MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21

  • 19,710 views
Uploaded on

SILAKAN KASIH KOMENTAR SEBELUM COPY PASTE !!!! kalo ada pertanyaan EMAIL KE Pelangianggita@ymail.com

SILAKAN KASIH KOMENTAR SEBELUM COPY PASTE !!!! kalo ada pertanyaan EMAIL KE Pelangianggita@ymail.com

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
19,710
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14

Actions

Shares
Downloads
302
Comments
5
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 1Pajak Penghasilan 21Disusun oleh :PELANGI ANGGITA PUTRI1211215058MATA KULIAH : AKUNTANSI PERPAJAKANNAMA DOSEN : YOHANES YAHYA, SEFAKULTAS EKONOMI – AKUNTANSIUNIVERSITAS PANCASILA – JAKARTA SELATAN2012-2013
  • 2. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 2KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatserta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yangalhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Pajak Penghasilan 21”Makalah ini berisikan tentang informasi Penjelasan Pajak Penghasilan 21 yaknipenghasilan baik itu Gaji, Upah, Tunjangan para pegawai yan memilik jabatan ataupekerjaan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentangPengetahuan Perpajakan maupun Akuntansi Perpajakannya.Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritikdan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demikesempurnaan makalah ini.Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperanserta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasameridhai segala usaha kita. Amin.Jakarta, 08 Januari 2013Penyusun
  • 3. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 3DAFTAR ISIHalaman Judul …………………………………………………………………………………………………………... iKATA PENGANTAR ........................................................................................................ iiDAFTAR ISI .................................................................................................................... iiiBAB I PENDAHULUAN1.1. LatarBelakang ......................................................................................... 11.2. Permasalahan ........................................................................................ 21.3. Tujuan Penulisan ...................................................................................... 2BAB II LANDASAN TEORI2.1 Perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 ………. 3BAB III PEMBAHASANa. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh 21 ..................................................................... 41.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21 ........................................................................ 41.2 Bukan Pemotong PPh Pasal 21 ............................................................................... 5b. Penerima dan Bukan Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 ......................... 62.1 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ............................................. 62.2 Yang Bukan Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 ................................. 7c. Penerima Penghasilan dan Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang DipotongPPh Pasal 21 ................................................................................................................. 73.1 Yang Termasuk Penerima Penghasilan Yang dipotong PPh 21 ............................. 73.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ........... 8d. Objek PPh Pasal 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh Pasal 21 ....................... 94.1 Jenis Objek PPh Pasal 21 / Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 .................... 94.2 Pengertian Dan Jenis Penghasilan Pegawai Tetap Yang Bersifat Teraturdan tidak teratur ...................................................................................................... 104.3 Pengertian Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, dan Upah Borongan ... 11e. Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 215.1 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPhPasal 21 .................................................................................................................... 12
  • 4. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 4f. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 ...................................................... 13f.1. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 ..................................................... 13g. Tarif Pajak PPh Pasal 21 ............................................................................................... 14g.1. Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap .................................................... 14g.2. Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Penerima Pensiun Berkala Yang DibayarkanSecara Bulanan ............................................................................................................ 16h. Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 ............................................................... 17PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap .....................................178.1 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak ............Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang MenerimaUpah yang Dibayarkan Secara Bulanan ............................................................. 17PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap .................................................8.2 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas PenghasilanYang Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun DanTelah Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) ................... 178.3 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan YangDiterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Tetapi TidakMemiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) ............................ 188.4 Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus DanTHR Yang DiterimaOleh Pegawai Tetap ........................................................................................... 208.5 Contoh lain PPh pasal 21 ................................................................................... 21BAB IV PENUTUP4.1. Kesimpulan........................................................................................... 244.2. Saran..................................................................................................... 24DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... v
  • 5. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 5BAB IPENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANGPajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji,upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentukapapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yangdilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang PajakPenghasilan.Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperolehpenghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadidalam negeri.Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal diIndonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajibpajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebutapabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21.Masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhentibekerja. Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari ataupegawai mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagipegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawaimulai bekerja sampai dengan Masa Pajak pegawai tetap berhenti bekerja .Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajakbadan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukanpemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-UndangNo.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  • 6. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 61.2 PERMASALAHANMeski sudah ada Perundang-undangannya, Dalam Pajak Penghasilan 21 ini, hal yangmenjadi permasalahan adalah :i. Siapa Pemotong dan Bukan Pemotong PPh 21j. Siapa Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21k. Apa Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21l. Apa Objek PPh 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh 21 :m. Apakah Bukan Objek PPh Atau Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh21 :n. Bagaimana Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 :o. Bagaimana Tarif Pajak PPh Pasal 21 :p. Bagaimana Cara dan Contoh Perhitungan PPh 211.3 TUJUAN PENULISANAgar dapat dimengerti oleh masyarakat akan penghitungan Pajak Penghasilan 21,Bagaimana Cara Penghitungannya, Siapa-Siapa saja yang kena PPh 21, Siapa sajaObjeknya, Bagaimana Syarat-Syarat Potongan Pajak Penghasilan pasal 21.
  • 7. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 7BAB IILANDASAN TEORIUndang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).PER DJP No.PER-31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,Jasa, Dan Kegiatan Orang PribadiPER DJP No. PER-57/PJ/2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Perubahan Atas PER DJP No.PER-31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran DanPelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan KegiatanOrang PribadiUU No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan).Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 danatau PPh Pasal 26
  • 8. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 8BAB IIIPEMBAHASAN1. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21Pemotong PPh Pasal 21 adalah : Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan,termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotonganpajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan.1.1 Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusatmaupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kaspada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi ataulembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar RepublikIndonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaanatau jabatan, jasa, dan kegiatan.Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yangmembayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  • 9. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 9Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yangmembayar :1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasadan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajakdalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas danbertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas namapersekutuannya.2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatandan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.4. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifatnasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yangmenyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaandalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaandengan suatu kegiatan.1.2 Yang bukan Pemotong PPh 21Bukan Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :1. Kantor perwakilan negara asing.2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untukmelakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangkamelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • 10. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 102. Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 :2.1 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah :Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima ataumemperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidakdikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang telahdiubah dengan PER-57/PJ/2009, dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalamhubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.2.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 meliputi :1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, danorang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempattinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan diIndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan ataupekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuantimbal balik.2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yangtelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negaraIndonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untukmemperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • 11. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 113. Penerima Penghasilan dan Tidak Termasuk Penerima Penghasilan YangDipotong PPh Pasal 213.1 Jenis Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 antara lain :Pegawai.Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemaindrama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.3. Olahragawan.4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasakepada suatu kepanitiaan.7. Agen iklan.8. Pengawas atau pengelola proyek.9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.10. Petugas penjaja barang dagangan.11. Petugas dinas luar asuransi.12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenislainnya.
  • 12. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 12Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengankeikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni,ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatantertentu.4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.5. Peserta kegiatan lainnya.3.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, danorang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempattinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan diIndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan ataupekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuantimbal balik.2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yangtelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negaraIndonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untukmemperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • 13. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 134. Objek PPh Pasal 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh Pasal 21 :4.1 Jenis Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 antaralain :Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilanyang bersifat teratur maupun tidak teratur.Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupauang pensiun atau penghasilan sejenisnya.Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilansehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaranlain sejenis.Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upahmingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, danimbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi,uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentukapapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dandalam bentuk apapun yang diberikan oleh:1. Bukan Wajib pajak;2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungankhusus (deemed profit).
  • 14. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 144.2 Pengertian Dan Jenis Penghasilan Tidak Teratur dan Teratur Yang DiterimaPegawai Tetap Sebagai Objek PPh Pasal 21Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Pegawai Tetap Sebagai Objek PPh Pasal 21adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang sifatnya tidak tetap danbiasanya dibayarkan sekali dalam setahun.Jenis Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap antara lain :1. Jasa produksi2. Tantiem.3. Gratifikasi4. Bonus.5. Premi.6. Tunjangan hari raya.7. Penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkansekali dalam setahun.Pengertian Atau Jenis Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah :penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, danimbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yangditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.Pengertian periodik adalah dibayarkan secara teratur yaitu dibayarkan kepada pegawaitetap setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari.
  • 15. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 15Contoh :Penghasilan teratur Amir bulan Januari 2012 dari PT. Makmur Agung Sejahteraterdiri :1. Gaji perbulan sebesar Rp.1.000.000,-2. Tunjangan makan perbulan sebesar Rp.300.000,-3. Tunjangan kesehatan per bulan sebesar Rp. 100.000,-4. Uang lembur sebesar Rp.50.000,-Jadi penghasilan teratur Amir sebulan untuk bulan Januari 2012 sebesar Rp.1.450.000,-Penghasilan teratur Umar bulan Maret 2012 dari CV. Gunung Slamet terdiri :1. Upah per hari Rp.100.000,- sebulan 25 hari kerja, jadi satu bulan sebesarRp.2.500.000,-2. Tunjangan makan per hari Rp.20.000,- sebulan 25 hari kerja, jadi satu bulan sebesarRp.500.000,-Jadi penghasilan teratur Umar satu bulan untuk bulan Maret 2012 sebesar Rp.3.000.000,4.3 Pengertian Upah Harian, Mingguan, Satuan, dan BoronganPengertian Upah Harian adalah :Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkansecara harian.Pengertian Upah Mingguan adalah :Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkansecara mingguan.
  • 16. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 16Pengertian Upah Satuan adalah :Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkanberdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.Pengertian Upah Borongan adalah :Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkanberdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.5. Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPhPasal 215.1 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal21 antara lain :Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungandengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,dan asuransi bea siswa.Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapundiberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah termasuk penerimaan dalam bentukkenikmatan yang bukan objek PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yangditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah.Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan haritua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggarajaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amilzakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaanyang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima olehorang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkanoleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • 17. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 17Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-UndangNo.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (beasiswa yang memenuhi persyaratantertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan.6. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 :6.1 Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :1. Pegawai tetap.2. Penerima pensiun berkala.3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan ataujumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalendertelah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upahmingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yangditerima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu jutatiga ratus dua puluh ribu rupiah).50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukanpegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerimapenghasilan sebagaimana di maksud diatas yaitu :1. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifattidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris ataudewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap padaperusahaan yang sama.
  • 18. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 182. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonusatau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperolehmantan pegawai.3. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh pesertaprogram pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.4. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuhdan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.7. Tarif Pajak PPh Pasal 21 :7.1 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap adalah :Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajaksampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)5%(lima persen)di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampaidengan Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah)15%(lima belas persen)di atas Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah)sampai denganRp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah)25%(dua puluh lima persen)di atas Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)30%(tiga puluh persen)Contoh :Tugimin sebagai karyawan CV.Sandal Jepit dengan status belum menikah memperolehpenghasilan sebulan berupa gaji sebesar Rp.10.000.000,-PPh Pasal 21 Setahun adalah :Gaji 1 bulan : 10.000.000Gaji 1 Tahun : 120.000.000Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajaksampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)5%(lima persen)di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampaidengan Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah)15%(lima belas persen)di atas Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah)sampai denganRp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah)25%(dua puluh lima persen)di atas Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)30%(tiga puluh persen)
  • 19. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 19(12 x 10.000.000)Biaya Jabatan(5 % x 120.000.000 ): 6.000.000Penghasilan Neto(120.000.000-6.000.000): 114.000.000PTKP (TK/0) : : 15.840.000Penghasilan Kena Pajak(114.000.000 -15.840.000): 98.160.000PPh Terutang setahun5 % x 50.000.00015 % x 48.160.000: 9.724.000PPh Pasal 21 sebulan(9.724.000 / 12 ): 810.333Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Sandal Jepit atas penghasilan Tugimin adalah:PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp.9.724.000,-PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 810.000,-7.2 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Penerima Pensiun Berkala Yang Dibayarkan SecaraBulananBerdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajaksampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)5%(lima persen)di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampai denganRp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah)15%(lima belas persen)di atas Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah)sampai dengan Rp500.000.000,0025%(dua puluh lima persen)
  • 20. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 20(lima ratus juta rupiah)di atas Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)30%(tiga puluh persen)Contoh :Tumino sebagai pensiunan yang memperoleh uang pensiun bulanan dari Dana Pensiun JayaMoneter dengan status menikah tanpa anak memperoleh penghasilan bulanan berupa uangpensiun sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulanPPh Pasal 21 Setahun adalah :Pensiun 1 bulan : 3.000.000Biaya Jabatan(5 % x 3.000.000 ): 150.000Penghasilan Neto sebulan(3.000.000-150.000): 2.850.000Pensiun 1 Tahun(12 x 2.850.000): 34.200.000PTKP (K/0) :-Diri Sendiri : 15.840.000-Kawin : 1.320.000: 17.160.000Penghasilan Kena Pajak(34.200.000 -17.160.000): 17.040.000PPh Terutang setahun5 % x 17.040.000: 852.000PPh Pasal 21 sebulan(852.000 / 12 ): 71.000Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Dana Pensiun Jaya Moneter atas penghasilanTumino adalah :PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp.852.000,-PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 71.000,-
  • 21. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 218. Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap8.1 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau TenagaKerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang DibayarkanSecara Bulanan adalah sebagai berikut :a. Jumlah upah bruto yang diterima sebulan disetahunkan dengan dikalikan 12b. Jumlah upah bruto setahun dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak setahunc. Penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008tentang PPh ketemu PPh Terutang setahun.d. PPh Terutang setahun dibagi 12 ketemu PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan.e. Apabila Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor PokokWajib Pajak, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (duapuluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NomorPokok Wajib Pajak.f. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila penerima penghasilan tidak memilikiadalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnyadipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap8.2 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan YangDiterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Dan Telah MemilikiNPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember )Sumarno bekerja pada CV.Besi Baja dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan.Dalam bulan Januari 2012 Sumarno hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp120.000,00. Sumarno menikah dan memiliki 3 anak.
  • 22. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 22Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan Januari 2012 adalah :Upah Januari20 x 120.000 2.400.000Penghasilan Neto Setahun12 x 2.400.000 28.800.000PTKP- Untuk WP sendiri15.840.000 21.120.000- Tambahan Karena Kawin1.320.000- Tambahan 1 Anak ke-11.320.000- Tambahan 1 Anak ke-21.320.000- Tambahan 1 Anak ke-31.320.000Penghasilan Kena Pajak(28.800.000 -21.120.000)7.680.000PPh Pasal 21 Terutang setahun(5 % x 7.680.000)384.000PPh Pasal 21 Terutang sebulan(384.000 / 12 )32.000Jadi PPh Pasal 21 bulan Januari yang harus dipotong CV.Besi Baja atas penghasilan Sumarnoadalah sebesar Rp.32.000,- apabila memiliki NPWP.8.3 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan YangDiterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Tetapi TidakMemiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember )Apabila Sumarno tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulanJanuari 2012 adalah sebesar Rp.38.400,- :PPh Pasal 21 Terutang setahun(5 % + (5 % x 20 %)) x7.680.000460.800PPh Pasal 21 Terutang sebulan(460.800 / 12 )38.400
  • 23. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 23Aditya pada tahun 2012 bekerja pada CV. Markisa Sirup dengan memperoleh gaji sebulanRp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Aditya menikahtetapi belum mempunyai anak. Aditya telah mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak).Aditya mulai bekerja pada CV.Markisa Sirup sejak bulan Maret tahun 2010.Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut :Gaji sebulan : 2.500.000Pengurangan :Biaya Jabatan :5% x 2.500.000 = 125.000Iuran pensiun = 100.000 + 225.000 –Penghasilan neto sebulan 2.275.000Penghasilan neto setahun adalah :12 x 2.275.000 = 27.300.000PTKP setahun adalah :- Untuk WP sendiri 15.840.000- Tambahan WP Kawin 1.320.000 + 17.160.000-Penghasilan Kena Pajak setahun 10.140.000PPh Pasal 21 terutang setahun :5 % x 10.140.000 = 507.000PPh Pasal 21 sebulan :507.000 = 42.25012Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Markisa Sirup atas penghasilan Aditya setiapbulan untuk masa Januari s/d Nopember Tahun 2012 adalah sebesar Rp.42.250,- setiapbulan, untuk bulan Desember akan dihitung ulang.
  • 24. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 248.4 Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus Dan THR Yang Diterima OlehPegawai TetapSamiun pada tahun 2012 bekerja di CV. Mobil Rental dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.000.000,- dan membayar iuran pensiun perbulan sebesar Rp 60.000,- selain itu Samiunmenerima Bonus dan THR sebesar Rp.5.000.000,-. Samiun tidak menikah.Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut :PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus serta THR (penghasilan setahun):Gaji 12 x 2.000.000 24.000.000Bonus dan THR 5.000.000Penghasilan Bruto Setahun 24.000.000 +5.000.00029.000.000Pengurangan : 2.170.000- Biaya jabatan(5 % x 29.000.000) 1.450.000- Iuran pensiun setahun12 x 60.000 720.000Penghasilan Neto setahun 29.000.000 –2.170.00026.830.000PTKP- Untuk WP sendiri 15.840.000Penghasilan Kena Pajak 26.830.000 -15.840.00010.990.000PPh Pasal 21 Terutang 5% x 10.990.000 549.500PPh Pasal 21 atas Gaji (Gaji setahun):Gaji 12 x 2.000.000 24.000.000Pengurangan : 1.920.000- Biaya jabatan(5 % x 24.000.000) 1.200.000- Iuran pensiun setahun12 x 60.000 720.000
  • 25. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 25Penghasilan Neto setahun 24.000.000 –1.920.00022.080.000PTKP- Untuk WP sendiri 15.840.000Penghasilan Kena Pajak 22.080.000 -15.840.0006.240.000PPh Pasal 21 Terutang 5% x 6.240.000 312.000PPh Pasal 21 atas Bonus Dan THR :1. PPh Pasal 21 atas (Gaji + Bonus dan THR) - PPh Pasal 21 atas Gaji2. PPh Pasal 21 atas Bonus dan THR : 549.500 -312.000 = 237.500Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV. Mobil Rental atas penghasilan Samiunadalah :PPh Pasal 21 atas Gaji 312.000PPh Pasal 21 atas Bonus & THR 237.500Total Pemotongan PPh Pasal 21 549.5008.5 Contoh Lain Perhitungan PPh Pasal 21a.Ahmad Zakaria pada tahun 2011 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi denganmemperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21adalah sebagai berikut :Gaji sebulan Rp 2.500.000,00Pengurangan :1. Biaya Jabatan :5% x Rp 2.500.000,00 = Rp 125.000,002. Iuran pensiun = Rp 100.000,00Rp 225.000,00Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00Penghasilan neto setahun adalah :12 x Rp 2.275.000,00 Rp 27.300.000,00PTKP setahun (K/0) :
  • 26. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 26- untuk WP sendiri = Rp 15.840.000,00- tambahan WP kawin = Rp 1.320.000,00Rp 17.160.000,00Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 10.140.000,00PPh Pasal 21 terutang setahun :5% x Rp 10.140.000,00 = Rp 507.000,00PPh Pasal 21 sebulan :Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00b. Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak,memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek,premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerjadengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuranJaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawanmembayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PTYasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yangpendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00,sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.Penghitungan PPh Pasal 21 :Gaji sebulan Rp 2.000.000,00Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 10.000,00Premi Jaminan Kematian Rp 6.000,00Penghasilan bruto Rp 2.016.000,00Pengurangan :1. Biaya jabatan5% x Rp 2.016.000,00 Rp 100.800,002. Iuran Pensiun Rp 50.000,003. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 40.000,00Rp 190.800,00Penghasilan neto sebulan Rp 1.825.200,00
  • 27. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 27Penghasilan neto setahun12 x Rp 1.825.200,00 Rp 21.902.400,00PTKP- untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00- tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00Rp 17.160.000,00Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 4.742.400,00Pembulatan Rp 4.742.000,00PPh Pasal 21 terutang5% x Rp 4.742.000,00 = Rp 237.100,00PPh Pasal 21 sebulanRp 237.100,00 : 12 = Rp 19.758,00BAB IV
  • 28. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 28PENUTUPKesimpulanPajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,honorar, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapunsehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan olehorang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadiSubjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21,maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.SaranSebagai Mahasiswa yang merangkap sebagai Karyawan saya pun masih awam,karena Banyaknya Undang-Undang yang mengatur Pajak Khususnya PajakPenghasilan 21 ini,Sebaiknya Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan di persingkat dan tidakterlalu banyak dan mudah di pahami serta mudah untuk diketahui oleh masyarakatawam lainnya.SORRY YA DIBIKIN RIBET :D INI ILMUTRANSPARAN. CUMA ORANG PINTER AJAYANG BISA NGELIAT !!!!! SENGAJADIBIKIN KAYA GINI BIAR KALIAN GAKASAL COPY PASTE MAKALAH ORANG !!!!SALAM KENAL :DFind me on : http://pelangianggita.blogspot.comEmail : Pelangianggita@ymail.comTwitter : @KakakGita