet Prasetyo A, ST : Kepala Desa Wlahar Wetan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Wlahar Wetan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Imam Supriyatno : Ketua BPD Desa Wlahar Wetan dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Wlahar Wetan selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa Tahun 2016
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan
perencanaan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini.

33. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perencanaan RKPDesa 2016 sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perencanaan dan koreksi atas
RKPDesa 2016 selaras dengan penyesuaian dan perencanaan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
selambat­lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kalibagor untuk
mendapat evaluasi selambat­lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK PERTAMA
(DODIET PRASETYO A, ST)
PIHAK KEDUA
(IMAM SUPRIYATNO)

34. BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2016
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2016 di Desa Wlahar Wetan
Kecamatan Kalibagor Kabupaten/Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Kamis, 22 November 2015
Jam : 19.30 Wib
Tempat : Balai Desa Wlahar Wetan
telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa,
unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir
terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
1. Pencermatan RPJM Desa dan Review RKPDes Tahun 2015
2. Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan bidang Infrastruktur dan
Non Infrastuktur dan Kebutuhan Dasar Masyarakat
3. Prioritas Dana Desa dan Sinkronisasi RKPD Kab. Banyumas Tahun
2016
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : Suwarto BA dari Ketua LKMD/LPMD
Notulen : Daryo dari Plt. Sekdes
Narasumber : 1. Dodiet Prasetyo dari Pemdes
2. Imam Supriyatno dari Ketua BPD
3. Mulyono, SH dari SKPD Kec. Kalibagor
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
RKP Desa Perubahan yaitu :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni pada kegiatan
operasional Pemerintah Desa (belanja barang dan jasa, belanja modal,
belanja operasional lembaga BPD dan RT/RW).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni memprioritaskan pada
kegiatan pembangunan gedung kegiatan belajar mengajar TK Pertiwi.
3. Penambahan kegiatan baru yakni Pembangunan Drainase dan Gorong­
Gorong Jalan Desa (di jalan makam desa), Pembangunan Talud Drainase
Jalan Desa ke Congot (RT.5/2), .

35. 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada Kegiatan Pembinaan PKK
(terutama kegiatan peningkatan pelayanan/kesehatan pada posyandu
balita dan lansia), LKMD, Linmas, Karangtaruna, Pembinaan PAUD dan
TK, serta Kegiatan Pembinaan Agama di luar sekolah melalui TPQ.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Peningkatan/Pelatihan
kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha
dari Eks PNPM dan Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha RTM
pada Program PKH serta Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Wanita
Tani.
6. Dikarenakan belum ada aturan yang kuat pada pembaharuan tentang
SOTK maka uraian Kegiatan P3D di tiadakan pada tahun Anggaran 2015
maka akan di rencanakan dan dipersiapkan kembali di tahun anggaran
2016.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wlahar wetan, 22 November 2015
Kepala Desa Ketua BPD
( DODIET PRASETYO A, ST ) ( IMAM SUPRIYATNO )
Wakil Kelompok
Masyarakat
( SUWARTO BA )

37. XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA
PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2016
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
No
Indikatif Program/
Kegiatan Desa
Sumber Dana Indikatif
Dana Desa (APBN)
Alokasi Dana Desa
(bagian dana
perimbangan kab./
kota)
Dana bagian
dari hasil pajak
dan retribusi
Bantuan keuangan
APBD Provinsi
APBD Kabupaten/
Kota
1 2 3 4 5 6 7
I Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
Penghasilan Tetap
Aparatur Pemdes
Rp. 230.969.568,­
Tunjangan­Tunjangan
Aparatur Pemdes
Rp. 74.846.820,­
Tambahan Penghasilan
Aparatur Pemdes
Tunjangan Badan
Permusyawatan Desa
Rp. 9.480.000,­
Operasional Pemerintah
Desa
Rp. 180.000.000,­ Rp. 65.000.000,­ Rp. 35.000.000,­
II
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan Drainase
Jalan Desa di RT. 06 RW. 2
Rp. 35.000.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa di RT. 10 RW. 2
Rp. 95.000.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa di RT. 4 RW. 2
­ RT. 2 RW. 2
Rp. 40.000.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa di RT. 5 RW. 2
Rp. 45.500.000,­
Pembangunan
Infrastruktur/Jaringan
Bersih/PAMSIMAS (lokasi
2 RW )
Rp. 350.000.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa di RT. 1 RW. 1 Rp. 52.800.000,­
Pembangunan Jalan
Lingkungan/Setapak di
RT. 5 RW. 1
Rp. 10.495.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa di RT. 4 RW. 1
Rp. 27.270.200,­
Pembangunan Jalan
Lingkungan/Setapak di RT.
Rp. 15.450.000,­

38. 07 RW. 2
Pembangunan drainase
Jalan Antar Desa RT. 7 RW.
1 ke congot/Ds. Kaliori
Rp. 32.925.000,­
Pembangunan Gedung dan
sarana Prasarana TK
(Ruang Kegiatan belajar
Mengajar, Ruang Guru,
Taman Bermain dan bacaan
Anak)
Rp. 200.000.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
(RT.01/1)
Rp. 6.425.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa (RT.06 dan
07/1)
Rp. 75.000.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
(RT.03/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
(RT.06/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
(RT.07/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
Gang Pertinggi (RT.08/1)
Rp. 6.425.000,­
Rehab/Perbaikan Gorong­
Gorong Jalan Desa­Pekaja
(RT.03/2)
Rp. 26. 250.000,­
Rehab/Perbaikan/Jalan
Tani dari Tamansari­Tanah
lampung (RT.03/2)
Rp. 260. 600.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
(RT.06/2)
Rp. 6.425.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa (RT.06/2)
Rp. 175. 750.000,­
Peningkatan/Rehab/Perbai
kan Pengaspalan Jalan
Desa (RT.05/2 ~ Congot)
Rp. 268. 550.000,­
Pembangunan Drainase
Jalan Desa (RT.09/2)
Rp. 46.475.000,­
Rehab/Perbaikan Sarpras
Jalan Setapak/Lingkungan
(RT.10/2)
Rp. 6.425.000,­
Pembangunan Sumur Bor
Air Bersih (RT.09/2)
Rp. 220. 000.000,­
Pembangunan Sentra
Peternakan Sapi Terpadu
Rp. 450. 000.000,­
Pembangunan Jembatan
Setapak Pada Saluran
Irigasi Primer (6 titik)
Rp. 36.000.000,­
Pembangunan Jalan Usaha
Tani
Rp. 750. 000.000,­
III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

39. Kegiatan Pembinaan PKK Rp. 41.500.000,­
Kegiatan Pembinaan
LKMD/LPMD
Rp. 3.500.000,­
Kegiatan Pembinaan
POKMAS
Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pembinaan
BUMDES
Rp. 35.000.000,­
Kegiatan Pembinaan Linmas Rp. 21.000.000,­
Kegiatan Pembinaan
Karangtaruna
Rp. 12.000.500,­
Kegiatan Pembinaan
PLKB/PPKBD
Rp. 7.500.000,­
Kegiatan Hari Besar
Nasional/
HUT RI
Rp. 15.000.000,­
Kegiatan Pembinaan PAUD Rp. 22.000.000,­
Kegiatan Pembinaan TK Rp. 20.000.000,­
Kegiatan Budaya Lokal
ruwatan
Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pembinaan TPQ Rp. 15.500.000,­
Kegiatan Tim/P3D Rp. 18.500.000,­
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan pelatihan teknis
E­Office dan E­Gov
Aparatur Desa
Rp. 7.500.000,­
Pelatihan dan Bimbingan
Teknis TPK Untuk Pokmas
Rp. 7.500.000,­
Kegiatan Pelatihan/
Bimbingan Kelompok
Usaha Batik (eks PNPM)
Rp. 8.500.000,­
Kegiatan Pelatihan/
Bimbingan Kelompok
Usaha Telor Asin (Program
PKH)
Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pelatihan/
Bimbingan Kelompok
Usaha Jahe Olahan (KWT)
Rp. 55.000.000,­
Kelompok Usaha
Tani/Gapoktan Eka Karya
(Pengembangan Pupuk dan
Pestisida Organik)
Rp. 10.000.000,­
Kegiatan Pelatihan/
Bimbingan Kelompok
Usaha Masyarakat dengan
bahan baku lokal
Rp. 5.000.000,­
Kegiatan Pelatihan
Manajemen Usaha/
Pengelolaan/Pengembangan
BUMDES dan Usaha
Ekonomi Rumahan
Rp. 7.500.000,­
Pelatihan Kelompok Usaha
Bersama Budidaya Lele
(RT.01/1)
Rp. 5.500.000,­
Pelatihan Kelompok Usaha Rp. 5.500.000,­

40. Bersama Menjahit
(RT.03/1)
Pelatihan Kewirausahaan
Berbasis Potensi Lokal
(Workshop Usaha Desa)
Tema Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian
Rp. 7.500.000,­
Desa ………………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
( ……………………………………………… )

41. XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
No
Asal Program/
Kegiatan
Nama Program/ Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana
(Rp.)
Prakiraan Pelaksana
1 Dari Pemerintah
Program Air Bersih/PAMSIMAS Rp. 800,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur
Pedesaan
Rp. 1.500,000,000 Tahun 2016
2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi
Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4­ISDA­IK)
Rp. 180,000,000 Tahun 2016
3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Program Pengembangan Saluran Irigasi Tersier Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sumur Bor Air Dalam Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sarana Prasarana Lingkungan Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
4 Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 250,000,000 Tahun 2016

42. Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 450,000,000 Tahun 2017
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 750,000,000 Tahun 2018
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 850,000,000 Tahun 2019
Desa …………………,
tanggal …., …., ….
Ketua Tim
Penyusun RKP Desa
( ……………………………… )